Badung, Baliglobalnews

Wabup Ketut Suiasa menghadiri Rakorda Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Wilayah V Tahun 2024 oleh KPK RI dalam rangka penguatan Komitmen pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah khususnya pencegahan di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (2/5/2024).

Rakorda dibuka Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, dengan memukul gong melibatkan kementerian/lembaga/dinas dan stakeholder lainnya yang berdampak pada peningkatan integritas pemerintah daerah.

Ditemui seusai menghadiri rakorda, Wabup Ketut Suiasa sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur bisa hadir pada pelaksanaan Rakerda Pencegahan Korupsi Pemerintah Wilayah V yang diinisiasi oleh KPK RI.

“Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk melakukan peningkatan Sistem Pengawasan Internal (SPI) semakin berkualitas, peningkatan kualitas dari akurasi MCP serta akan bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam pendampingan baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan serta pelaporannya, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ini harus dilaksanakan oleh semua jajaran di Pemkab Badung,” ujarnya.

Turut hadir Inspektur Khusus pada Inspektorat Jenderal Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Wilayah V KPK Budi Waluya, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPRD Putu Parwata, Inspektur Luh Suryaniti, para kepala daerah, Sekda, Inspektorat Provinsi, Kab/Kota Lingkup Pemerintah Wilayah V KPK RI, Forkopimda Prov. Bali, serta lembaga/instansi terkait. (bgn003)24050212

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan meraih alokasi DID dari kinerja pencegahan korupsi bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK), Astera Primanto Bhakti membuka pelaksanaan kegiatan.”Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DID serta Penyampaian Penghargaan Daerah Penerima Alokasi DID untuk Kategori Pencegahan Korupsi,” yang dilakukan secara virtual dan disiarkan secara langsung dalam akun youtube Ditjen PK Kemenkeu RI, pads Jumat, (10/12).

Di tengah kondisi pandemi saat ini, setiap rupiah akan sangat berharga untuk membantu masyarakat dan memulihkan perekonomian. Inilah kesempatan Pemerintah bersama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk bergandengan tangan lebih erat untuk mengawasi secara bersama atas implementasi program-program Pemerintah, sehingga tidak terjadi fraud baik dalam pengelolaan Keuangan negara ataupun dalam pengelolaan Keuangan di Daerah.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal juga memegang peranan yang sangat strategis sehingga Kementerian Keuangan turut mendorong agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID). Alokasi DID diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh nilai kinerja minimal 76 dengan kategori (B).

Sebagai salah satu daerah yang memperoleh alokasi DID dari kinerja pencegahan korupsi, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan. “Kami selaku Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap untuk bisa terus mendukung upaya pemerintah pusat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” Kata Sanjaya. (bgn003)21121201

Denpasar, Baliglobalnews

Pemprov Bali berhasil meraih predikat terbaik pertama dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020, dengan capaian 87,5 persen.

Capaian Stranas PK yang mengungguli Pemprov Jawa Barat dan Kepulauan Riau,

itu diumumkan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/12/2020). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

Terkait dengan capaian tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indrayang ditemui Jumat (18/12/2020), menerangkan apa yang diraih Pemprov Bali merupakan bukti konkret komitmen jajarannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). 

Dia menerangkan secara garis besar Stranas PK dibagi dalam tiga fokus yaitu perijinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi. Tiga fokus itu kemudian dijabarkan dalam 13 aksi dan 27 sub aksi. Mengacu pada fokus Stranas PK, Pemprov Bali telah melaksanakan 2 aksi dan 3 sub aksi. Dua aksi tersebut yaitu peningkatan profesional dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan dua sub aksi yaitu pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan implementasi e-katalog. 

Sekda Dewa Indra menyebutkan PBJ memang menjadi salah satu fokus perhatian Pemprov Bali. UKPBJ menerapkan sistem pangadaan secara online yang terjamin transparansinya karena tidak ada lagi kontak langsung antara rekanan dengan pejabat pengadaan. Bahkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilanya Rp.50 juta ke bawah, Pemprov Bali telah memanfaatkan e-marketplace. Karena berbagai terobosan yang dilakukan, UKPBJ Pemprov Bali baru-baru ini meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aksi kedua dalam Stranas PK yang telah dilaksanakan Pemprov Bali adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit.

Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menambahkan, serangkaian memperingati Hakordia Tahun 2020,  Pemprov Bali melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain sosialisasi dengan himbauan pemasangan spanduk Hakordia 2020 bagi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal/lembaga di Provinsi Bali, SMA/K Negeri se-Bali, dan Majelis Desa Adat (MDA) se-Bali.

Pihaknya juga menggelar webinar dengan tema “Membangun Kesadaran ASN Provinsi Bali Dalam Budaya Anti Korupsi” yang diikuti para pejabat eselon II,III dan IV serta seluruh ASN Pemprov Bali. Selain itu, digelar pula kegiatan dialog interaktif di stasiun TV dengan topik “Membangun Budaya Anti Korupsi”. 

Kegiatan lainnya, kata dia, pembuatan film pendek durasi 2 menit atas kerjasama Inspektorat Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan beberapa perangkat daerah terkait yang melaksanakan bidang pendapatan dan perijinan serta pengadaan barang/jasa. 

Sugiana menyampaikan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov Bali sejalan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru, melalui Misi ke-22 yaitu ‘Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel, dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah’. (bgn003)20121816