Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH Unud) di Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (19/5/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog konstruktif antara mahasiswa dan Pemerintah Kota Denpasar dalam mencari solusi penanganan sampah yang lebih optimal.

Ketua BEM FH Unud I Gusti Agung Roman Kertajaya menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya untuk menyerahkan policy brief yang memuat analisis berbasis data sekaligus rekomendasi solusi konkret terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar. “Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkot Denpasar dan kesempatan untuk berdialog langsung bersama Bapak Wakil Walikota Denpasar,” ujarnya.

Wakil Ketua BEM Pande Putu Jiyestha Nugraha mengatakan pihaknya mendukung penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan serta mendorong optimalisasi pemerataan TPST dan TPS3R di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, mahasiswa juga mengapresiasi langkah Denpasar sebagai daerah yang mengawali gerakan pengurangan penggunaan tas kresek sekali pakai. “Sinergi antara regulasi pemerintah, desa adat melalui perarem, serta edukasi masyarakat menjadi langkah penting agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Wawali Arya Wibawa mengapresiasi masukan dan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan di Kota Denpasar. Wawali Arya Wibawa menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi jajaran Pemkot Denpasar dalam merumuskan kebijakan penanganan sampah.

Dia juga memaparkan berbagai program yang telah dijalankan Pemkot Denpasar, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber melalui teba vertikal, komposter, dan bank sampah, hingga optimalisasi TPST dengan dukungan teknologi pengolahan modern dan energi baru terbarukan. “Pembinaan disiplin pengelolaan sampah juga melibatkan peran OPD Pemkot Denpasar sebagai bapak angkat kebersihan di desa dan kelurahan,” ujarnya.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Ida Bagus Putra Wirabawa, Kepala Badan Kesbangpol Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, dan instansi terkait lainnya. (*/bgn003)26051909

Denpasar, Baliglobalnews

Upaya memperkuat penanganan sampah di Kota Denpasar terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Hal ini tercermin saat Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima audiensi Forum Semeton Karangasem (Sekar) Bali di Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (7/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut jajaran kepengurusan Forum Sekar Bali menyampaikan beberapa visi misi dan program kerja organisasi. Hal ini termasuk keinginan untuk berkolaborasi dalam membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pembangunan dan penanganan sampah di Kota Denpasar. 

Wakil Walikota Arya Wibawa mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat mendukung berbagai kalangan dalam upaya membantu Pembangunan di Kota Denpasar. Terlebih, dalam penanganan sampah serta lingkungan yang menjadi salah satu fokus pembangunan Kota Denpasar saat ini. “Tentunya hal ini kita sambut dengan baik pertemuan ini, Pemkot Denpasar sangat terbantu dengan adanya organisasi yang berfokus pada isu lingkungan seperti ini, tentunya juga sosialisasi kepada masyarakat terkait masalah pemilahan sampah serta pengolahan sampah berbasis sumber,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Sekar Bali I Made Suniastha Amertha mengatakan audiensi kali ini bermaksud untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan baru dari Forum Sekar Bali Kota Denpasar. Dia juga memaparkan visi misi  serta program kerja organisasi yang sejalan dengan pembangunan Kota Denpasar seperti pengolahan sampah. Terlebih warga Karangasem yang ada di Kota Denpasar saat ini kurang lebih sebanyak 30 persen sehingga sudah sepatutnya kita turut bersinergi untuk membangun serta menjaga kebersihan wilayah tinggal khususnya di Kota Denpasar. “Tentu kami berharap dengan isu yang ada di Kota Denpasar ini dapat teratasi dan kami turut mengimbau warga kami yang bertempat tinggal di Kota Denpasar agar dapat memilah sampah dan mengikuti aturan dari Pemerintah Kota Denpasar,” pungkasnya. (*/bgn003)26040702

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan penanganan persampahan di Kabupaten Badung yang dipimpin Gubernur Bali I Wayan Koster di Ruang Rapat Kertha Gosana, Puspem Badung, pada Jumat (6/3/2026). Rapat koordinasi ini membahas terkait urgensi, optimalisasi, dan efektivitas penanganan sampah serta penegakan sanksi hukum di bidang lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Badung.

