Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengharapkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  (UU HPP) punya makna strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, terutama Bali pascapandemi Covid-19.

Wagub Cok Ace mengungkapkan hal itu ketika memberikan sambutan dalam acara kick off sosialisasi UU HPP di BNDCC Nusa Dua, Bali, Jumat (19/11), yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani indrawati.

“Covid-19 adalah momentum dalam membangun kembali perekonomian termasuk menata ulang sistem perpajakan sehingga lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi dan perkembangan dinamika di masa yang akan datang,” katanya.

Wagub Cok Ace mengapresiasi untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. “Saya mewakili Pemerintah Provinsi Bali memberikan apresiasi karena peran besar kegiatan ini untuk menggerakkan perekonomian Bali, yang mengalami keterpurukan paling dalam akibat pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Cok Ace, UU HPP yang juga mencakup administrasi perpajakan tersebut juga merupakan kebijakan fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan pendapatan pajak, antara lain dilakukan dengan kebijakan pengikatan kinerja penerimaan pajak  dan reformasi administrasi perpajakan. “Dengan diundangkannya UU ini akan memberikan manfaat baik nasional maupun perekonomian Bali khususnya, sesuai dengan yang tertuang dalam visi pembangunan Bali yakni Nangun Sat kerthi loka Bali,” katanya.

Dalam acara yang diprakarsai  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI tersebut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2021 yang disahkan Presiden Jokowi pada 29 Oktober 2021 lalu merupakan UU yang disusun agar sistem perpajakan menjadi lebih adil, efisien, fleksibel dan netral dalam penerapannya. “Kita berpegang pada asas keadilan dan kesederhanaan, ada kepastian hukum dan manfaat serta demi kepentingan nasional yang lebih luas,” katanya.

UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda alias secara bertahap.

“Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan,” katanya.

Mantan Direktur World Bank ini menepis berbagai tudingan yang menyebut dengan diundangkannya UU HPP nantinya akan membuat banyak hal menjadi objek pajak dan tentunya memberatkan masyarakat. “Contohnya banyak isu beredar bahwa aset perusahaan akan dikenakan pajak. Sehingga bila pegawai yang mendapatkan fasilitas ponsel, laptop dan sejenisnya wajib dikenakan pajak,” katanya.

Menurut Menkeu, hal tersebut keliru karena sebaliknya, pemerintah mengatur batasan tertentu fasilitas perusahaan yang akan dikenakan pajak. Aturan tersebut hanya akan berlaku untuk fasilitas tertentu yang nilainya tinggi seperti fasilitas yang didapatkan para petinggi perusahaan sekelas CEO yang memiliki banyak keuntungan (benefit) dari fasilitas perusahaan. “Tak hanya itu, pajak natura tersebut juga menyasar profesi tertentu yang memiliki banyak fasilitas dari perusahaan. Jadi adil penghasilan besar maka dikenakan pajak,” jelasnya.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan isu setiap orang yang memiliki NIK otomatis harus membayar pajak adalah salah satu informasi yang masuk kategori hoax. “Memang benar bahwa NIK akan menggantikan fungsi NPWP, namun salah jika semua yang punya NIK akan bayar pajak. Tentu lihat lagi asas keadilannya, jika penghasilannya memenuhi syarat baru bayar pajak. Ini semata-mata untuk kemudahan dan konsistensi untuk administrasi,” tandasnya sembari menambahkan, dengan UU tersebut justru masyarakat dengan penghasilan rendah atau yang tidak berpenghasilan akan mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. (bgn003)21111906

Denpasar, Baliglobalnews

Pemulihan ekonomi Pulau Bali yang saat ini berupaya bangkit, diharapkan dapat dilalui dengan penuh kesabaran. Mengingat angka kasus covid-19 tercatat fluktuatif, jelas sangat berdampak besar terhadap sektor pariwisata Pulau Dewata yang menjadi nafas perekonomian masyarakat Bali.
Hal itu dikatakan, Deputi KPwBI Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda dalam acara obrolan santai BI bareng media (Osbim), di Sanur, Denpasar, Selasa (27/7/2021) yang berharap masyarakat tetap kreatif dan optimis dalam mencari peluang bisnis ditengah pandemi.
“Tetap optimis dan tetap bersabar dalam memulihkan ekonomi Bali. Dimana, salah satu sektor-sektor potensial yang bisa diambil untuk menumbuhkan ekonomi saat ini dengan cara jual beli online atau bisnis informasi dan komunikasi dalam jaringan,” katanya.

