Denpasar, Baliglobalews

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali mencatat hingga 30 November 2024 pendapatan negara di Bali telah terealisasi Rp19,89 triliun atau 90,6% dari target tahun 2024.

“Penerimaan negara didapat dari penerimaan perpajakan sebesar Rp15,45 triliun (85,3% dari target) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terealisasi sebesar Rp4,45 triliun atau 115,1% dari target 2024,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, kepada wartawan di Denpasar pada Kamis (19/12/2024).

Berdasarkan sektornya, kata dia, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan penerimaan Rp2,77 triliun dengan pertumbuhan 23,42% (y-on-y). “Apabila dilihat dari jenis pajaknya, pajak penghasilan menghasilkan penerimaan terbesar senilai Rp10,63 triliun (90,36% dari target),” ucap Mufti didampingi Kakanwil DJP Bali Darmawan dan Kakanwil DJBC Fadjar Donny Tjahjadi.

Dia menjelaskan penerimaan negara juga didukung penerimaan Bea dan Cukai Rp1,29 triliun, yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,74%, Bea Masuk 10,72% dan Cukai Hasil Tembakau 1,37%. “Penerimaan PNBP salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp56,19 miliar (115,68% dari target),” katanya.

Untuk mendukung program pembangunan nasional, kata dia, realisasi belanja negara di Provinsi Bali, hingga 30 November 2024 mencapai Rp21,83 triliun atau 88,5% dari pagu. Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp10,63 triliun atau 82,4% dari pagu dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,2 triliun atau 95,2% dari pagu.

Sementara itu, kinerja APBD juga menunjukkan perbaikan. Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp26,27 triliun atau 84,04% dari target pendapatan, tumbuh 8,06% secara tahun ke tahun (yoy). “Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp14,79 triliun menyumbang porsi 56,31% dari total Pendapatan Daerah, sedangkan 43,67% atau Rp11,47 triliun berasal dari dana transfer,” katanya.

Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp24,40 triliun (74,78% dari pagu), tumbuh 4,69% y-on-y. Sebagian besar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi mencapai Rp13,87 triliun atau 72,45% dari pagu. Persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada belanja modal yang baru terealisasi Rp2,23 triliun atau 47,37% dari pagu.

Dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, jelas dia, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). “Pada KUR, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran kredit program di Provinsi Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta) yang mencapai Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur,” jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (41,56%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%), dan jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,76%.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 masih tumbuh 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,95% dari tahun ke tahun (YoY). Tingkat inflasi inflasi di Bali juga mencatatkan capaian yang baik, pada November 2024 tercatat pada angka 2,5% (yoy), masih dalam range target 2,5±1%. Hal ini berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. (bgn008)241211915

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga 31 September 2020 sebesar Rp1.159 triliun atau 68,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 13,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.342,25 triliun yang tumbuh 2,25 persen dari September 2018.

“Pendapatan masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayaran pajak mengalami tekanan,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 14,1 persen (yoy) yaitu Rp892,4 triliun atau 63,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Ia merinci penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp750,6 triliun yang realisasinya 62,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 16,9 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp902,79 triliun.

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi yakni PPh Migas Rp23,6 triliun atau 74,2 persen dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 45,3 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp43,2 triliun.

Untuk pajak nonmigas yang telah terealisasi Rp727 triliun atau 62,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.167 triliun turut terkontraksi hingga 15,4 persen dibanding September 2019 sebesar Rp859,6 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp141,8 triliun atau 68,9 persen dari target Rp205,7 triliun mampu tumbuh 3,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp136,7 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp115,3 triliun atau lebih tinggi 7,2 persen dibandingkan September tahun lalu dan merupakan 67 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp172,2 triliun.

Di sisi lain, untuk pajak perdagangan internasional pada cukai terkontraksi 9 persen yaitu realisasinya adalah Rp26,5 triliun yang merupakan 79,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp33,5 triliun.

Kemudian, pendapatan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga September 2020 sebesar Rp260,9 triliun atau 88,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp294,1 triliun.

Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 13,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp301,82 triliun.

Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 483,9 persen atau dari Rp0,97 triliun menjadi Rp5,7 triliun. (bgn123)20101911