Gubernur Wayan Koster ditemui seusai acara menyampaikan bahwa desa/kelurahan bersama desa adat yang ada di Kabupaten Badung khususnya segera berkoordinasi, berkonsolidasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat di masing-masing wilayah untuk melaksanakan pemilahan sampah berbasis sumber. “Sampah organik, sampah non-organik dipisah dan residu agar dipisah. Kemudian dikelola dengan proses yang ada. Untuk sampah organik dikelola dengan teba modern atau tong komposter. Sehingga sampah organik bisa selesai di rumah tangga, TPS3R atau TPS. Arahan Bapak Menteri Lingkungan Hidup sudah jelas, bagi yang masih membuang sampah ke TPA Suwung akan dikenakan sanksi,” katanya.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa TPA Suwung per tanggal 1 April 2026 hanya menerima sampah residu dan akan resmi ditutup pada tanggal 1 Agustus 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, pemilahan sampah dan pengelolaan sampah dari hulu harus dilaksanakan di setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Badung. “Implementasi pemilahan sampah berbasis sumber harus dilaksanakan di setiap rumah tangga, saya yakin Kabupaten Badung dapat melaksanakan pemilahan sampah dari hulu. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada perangkat desa yang telah mengoptimalkan pengelolaan sampah di masing-masing desa. Sinergi antara Pemkab Badung dan perangkat desa kami harapkan tetap terjaga demi kelestarian wilayah di Kabupaten Badung yang bersih dari sampah,” ujarnya.

Rapat ini diikuti kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, camat se-Kabupaten Badung, Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa beserta Ketua TP PKK kecamatan, lurah/perbekel dan bendesa adat se-Kabupaten Badung. (bgn003)26030612

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung terus menguatkan berkomitmennya dalam mempercepat penanganan masalah sampah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggandeng perusahaan baik negeri maupun swasta melalui bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Sinergi ini dibuktikan dengan penyerahan secara simbolis bantuan Tong Komposter dari Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung dan PT Agus Nusa Penida (Hotel Horizon Seminyak) kepada Pemkab Badung.

Bantuan TJSP yang diserahkan 110 tong komposter, terdiri dari 60 tong dari Perumda Tirta Mangutama dan 50 tong dari Hotel Horison Seminyak. Bantuan diserahkan oleh Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung I Wayan Suyasa bersama Operasional Manager Hotel Horison Seminyak, Gusti Ayu Silka Pratiska dan diterima langsung Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta di Lobi Kantor Bupati Badung, Puspem Badung, pada Jumat (20/2/2026).

Wabup Bagus Alit Sucipta berterima kasih atas bantuan tong komposter dari Perumda Tirta Mangutama dan Hotel Horison Seminyak. Langkah nyata ini gayung bersambut dengan komitmen Pemkab. Badung dalam mengatasi permasalahan sampah. “Masalah sampah merupakan urgensi untuk kita atasi bersama-sama, terlebih TPA Suwung akan ditutup. Kita harus bergerak cepat bersama seluruh stakeholder. Tong komposter ini menjadi salah satu solusi dan sangat membantu dalam penanganan sampah khususnya di rumah tangga,” katanya.

Bagus Alit Sucipta mengakui bantuan tong komposter ini merupakan tahap awal yang dilakukan dengan berhasil mengumpulkan bantuan 667 tong komposter dari beberapa perusahaan. Bantuan ini akan segera disebar ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki telajakan. “Di samping bantuan dari Pemerintah Badung, ke depan kita akan terus berkolaborasi dengan pihak swasta untuk pengadaan bantuan tong komposter dan teba modern kepada masyarakat. Misalnya perusahaan di Kuta atau Seminyak kita mohonkan bantuan untuk masyarakat wilayah tersebut,” katanya.

Sementara Dirut Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung I Wayan Suyasa mengatakan kegiatan ini sebagai upaya bersama menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Sinergi dengan pemerintah Badung akan terus dilakukan terlebih pihaknya berkomitmen dalam penanganan sampah. “Kami siap mendukung penanganan sampah di Badung. Melalui bantuan tong komposter kami harapkan minimal sampah organik dapat diselesaikan di sumbernya atau di rumah tangga,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Operasional Manager Hotel Horison Seminyak Gusti Ayu Silka Pratiska. Menurut dia, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan cinta terhadap lingkungan sebagai implementasi konsep Tri Hita Karana yang dijalankan di perusahaan. “Apa yang kami berikan ini sebagai bentuk cinta kepada lingkungan, semoga dapat mengurangi sampah dan berdampak positif bagi kelangsungan pariwisata,” katanya. (*/bgn003)26022003

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah, khususnya sampah kiriman di kawasan pesisir, sebagai bagian dari upaya menjaga Bali tetap bersih dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana dalam aksi kerja bakti (korve) bersih-bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, pada Jumat (6/2/2026).