Kemudian, geliatkan kembali sektor pertanian dan akmamin yang masih minim digarap, dan dapat dipasarkan lewat media digital. Kemudian, sektor kontruksi yang kian positif, dimana beberapa proyek pembangunan di Bali yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Meski catatan Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami minus Tahun 2020,dimana tercatat pada triwulan satu (T1) mengalami -1,2 yang kemudian triwulan dua (T2) menjadi -11,06 yang berlanjut triwulan tiga (T3) kembali -12,32, hingga triwulan empat (T4) menjadi -12,21 dan dan pada Tahun 2021 pada triwulan pertama -9,8.
Namun, optimistis ekonomi akan pulih secara perlahan. Pemerintah provinsi Bali juga terus berupaya memulihkan pariwisata Bali lewat sertifikasi CHSE dan dana hibah pariwisata.

Selain itu, pemulihan pariwisata Bali jangka panjang juga telah dipikirkan lewat “refocusing”, menuju Quality tourism, maritime, medical, MICE, Nomadic Tourism, yang nantinya bermuara menggaet pasar pariwisata berkualitas.
Upaya pemulihan pariwisata jangka pendek juga telah disiapkan, dimana salah satunya mendatangkan wisatawan dari UAE dan Singapura. 
“Ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah dengan membuat tiga zona hijau di Nusa Dua, Sanur dan Ubud, tapi pembukaan ini tertunda seiring dengan masih tingginya kasus covid-19 di Bali,” tuturnya.(BGN008)21072733

Badung, Baliglobalnews

Usai pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2021-2026 dan Pembukaan Rakernas XIII Apkasi, Sabtu (19/6) malam dilangsungkan ramah tamah dan jamuan makan malam di Taman Jepun, BNDCC, Nusa Dua.

Bupati Giri Prasta sebagai tuan rumah menyampaikan atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Badung mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi dan Rakernas XIII Apkasi di Bali. ”Semoga melalui Rakernas Apkasi ini kami dapat mengimplementasikan segenap kebijakan pemerintah pusat dalam program dan langkah strategis kebijakan pemerintah daerah selanjutnya,” katanya.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, terutamanya kepada Presiden yang telah mengarahkan segenap kebijakannya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Bupati mengakui wabah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor dan mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Bupati sangat menyambut baik kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat yang telah menunjukkan keberpihakan kepada Bali dan Badung khususnya. Seperti halnya kegiatan work from Bali yang digagas Kemenparekraf. ”Besar harapan kami kegiatan serupa dapat diikuti Kementerian dan Lembaga Pemerintahan lainnya,” pintanya.

Bupati mengharapkan work from Bali memberikan stimulus dan geliat bagi industri pariwisata hingga komponen masyarakat pelaku pariwisata lapisan terbawah. Selain itu dapat memberikan semangat dan harapan baru bagi Bali yang terus berupaya untuk bangkit dan pulih serta bagi masyarakat yang tengah berjuang menyambung hidup ditengah beratnya himpitan ekonomi di masa pandemi ini. Disampaikan pula Bali dan Badung berupaya memaksimalkan pemberian vaksinasi Covid-19, dalam upaya mewujudkan zona hijau bebas wabah Covid-19. Dengan begitu Badung akan siap menerima kembali kunjungan wisatawan baik lokal maupun internasional.

Sementara Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, malam ini adalah puncak kegiatan Rakernas Apkasi di Bali. Pihaknya atas nama Ketua Umum dan Dewan Pengurus Apkasi mengucapkan terima kasih terutamanya kepada bupati badung yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dari awal sampai akhir. ”Mudah-mudahan melalui Pengukuhan Dewan Pengurus dan Rakernas Apkasi ini kita dapat saling membantu untuk memperkuat perekonomian di Bali dan Badung khususnya. Dan ke depan Apkasi selalu menguatkan barisan untuk Indonesia maju,” katanya. (bgn003)21062013

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta kebijakan spesifik dan spasial dalam upaya pemulihan ekonomi Bali pascapandemi Covid-19, khususnya pada sektor pariwisata.

”Sebagai destinasi wisata dunia, pelaku pariwisata Bali paling besar terdampak. Untuk itu, saya kira akan bijak jika Pemerintah Pusat dan DPR ada kebijakan spesifik untuk Bali,” kata Gubernur Koster pada acara ”Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional – Temu Stakeholders” di Avurpa Kempinski Bali, Nusa Dua, pada Jumat (9/4) sore.

