Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons mengenai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja pencegahan lembaga antirasuah tersebut.

“Audit yang dimaksud adalah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas audit kinerja KPK yang dilakukan oleh BPK pada semester II Tahun 2020 untuk unit kerja Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi),” ucap Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ipi mengatakan atas inisiatif KPK, cakupan audit kinerja diminta untuk diperluas mencakup Kedeputian Pencegahan.

KPK ingin mendapatkan penilaian yang objektif dari pihak lain tentang kinerja fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Direktorat Gratifikasi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas), dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

“BPK menyetujui, namun hanya unit kerja korsupgah yang akan diaudit kinerja karena keterbatasan sumber daya BPK. Direktorat Dikyanmas dan Korsupgah pada 2020 masih berada di bawah Kedeputian Pencegahan,” katanya.

Ia mengatakan hasil audit kinerja yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain terkait dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020.

Rekomendasi BPK untuk perbaikan perkom, yakni perkom menyebutkan tugas dan fungsi Direktorat Labuksi membuat aplikasi terkait pengelolaan aset, barang bukti dan eksekusi. Ini merupakan tugas pada Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi atau sekarang bernama Direktorat Manajemen Informasi.

Kemudian, perkom tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsup sehingga dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif.

“KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 saat ini sedang berjalan, sebagaimana telah diputuskan dalam rapat evaluasi atas audit kinerja pada April 2021,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan rekomendasi lain tentang korsupgah, yaitu BPK menilai bahwa Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk mengukur kemajuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah untuk pencegahan korupsi dalam delapan elemen sangat efektif dan strategis.

“Bahkan direkomendasikan untuk memperkuat regulasi terkait MCP dalam bentuk Perpres atau aturan lainnya sehingga kemudian dapat dikelola bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan instansi lainnya,” tuturnya.

Rekomendasi berikut, kata dia, diberikan terkait dengan kelemahan MCP berdasarkan pengamatan BPK di lapangan. Perbaikan MCP direkomendasikan berupa penguatan dukungan sarana dan prasarana di pemda, revisi indikator penilaian agar lebih tajam dan realistis dan pelibatan kementerian/lembaga/pemda sebagai stakeholder, dan penerapan pedoman monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda.

Atas rekomendasi tersebut, KPK telah menindaklanjutinya dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Deputi Korsup dengan Deputi Bidang Akuntan Negara dan Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengelolaan MCP melalui perwakilan BPKP di 34 provinsi.

“Saat ini, KPK sedang memproses pengelolaan delapan elemen MCP bersama enam unit eselon I Kementerian Dalam Negeri, dua unit eselon I BPKP, dan 34 Kantor Perwakilan BPKP,” ujar Ipi.
Menurutnya, permintaan KPK agar BPK mengaudit pencegahan yang dilakukan oleh KPK juga didasarkan pada tujuan untuk terus meningkatkan kinerja di bidang pencegahan sehingga kurang tepat jika menyimpulkan efektifitas upaya pencegahan KPK hanya dengan sampel dari unit Korsupgah.

“Sesuai amanah UU, KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan.” ucap Ipi.(bgn123)21071209

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dangin Puri Kelod bersama Puskesmas I Denpasar Timur melakukan fogging di Banjar Mandala Sari Rabu (17/3).

Menurut Perbekel Desa Dangin Puri Kelod, I Made Sada, kegiatan fogging dilaksanakan di banjar tersebut dalam upaya mencegah terjadinya demam berdarah. Selain itu, satu warga di banjar  tersebut sudah ada yang terjangkit demam berdarah. “Supaya tidak ada warga yang terpapar demam berdarah lagi, kami melakukan kegiatan fogging di Banjar Mandala Sari,” katanya.

Sada mengaku fogging merupakan salah satu upaya untuk mencegah meluasnya penyebaran demam berdarah. Namun sebenarnya yang paling efektif dalam mencegah terjadinya penyebaran demam berdarah adalah dengan melakukan gerakan 3 M.