Aksi bersih pantai yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, dan indah) ini dilaksanakan serentak di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, namun mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah yang menjadi wajah pariwisata nasional.

Gubernur Koster secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai. Satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat drastis. “Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” tegas Koster saat diwawancarai di Pantai Kedonganan.

Menurut Koster, selama ini penanganan sampah di kawasan pantai belum berjalan optimal karena petugas tidak selalu berada di lokasi. Padahal, sampah kiriman bisa datang kapan saja mengikuti arus laut dan cuaca. Karena itu, ia menekankan perlunya sistem penjagaan rutin dan respons cepat agar pantai-pantai Bali tetap bersih setiap saat.

Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Bali, kata dia, tidak boleh kalah oleh persoalan sampah karena kebersihan lingkungan merupakan pondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat.

Aksi bersih-bersih tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kementerian dan lembaga, Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, akademisi dari Universitas Udayana, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, hingga sektor swasta. Dukungan internasional juga terlihat dari kehadiran perwakilan kedutaan besar Inggris, Kanada, Denmark, dan Belanda.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Dia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

Hanif juga menyoroti posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Menurut dia, jika Bali tidak terjaga kebersihannya, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, dia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah.

Dalam konteks penegakan hukum, Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara. Dia menekankan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di kabupaten/kota, sementara gubernur berperan sebagai pengawas teknis.

Sementara Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menyatakan bahwa penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir dan rela meluangkan waktu sejak pagi untuk terlibat langsung dalam aksi bersih pantai. “Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata,” katanya.

Menurut dia, Bali merupakan permata pariwisata Indonesia sekaligus etalase utama pariwisata nasional di mata dunia. “Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ajaknya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kata dia, Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah provinsi dan kabupaten menegaskan bahwa penanganan sampah bukan sekadar agenda sesaat, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaga Bali tetap bersih, lestari, dan layak menjadi destinasi wisata kelas dunia. (*/bgn003)26010602

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewaka Dharma (GSD) Kota Denpasar pada Senin (15/12/2025).

Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah strategis menyikapi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali terkait rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung pada 23 Desember mendatang. Dalam pertemuan tersebut, seluruh sistem pengelolaan sampah, termasuk optimalisasi tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), dibahas secara menyeluruh guna merumuskan langkah-langkah percepatan peningkatan kapasitas pengolahan sampah harian di Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan sampah, baik melalui penguatan pengelolaan berbasis sumber maupun optimalisasi sarana dan prasarana yang ada. Namun demikian, dia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian bersama. “Saat ini Denpasar memiliki 5.940 teba modern dan 12.185 komposter. Jumlah ini terus kami dorong agar bertambah, karena masih belum mencukupi untuk menangani seluruh timbulan sampah. Selain itu, 24 TPS3R yang ada juga perlu terus dioptimalkan,” ujarnya.

Dia menyebutkan kendala utama yang dihadapi di lapangan antara lain keterbatasan tenaga kerja dan sarana pendukung. Meskipun desa dan kelurahan mampu mengalokasikan anggaran, minat masyarakat untuk bekerja di sektor persampahan masih relatif rendah. Di samping itu, beberapa TPS3R masih membutuhkan dukungan mesin pengolahan agar kapasitasnya dapat ditingkatkan. “Berbagai masukan dan kendala ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan solusi terbaik sebelum penutupan TPA Suwung dilaksanakan,” katanya.

Jaya Negara menegaskan bahwa secara ideal, penutupan TPA Suwung dilakukan setelah beroperasinya pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), yang diharapkan mampu menangani sisa sampah yang tidak dapat diolah di tingkat desa dan kota.

Perbekel Pemecutan Kaja Anak Agung Ngurah Arwatha, turut menyampaikan kondisi pengelolaan sampah di wilayahnya. Dia menyebutkan bahwa TPS3R Sari Sedana Bung Tomo saat ini hanya didukung dua petugas pengolah, sementara total timbulan sampah mencapai 49,38 ton per hari. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 1,6 ton per hari yang dapat diolah di TPS3R, sedangkan sisanya masih harus dibuang ke TPA Suwung.

