Denpasar, Baliglobalnews

Klub sepak bola asal Pulau Dewata, Bali United, bersama Gojek menyerukan gerakan “Bangun Lagi Bali”, di Denpasar, Senin (19/9/2022), guna mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19.

“Gerakan Bangun Lagi Bali terinspirasi dari semangat, kegigihan, etos kerja, keras dan optimisme masyarakat Bali untuk selalu bangkit, sehingga gerakan ini selaras menggambarkan upaya untuk lepas dari rintangan yang terus menghadang,” kata Head of Brand Marketing Activation Gojek, Muhammad Taufiqurrakhman.

Berdasarkan data BPS Bali, kata dia, pertumbuhan ekonomi Bali terkontraksi hingga 9,33% pada 2020. Namun, memasuki awal tahun 2022, tren pertumbuhan ekonomi Bali kian positif dengan pertumbuhan mencapai 3,04% (yoy) pada triwulan II.

“Dari temuan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia pada awal 2022, dinyatakan bahwa, kontribusi Ekosistem Gojek kepada PDRB Bali yang diperkirakan mencapai Rp 9,5 triliun,” katanya.

Temuan menarik lainnya dari riset, kata dia, bagaimana layanan Gojek telah menjadi pilihan utama bagi konsumen di Bali, serta kemampuan ekosistem Gojek mendukung mitra-mitranya selama pandemi. “Gojek menjadi bagian dalam upaya pemulihan ekonomi di Bali. Kami mendukung masyarakat Bali untuk dapat mengakselerasi pemulihan perekonomian melalui peningkatan produktivitas,” kata nb ya.

Selain itu, kata dia, gerakan Bangun Lagi Bali dapat diikuti masyarakat Bali melalui tantangan #jalurGoClub di media sosial untuk menyampaikan aspirasi atau kontribusi mereka dalam rangka pemulihan ekonomi Bali, dengan hadiah dari GoClub, program loyalti Gojek, yang memberikan pengalaman spesial untuk mengakses pertandingan klub sepak bola Bali United FC dengan pelayanan ala VIP.

Sementara VP of Sales & Marketing Bali United FC, Deasy Nathalia, menegaskan semua elemen Bali harus turut serta dalam menopang geliat ekonomi. “Dukungan Gojek terhadap Bali United FC dan masyarakat Bali pada umumnya patut diapresiasi. Dengan digemakannya seruan Bangun lagi Bali, semakin banyak orang yang turut berjuang,” katanya.

Sejalan dengan Deasy Nathalia, Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati (Tjok Tra) selalu penggiat Pariwisata dan Ketua Yayasan Bina Wisata Ubud menegaskan setiap profesi dari unsur terkecil masyarakat Bali memiliki peran. “Bahkan dari hal yang paling sederhana pasti bermakna untuk Bangun Lagi Bali. Oleh karena itu, mari gerak bersama-sama,” katanya. (bgn008)22091912

Denpasar, Baliglobalnews
Hampir dua tahun sudah pandemi Covid – 19 melanda. Dampak yang dirasakan tidak hanya bidang kesehatan, juga yang tak kalah penting yakni bidang ekonomi. Perekonomian Bali yang sangat bertumpu pada sektor pariwisata menjadi paling terdampak, mengalami kontraksi paling dalam di antara provinsi lainnya di Indonesia. Saat ini perekonomian Bali mulai menggeliat. Pemerintah Provinsi Bali pun terus melaksanakan upaya – upaya pemulihan ekonomi Bali.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bali, AA Ngurah Oka Sutha Diana, dalam siaran persnya pada Selasa (1/2).

“Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta khususnya ekonomi Bali, mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal, untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, Pemprov Bali menyampaikan himbauan kepada pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pemerintah,” katanya.

Menurut Sutha Diana, kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan agar memiliki daya saing yang lebih kondusif. Pelaku usaha yang dimaksud adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, yaitu  tindakan untuk menekan terjadinya penyimpangan – penyimpangan terhadap pelaksanaan penanaman modal.