Gubernur Koster juga mengharapkan semua pemangku kebijakan di RI, jangan serasa ‘habis manis sepah dibuang’ dalam menangani dampak-dampak pandemi yang menyebabkan kontraksi ekonomi yang dalam di Bali. ”Kalau situasi normal, besar sekali kontribusi Bali untuk devisa dari sektor pariwisata. Namun sekarang stuck, dengan kontraksi ekonomi yang mungkin paling parah sepanjang sejarah,” katanya.

Dia menyatakan pelaku wisata sangat berat, banyak yang di-PHK, dirumahkan, tidak mampu bayar gaji, bahkan ada yang tidak operasional. ”Saya bersyukur masyarakat Bali pelaku wisata masih sabar, tapi kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung,” ujarnya.

Dia menyebutkan saat kondisi normal medio 2019 lalu, 6,3 juta wisataman mancanegara datang ke Bali yang setara 39 persen dari jumlah total wisatawan nasional. Angka tersebut juga berarti jumlah devisa sebesar 29 persen dari total devisa sektor pariwisata Indonesia. ”Belum lagi untuk wisdom (wisatawan domestik, red), di mana ada 10 ,5 juta orang datang ke Bali. Jadi ekonomi sangat tergantung pariwisata, dan jika normal pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata nasional,” katanya.

Gubernur menginginkan pelaku pariwisata Bali dan sektor ikutannya diberikan kebijakan fiskal spesifik, yang secara khusus mampu menyelamatkan pilar perekonomian Pulau Dewata. ”Saya apresiasi kinerja Pusat dan DPR untuk pemulihan Bali. Dan secara spesifik kami usulkan untuk mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah dari Covid-19, yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran. Pinjaman lunak dengan bunga ringan. Saya yakin, tahun 2023 saat kondisi membaik, mereka (pelaku wisata, red) akan memenuhi kewajibannya, karena rata-rata mereka ini orang baik, sangat taat pajak,” katanya.

Dia mendorong peran bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara bisa jadi leader untuk hal tersebut.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/2021 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,  ingin agar perbankan berani meminjamkan dana kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut dia, PMK 32/2021 bertujuan selain agar perbankan mudah memberikan pinjaman, para UMKM juga memiliki keyakinan untuk meminjam uang. Itu semua dijamin karena seluruh risiko akan diambil oleh pemerintah.

”Ini semua dikaitkan dengan kemampuan terutama perusahaan di bidang hotel, restoran, dan akomodasi atau Horeka yang terkena dampak cukup besar sehingga mereka bisa dapat pinjaman yang direlaksasikan,” jelasnya di hadapan stakeholder pelaku usaha di Bali.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengajak semua pihak bersama untuk penyesuaian instrumen dan policy dalam menangani dampak pandemi. ”Kita terus meningkatkan dalam sektor usaha  dengan kerjasama erat, lakukan kalibrasi dan re- kalibrasi terus. Agar industri dan perbankan bangkit,” katanya.

Menurut Menkeu, kalau semua pihak bersama dan sinkron, niscaya 2021 akan lebih baik, apalagi ada vaksinasi yang dapat jadi momentum atau game changer. ”2021, kita lebih siap seimbangkan prokes dan kegiatan ekonomi. Kita optimis ke arah yang lebih baik. Kita sudah lihat cahaya di lorong gelap,  untuk pulih dengan semangat dan jangan menyerah. Kita bantu dan dukung penuh sebagai solidaritas melalui berbagai ikhtiar mengalahkan Covid-19,” tandasnya.

Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan bank-bank milik negara alias Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) siap mengucurkan modal kerja kepada sektor-sektor yang terdampak parah dari Covid-19 yakni pariwisata, perhotelan, dan restoran, termasuk di Provinsi Bali yang menjadi prioritas.

Bank Himbara yang dimaksud ialah empat bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. ”Sektor pariwisata, perhotelan, dan restoran jadi prioritas di Bali. Tadi malam kami sudah rapat dengan Pak Suahasil (Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, red) dan Dirut Himbara mulai didata seluruh nasabah yang milik Himbara untuk di-rolling modal kerja tambahan,” kata Wimboh.

Sementara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank-bank swasta nasional segera menurunkan suku bunga kredit mengikuti pemangkasan suku bunga acuan utama yang dilakukan bank sentral. Langkah itu diperlukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

”Sekarang tinggal BPD dan bank-bank swasta lain. Ayo, ayo, ayo, turunkan suku bunga, supaya kita terus mendorong ekonomi kita,” katanya. (bgn003)210401001