Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, ditunjuk sebagai salah satu narasumber dalam dialog interaktif dengan mengangkat tema ‘Mengukur Kapasitas Perubahan APBD Dalam Penanganan Covid-19’ secara virtual, bertempat di Ruang Tamu Bupati Badung, Rabu (13/10).

Narasumber lainnya, antara lain Dirjen Bina Keuda Kemendagri Moch. Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto dan Walikota Jambi Syarif Fasha. Dialog yang dimoderatori oleh Ranny Rachmadhani ini disaksikan langsung melalui channel youtube Kemendagri dan zoom. Tutur hadir mendampingi Bupati Badung yakni Sekda Badung Adi Arnawa dan Inspektur Luh Suryaniti

Bupati Badung Giri Prasta dalam paparannya mengatakan, dunia, nasional, provinsi maupun daerah terkontraksi akibat pandemi Covid-19, dan di Badung berkontraksinya ini berdampak penuh terhadap sosial dan ekonomi. Secara ekonomi angka kemiskinan meningkat dan terjadi pemutusan hubungan kerja dan sosial pendapatan perkapita semua terjadi penurunan. Di Kabupaten Badung ini bersumber 85% dari PAD, yaitu pajak hotel dan restaurant. Maka di perubahan ini dari 3,8 T menjadi 3,2 T ini termasuk silpa pengembalian daripada bantuan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Sesuai dengan arahan pusat melalui Kemendagri, di Kabupaten Badung fokus terhadap belanja wajib termasuk juga belanja penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial dan ini betul-betul dilakukan. Pihaknya selalu mengadopsi strategi pemerintah pusat, termasuk juga pemberian insentif nakes, isoter dan pembangunan Gedung baru di rumah sakit. Pasca pandemi ini di Kabupaten Badung memberikan bantuan stimulus kepada UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang terdampak. Karena sebelum pandemi ini kemampuan fiscal Badung negatif, bahkan juga diberikan bantuan THR kepada kabupaten yang ada di Provinsi Bali ini sebagai wujud komitmen Pemkab Badung bersama- sama membangun pariwisata.

“Ketika pandemi, DAU di Kabupaten Badung mendapatkan 328M sedangkan kebutuhan belanja pegawai kami 1,2T, selama ini kita murni menanganinya melalui APBD. Mudah-mudahan nanti ada pertimbangan dari pemerintah pusat paling tidak kami bisa memenuhi penambahan DAU ini terhadap kebutuhan belanja pegawai kami. Sesuai dengan regulasi DAU itu diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten/kota untuk memenuhi belanja pegawai, mohon agar berkenan nanti bisa dipenuhi untuk belanja pegawai saja, apabila nanti kami sudah pulih kembali walaupun 50% kami sudah siap untuk mandiri kembali,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan di Badung mengambil kebijakan menggratiskan kepada masyarakat untuk tidak membayar pajak, kecuali tempat itu dikomersilkan melihat dari UU No.28. “Karena kami melihat Pancasila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya semua insan semua dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan sekali-kali kita paksakan untuk jadi sama tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Jangan sampai ada transaksi di wilayah kabupaten ini menggantung di notaris dan begitu juga berkenaan dengan NJOP jangan sampai bertentangan dengan Dirjen Pajak dan kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pajak,” katanya.

Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto mengatakan realisasi penyaluran TKDD sampai dengan 30 September 2021 sebesar 68,1% terhadap total alokasi TKDD 2021 berdasarkan pagu awal, capaian ini lebih rendah dibandingkan TA 2020 sebesar 82,4%. Penyaluran DBH dan DAU disalurkan masih rendah,penyaluran DAK Fisik lebih rendah karena pada periode yang sama TAYL terdapat relaksasi penyaluran,penyaluran DAK Nonfisik lebih rendah dibandingkan tahun 2020, penyaluran DID lebih rendah dikarenakan untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2020 terdapat relaksasi penyaluran, dan  untuk Dana desa mengalami penurunan sebesar 13,6%.  Kondisi APBD sebelum pandemi pendapatan dan PAD cenderung mencapai atau melebihi target, namun saat pandemi pendapatan dan PAD mengalami tekanan sehingga jauh dari target. Realisasi belanja daerah juga hanya tercapai 84%, berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya. Pihaknya juga mengatakan harapan kedepannya untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sehingga apa yang kita jaga dapat terus berjalan dengan baik sehingga kita semua terhindar dari dampak yang merugikan kita semua dan ekonomi kita bisa bangkit. Terutama untuk Bapak Bupati Badung mudah- mudahan kita bisa terus mendorong pariwisatanya. (bgn003)21101404

Mangupura, Baliglobalnews
Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kabupaten Badung, IGAK Suryanegara, bersama Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), I Gde Wijaya dan Tim Satgas Covid-19 sidak pelaksanaan PPKM Darurat di Lingkungan Puspem Badung, perusahaan daerah, Kantor KONI, Kantor KPU dan Kantor BPN wilayah Kabupaten Badung, Senin (12/7).