“LKPM merupakan salah satu sarana komunikasi dan informasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan oleh pelaku usaha, berisi laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha sejak berdirinya perusahaan sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha. Jadi suatu perusahaan semasih berdiri (mungkin dalam masa pandemi tidak beroperasi), perusahaan tersebut tetap wajib melaporkan LKPM nya,” ujar mantan Karo Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali itu.

Dia menjelaskan, LKPM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaporkan secara berkala oleh pelaku usaha kepada pemerintah disamping kewajiban-kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah juga memberikan pengecualian/tidak mewajibkan penyampaian LKPM bagi pelaku usaha mikro, bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank dan asuransi,” katanya.

Tak sekadar imbauan, ternyata pelaksanaan LKPM bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan pelaksanaan penanaman modal dapat dikenakan sanksi, mulai sanksi ringan berupa peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Hal itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang sah oleh Pemerintahan RI, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.

Mengikuti perkembangan teknologi informasi, saat ini pelaporan LKPM oleh para pelaku usaha pun telah dipermudah yang bisa diakses secara online, cukup unduh aplikasi LKPM online melaluiwebsite  https://lkpmonline.bkpm.go.id atau melalui website https://oss.bkpm.go.id; dan selanjutnya membuat laporan sesuai petunjuk yang tersedia pada aplikasi.
“Bilamana mengalami kendala dapat menghubungi nomor telepon (0361) 243804 atau konsultasi langsung ke Kantor DPMPTSP Provinsi Bali, Jl. Raya Puputan  Niti Mandala Renon Denpasar,” katanya. (bgn)22020202

Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskanmemperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun (31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023). Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya, Jumat (3/9/2021) menjelaskan bahwa, keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid-19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

“Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid-19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023,” kata Wimboh. 

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka Loan at Risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Desember 2020) menjadi 3,35 persen (Juli 2021).  

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana mengatakan, perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum. 

“Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir,” kata Heru. 

Penerapan manajemen risiko dalam relaksasi restrukturisasi tetap menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan ini yang terdiri dari: 

1.         Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan. Penerapan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha, dan oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan. 

2.         Kecukupan pembentukan CKPN. Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, bank diminta mulai membentuk CKPN. 

3.         Prasyarat Pembagian Dividen. Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi. 

4.         Stress testing dampak restrukturisasi terhadap permodalan dan likuiditas Bank. 

Ketentuan lengkap mengenai kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini akan dimuat dalam POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Stimulus Covid-19 yang akan segera diterbitkan. Rapat Dewan Komisioner OJK juga memutuskan untuk mengeluarkan POJK tentang Perubahan Kedua atas POJK Kebijakan Stimulus BPR/BPRS. 

POJK perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit akan mengatur penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.  

“Sementara mengenai ketentuan dana pendidikan perbankan, kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Capital Conservation Buffer (CCB) tetap hanya akan berlaku sampai 31 Maret 2022,” ucapnya.

Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah mengeluarkan kebijakan quick response atas dampak penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.  

Kemudian, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi menjelang akhir tahun 2020 yang belum menunjukkan perbaikan, OJK melalui POJK No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 melakukan perpanjangan kebijakan relaksasi dengan menekankan kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penerapan stimulus, serta menambahkan kebijakan terkait dengan likuiditas dan permodalan bank hingga 31 Maret 2022. 

Per posisi Juli 2021, outstanding restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp 778,9 triliun dengan jumlah debitur mencapai 5 juta dan 71,53% di antaranya adalah debitur UMKM. Outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan posisi di awal penerapan stimulus. 

Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan maupun pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis tahun 2022, khususnya mengenai skema penanganan debitur restrukturisasi dan skema pencadangan.(bgn008)21090304 

Denpasar , Baliglobalnews

Guna menguatkan dan mensinergikan Lembaga Keuangan BPR, Koperasi dan LPD di Bali, sebagai garda terdepan dalam mendukung pemulihan ekonomi Pulau Dewata, maka digelar seminar regional Bali bangkit.

