Mangupura, Baliglobalnews
Jalur pendakian ke Pura Pucak Mangu, Desa Adat Tinggan, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, ditutup sementara mulai 21 Oktober hingga 17 November 2025. Penutupan ini dilakukan karena digelarnya karya besar 10 tahun sekali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung bersama krama Desa Adat Tinggan.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, I Gede Sudarwitha mengatakan bahwa selama periode tersebut akan berlangsung rangkaian upacara Pujawali, Mapadudusan Agung, Manawa Ratna, Mapeselang, Mapadanan Madasar Tawur Balik Sumpah Utama, serta upacara Segara Kerthi, Danu Kerthi, dan Wana Kerthi di Pura Penataran Agung Pucak Mangu. “Kami mohon pengertian masyarakat, khususnya para pendaki, untuk sementara menunda kegiatan pendakian ke Pucak Mangu karena di puncak sedang berlangsung karya suci yang dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun,” ujarnya saat dimintai konfirmasi pada Jumat (24/10/2025),
Dia menegaskan penutupan jalur pendakian dilakukan untuk menjaga kesucian lokasi serta kelancaran prosesi yadnya yang melibatkan ribuan krama dari berbagai wilayah.
Pemerintah Kabupaten Badung, kata dia, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan karya tersebut, baik dari sisi fasilitasi, koordinasi, maupun pendanaan. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan upacara di kahyangan jagat dan  Sad khayangan yang berada di wilayah administratif masing-masing.
“Pemerintah Kabupaten Badung turut menanggung tanggung jawab sebagai pengempon salah satu Sad kahyangan, yakni Pura Pucak Mangu. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai adat, agama, tradisi, dan budaya Bali,” katanya.
Mantan camat Petang itu juga mengatakan puncak karya di Penataran Agung Pura Pucak Mangu akan dilaksanakan pada Purnama Kalima atau pada tanggal  5 November 2015. “Upacara besar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat spiritualitas dan kebersamaan dalam menjaga keharmonisan alam, manusia, dan Tuhan. Karena itu, kami harapkan masyarakat  ikut menjaga ketertiban dan menghormati pelaksanaan upacara hingga seluruh prosesi rampung,” katanya. (adv/bgn003)25102504

Bangli, Baliglobalnews

Pjs. Bupati Bangli I Made Rentin bersama Forkopimda Kabupaten Bangli melaksanakan rapat koordinasi terkait strategi bersama penertiban pendakian di beberapa wilayah di Kabupaten Bangli di Ruang Rapat Bupati Bangli pada Jumat (1/11/2024).

Made Rentin mengungkapkan tujuan pelaksanaan dari rapat untuk menyatukan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam menertibkan aktivitas pendakian di wilayah Kabupaten Bangli. “Penertiban khususnya di area pendakian Gunung Batur, Bukit Terunyan, dan Gunung Abang,” katanya.

Menurut Rentin, hal itu dilakukan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pendaki serta menjaga kelestarian lingkungan. ”Mengingat adanya tiga kejadian kecelakaan baru-baru ini di objek wisata, sehingga diperlukan upaya strategis bersama untuk mengatasi masalah tersebut tanpa pendekatan otoriter,” katanya.

Dari pembahasan yang alot tersebut, ada beberapa hal yang perlu penanganan secara khusus. Di antaranya kurangnya regulasi yang mengatur aktivitas wisata. Usulan pembelajaran dari destinasi lain untuk memperbaiki pengelolaan sektor pariwisata dan mengatur pemungutan. Perlu adanya sinergi dan kerjasama untuk mengatasi masalah pariwisata melalui standarisasi dan regulasi yang baik. Perlu adanya penjelasan lebih rinci dari BKSDA terkait izin pendakian dan titik-titik rute pendakian yang aman untuk kenyamanan para pendaki.

Perwakilan FP2GB mengapresiasi terkait pelaksanaan rakor tersebut dan berharap pada pencarian solusi daripada mencari kesalahan, agar ke depan pengelolaan pendakian dan pariwisata di Kabupaten Bangli menjadi lebih baik. Dan berharap adanya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan baik para pendaki maupun pemandu wisata.

Kawasan konservasi memang berada di bawah kewenangan BKSDA, namun perlu dicari jalan tengah agar ada kontribusi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah serta perlu adanya komunikasi dengan jajaran pejabat tinggi di Kementerian, termasuk Sekjen dan Dirjen, untuk melaksanakan rapat lanjutan bersama Kementerian dan BKSDA dalam upaya mencari solusi demi keberlangsungan dari pariwisata di Kabupaten Bangli.

Ke depannya diharapkan dari pertemuan-pertemuan seperti saat ini bisa mengurangi risiko kecelakaan para pendaki melalui penerapan prosedur keamanan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi serta terjalinnya sinergi antar pemerintah daerah, instansi penegak hukum, pengelola kawasan hutan, dan Aparatur Desa dalam mengawasi serta menindak tegas pelanggaran pendakian yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bangli.

Rakor dihadiri oleh Kadis Pariwisata, Kepala BPBD dan Damkar, Forkopimca Kintamani, Perbekel Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Songan A, Songan B, Abang Songan, Abang Batu Dinding, dan Perbekel Suter serta dari FP2GB (Forum Peduli Pengembangan Gunung Batur). (bgn003)24110103