Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam percepatan penanganan stunting. Guna memastikan kesamaan data guna mendukung optimalisasi upaya intervensi, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekda Ida Bagus Alit Wiradana dan Kadis Kesehatan AA Ayu Agung Candrawati beraudiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah di  Gedung Adhyatma Ruang Rapat 214B, Kemenkes RI, Jakarta, pada Rabu (26/11/2025) pagi.

Walikota Jaya Negara mengatakan Konsultasi Angka Stunting SSGI 2024 Kota Denpasar di BKPK RI sebagai langkah untuk memastikan kesamaan data antara pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan guna mendukung upaya intervensi berkelanjutan untuk menekan angka stunting di Kota Denpasar. “Komitmen seperti ini kami jalankan terutama saat kami mendapati data angka stunting Kota Denpasar mengalami kenaikan. Kami di Kota Denpasar langsung mengambil langkah melaksanakan Posyandu Paripurna serentak di Kota Denpasar dengan sasaran 22.000 Balita atau sekitar 98,1 persen,” ujarnya.

Dia menyampaikan tujuan audiensi ini guna mengetahui berbagai hal terkait data angka stunting di Kota Denpasar yang dirilis Pemerintah Pusat. Sehingga target RPJMD Kota Denpasar di tahun 2026 mendatang dapat tercapai. Terlebih, Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai langkah strategis di 2025 dan sebelumnya di tahun 2024 , terutama juga saat angka Stunting Denpasar sempat mengalami kenaikan.

Sebagai upaya penanganan stunting, Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya strategis. Mulai dari Posyandu Paripurna Serentak, Pemberian Makanan Tambahan (PMP) pada Balita kurang gizi dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). “Kita ingin belajar apa ada yang belum maksimal kami kerjakan terkait penanganan stunting. Apapun arahan yang terbaik kami akan kerjakan dan mengevaluasi kinerja kami sebelumnya,” ujarnya.

Sementara Kepala BKPK Asnawi Abdullah mengatakan pertemuan hari ini sebagai forum diskusi terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Sejumlah variabel yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan stunting terus dicermati sehingga penanganan stunting di Kota Denpasar menjadi lebih tepat sasaran.

Dia menyatakan Pemerintah Pusat siap mendukung intervensi penanganan stunting di Kota Denpasar. Salah satunya adalah fasilitasi terutama terkait penunjukan tim ahli penanganan stunting di Kota Denpasar. “Tujuan kita disini juga mengupayakan mencari strategi lain terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Melalui desain dan intervensi baru guna mencari mana yang terbaik menghasilkan penanganan stunting yang tepat dan mungkin saja menjalankan program yang belum dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar,” tandasnya. (*/bgn003)25112606

Denpasar, Baliglobalnews

Bali menjadi provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, namun tidak dimungkiri bahwa kasus stunting masih ada. Untuk mempercepat penanggulangan stunting di Bali, perlu dilakukan mapping atau pemetaan penyebab terbanyak kasus stunting, sehingga bisa fokus pada satu poin penanganan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, saat bertemu dengan tim dari BKKBN Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (26/1).

“Dari penjelasan Ibu tadi, penyebab stunting bisa dimulai dari saat menjadi calon ibu hingga saat anak lahir yang tentu berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Untuk itu, kita cari penyebab utama di mana sehingga kita bisa cari solusi,” katanya.

Wagub Cok Ace juga meminta penanganan stunting di Bali bisa terus dilakukan bersinergi dengan lintas terkait, seperti Dinas PMD Dukcapil, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK dengan memprioritaskan wilayah yang mempunyai resiko stunting tinggi.

Tokoh Puri Ubud itu juga mengapresiasi langkah BKKBN Provinsi Bali yang mulai sosialisasi pencegahan stunting dari tingkat Yowana atau muda mudi. Menurut dia, idealnya anak muda yang hendak menikah sudah bisa cek kesehatan sebelum menikah. “Jadi kita tahu mereka sehat atau ada penyakit tertentu. Karena mereka jugalah nanti yang akan melahirkan generasi penerus,” katanya.