“Kami menyelenggarakan seminar regional dengan tema Penguatan & Sinergitas Lembaga Keuangan Daerah, BPR, Koperasi & LPD menyongsong Ledakan Kebangkitan Ekonomi BALI di Era New Normal BALI kemBALI dengan para peserta dari kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Koperasi dan LPD,” ujar Direktur Utama Bank BPR Kanti Made Arya Amitaba, di Hotel Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Selasa (27/4/2021).

Seminar regional ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Arda Sukawati (Cok Ace), serta dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, serta keynote speech, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta.

Ia mengatakan, penguatan Lembaga Keuangan BPR, Koperasi dan LPD di Bali dalam hal Financial Assistance (Penyediaan Modal Kerja); Liquidity Mismatch (Mengalami Kesulitan Likuiditas) ; Capacity Building (Peningkatan Kompetensi SDM LKM) Tehnologi Informasi dan lain sebagainya dalam rangka menyongsong era baru BALI kemBALI, Bali Bangkit sangatlah penting disiapkan sedini mungkin.

“Era baru BALI KemBALI, ekonomi Bangkit telah tampak dengan adanya dukungan penuh pemerintah pusat,” katanya.

Sebelumnya, telah berlangsungnya Pertemuan Pemulihan Ekonomi Bali, sarasehan akselerasi pemulihan ekonomi nasional temu stakeholder yang berlagsung pada 9-10 April lalu di Nusa Dua yang diselenggarakan oleh Kemenetrian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia dengan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang mana akan mendukung penuh pemulihan ekonomi Bali.

Ledakan pertumbuhan ekonomi Bali terlihat sangat jelas di depan mata dengan berbagai dukungan kepada Bali sebagai bentuk wujud nyata semua sayang Bali, pemerintah pusat dengan segala perangkat pendukung terkait pemulihan ekonomi Bali telah disiapkan. (BGN008)21042717

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap kredit bisa lebih disalurkan pada 2021 karena pemerintah telah melakukan banyak relaksasi.

“Kami sekarang fokus untuk bagaimana mengalirkan kredit itu melalui berbagai program-program penjaminan, sehingga bank tidak ragu untuk memberikan jaminan dan perusahaan juga tidak ragu untuk meminjam,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam temu wicara bertajuk “Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” di Semarang, Kamis.

Menkeu Sri Mulyani menyebutkan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga menjadi 3,5 persen, terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun belum mampu untuk mendorong pertumbuhan kredit.

“Pak Gubernur BI sudah menurunkan suku bunga terendah dalam sejarah Republik Indonesia, inflasi kita rendah, likuiditas besar, kredit belum mengalir sementara beberapa hal sudah dilakukan relaksasi,” ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, lanjut Menkeu Sri Mulyani, saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93 akan direvisi kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Kita akan melakukan revisi PMK sehingga industri maupun sektor bisa mulai melakukan akses kredit, di mana perbankan juga berani memberikan pinjaman dengan suku bunga yang tadi diharapkan dan tentu itu bisa menggerakkan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu berharap melalui penyaluran kredit ditambah dengan perbaikan iklim investasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, momentum pemulihan ekonomi pada kuartal II 2021 dapat terlaksana.(bgn123)21032512

Denpasar, Baliglobalnews

Peningkatan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi pada momen liburan akhir tahun yang jatuh di triwulan IV Tahun 2020 mendorong perbaikan kinerja perekonomian Bali-Nusra. Namun demikian, mewaspadai meningkatnya terjadinya peningkatan kasus Covid 19, diberlakukan kebijakan pengetatan protokol kesehatan melalui kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri serta pelarangan penyelenggaraan pesta tahun baru.

