Badung, Baliglobalnews 

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meluncurkan Gerakan Serentak (Gertak) Pencegahan Stunting yang dirangkaikan dengan Gerakan Pengukuran Bayi, Balita, dan Ibu Hamil di Posyandu se-Kabupaten Badung. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengukuran Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Bali dipusatkan di Banjar Pande, Kelurahan Sempidi, Mengwi, pada Kamis (6/11/2025). 

Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya bersifat seremonial, melainkan merupakan komitmen dari strategi pemerintah untuk menghadirkan data stunting yang akurat dan kredibel. “Melalui kegiatan pengukuran serentak ini, kita ingin memastikan bahwa intervensi penanganan stunting berjalan tepat sasaran. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, mari kita manfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan secara gratis oleh Pemkab Badung,” katanya.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat yang aktif berpartisipasi yang merupakan peran penting  pengawasan langsung agar pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. “Saya sengaja datang untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Kadang kita menerima laporan bahwa semuanya sudah bagus, tetapi di lapangan belum tentu demikian. Setelah saya lihat, pelaksanaannya di sini tertib dan baik ini patut dipertahankan,” ujarnya. 

Bupati menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. “Asupan makanan dan pola gizi harus diperhatikan. Pemerintah sudah menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan. Banyak daerah lain belum mampu seperti Badung. Karena itu, mari kita jaga kesehatan agar usia harapan hidup masyarakat terus meningkat,” katanya. 

Bupati Adi Arnawa juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan pengawasan masyarakat terhadap mutu layanan publik. Beliu kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan pelayanan yang tidak sesuai di lapangan. Dia juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan perangkat daerah untuk bersama-sama menyukseskan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting sebagai wujud nyata komitmen Badung menuju generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. “Kalau pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, laporkan langsung ke Kontak Bupati. Nanti tim saya akan langsung berkoordinasi dengan Rumah Sakit atau Puskesmas terkait. Prinsipnya, kita harus sama-sama bergerak. Saat ini, usia harapan hidup masyarakat Badung telah mencapai diatas 74-75 tahun, dan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Made Padma Puspita menyampaikan Pemkab Badung telah menyiapkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi, termasuk Call Center dan Safety Center yang dapat diakses masyarakat untuk konsultasi maupun pelaporan cepat. Terdapat 24 fitur layanan kesehatan digital yang sedang dikembangkan oleh Pemkab Badung untuk memperkuat sistem layanan berbasis data dan teknologi. “Setelah bulan November ini, masyarakat juga akan dapat memanfaatkan layanan telemedicine, sehingga bisa langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Semua ini diarahkan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses,” ujarnya.

Dia menyebutkan kegiatan itu bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Badung melalui deteksi dini terhadap masalah gizi dan kesehatan pada balita serta ibu hamil, dengan intervensi dilakukan secara serentak di seluruh Posyandu, dengan tahapan meliputi pendataan, penimbangan, pengukuran, verifikasi, edukasi, hingga intervensi gizi. Berdasarkan data Sigizi Kesga per 1 November 2025, sasaran kegiatan meliputi 9.413 balita dan 3.413 ibu hamil di seluruh wilayah Kabupaten Badung.

Hadir Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana dan perwakilan camat se-Kabupaten Badung, Ketua Forum Perbekel dan Lurah se-Kabupaten Badung, serta masyarakat penerima manfaat. (*/bgn003)25110610

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan semakin menggencarkan Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dengan membuka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting yang disampaikan langsung oleh Tim Satgas Stunting perwakilan BKKBN Provinsi Bali, di Ruang Rapat lantai III Kantor Bupati Tabanan, Rabu (25/5). Hal ini sebagai bukti keseriusan Pemkab Tabanan yang diinisiasi oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan, yakni Wakil Bupati I Made Edi Wirawan, S.E dalam mengatasi kendala stunting yang kritis di Indonesia.

Materi disampaikan langsung oleh dr. Ni Luh Gede Sukardiasih selaku perwakilan dari BKKBN Provinsi Bali, diikuti oleh Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Bali, Kadis Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Tabanan serta tamu undangan yang hadir yang terdiri dari para camat se-Kabupaten Tabanan.

Persoalan stunting yang kini diderita satu dari tiga balita di Indonesia bukan hanya menjadi persoalan pelik bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak adalah generasi penerus. Sehingga kelak akan menjadi subjek/pelaku pembangunan yang harus disiapkan, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Wabup Edi sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tabanan yang membacakan sambutan

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menekankan keseriusan pemerintah dalam mengupayakan penurunan stunting dan komitmen pemerintah tidak pernah kendor. Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting dan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (Ranpasti).

“Kegiatan ini harus dapat kita maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi roh dan penyemangat kita dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting” Ujar Wabup Edi.

Pihaknya menyampaikan terkait dua hal pokok yang patut menjadi pengingat yakni; perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak. “Tidak hanya di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal,” katanya.

Kedua, kata dia, kolaborasi kerja dari berbagai pihak, menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya yang tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja, namun dari keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademis, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.

“Masa depan kita tergantung pada asi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa adalah bagian dari masa kini dan masa depan, sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa,” kata Wabup Edi sekaligus membuka Program Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting.

Penanganan tersebut, tentunya membutuhkan konsentrasi khusus, maka terbentuklah Tim Satgas Penurunan Stunting dengan fokus kerja, seperti yang disampaikan dr. Sukardiasih, yakni untuk membantu Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam percepatan penurunan stunting. “Tugasnya untuk membantu meyakinkan bahwa konvergensi dapat berjalan dengan bagus dan tenang, serta membantu untuk  memastikan semua sasaran terdata dengan baik, dan semua sasaran dapat memperoleh layanan, memanfaatkan semua intervensi dari OPD terkait, dan memastikan semua kegiatan terkait penurunan stunting tercatat,” ujarnya.

Seiring dengan tugas utama di BKKBN yaitu memastikan penduduk tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas, penurunan stunting juga termasuk di dalam perwujudan keluarga Indonesia yang berkualitas. “Dalam pencegahan stunting ini, kami ingin memonitoring melihat gejala an hambatan, kami juga sangat berharap untuk dapat mengedepankan strategi dan inovasi,” tandasnya. (bgn003)22052509