Sebelumnya Luh Gede Sukardiasih menyatakan tujuan pertemuan ini adalah selain silaturahmi karena baru dilantik sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, juga sebagai upaya koordinasi dalam percepatan penurunan stunting di Bali.

Sukardiasih juga menyampaikan program terkait percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali. Sebagaiman tercantum dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan penurunan stunting di Indonesia, sehingga BKKBN telah melakukan upaya-upaya dalam penurunan dan pencegahan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendamping Keluarga terdiri dari Bidan di Desa, Kader PKK dan Kader KB yang bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu pasca persalinan, anak usia di bawah 5 tahun (balita), dalam rangka deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisir atau pencegahan faktor risiko stunting.

“TPK ini nantinya ada di setiap desa, di mana sebelum melaksanakan kegiatan akan dilatih oleh BKKBN pada bulan Nopember 2021. Dalam melaksanakan sosialisasi, TPK ini dapat melakukan secara tatap muka langsung maupun melalui online kepada keluarga,” katanya.

Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi juga sudah dilakukan untuk kaum muda terutama remaja putri agar menjaga kesehatan demi mencegah melahirkan anak stunting. “Stunting itu dipengaruhi oleh 1.000 hari pertama kehidupan para anak, yaitu dari dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi sebelum masa kehamilan juga berpengaruh,” tandasnya. (bgn003)22012602

Denpasar, Baliglobalnews

Kesuksesan Bali dalam menurunkan serta mempertahankan prevalansi stunting (tinggi badan yang rendah untuk berat badan anak-red) dan wasting (berat badan yang rendah untuk tinggi badan anak-red) terendah se-Indonesia, menarik perhatian Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhiddin, untuk belajar ke Bali.

Untuk itu, dia menemui Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di ruang tamu Wakil Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (14/1).

“Saya sebelumnya ke Jakarta, bertemu dengan BKKBN untuk membicarakan masalah stunting dan wasting di Kalsel. Atas arahan dari BKKBN yang memuji kinerja Bali, maka saya pun berkunjung ke sini dan ingin belajar langsung,” katanya dalam pertemuan yang turut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Anak Agung Sagung Mas Dwipayani.

Wagub Muhiddin menjelaskan Provinsi Kalsel selama ini menduduki posisi ke-28 tingkat stunting di Indonesia. Karena itu, pihaknya terus berupaya menekan angka tersebut, namun keberhasilan daerah lain tentu juga patut dicontoh untuk mempercepat program pencegahan serta penuntasan masalah stunting di Kalimantan Selatan.

Selain itu, dia juga memuji kinerja Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wagub Cok Ace dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Bali yang bisa dikatakan sukses. “Apalagi ditambah capaian vaksin yang 100% lebih, itu luar biasa, kami di Kalimantan Selatan baru mencapai 70% untuk dosis pertama,” katanya.

Menanggapi penjelasan Wagub Kalsel, Wagub Cok Ace menyampaikan apresiasi dan mengatakan bahwa Bali selalu menganut sistem integrasi hingga tingkat desa bahkan banjar dalam setiap programnya. Begitu juga dengan penanganan stunting dan wasting, tidak lepas dari peran pemerintah desa dan desa pakraman hingga banjar sehingga permasalahan bisa cepat terselesaikan. “Bali sudah berhasil mencapai tingkat stunting dan wasting terendah dari tahun 2018, ini tentu kinerja semua pihak,” ujarnya.

Begitu pun mengenai penanganan Covid-19 di Bali. Tokoh Puri Ubud itu mengatakan Pemprov Bali membentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 hingga tingkat desa, sehingga segala program penanggulangan serta protokol kesehatan bisa terkontrol hingga di lingkup terkecil. “Bali terus meraih capaian tertinggi untuk kepatuhan protokol kesehatan se-Indonesia. Hal itu karena peran pemerintah desa sehingga semua warga patuh akan prokes,” katanya.

Pertemuan pagi itu ditutup dengan pemberian cenderamata berupa patung serta kain endek. “Kain endek merupakan kerajinan khas Bali yang sekarang sedang kita gaungkan. Sehingga dalam seminggu kita menggunakan kain ini setidaknya tiga kali,” tandasnya. (bgn003)22011412