Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat jejaring kerja sama internasional untuk membuka peluang investasi sekaligus mempercepat pengembangan sektor-sektor strategis daerah. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, khususnya dalam membangun koneksi dengan mitra Eropa.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Gubernur Bali Wayan Koster dengan jajaran Kementerian Luar Negeri di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Jumat (14/8/2026).

Dari jajaran Kemlu, pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Eropa II Punjul S. Nugraha, Ketua Koordinator Diplomasi Kesehatan Amerop Rossy Verona, Wakil Ketua Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) F. Bernard Loesi, Wakil Ketua IEBF Yudhono Irawan, serta Koordinator Fungsi Cluster Rusia, Belarus, Armenia, Dit Eropa II Dandy L. Soeparan.

Direktur Eropa II Punjul S. Nugraha menyampaikan perkembangan IEBF, sebuah forum yang mempertemukan pemangku kepentingan, perusahaan Indonesia, perusahaan Eropa, serta mitra strategis dari kawasan Eropa. Forum tersebut dinilai menjadi salah satu pintu masuk penting untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka peluang kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia, khususnya Bali, dengan mitra Eropa.

Pembahasan kemudian berkembang pada penguatan diplomasi ekonomi yang dipadukan dengan sektor kesehatan. Bali dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan kesehatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki daya tarik bagi masyarakat dari luar Bali maupun mancanegara.

Pemprov Bali bersama Kemlu membahas penyelarasan antara potensi sektor kesehatan di Bali, kebutuhan pemerintah daerah, serta dukungan yang dapat difasilitasi melalui jalur diplomasi dan jejaring internasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pengembangan rumah sakit dengan layanan tematik. Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas dan variasi layanan kesehatan di Bali sekaligus membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan mitra dan investor luar negeri.

Gubernur Wayan Koster juga memaparkan perkembangan ekonomi Provinsi Bali, termasuk berbagai potensi investasi dan peluang kerja sama yang dapat ditawarkan kepada mitra internasional. Menurut dia, Bali tidak hanya memiliki kekuatan pada sektor pariwisata, tetapi juga memiliki peluang pengembangan di berbagai bidang yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Karena itu, jejaring kerja sama internasional perlu terus diperluas dan diarahkan pada investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.

Pertemuan tersebut menyepakati pentingnya memperkuat sinergi antara Pemprov Bali dan Kementerian Luar Negeri dalam menarik investasi asing ke Bali. Kerja sama akan diarahkan terutama pada sektor kesehatan serta pengembangan industri kreatif lokal.

Dengan dukungan diplomasi ekonomi dan jejaring mitra internasional, Bali diharapkan semakin mampu membuka akses terhadap investasi, teknologi, pasar, dan kolaborasi global, sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang mandiri dan berkelanjutan dengan tetap bertumpu pada potensi lokal Bali. (*/bgn003)26081607

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (23/7/2026).

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali. Menurut dia, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Dia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurut dia, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” katanya sembari menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.

Dia juga menyampaikan kondisi Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman juga terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan keberadaan Ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat. “Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri. “Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Gubernur turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi nyata memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, mulai dari kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, dia mengharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (*/bgn003)26072402

Denpasar, Baliglobalnews 

Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya di kawasan Benoa terus dipercepat. Pemprov Bali bersama Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kertha Sabha, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Jumat (22/5/2026), dilakukan di sela kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Rapat kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi proyek PSEL Denpasar Raya serta calon lokasi Pembangkit Energi (PSE) BBM Terbarukan.

Percepatan proyek strategis nasional ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan hadirnya Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti dalam pertemuan tersebut.

Ditemui usai peninjauan lapangan, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan inovasi yang digagas KSAD dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah modern di Bali. “Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan Bapak KSAD terhadap percepatan pembangunan PSEL Denpasar Raya. Ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah di Bali,” ujarnya.

Di dalam rapat, Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan berbagai kesiapan teknis dan administratif menjelang groundbreaking yang dijadwalkan pada 8 Juli 2026 mendatang. Koordinasi intensif tersebut meliputi kesiapan lokasi, rencana penandatanganan MoU dengan Pelindo, akses infrastruktur, legalitas lahan, perizinan lingkungan, hingga teknis pelaksanaan seremoni.

Pada kesempatan yang sama, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurut dia, langkah ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD terhadap isu lingkungan hidup sekaligus mendorong kolaborasi berbasis masyarakat. “Jadi sampah yang ada akan diolah menjadi bahan bakar alternatif menjadi solar. Ini sebagai langkah inovatif dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus mendukung ketahanan energi. Jadi pemerintah daerah menyiapkan lahan dan segala perizinannya, nanti kami dari TNI yang membantu menyiapkan fasilitasnya,” ucapnya.

