Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, didampingi Sekda IB Alit Wiradana menerima kunjungan kerja (kunker) Walikota Batam, Muhammad Rudi beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam dalam rangka studi komparasi pemulihan ekonomi pascacovid-19 di ruangan rapat Walikota Denpasar, pada Jumat (24/2/2023).

Kunker anggota Forkopimda Kota Batam di Pemerintah Kota Denpasar membahas sejumlah hal berkaitan dengan pemulihan perekonomian pascacovid-19 di Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pascacovid-19 sudah kembali tumbuh. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Denpasar tumbuh hingga 4,84% (yoy) mengalami perubahan arah dari tahun sebelumnya kontraksi -2,46% (yoy).

“Tumbuhnya ekonomi Bali dan Denpasar khususnya sangat dipengaruhi oleh kembalinya aktivitas pariwisata. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke  Bali termasuk Denpasar pada tahun 2022,” ujarnya.

Jaya Negara menambahkan, keberhasilan Kota Denpasar dalam menangani pandemi COVID-19 tak terlepas dari dukungan masyarakat bersama Forkopimda untuk melakukan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan sehingga dibukanya kembali pariwisata  yang merupakan penompang perekonomian Kota Denpasar.

Kemudian, Forkopimda memberikan dukungan penuh optimalisasi pelaksanaan 3T (testing, tracking dan treatment) serta bersama-sama menggenjot pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar sekitarnya.

Selain itu, Pemkot Denpasar sudah berhasil menciptakan herd immunity (tingkat kekebalan tubuh) masyarakat Denpasar terhadap Covid-19, karena cakupan vaksinasi di Kota Denpasar sudah cukup tinggi.

“Tentunya keberhasilan pemulihan ekonomi di Kota Denpasar adalah berkat penanganan Covid-19 yang berhasil kita kendalikan. Kami optimis pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Bali akan diatas 5% apalagi ditambah dengan adanya dua KEK yang akan dimiliki kota Denpasar. KEK Pulau Kura-Kura di Kelurahan Serangan dan KEK Kesehatan di Sanur,” katanya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar sudah menerima kunjungan kerja dalam rangka melakukan studi komparasi, di mana Indonesia dilanda pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi Kota Denpasar dapat pulih dengan cepat.

“Kedatangan kami ke sini menggali lebih jauh beberapa poin penting dalam meningkatkan PAD pascapandemi Covid-19, khususnya di sektor pariwisata,” ujarnya. (bgn003)23022409

Nasional, Baliglobalnews

Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan akan fokus pada dua hal dalam menjalankan tugasnya untuk mengawal ketat penanganan COVID-19 di delapan provinsi.

“Pertama, memaksimalkan peran TNI dan Polri dalam membantu gubernur. Saya ingin keduanya bersinergi bersama gubernur menentukan titik-titik rawan di masing-masing daerah untuk dilakukan penegakan disiplin protokol kesehatan,” katanya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa.

Fokus kedua, lanjut Luhut, yakni meminta Pangdam dan Kapolda untuk mengecek akurasi setiap data di masing-masing kabupaten dan kota tentang variabel jumlah kasus, jumlah angka kesembuhan dan tingkat kematian.

“Karena setelah saya teliti, ada banyak kasus OTG (orang tanpa gejala) yang masih berada di rumah sakit. Hal ini saya pikir menghambat kesembuhan pasien yang bergejala berat,” katanya.

Luhut juga menilai pentingnya sinkronisasi data antara Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di beberapa daerah sehingga tidak ada manipulasi angka di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menginginkan agar seluruh pimpinan daerah tidak segan mengambil kebijakan dan tindakan yang tegas dan keras untuk mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah jumlah kasus yang terus bertambah.

Ia juga meminta masing-masing daerah agar mengkaji peraturan pembatasan sosial secara ketat, sehingga tidak ada kegiatan yang melibatkan keramaian dan melakukan pembubaran kerumunan pada jam waktu tertentu.

“Saya tak henti-hentinya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan ini bukan lagi sebuah imbauan, melainkan sebuah kewajiban yang harus diterapkan selama beberapa bulan ke depan,” katanya.

Ia mengingatkan dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, bersatu untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain, maka semua pihak bisa membantu bangsa untuk pulih dari pandemi.

Luhut sendiri mendapat tugas langsung dari Presiden Jokowi untuk fokus mengawal secara ketat perkembangan penanganan kasus COVID-19 di delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, ditambah Papua. “Pesan yang disampaikan Presiden kepada kami adalah menurunkan jumlah kasus dalam waktu dua minggu,” kata Luhut.

Jembrana, Baliglobalnews

Selain penanganan virus, pada masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi Pemkab Jembrana melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama DPRD Jembrana menggelar pasar gotong-royong di areal wantilan Pura Jagatnatha dan halaman Kantor DPRD Jembrana, Jumat (7/8).

Pasar Gotong-royong Krama Bali yang baru pertama kali dilaksanakan itu menjajakan berbagai komoditi dan melayani kebutuhan pokok, termasuk hasil-hasil industri kerajinan dari para UMKM lokal yang ada di Kabupaten Jembrana.