“Kebijakan ini menyebabkan pembatalan sejumlah rencana kedatangan domestik sehingga menyebabkan perbaikan kinerja pada triwulan IV 2020 berlangsung terbatas,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu (6/2/2021)

Menurut BPS Provinsi Bali, perekonomian Bali pada triwulan IV 2020 kembali melanjutkan tren pemulihan sebagaimana tercermin pada pertumbuhan triwulanan sebesar 0,94% (qtq) serta tercermin pada kenaikan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari Rp 36,39 trilyun di triwulan III menjadi Rp 36,74 trilyun di triwulan IV 2020.

Perbaikan ini tidak lepas dari berlanjutnya penerapan tatanan era kehidupan baru dan peningkatan aktivitas sektor pariwisata di akhir tahun 2020 yang ditopang oleh wisatawan nusantara (wisnus).

Dari 17 lapangan usaha, 13 diantaranya tercatat tumbuh positif dimana tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 5,46% (qtq), diikuti sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 3,61% (qtq), dan Jasa Kesehatan & Sosial yang tumbuh sebesar 3,01% (qtq).

“Sejalan dengan itu, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,99% (qtq). Dari sisi penggunaan, perbaikan terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah (29,88% qtq), Ekspor Luar Negeri (13,16% qtq), dan Investasi (2,4% qtq),” ucap Trisno.

Sementara itu, jika dilihat secara tahunan (yoy), ekonomi Bali mengalami kontraksi -12,21% (yoy), yang bersumber dari kontraksi hampir seluruh komponen permintaan, kecuali konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, kontraksi terjadi pada seluruh lapangan usaha utama.

Secara keseluruhan tahun 2020, Bali tumbuh negatif -9,31% (yoy), searah dengan prakiraan kami sebelumnya. Bali merupakan Provinsi yg terparah terdampak Covid-19 mengingat 54% sumbangan PDB berasal dari sektor pariwisata.Dari sisi penggunaan, kontraksi tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri (-78,34% yoy), ekspor luar negeri (-76,23% yoy), Investasi (-12,21% yoy), Konsumsi Rumah Tangga (-3,65% yoy). Sementara konsumsi pemerintah masih tumbuh positif 0,17% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif, dengan kontraksi terdalam pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-31,79% yoy), akomodasi makan & minum (-27,52% yoy) serta pengadaan listrik air dan gas (-16,49% yoy).

“Kami memperkirakan bahwa perekonomian Bali di triwulan I 2021 akan membaik dengan tingkat kontraksi yang mengecil. Peningkatan kasus Covid-19 dan adanya PPKM selama periode Januari dan Februari mempengaruhi mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Pertumbuhan positif diperkirakan akan dimulai pada triwulan II Tahun 2021, sehingga secara keseluruhan tahun 2021 perekonomian diperkirakan tumbuh positif. Optimisme terhadap pertumbuhan positif didukung oleh perkiraan tercapainya target vaksinasi yang disertai dengan menurunnya kasus Covid 19 sehingga mengembalikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk aktivitas konsumsi, investasi, kinerja fiskal ekspor dan impor.

Sementara itu, terkendalinya penanganan covid-19 menumbuhkan level of confidence bagi wisatawan serta memungkinkan diselenggarakannya strategi wisata Travel Corridor Arrangement (TCA) dan Meeting Incentives Conferences Exhibition (MICE) di Bali.

Untuk mempercepat pemulihan kinerja perekonomian, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi adalah keberhasilan pemberian vaksinasi serta penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19. Selanjutnya kami merekomendasikan untuk dilakukan 5 langkah strategis yaitu : (i) mendorong pelaku pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE untuk meyakinkan bahwa Bali siap menerima wisatawan, (ii) mendorong UMKM untuk on boarding sehingga memperluas pemasaran, (iii) mempercepat realisasi belanja daerah, (iv) mendorong sektor pertanian untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), menggunakan teknologi digital dalam berproduksi (digital farming), dan memasarkan produknya melalui e-commerce, dan (v) mendorong pembayaran secara nontunai, utamanya menggunakan QRIS.(bgn008)21020602

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar terus berupaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Meski wabah Covid-19 belum usai, inovasi guna mendukung pergerakan ekonomi terus dioptimalkan. Salah satunya dengan melaksanakan Pandemic Incubation Program  (PIP) Tahap II setalah kegiatan yang sama dilaksanakan tahun 2020 lalu.