Menanggapi hal tersebut, Jaya Negara mengajak seluruh perbekel dan lurah untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan lebih optimal. “Dengan sinergi antara pemerintah kota, desa, dan kelurahan, kami optimistis penanganan sampah di Kota Denpasar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*/bgn003)25151212

Singaraja, Baliglobalnews

Duta Percepatan Penanganan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Provinsi Bali Ny. Koster mengajak masyarakat mengubah pola pikir dari sekadar membuang sampah menjadi mengolah sampah. Ajakan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi PSBS Palemahan Kedas (Padas) di Balai Serba Guna Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, pada Senin (24/11/2025) pagi.

Menurut dia, perubahan mindset ini sangat penting untuk menjaga lingkungan dan membentuk ekosistem yang bersih serta sehat. Program PSBS Padas yang menekankan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dinilai menjadi solusi efektif dalam menciptakan desa yang bersih dan lestari.

Pada kegiatan yang juga merupakan bagian dari Sosialisasi Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber pada 57 kecamatan se-Bali itu, Ibu Putri Koster menegaskan pentingnya edukasi masyarakat.

Sosialisasi ini berlandaskan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah serta diperkuat dengan Pergub No. 97 Tahun 2018 dan Pergub No. 47 Tahun 2019. Seluruh regulasi tersebut mendorong pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber. “Regulasinya sudah ada, sekarang giliran kita masyarakat yang harus menindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam penyampaiannya, Ny. Koster turut menyoroti pola pengelolaan sampah yang selama ini dinilai masih keliru. Sistem open dumping dan pembakaran dianggap menimbulkan masalah baru karena menghasilkan zat beracun seperti dioksin.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kekeliruan pengelolaan seperti yang terjadi di TPA Suwung, Denpasar, yang menampung sampah dari empat kabupaten/kota selama puluhan tahun. “Itu menjadi gunung sampah yang kini jadi musibah lingkungan dan kesehatan bagi warga. Untuk itu Saya mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sampah, bukan sekadar dibuang, tapi diolah agar bernilai guna,” ujarnya.

Menurut dia, sampah yang dibiarkan akan membusuk dan memicu penyakit, sedangkan sampah yang dikelola dapat diubah menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanah. Dia juga menjelaskan konsep pengolahan sampah organik melalui komposter dan teba modern yang menggunakan mikroba cair untuk mempercepat penguraian. “Cairan dari komposter itu bisa jadi pupuk cair, tanah jadi subur tanpa bau busuk. Mari kita sadar agar menyelesaikan sampah di sumbernya langsung,” katanya.

Ny. Koster turut melaporkan bahwa sosialisasi PSBS Padas di seluruh Bali selesai lebih cepat dari target. Semula ditetapkan selesai pada Desember 2025, namun pada November ini seluruh rangkaian telah rampung. “2025 ini target kita bisa selesai lebih awal di bulan November. 2026, kita akan lakukan monev dan akan dilakukan lebih masif lagi serta langsung menyasar rumah warga,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dinilai belum berjalan optimal. “Namun sejak dikeluarkan hingga kini, regulasi tersebut belum berjalan dengan baik. Jika regulasi tersebut dijalankan dengan baik, maka permasalahan sampah yang ada saat ini tidak akan terjadi,” katanya.

Sementara Camat Tejakula Kadek Agus Hartika menyampaikan bahwa persoalan sampah kini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengetahuan pengelolaan sampah, serta terbatasnya sarana prasarana disebut menjadi tantangan utama.

Dia menyampaikan bahwa Kecamatan Tejakula telah memiliki sembilan TPS3R, kecuali Desa Julah dan Madenan. Selain itu, bank sampah juga telah terbentuk di masing-masing desa. “Tentu hal ini belum maksimal dalam pengelolaan sampah di masing-masing desa, maka atas kondisi tersebut kami di Kecamatan Tejakula menempatkan masalah sampah menjadi salah satu urusan prioritas,” katanya.