Sidak untuk memastikan terlaksananya SE Bupati No. 944/3036/Setda Tahun 2021 dan Surat Edaran No : 730/3035/SETDA/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Tujuan dilaksanakan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif, mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di Kabupaten Badung.
Dari hasil pemantauan di perangkat daerah pada sektor kritikal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Badung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung tetap melaksanakan 100% work from office (WFO).

Sedangkan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung dan Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah kehadiran staf rata-rata 25% work from office dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Kepala BKPSDM, I Gde Wijaya, saat sidak mengatakan ASN yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya wajib memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan.

Sedangkan Kasat Pol PP, IGAK Suryanegara, menghimbau kepada pegawai yang melaksanakan WFH agar tetap membatasi aktivitas di luar rumah dan tidak boleh berkerumun, menerapkan pola hidup sehat. Tentunya dengan menerapkan enam M, memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun dan Mentaati aturan. Dari hasil pemantauan dan pengawasan satgas Covid-19 Badung terhadap pegawai pemda Badung, Perusda, KPU, KONI, BPN Badung dan beberapa instansi lainnya serta beberapa perusahaan dalam kategori esensial, dapat disimpulkan bahwa sudah secara konsisten telah mentaati PPKM darurat ini.

“Mari bersama laksanakan sebaik-baiknya PPKM Darurat ini untuk dapat segera bebas dari wabah dan kita segera pulih serta perekonomian bangkit kembali,” ajaknya. (bgn003)21071227

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menerima audiensi Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional, Kompol I Nengah Subangsawan (dari Polri) dan I Nyoman Gde Agus Asrama (Yayasan PPRA 60/Program Pendidikan Reguler Angkatan 60)  di Ruang Rapat Nayaka Gosana I Puspem, Jumat (7/5).Dalam kunjungan itu, Tim Satgas Pakar Penanganan Covid-19 mengapresiasi Kabupaten Badung, dimana Bupati Badung menjadi contoh penerapan prokes dan pembentukan posko dalam mencegah dan penanganan Covid-19.

“Saya mengapresiasi di Kabupaten Badung, Bapak Bupati Badung menjadi contoh penerapan prokes dan pembentukan posko melibatkan desa adat bahkan sampai ke banjar,” ujar Tenaga Ahli Pendamping Satgas Covid-19 Nasional, I Nyoman Gde Agus Asrama.Agus Asrama menyebutkan kasus Covid-19 hampir terjadi di seluruh dunia. WHO meminta pemerintah untuk optimal melakukan penanganan. Menurut dia,perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Posko ini harus dioptimalkan dan pencegahan jangan sampai kendor,” pesannya.Terkait dengan kunjungannya di Kabupaten Badung,

Agus Asrama menyampaikan sehubungan dengan pelaksanaan kajian operasional penguatan/pembentukan posko di 128 kabupaten/kota di wilayah PPKM Mikro meliputi 7 Provinsi Jawa-Bali. “Tim Pakar Satgas Covid-19 melakukan kunjungan untuk melakukan pendampingan penguatan/pembentukan posko,” katanya seraya menambahkan, kunjungan ini juga untuk mengidentifikasi situasi yang ada dan sumber daya yang tersedia, serta melakukan diskusi untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh posko satgas di tingkat kabupaten/kota.Sementara Wabup Suiasa menyambut baik kunjungan Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Tingkat Nasional sekaligus menyampaikan upaya-upaya penanganan yang dilakukan Pemkab Badung dalam rangka percepatan penanganan dan penurunan angka jumlah positif Covid-19. Dia menyebutkan program Pemkab Badung sudah diselaraskan dengan program pusat maupun provinsi.

Kebijakan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi daerah, melalui keputusan maupun surat edaran. Melakukan refocusing dan realokasi anggaran daerah sesuai Keputusan Bersama Menkeu dan Mendagri. Selain itu, dengan pemberlakuan PPKM di Kabupaten Badung telah menunjukan jumlah angka penekanan positif Covid-19 serta meningkatkan tingkat kesembuhan dari masyarakat yang terpapar Covid-19.”Mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu kita semakin mampu untuk menunjukan gerakan vaksinasi dengan cepat di Kabupaten Badung. Bahkan dalam konsep Satgas Pusat untuk membentuk zona hijau di wilayah Kabupaten Badung khususnya di wilayah Nusa Dua serta seluruh wilayah di kecamatan yang ada di Badung untuk melakukan perluasan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Badung,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan di Kabupaten Badung sudah membentuk satgas, melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan program Pemerintah Pusat. “Kami selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan motivasi, agar masyarakat jangan sampai lengah dan lalai,” pungkasnya. (bgn003)21050737