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani, menjelaskan PIP tahap II merupakan sebuah upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi lewat usaha rintisan masyarakat. Di mana, kegiatan ini dikemas melalui pemberian bantuan stimulus produktif Rp 1,5 juta.

 “Tahun ini besarannya naik dari Rp 1 juta pada tahun lalu menjadi Rp 1.5 juta untuk masyarakat Kota Denpasar yang ingin membuat usaha,” ujarnya ketika dimintaibkonfirmasi Selasa (26/1).

Dia menyebutkan syarat penerima yakni masyarakat umum yang memiliki KTP Denpasar. Calon penerima akan melakukan registrasi pada sistem dan sekaligus pada sistem tersebut akan dilakukan penyaringan agar tepat sasaran. Mereka yang pernah mendapatkan stimulus ini tahun 2020 lalu otomatis tak akan bisa mendaftar lagi. Setelah dinyatakan lolos, nantinya peserta akan mengikuti pendampingan selama tiga bulan.

“Mereka bisa memilih minat di bidang kuliner, fashion, kerajinan dan lainnya,” kata Dezire.

Pendaftaran PIP Tahap II, kata dia, sedianya akan dibuka pada 25 Januari hingga 28 Februari 2021. Dilanjutkan tahap pemberkasan yang juga disertai dengan pelatihan awal mulai dari Idea  (penciptaan ide usaha), workshop (sharing pengetahuan), dan pemasaran produk. Dari sanalah nanti ditetapkan 1.680 orang yang menjadi penerima bantuan stimulus produktif untuk dilanjutkan dengan pencairan bantuan.

 “Kalau misalnya dikasi sebelum pelatihan, takutnya mereka tidak serius ikut pelatihan. Kami kan inginnya agar mereka benar-benar membuka usaha sesuai dengan apa yang diberikan dalam pelatihan, dan untuk PIP Tahap 2 ini diperuntukan bagi masyarakat umum serta penyandang disabilitas,” katanya.

Bahkan, guna memastikan usaha peserta berjalan dengan lancar. Pihaknya juga akan turut melaksanakan pendampingan selama 3 bulan dari Bulan April hingga Juni 2021. Dimana, untuk pendampingan turut  disediakan 20 Tim Pendamping. Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kompetisi di antara para penerima yang sudah membuka usahanya. Di mana, empat orang terbaik akan mendapatkan masing-masing Rp 5 juta. 

Untuk diketahui, tahun 2020 lalu, telah lolos sebanyak 2.700 penerima stimulus produktif ini. Akan tetapi, tahun 2020 kemarin, stimulus dikhususkan untuk pelaku UMKM dan pekerja pariwisata yang terdampak Covid-19. (bgn003)21012623

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Tim Asistensi Wadan Pusterad Mayjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., meminta Danramil Dan Babinsa Se-Bali agar mendukung penanganan covid-19, pemulihan ekonomi dan mensukseskan Pilkada serentak 2020.

“Pandemi ini betul-betul ada dan nyata dengan demikian COVID-19 itu tidak boleh diremehkan karena dapat membahayakan keselamatan kita semua,” kata Mayjen Bambang Ismawan, di Gedung Dharmanegara Alaya Lumintang, Denpasar.

Dalam kegiatan Apel Danramil dan Babinsa tersebar Kodim 1611/Badung Tahun Anggaran 2020, Mayjen TNI Bambang Ismawan menyampaikan, perlu diketahui negara kita saat ini masih dilanda oleh pandemi Covid-19.

Menghadapi Pandemi Covid-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini, kita harus bisa menyadari diri kita dan masyarakat bagaimana menghadapi COVID-19 ini, karena sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19, dengan demikian kita harus tetap selalu menjaga imun kita, keluarga dan di lingkungan kita masing-masing.

“Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di beberapa daerah disebabkan kurangnya kedisiplinan masyarakat, maka dari itu kita selaku aparat kewilayahan harus bisa menyadarkan masyarakat untuk ikut bersama-sama mengatasi dan memutus mata rantai berkembangnya COVID-19”, tambah Jenderal Bintang Dua tersebut.

Babinsa adalah kepanjangan tangan TNI AD yang terdepan. Kegiatan Apel Danramil dan Babinsa tersebar Tahun Angkatan 2020 ini merupakan kelanjutan Apel Danrem dan Dandim di Jakarta.

Oleh karena itu peran Babinsa sangat tinggi dalam menghadapi situasi COVID-19 yang masih berkembang sampai saat ini.

COVID-19 dapat diatasi, pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Bali merupakan pusat perekonomian dari sektor pariwisata dengan demikian para Danramil dan Babinsa harus  berperan aktif dan bisa menyadarkan masyarakat untuk mengatasi dan menangani COVID-19 secara bersama-sama, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan oleh masyarakat.

Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, kita selaku aparat kewilayahan harus bisa mensukseskan kegiatan Pilkada Serentak tahun ini, dalam setiap pelaksanaan harus tetap mengutamakan protokol kesehatan untuk dapat memutus penyebaran dan penularan COVID-19.

Penanganan COVIF-19 ini harus kita tangani dengan serius, karena COVID-19 tersebut tidak pandang bulu siapa saja bisa kena.

“Penanganannya merupakan tanggung jawab kita, siapa lagi kalau bukan kita. Kita tidak boleh capek dan bosan bersama masyarakat untuk mengatasi COVID-19 yang masih terjadi aat ini”, pungkas Wadan Pusterad di akhir arahannya.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Walikota Denpasar yang diwakili Pjs. Sekda Kota Denpasar Made Toya, Pelaksana Tugas Bupati Badung diwakili Kabid Binmas Polisi Pamong Praja Badung Subawa, Perwakilan DPRD Kabupaten Badung, DPRD Kota Denpasar, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf I Made Alit Yudana, Kapolresta Denpasar diwakili Kasat Sabhara Polresta Denpasar Kompol Sudara, Kapolres Badung diwakili Wakapolres Badung Kompol Ni Putu Utariani, S.H., Pabandya Puanter Kodam IX/Udayana Letkol Kav I Nyoman Sulindra, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Kabupaten Badung, Kejaksaan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung, Para Perwira Staf Kodim 1611/Badung, Para Danramil dan Wadanramil Jajaran Kodim 1611/Badung, dan juga Penglingsir Puri Grenceng Denpasar.(bgn008)20120514

Nasional, Baliglobalnews

Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diyakini dapat membangkitkan iklim investasi di daerah yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Jika jumlah pengusaha kembali bangkit maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Artinya akan menggairahkan iklim investasi dunia kerja di daerah dan pusat,” ujar Wakil Ketua Komite Humas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur Riko Abdiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari beberapa poin UU Cipta Kerja yang sudah diundangkan , lanjutnya, bisa menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Terutama untuk menghadapi masa kenormalan baru pada 2021.

Minimal untuk pemulihan ekonomi itu terdapat tiga hal yang harus digenjot yaitu, belanja pemerintah, belanja masyarakat dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha.

Menurut Riko, Undang-undang sapu jagat ini diyakini bisa membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus untuk munculnya usaha-usaha baru, terutama bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Bisa membangkitkan UMKM yang sempat terpuruk, Industri Kreatif, Jual Beli Online dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru akan menciptakan tambahan lapangan kerja. Ini sangat positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat,” katanya.

UU Cipta Kerja, lanjut dia, sebenarnya cukup memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia karena sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluh rumitnya berinvestasi, terutama terkait soal perizinan.

“Ini yang diperlukan Kadin, karena masuknya investasi akan menambah lapangan pekerjaan,” katanya.(bgn123)20120305