Usai pembahasan di Kertha Sabha, rombongan bertolak meninjau langsung lokasi pembangunan PSEL Denpasar Raya di kawasan Benoa. Di lapangan, proses pengurugan dan pematangan lahan sudah mulai berjalan sebagai tahap awal pembangunan fisik fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Dimulainya aktivitas fisik ini menandai bahwa proyek PSEL Bali kini telah memasuki fase realisasi nyata, setelah sebelumnya melewati berbagai tahapan perencanaan panjang dan koordinasi lintas lembaga.

Sebagai informasi, PSEL Denpasar Raya dirancang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare. Fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.200 ton sampah per hari, yang mengintegrasikan pengolahan sekitar 700 ton sampah dari Kota Denpasar dan 500 ton dari Kabupaten Badung.

Keberadaan PSEL ini diharapkan menjadi solusi konkret dan jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di kawasan Sarbagita, sekaligus membawa Bali menuju sistem pengelolaan lingkungan yang modern, berkelanjutan, dan mandiri energi.

Turut hadir Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Badung I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas LHK Badung Made Rai Warastuthi, Kepala Dinas PUPR Badung I Nyoman R Karyasa, serta perwakilan dari Danantara. (*/bgn003)26052302

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (10/4/2026) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ yang mengatur pola kerja fleksibel ASN di pemerintah daerah.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa penyesuaian sistem kerja ini bertujuan mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem yang lebih adaptif, produktif, dan efisien.

Sementara Kepala Biro Organisasi Tjok Istri Srimas Pemayun mengatakan pelaksanaan WFH di Bali dimulai pada Jumat ini dan akan berlangsung secara rutin setiap pekan. “Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan WFH. Yang bekerja dari kantor hanya pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama,” ujarnya di Denpasar.

Meski demikian, dia menyampaikan bahwa pejabat pengawas dan administrator tetap dapat bekerja dari kantor apabila terdapat tugas yang harus diselesaikan secara langsung. Menurut dia, skema kerja baru ini mengatur ASN untuk bekerja dari rumah setiap hari Jumat, sementara pada hari Senin hingga Kamis tetap bekerja dari kantor seperti biasa.

Selain fleksibilitas, Pemprov Bali juga menekankan disiplin kerja melalui pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan tugas dan absensi ASN tetap diawasi secara ketat dengan sistem digital untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah.

ASN diwajibkan melakukan presensi secara daring, sekaligus mengunggah hasil pekerjaan mereka ke dalam sistem yang telah disediakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Seluruh aktivitas kerja diimbau dipusatkan dalam satu ruangan, sementara perangkat elektronik di ruangan lain dimatikan. “Untuk efisiensi, perangkat elektronik seperti AC, lampu, dan peralatan listrik di ruang lainnya agar dimatikan,” katanya.

Namun demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas. Sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dipastikan tetap beroperasi normal.

Unit yang dikecualikan dari kebijakan WFH antara lain layanan kedaruratan dan kesiapsiagaan pada BPBD, ketentraman dan ketertiban umum pada Satpol PP, kebersihan dan persampahan pada DKLH, administrasi kependudukan, layanan perizinan, rumah sakit, satuan pendidikan, serta pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong efisiensi energi sekaligus mempercepat digitalisasi birokrasi di daerah. (*/bgn003)26041102

Singaraja, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan dua bantuan bedah rumah masing-masing senilai Rp50 juta. Program yang dibingkai dalam “Pemprov Bali Hadir Bantuan Bangun Rumah” ini merupakan inisiatif untuk membantu warga miskin yang terdata belum memiliki rumah layak huni.

“Program Pemprov Bali Hadir ini merupakan bentuk kepedulian para ASN terhadap warga Bali yang belum memiliki rumah layak huni. Uang yang kami serahkan merupakan punia dari anggota ASN, baik pimpinan maupun staf. Bentuk kepedulian ini kami wujudkan sebagai rasa gotong-royong untuk membangunkan tempat tinggal yang lebih layak daripada sebelumnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menyerahkan bantuan di Buleleng pada Sabtu (27/12/2025).

Punia yang dikumpulkan secara gotong-royong ini merupakan perwujudan rasa kasih terhadap sesama, terutama kepada mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Hal tersebut juga menjadi wujud kewajiban pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Kali ini bantuan senilai masing-masing Rp50 juta diserahkan kepada Ketut Suarta dan Wayan Srama.