Dalam kegiatan fogging pihaknya juga memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya demam berdarah mulai dari lingkungan ligkungan rumah sendiri dengan 3M yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat tempat air, dan mengubur barang bekas. Menguras dilakukan dengan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es. Menutup tempat penampungan air, langkah ini dilakukan dengan menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, talang air, dan lain sejenisnya. Mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah. Dengan langkah  tersebut dapat menekan berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti.

Jika semua warga menerapkan langkah tersebut. Maka diharapkan dalam mengadapi pandemi Covid-19 tidak ada lagi masalah kasus demam berdarah di desanya. (bgn003)21031724

Badung, Baliglobalnews

Seluruh Bhabinkamtibmas Polres Badung melaksanakan sambang, sekaligus mengajak masyarakat mentaati protokol kesehatan, guna mencegah virus Corona (Covid -19).

Kegiatan yang berlangsung di pasar-pasar setiap hari tersebut, untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pemerintah daerah dengan instansi terkait tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga tanggal 8 Pebruasi 2021. Kamis, (4/2).

Kabag Ops Polres Badung Kompol I Putu Ngurah Riasa, SIP menyebutkan
perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran Covid -19 yang semakin meroket.

“Kita harus tetap waspada dan semuanya ambil peran dan tindakan dalam mendukung Pemerintah memerangi Covid-19,” ujarnya.

Ia berharap, semua masyarakat dan stakeholder, mulai dari diri sendiri bisa mengambil bagian dalam pencegahan penyebaran virus corona.

Putu Riasa menambahkan, besar harapannya masyarakat dapat memahami dan mentaati aturan pemerintah dan dengan bijak menyikapi permasalahan dan situasi saat  ini.

Bila kita ikuti perkembangannya telah terjadi perkembangan jumlah positif sungguh luar biasa, meskipun yang sembuh juga banyak, namun kita bisa bersyukur yang meninggal diwilayah hukum Polres Badung relatif kecil.

Upaya yang bisa kita lakukan adalah hidup sesuai Protokol kesehatan seperti menggunakan Masker, Mencuci Tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan dan menghindari mobilitas serta budayakan pola hidup sehat, disiplin dalam kehidupan sehari-hari.(bgn122)21020401

Denpasar, Baliglobalnews

Polda Bali bersama BNPT melakukan persiapan jelang Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Rakornas FKPT) di Bali yang akan dilaksanakan 15-17 Desember 2020, guna mencegah masuknya ancaman terorisme di Pulau Dewata.

Rombongan Tim BNPT yang dipimpin Kasi Partisipasi Masyarakat BNPT Letkol Laut Setyo Pranowo, langsung bertemu Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Wayan Sunartha, di Denpasar, Selasa (20/10/20).

“Tujuan kami ke Polda Bali untuk survei lapangan, sekaligus mohon petunjuk Rapat Koordinasi Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (Rakornas FKPT) di Bali yang akan dilaksanakan 15-17 Desember 2020,” ucap Setyo.

Adapun tema dari kegiatan Rakornas tersebut adalah Sinergi Mencegah Radikalisasi, kegiatan tersebut direncanakan mengundang peserta FKPT dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 32 provinsi. Adapun jumlah peserta dalam kegiatan tersebut diperkirakan sebanyak 200 orang. Kegiatan akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua, saat ini panitia dari BNPT sedang melakukan survei terkait lokasi acara.

Dan dalam kegiatan audiensi juga disampaikan bahwa mengundang Kapolda Bali untuk hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan Rakornas tersebut dengan tema Pencegahan Terorisme yang Humanis dan Menyentuh Akar Rumput yang dilaksanakan pada acara pembukaan 15 Desember 2020 pukul 19.00 Wita, dan untuk tempat kegiatan akan diinfokan menyusul.

Kasi Partisipasi Masyarakat BNPT juga menyampaikan akan mengundang Gubernur Bali dan Pangdam IX/ Udayana untuk turut hadir dalam acara pembukaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Bali Brigjen Pol Drs. I Wayan Sunarta menyampaikan bahwa akan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dan akan melaporkan kepada bapak Kapolda Bali terkait audensi ini.

“Saya berharap protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diutamakan,” ucap Sunarta didampingi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol. Dodi Rahmawan. (bgn008)20102024