Dia menegaskan bahwa pemilahan sampah di sumber masih belum berjalan optimal, demikian pula kepatuhan terhadap regulasi. “Kita belum sepenuhnya melakukan pemilahan sampah mulai dari sumbernya dan kita belum melakukan fungsi kita baik selaku pemerintah, adat, lembaga, tokoh masyarakat untuk mengajak dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah,” ujarnya seraya berharap sosialisasi PSBS dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi, kepedulian, serta komitmen masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Turut hadir Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali Made Rentin, Kadis Sosial P3A Provinsi Bali AA Sagung Mas Dwipayani, Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali Ni Luh Kartini, Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng Ny. Sutjidra, serta para perbekel dan ketua TP PKK se-Kecamatan Tejakula. (*/bgn003)25112408

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta meninjau lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan tempat Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya pada Sabtu (15/11/2025). Peninjauan yang juga mengajak tokoh masyarakat serta prajuru adat Banjar Pesanggaran ini untuk memastikan tahapan persiapan lahan seluas kurang lebih 6 hektar tersebut berjalan baik dan mendapat dukungan masyarakat sekitar selaku pendamping.

Walikota Jaya Negara menjelaskan bahwa setelah resmi ditetapkan menjadi salah satu daerah yang akan dibangun tempat PSEL oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Pemkab Badung, Pemprov Bali dan Pelindo langsung gerak cepat memetakan lahan calon lokasi. Dimana, lokasi pembangunan salah satu inovasi pengolahan sampah yang masuk dalam program nasional tersebut akan dilaksanakan di lahan Pelindo yang berlokasi di Kawasan Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. “Sesuai dengan pembagian tugas bahwa pemerintah daerah bertugas untuk mencari lahan dengan luas minimal 5 hektar, dan di Kota Denpasar lahan ini sudah ada luas 6 hektar, dan itu adalah lahan yang paling memungkinkan dan memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, telah disiapkan lahan seluas 6 hektare untuk pembangunan PSEL. Lahan tersebut telah melalui proses penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan pihak Pelindo. “Dari perpres yang sudah dikeluarkan, kami sudah menandatangani MoU dengan Bapak Gubernur. Selain itu, kami juga telah membuat surat pernyataan kesiapan membawa sampah bersama Bupati Badung,” katanya.

Jaya Negara menyatakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik merupakan solusi strategis untuk menjawab persoalan sampah di perkotaan, terutama di Denpasar yang terus berkembang sebagai kota wisata dan pusat aktivitas ekonomi. “PSEL bukan hanya solusi terhadap masalah lingkungan, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung transisi energi bersih di daerah. Kami di Denpasar berkomitmen untuk mempercepat proses perencanaan dan pengembangan program ini agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama untuk pengolahan sampah berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dari beberapa lokasi daerah yang direkomendasikan, terdapat 7 daerah yang diputuskan oleh pusat untuk menjadi prioritas, karena telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sudah siap dilakukan pembangunan PSEL tahap 1 di antaranya Provinsi Bali, Denpasar Raya (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung), Provinsi DI Yogyakarta, Bogor Raya, Tangerang Raya, Semarang Raya, Bekasi Raya dan Medan Raya. Seluruh daerah yang terpilih nantinya akan diberikan waktu pengerjaan kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan. (*/bgn003)25111502

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Apel Kesiapan Penanganan Sampah Bersama TNI dan Polri, OPD terkait, hingga relawan dan komunitas lingkungan serta masyarakat umum di Baruna Shelter, Pantai Kuta, Kabupaten Badung, pada Minggu (2/11/2025) pagi. Apel ini menjadi langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Bali menghadapi potensi meningkatnya volume sampah kiriman yang rutin terjadi setiap musim hujan.

Dalam apel yang diikuti jajaran TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Badung, dan unsur masyarakat itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi fenomena sampah kiriman yang kerap mencemari kawasan pesisir Bali, khususnya Pantai Kuta. “Setiap tahun, di musim hujan lebat, Bali tidak hanya kotor karena sampah yang kita hasilkan sendiri, tetapi juga kedatangan sampah kiriman dari luar daerah. Ini sudah menjadi siklus tahunan, khususnya antara Desember hingga Februari,” ujar Gubernur Koster dalam sambutannya.