Ketut Suarta (72) dan istrinya adalah warga Dusun Geretek, Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Keduanya terdata sebagai kepala keluarga (KK) miskin dan belum memiliki rumah layak huni. Mereka hanya menempati bangunan dapur dari bedeng beratapkan terpal terbuka serta area tidur berupa bangunan tidak permanen, yakni balai dengan rangka kayu dan atap seng. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ketut Suarta bekerja sebagai pembuat gula merah dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari, itu pun jika ada pesanan. Empat orang anak mereka merantau ke Denpasar.

Sedangkan Wayan Srama adalah warga Dusun Sambangan, Desa Sampangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pasangan lansia ini masing-masing berusia 62 dan 61 tahun serta tinggal berdua, karena kedua putra mereka telah meninggal dunia. Mereka menempati rumah tidak layak huni dengan kondisi sebagian besar berdinding anyaman bambu, beratapkan seng, dan sehari-hari tidur beralaskan tikar tanpa kasur. Kamar mandi yang mereka miliki merupakan bantuan dari Rotary. Untuk menyambung hidup, keseharian mereka bekerja sebagai peternak sapi dan buruh harian lepas memetik bunga.

Sementara itu, bantuan biaya kesehatan Rp10 juta diberikan kepada Ketut Budi Astika, warga Banjar Sari Kauh, Dinas Dasong, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang salah satu anaknya mengalami kelumpuhan.

Ketut Budi Astika merupakan orangtua tunggal dari tiga orang anak. Anak keduanya mengalami kelumpuhan sejak kelas IV SD. Untuk menjalani pengobatan rutin, dia mengalami kesulitan finansial. Selain itu, keterbatasan fisik anaknya juga menyulitkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan. Dia menceritakan bahwa anak keduanya itu sempat menjalani terapi fisik di Bangli, namun kini kesulitan untuk kembali menjalani pengobatan karena keterbatasan tersebut.

Melalui program “Pemprov Bali Hadir”, diharapkan semakin banyak warga kurang mampu atau yang berada di bawah garis kemiskinan dapat terjangkau dan memperoleh perhatian dari pemerintah. (*/bgn003)25122803

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi melalui ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (9/12/2025). Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Cok. Bagus Pemayun, hadir mewakili Gubernur Bali sekaligus membacakan sambutan resmi.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Dewa Nyoman Suardana, bersama jajaran komisioner periode 2025-2029 menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Bali yang selama ini konsisten memperkuat budaya keterbukaan. Dia menegaskan bahwa penganugerahan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban publik atas kinerja Komisi Informasi serta dorongan bagi badan publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi.

Suardana juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di tingkat nasional. Meski nilai IKIP 2025 masih menunggu pengumuman resmi, Bali selama empat tahun berturut-turut sejak 2020 berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif. Pada 2025, Pemprov Bali kembali mengikuti penilaian dengan optimisme menjaga capaian tersebut.

Di tingkat desa, Bali mencatat kinerja membanggakan melalui beberapa desa yang meraih predikat Desa Transparan nasional, seperti Desa Kutuh Badung, Desa Tegal Harum Denpasar, Desa Duda Timur Karangasem, dan Desa Punggul Badung. Untuk tingkat daerah, KI Bali turut menetapkan 11 desa sebagai Desa Transparan versi Bali sebagai upaya memperluas budaya keterbukaan hingga ke pemerintahan terbawah.

KI Bali juga menguraikan pelaksanaan E-Monev 2025 yang melalui sembilan tahapan penilaian. Sebanyak 159 badan publik mengikuti proses ini, dengan 117 badan publik dinyatakan lolos visitasi dan 51 di antaranya maju ke uji publik sebagai kandidat penerima penghargaan.

Membacakan sambutan Gubernur Bali, Cok Bagus Pemayun menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen utama tata kelola pemerintahan yang demokratis dan indikator penting pelaksanaan good governance. Dia menyampaikan bahwa transparansi tidak hanya memastikan ketersediaan informasi, tetapi juga kualitas layanan yang mampu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang memadai.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi badan publik terhadap perkembangan teknologi informasi agar layanan dapat diberikan dengan lebih cepat, murah, dan efisien. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat jenis informasi yang dikecualikan, termasuk rahasia negara, rahasia bisnis, serta data pribadi, sehingga perlu kecermatan dalam pemilahannya.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada daerah, badan publik, dan desa yang meraih penghargaan Praja Anindita Mahottama, Badan Publik Informatif, maupun Desa Transparan. Capaian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi badan publik lainnya sehingga budaya keterbukaan dapat tumbuh secara merata dan berkelanjutan. Gubernur juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk terus menjaga citra Bali sebagai daerah yang baik, aman, lestari, dan indah, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era baru. (*/bgn003)25121001

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan “Daerah Peduli Perlindungan Konsumen 2025” dari Kementerian Perdagangan, sebagai apresiasi atas komitmen dan upaya nyata dalam melindungi hak konsumen di wilayah Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada Pemprov Bali dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ayu Aryani mewakili Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis (27/11/2025).

