Denpasar, Baliglobalnews
Pjs. Walikota Denpasar I Dewa Gede Mahendra Putra secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua Sementara, Ida Bagus Yoga Adi Putra di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis, (3/10/2024).
Pjs. Walikota Mahendra Putra menjelaskan rancangan target-target pendapatan daerah pada APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dirancang Rp2,71 triliun lebih. Jumlah ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,81 triliun lebih, dan pendapatan transfer Rp907,06 miliar lebih.
Sementara belanja daerah Rp3,20 triliun lebih. Jumlah tersebut terdiri atas belanja operasi Rp2,25 triliun lebih, belanja modal Rp638,98 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp20 miliar lebih, dan belanja transfer Rp297,37 miliar lebih.
Dia menyebutkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 terjadi defisit Rp490,58 miliar lebih yang akan ditutupi dari Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa tahun 2023 Rp.490,58 miliar Lebih.
“Demikian gambaran secara umum mengenai belanja untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2024 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” kata Mahendra.
Hadir pula dalam pembukaan sidang tersebut Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda dan kepala OPD Pemkot Denpasar. (bgn003)24100302

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Rapat Paripurna ke-30 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (18/10/2021).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengagendakan penyampaian Raperda inisiatif dewan tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Legislatif, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024, penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dan  penyampaian Raperda Provinsi Bali tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sidang paripurna diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring). Secara luring, sidang paripurna dihadiri sejumlah anggota dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kelompok ahli pembangunan. Sementara sebagian undangan mengikuti secara daring.

Terkait pandangan fraksi terhadap RAPBD Semesta Berencana 2022 yang disampaikan dalam siding paripurna sebelumnya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah telah dihitung secara cermat dengan memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi, data potensi dan realisasi pendapatan tahun 2021. Dia menyebut, sejauh ini pertumbuhan ekonomi Bali telah membaik, namun secara Year on Year (YoY) masih belum pulih. Gubernur kelahiran Desa Sembiran, Buleleng, itu menyampaikan terima kasih atas dukungan, saran dan maşukan untuk mengoptimalkan dan mengatasi stagnannya PAD akibat berkurangnya Pendapatan Transfer Pusat.

Terhadap pertanyaan Dewan terkait Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dia telah menyiapkan implementasinya, antara lain melalui penerapan sistem pembayaran retribusi nontunai secara elektronik melalui pemanfaatan BPD payment dan menyiapkan integrasi antara BPD payment dengan sistem e-perizinan. Berikutnya mengenai usulan Dewan untuk penyederhanaan administrasi relaksasi pajak daerah dan pengenaan retribusi bagi perusahaan yang menggunakan branding nama Bali, mantan anggota DPR RI tiga periode ini akan mempertimbangkan dan mengkoordinasikannya dengan mengikuti mekanisme dan kaidah-kaidah yang berlaku untuk menghindari dampak dan permasalahan hukum. Sedangkan mengenai peluang peningkatan potensi pajak dan perizinan minuman beralkohol, menurutnya masih perlu dikaji dari aspek kewenangan dan regulasi yang ada.

“Untuk peningkatan potensi pendapatan dari pengelolaan sumber daya air, saya telah menyiapkan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, yang materinya masih memerlukan harmonisasi dengan integrasi Revisi Perda RTRW dan RZWP3K serta Raperda Perubahan RPJMD,” ujarnya.

Pada bagian lain, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini setuju dengan masukan Dewan terkait penyusunan anggaran yang harus mengedepankan prinsip efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dia juga menjelaskan terjadinya penurunan anggaran belanja yang signifikan, Rp1,8 triliun lebih, disebabkan pada tahun 2021 terdapat alokasi anggaran PEN sebesar Rp 1 triliun dan telah mengakomodir anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan dalam RAPBD Tahun 2022 tidak ada dana PEN dan belum mengakomodir alokasi belanja yang bersumber dari DAK.

Ditambahkan olehnya, pengalokasian besaran anggaran untuk urusan pendidikan dan kesehatan yang bersifat mandatory spending telah dirancang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Untuk pendidikan telah dirancang alokasi anggaran sebesar 26,40%, untuk kesehatan telah dirancang sebesar 16,12%,” katanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster juga menanggapi sejumlah masukan dan saran dewan yang substansinya di luar materi Raperda. Terkait masukan dan saran anggota dewan untuk mendorong aktivitas perekonomian, dia telah menyusun strategi pemulihan perekonomian dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali yang substansinya penguatan sektor pertanian, perikanan, kelautan, serta industri kecil dan menengah. Berikutnya soal penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di satuan pendidikan SMA/SMK/SLB se-Bali, dia mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan hati-hati, mempertimbangkan dinamika kasus dan pengawasan yang konsisten oleh Satgas Covid-19.

Pada bagian lain,  Gubernur Koster juga menjelaskan tentang konsep pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi BMTH (Bali Marine Tourism Hub) yang telah melalui kajian yang sangat komperhensif melibatkan multi stakeholders dengan mengakomodasi dan mengintegrasikan kepentingan perekonomian nasional, kepentingan pengembangan perekonomian Bali, kepentingan budaya, kepentingan lingkungan hidup, pelibatan masyarakat lokal dan kepentingan korporasi BUMN.