Menurut Gubernur, sampah kiriman yang mencemari pantai di Bali sebagian besar berasal dari Jawa Timur, namun juga ada yang terbawa arus dari Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Arus laut di musim penghujan membuat material sampah terbawa hingga ke perairan selatan Bali dan akhirnya menumpuk di pesisir. “Pantai Kuta adalah etalase pariwisata Bali, tempat wisatawan asing dan domestik menikmati keindahan alam kita. Jangan sampai keindahan itu terganggu oleh tumpukan sampah yang membuat pantai terlihat jorok dan kotor,” katanya.

Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyiapkan fasilitas dan petugas kebersihan yang siaga setiap saat, terutama di kawasan pantai sepanjang 20 kilometer yang menjadi titik rawan timbunan sampah kiriman.

Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif Danrem 163/Wirasatya yang menggagas pelaksanaan apel siaga ini, serta dukungan penuh dari TNI dan Polri. Dia menilai keterlibatan aparat keamanan dapat memperkuat gerakan bersih-bersih pantai serta mempercepat penanganan jika terjadi penumpukan sampah secara mendadak. “Dengan adanya kesiapsiagaan yang kita lakukan hari ini, begitu sampah datang tidak perlu menunggu waktu lama. Langsung dikerjakan, langsung diselesaikan supaya cepat bersih lagi,” katanya.

Koster juga menekankan pentingnya koordinasi dengan BMKG Bali untuk memprediksi intensitas curah hujan di Bali dan daerah-daerah lain yang berpotensi mengirimkan sampah melalui arus laut. Ia meminta agar Pemkab Badung segera menggelar rapat koordinasi dengan BMKG dalam waktu dekat guna menentukan langkah konkret mitigasi.

Menurut Gubernur, apel siaga ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Bali secara khusus untuk mengantisipasi fenomena sampah kiriman. Selama ini, penanganan sering kali dilakukan secara reaktif ketika tumpukan sampah sudah menimbulkan keluhan wisatawan maupun masyarakat.  “Kita tidak mau lagi kelabakan. Kita harus melakukan mitigasi sejak awal agar penanganannya cepat dan efektif. Bali adalah destinasi wisata dunia, jadi kebersihan harus dijaga,” ujarnya.

Koster menambahkan, dirinya akan kembali turun langsung bersama Bupati Badung untuk meninjau kondisi Pantai Kuta dan kawasan pesisir lainnya guna memastikan kesiapan lapangan dan menjaga kelestarian lingkungan pantai.

Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan mengingatkan pentingnya menjaga citra Bali sebagai pulau yang bersih, indah, dan berbudaya. “Mari kita jaga pantai ini dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga menjaga martabat dan keindahan Bali di mata dunia,” tandasnya. 

Apel kesiapan ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan Bali yang bersih, hijau, dan lestari, sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang terus digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, serta sejumlah Kepala Forkompinda dan OPD di lingkup Pemprov Bali dan Pemkab Badung. (*/bgn003)25110209

Badung, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menghadiri Apel Siaga Penanganan Sampah Pantai di Bali yang dipusatkan di depan Shelter Kebencanaan Baruna, Kuta, Badung, pada Minggu (2/11/2025). Apel ini dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pesisir dari ancaman kiriman sampah laut dihadiri pula oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa kegiatan apel siaga ini terkait mitigasi dan penanganan sampah kiriman yang siklusnya hampir selalu terjadi setiap tahun, khususnya pada rentang waktu November hingga Februari. “Dalam menghadapi fenomena ini, kami akan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Badung, serta berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat di sepanjang garis pantai Badung,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa untuk pertama kalinya TNI juga akan dilibatkan secara langsung di bawah komando Danrem 163/Wirasatya serta koordinasi teritorial dengan Dandim 1611/Badung. “Mudah-mudahan apel kesiapsiagaan ini menunjukkan bahwa Pemkab Badung bersama TNI-Polri sudah siap dan siaga dalam menangani potensi sampah kiriman. mitigasi ini penting agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tidak berlarut-larut,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan pantai sebagai salah satu daya tarik utama destinasi wisata internasional di Badung. “Pemkab Badung akan terus menata kawasan pantai bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penida, melalui penambahan pasir dan pembangunan breakwater. Selanjutnya, kawasan pantai akan ditata secara bertahap sehingga tampil lebih bersih, indah, dan nyaman bagi wisatawan,” katanya.

Turut hadir Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Agung Hadi, Dandim 1611/Badung, Forkopimda Provinsi Bali, Ketua TP PKK Ny. Adi Arnawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana, serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Badung. (bgn003)25110208