Menurut Mendag Budi Santoso, penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan pelaku usaha atas dukungan dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan konsumen. Ini bukti nyata keseriusan kita menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menyampaikan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen nyata pemda dan pelaku usaha. “Kami berharap para penerima dapat mempertahankan prestasi dan menjadi teladan bagi pemangku kepentingan lainnya,” katanya.

Selain Bali, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau. (*/bgn003)25112902

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok giveaway atau pembagian hadiah yang mengatasnamakan Gubernur Bali. Penipuan ini beredar melalui pesan WhatsApp, telepon video, serta surat palsu yang mencantumkan logo instansi pemerintah dan foto pejabat untuk meyakinkan korban.

Dalam laporan yang diterima, pelaku menghubungi masyarakat menggunakan nomor tak dikenal dan mengaku sebagai perwakilan Gubernur Bali. Pelaku kemudian menginformasikan bahwa korban memenangkan hadiah ratusan juta rupiah dan diminta membayar “biaya pengaktifan hadiah” Rp350.000. Modus ini dilengkapi dengan surat palsu beratribut Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, DJP, hingga Otoritas Jasa Keuangan, agar tampak resmi.

Pemprov Bali menegaskan bahwa semua informasi tersebut adalah palsu. Pemerintah, termasuk Gubernur Bali, tidak pernah mengadakan giveaway berhadiah uang dan tidak pernah meminta biaya administrasi atau biaya pengaktifan hadiah dalam bentuk apa pun.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali IB Surja Manuaba mengingatkan masyarakat agar tidak menanggapi pesan mencurigakan, tidak mengirimkan uang, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. “Gubernur Bali tidak pernah mengadakan giveaway berhadiah uang. Jika ada pihak yang meminta pembayaran dengan alasan pengaktifan hadiah, itu dipastikan penipuan. Kami mohon masyarakat segera mengabaikan dan melaporkan nomor tersebut,” katanya.

Masyarakat juga diminta waspada terhadap penggunaan foto pejabat, logo kementerian, atau kop surat palsu. Penipu sering menggunakan desain tiruan untuk meyakinkan korban. Warga yang menemukan atau menerima pesan serupa dapat melaporkan ke kepolisian terdekat, lapor.go.id, atau menghubungi kanal resmi Pemprov Bali. (*/bgn003)25112901

Denpasar, Baliglobalnews

BPK Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali secara

serentak di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali pada Selasa (17/5). Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Pemda Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali meraih penilaian WTP.

LHP LKPD TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan oleh Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, kepada Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, dan Gubernur Bali, Wayan Koster.

Sidang dihadiri oleh para anggotanDPRD Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kota dan Kabupaten se-Bali serta jajaran Pemerintah Provinsi Bali, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Anggota VI BPK, disampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan, pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Untuk itu, BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, di antaranya: kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, dan Belanja Modal pada 29 perangkat daerah; realisasi belanja melampaui anggaran pada 14 perangkat daerah; penganggaran dan realisasi belanja honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan Perpres; dan pengamanan BMD berupa tanah dan kendaraan bermotor belum memadai.

Sebelum mengakhiri sambutan, Anggota VI BPK mengingatkan kembali bahwa Laporan Hasil

Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Bali wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

LHP LKPD TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono, pada hari yang sama setelah sidang paripurna DPRD Provinsi Bali dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah kota dan kabupaten se-Provinsi Bali atas Pengelolaan Keuangan

Daerah TA 2021 yang sebagian besar sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Walikota dan Bupati pada entitas di Bali, sehingga dalam LKPD Tahun 2021 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan. BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali untuk

melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota dan Kabupaten di Bali Tahun 2021 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Untuk itu, BPK RI memberikan opini pada Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Kabupaten Tabanan adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Disampaikan pula, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Provinsi Bali, di antaranya: penatausahaan atas pendapatan daerah belum memadai sehingga mengakibatkan masih terdapat potensi pendapatan daerah yang belum optimal dan kekurangan penetapan pajak daerah; permasalahan dalam pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;

pelaksanaan Belanja Honorarium pada Belanja Barang dan Jasa belum sepenuhnya mengacu

pada Perpres Nomor 33 Tahun 2020; pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan belum berdasarkan data kepesertaan yang akurat;

kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya;

pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum tertib sehingga mengakibatkan penyajian saldo asset tetap belum mencerminkan informasi yang sebenarnya.

Kepala Perwakilan Provinsi Bali mengharapkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Di akhir sambutannya, Kepala

Perwakilan Provinsi Bali menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. (bgn003)22051702