Sesuai dengan agenda sidang, dalam kesempatan itu Gubernur Koster juga menyampaikan penjelasan terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diuraikannya, Pengelolaan Keuangan Daerah saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti. Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (bgn003)21101805

Tabanan, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Tabanan dan Eksekutif menandatangai kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2021. Selasa (7/09/2021).  

Meski begitu, jajaran Dewan DPRD Tabanan juga meminta pihak Eksekutif mampu memgoptimalkan pendapatan daerah dengan sejumlah terobosan.

Hal itu dimaksudkan untuk menunjang peningkatan PAD Tabanan meski disaat pandemi Corona saat ini. Harapan itu disampaikan Sekretaris Banggar DPRD Tabanan, I Made Sugiarta saat rapat paripurna secara virtual yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga dan dihadiri Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan jajaran eksekutif lainnya.

Dalam sambutanya, Sugiarta juga juga menjabat Sekretaris DPRD Tabanan ini menyatakan optimalisasi bisa dilakukan dengan jajaran pemerintahan di setiap Kecamatan di Kabupaten Tabanan dan Desa.

“Kami mengharapkan eksekutif mampu mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya sektor pajak daerah dan retribusi daerah, dengan menerapkan teknologi informasi dan melibatkan instansi lain beserta unsur pemerintahan terbawah disetiap Kecamatan dan Desa dalam pemungutannya,” ucap Sugiarta.

Sugiarta juga menambahkan, selain upaya optimalisasi pendapatan daerah, upaya lainnya yakni selektif dalam penggunaan anggaran termasuk pemanfaatan dan pengoptimalan aset Pemerintah Daerah juga perlu dilakukan.

Sebelumnya, Sugiarta menyampaikan beberapa hal yang menjadi sorotan dewan khususnya banggar yakni soal kenaikan target PAD sebesar 45,01 persen dari sebelumnya terpasang Rp 391 MIliar di induk menjadi Rp 4,08 Miliar di APBD perubahan.

Disisi lain, Bupati Tabanan, I Komang gede Sanjaya menyatakan terima kasih sekaligus mengapresiasi kinerja DPRD Tabanan sehingga pembahasan KUPA dan PPAS APBD perubahan tahun 2021 dapat segera diselesaikan dengan cepat.

Pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021 merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Tentunya tidak terlepas dari tanggung-jawab, komitmen, kesungguhan, dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat,” ucap Bupati Sanjaya.  

Sanjaya menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah disetujui bersama perubahan KUPA dan PPAS Tahun 2021, untuk selanjutnya agar TAPD Kabupaten Tabanan melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Disamping itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, Ia berharap agar para dewan terhormat memberikan saran serta masukan di dalam upaya bersama meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, guna mewujudkan visi Tabanan ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani.(bgn008)21090712

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2021 di gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (28/6).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, tersebut mengagendakan penyampaian penjelasan Gubernur Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2020.

Gubernur menyampaikan pendapatan daerah dalam tahun anggaran (TA) 2020 ditargetkan Rp 6,09 triliun lebih, sampai dengan akhir TA 2020 terealisasi Rp 5,71 triliun lebih atau 93,85 persen. Belanja dan transfer dalam dianggarkan Rp 6,92 triliun lebih, sampai dengan akhir TA 2020 terealisasi Rp 6,35 triliun lebih atau 91,82 persen.

Terkait pembiayaan daerah, Gubernur menyebutkan penerimaan pembiayaan yang direncanakan Rp 831,81 miliar lebih, terealisasi Rp 832,63 miliar lebih atau 100,10 persen; pengeluaran pembiayaan  tidak direncanakan.

Dari perhitungan komponen laporan realisasi anggaran tersebut, diperoleh Silpa (sisa lebih pembiayaan  anggaran) Rp 192,85 miliar lebih.

Gubernur juga menyampaikan laporan saldo anggaran lebih awal Rp 831,81 miliar lebih; penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 831,86 miliar lebih; koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 48,07 juta lebih; dan saldo anggaran lebih akhir Rp 192,85 miliar lebih.

Neraca Pemerintah Provinsi Bali, kata Gubernur, per 31 Desember 2020 meliputi aset Rp 10,51 rupiah lebih; kewajiban Rp 160,01 miliar lebih; dan ekuitas dana Rp 10,35 triliun lebih.

Gubernur menyebutkan selama periode TA 2020 kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Bali meliputi pendapatan-LO Rp 5,16 rupiah lebih; beban Rp 5,73 triliun lebih; defisit dari kegiatan operasional Rp 571,14 miliar lebih; Defisit dari kegiatan non-operasional Rp 21,78 rupiah lebih; dan beban luar biasa Rp 21,30 miliar lebih.

“Dari perhitungan terhadap komponen laporan operasional tersebut diperoleh defisit laporan operasional sebesar 592,95 milyar rupiah lebih,” katanya. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bali selama periode Tahun 2020 yaitu saldo kas awal Rp 831,81 milyar lebih; arus kas dari aktivitas operasi minus Rp 183,30 miliar; arus kas dari aktivitas investasi minus Rp 456,48 milyar lebih; arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 774,03 juta rupiah; dan saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp 192,85 miliar lebih.

“Saya berharap pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan lancar untuk mendapat persetujuan bersama sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dan segera dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.   Semoga Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita semua,” tandasnya. (bgn003)21062811