Pasar gotong-royong yang merupakan instruksi langsung Gubernur Bali, Wayan Koster, dipantau oleh Bupati Jembrana, I Putu Artha bersama Sekda I Made Sudiada; Ketua Tim Penggerak PKK, Ny. Ari Sugianti Artha serta Kepala Bank BPD Bali Cabang Negara, IB. Made Surawan, para asisten dan para pimpinan OPD Pemkab Jembrana.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinatha, mengatakan digelarnya pasar gotong-royong krama Bali merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali dalam rangka mengantisipasi pandemi Covid-19. ”Ini bertujuan untuk memecah kerumunan para pembeli di pasar umum. Selain itu, pasar ini untuk memasarkan produk-produk pertanian yang diproduksi oleh para petani di desa-desa,” ujarnya.

Adinata juga menegaskan manfaat pasar gotong-royong kepada para pedagang akan mendapatkan kepastian terkait kebutuhan para konsumen. ”Karena pangsa pasar (konsumen) untuk pasar ini para konsumennya khusus bagi para ASN yang ada di Kabupaten Jembrana dengan model transaksi Qris (non tunai). Selain itu, pasar ini akan dibuka secara rutin setiap hari Jumat, dengan tetap memperhitungkan komoditi yang diinginkan para konsumen tanpa pabrikan,” tegasnya.

Bupati I Putu Artha mengatakan pada masa pandemi Copid-19 ini pemerintah, selain fokus terhadap penanganan Covid-19 juga serius pada dua hal untuk memulihkan sektor ekonomi saat memasuki Bali menuju era baru yakni, kesehatan dan ekonomi selalu menjadi pertanyaan di kalangan kita semua.

Jika kesehatan terganggu, kata dia, maka sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi dan sebaliknya. ”Sejak 7 Agustus 2020, Pak Gubernur Bali minta agar dilasanakan pasar gotong- royong bersifat internal bagi para ASN, agar menyisihkan uangnya sepuluh persen untuk berbelanja kebutuhan pokok di pasar ini dengan cara Qris yang bekerjasama dengan Bank BPD Bali,”ujarnya.

Terkait dengan produk yang dipasarkan, Bupati Artha berharap semua hasil produksi pertanian dan juga produk-produk para UMKM. ”Para pedagang kami harapkan dalam memasarkan dagangannya agar menjual hasi-hasil produksi pertanian lokal yang sekaligus menjadi kebutuhan para konsumen. Begitu juga dengan produk industrinya dari para pelaku UMKM-nya,” pungkasnya. (bgn/hms)20080706

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan peningkatan daya beli masyarakat berperan penting dalam menjaga kelangsungan  usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Memang banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk pulihkan ekonomi pada masa pandemi saat ini. Banyak UMKM yang tidak dapat bertahan selama pandemi. UMKM yang bertahan adalah UMKM yang sudah terpapar ekonomi digital. Harapannya ekonomi digital dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional kedepannya,” kata Menristek Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II 2020 minus hingga 5,32 persen.

Menanggapi kondisi itu, Menristek Bambang mengatakan berbagai langkah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus segera dilakukan, diantaranya memberikan perhatian kepada UMKM untuk mengantisipasi resesi di kuartal III.

Menristek Bambang menuturkan berdasarkan hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2020, terjadi penurunan penjualan produk UMKM.
Berdasarkan hasil survei, 94.69 persen menurun.

“Yang tetap itu hanya 2,65 persen, yang meningkat juga 2,65 persen. Mayoritas UMKM memiliki kerentanan dalam waktu enam bulan ke depan, yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan,” tutur Menristek Bambang saat menjadi pembicara utama pada seminar virtual “UMKM Indonesia Bangkit Bersama BRI” pada Kamis (6/8).

Dia mengatakan peningkatan daya beli menjadi kunci memulihkan perekonomian. Daya beli atau konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak perekonomian.

Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen tetap menjaga daya beli dan permintaan dalam negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Daya beli masyarakat akan terjaga melalui bansos dan subsidi, untuk masyarakat miskin dan rentan,” ujar Menristek Bambang. (bgn/ant)20080702

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan skenario pemulihan ekonomi yang disiapkan pemerintah akan berlanjut hingga 2021.

Airlangga dalam pidato kunci pada acara Rakernas BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa, mengatakan skenario itu disiapkan karena pandemi diperkirakan belum pulih dalam waktu dekat.

“Di tahun 2021, kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” katanya.

Ia menjelaskan upaya penanganan kesehatan dampak COVID-19 akan dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi, mengingat keduanya berjalan saling beriringan.

“Pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19,” katanya.

Mantan Menteri Perindustrian ini juga menuturkan bahwa pemerintah akan terus melaksanakan kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021.

“Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” katanya.

Selain itu, tambah Airlangga, pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022.

Upaya lainnya adalah meningkatkan usaha dan industri padat karya hingga 2022 serta menjalankan program restrukturisasi kredit UMKM dan menempatkan dana maupun penjaminan kepada sektor riil.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga telah menempatkan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk penguatan modal kerja kepada UMKM maupun korporasi.

Hingga saat ini, dana yang sudah disalurkan perbankan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.

“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp11,5 triliun. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” katanya.

Secara keseluruhan, ia mengatakan program yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 bertujuan untuk menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian masyarakat.

Menjaga kehidupan dilakukan dengan menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat, meningkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta menyiapkan produksi dan distribusi vaksin.

Sementara itu, menjaga mata pencaharian melalui bantuan sosial kepada masyarakat dan stimulus kepada bisnis yang terdampak serta menyiapkan kebijakan lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional. (bgn/ant)20080408