Jembrana, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan langkah pencegahan rabies, mengingat Pulau Bali masih berstatus zona merah wabah tersebut. Salah satu fokus utama penanganan saat ini berada di Kabupaten Jembrana yang tercatat memiliki kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) cukup tinggi.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila tergigit hewan penular rabies, seperti anjing, kucing, maupun monyet. “Intinya harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika kesadaran ini terbentuk dengan baik, tidak ada lagi orang meninggal akibat rabies,” ujar Dewa Made Indra saat menghadiri peringatan World Rabies Day di Rest Area Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, pada Minggu (28/9/2025).

Dia menyampaikan kecepatan virus rabies menyebar dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh letak gigitan. “Semakin tinggi letak gigitan, misalnya paha, pinggang, tangan, bahkan wajah, semakin cepat virus masuk ke otak dan mempercepat kematian. Karena itu, hanya tenaga medis yang berwenang menentukan seseorang terinfeksi rabies atau tidak,” katanya.

Data menunjukkan, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten lain di Bali. Sepanjang Januari–September 2025, rata-rata terjadi 550 kasus gigitan anjing setiap bulan, dengan 96 kasus positif rabies. Dari 51 desa/kelurahan di Jembrana, sebanyak 49 wilayah masih berstatus zona merah.

Untuk itu, kata dia, Pemprov Bali bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta berbagai pihak terkait menggencarkan vaksinasi HPR di Jembrana. “Pemkab Jembrana harus lebih cepat menyusun jadwal vaksinasi terutama di zona merah. Pemerintah provinsi siap mendukung dengan tenaga dan vaksin,” katanya.

Dia optimistis, jika langkah ini dilakukan secara konsisten, Jembrana akan segera keluar dari zona merah. “Ketika Jembrana bebas rabies, kita bisa ajukan ke Kementerian Pertanian agar Bali tidak lagi ditetapkan sebagai daerah zona merah,” ujarnya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana I Gusti Putu Mertadana, menekankan bahwa rabies masih menjadi ancaman serius. “Penanganan rabies harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Dengan vaksinasi massal, kita targetkan kasus rabies di Jembrana bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya. (*/bgn003)25092811

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan memborong empat penghargaan sekaligus pada ajang Stellar Workplace Award 2025 yang digelar di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, pada Kamis (25/9/2025).

Empat penghargaan yang berhasil diraih meliputi Kategori Khusus Stellar: Inovasi Unggul dalam Pemerintahan, atas ide dan solusi inovatif yang menginspirasi produktivitas, kolaborasi, serta kesejahteraan pegawai; 10 Organisasi Teratas dengan Program Tempat Kerja Siap Menghadapi Masa Depan, untuk kesiapan organisasi, SDM, dan digitalisasi tempat kerja; Pengakuan Tempat Kerja Stellar dalam Komitmen SDM, yang menyoroti dedikasi, loyalitas, dan etos kerja luar biasa dari aparatur; dan Pengakuan Tempat Kerja Stellar dalam Kepuasan Pegawai, atas keberhasilan menciptakan pengalaman kerja yang positif.

Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Organisasi Tjok Istri Srimas Pemayun mewakili Sekda Dewa Made Indra yang berhalangan hadir.

Stellar Workplace Award merupakan ajang penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh PT GML Performance Consulting bersama Kontan Business and Investment Media. Program ini menilai organisasi yang berhasil membangun lingkungan kerja unggul melalui employee engagement, transformasi digital, serta kesiapan menghadapi perubahan di masa depan.

Proses penjurian dimulai dari survei employee engagement pada 1-6 Agustus 2025 yang diikuti ASN secara acak dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. Tahap berikutnya berupa presentasi Sekda Provinsi Bali dan penilaian akhir yang berlangsung pada 13-14 Agustus 2025.

Managing Editor Kontan Hendrika Yunapritta dalam sambutan pembukaan malam penghargaan menegaskan pentingnya inovasi dan visi organisasi di tengah tantangan global. “Kita menyadari bahwa organisasi saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Perubahan ekspektasi generasi kerja baru, percepatan transformasi digital, dan ketidakpastian ekonomi global menuntut kita untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga visioner,” ujarnya.

Sementara Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Bali. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berinovasi dan membangun lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada masa depan,” ujarnya di Denpasar pada Jumat (26/9/2025).

Dengan torehan empat penghargaan ini, Pemprov Bali dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam membangun budaya kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan era baru. (*/bgn003)25092610

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI bertajuk Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pelayanan, Efektivitas, Efisiensi, serta Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Bali, yang digelar di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Rabu (18/9/2025).

Gubernur Bali menyampaikan bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah Pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya sejak dilantik telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait program berbasis teknologi informasi digital di perangkat daerah.

Gubernur Wayan Koster merilis Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Regulasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Pergub tersebut juga menetapkan kerangka kerja terintegrasi untuk pelaksanaan SPBE di Bali, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “SPBE kami saat itu meraih predikat terbaik se-Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi daerah lain. Banyak yang studi banding ke sini, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” ujarnya.

Tak hanya di level kebijakan, kata dia, program digitalisasi juga diwujudkan nyata di masyarakat, antara lain melalui penyaluran wifi gratis di fasilitas umum seperti pura dan balai banjar se-Bali, pembangunan menara komunikasi Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali guna pemerataan akses komunikasi hingga nol blank spot, serta penyediaan fasilitas wisata.

“Ke depan kami merencanakan pembangunan tiga tower serupa di wilayah barat, timur, dan utara Bali untuk percepatan digitalisasi. Kami juga sedang menjajaki penerapan teknologi berbasis digital di sektor pendidikan guna mendukung program sertifikasi guru,” katanya.

Secara rinci, program digitalisasi Pemprov Bali dijelaskan lebih teknis oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa agenda kunjungan rombongan komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan dan Tata Ruang, Pemberdayaan Aparatur, Kepemiluan, dan IKN ini adalah untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi sistem pemerintahan di Provinsi Bali serta mendukung pelayanan publik yang efisien dan efektif.

“Era saat ini kita semua tidak bisa terlepas dari digitalisasi dan teknologi informasi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu kami sepakat mendalami sejauh mana sistem digitalisasi sudah berjalan di Bali. Khususnya pada empat sektor, yakni pertanahan, administrasi kependudukan, kepegawaian, serta pendidikan—terutama dalam program penerimaan siswa baru. Sektor-sektor ini biasanya menjadi perhatian masyarakat melalui pengaduan digital,” ujarnya.

Menurut dia, kunjungan tersebut tidak hanya untuk mengetahui kekurangan, tetapi juga menilai dampak positif yang telah dihasilkan dari penerapan digitalisasi. “Penerapan digitalisasi di Bali sejauh mana, apakah sudah memenuhi standar, apakah unsur keterbukaan terpenuhi, efektif atau tidak, serta dampak positif apa saja yang sudah ditimbulkan dari dukungan digitalisasi pada pelayanan empat aspek tersebut,” jelasnya.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi implementasi digitalisasi di Pemprov Bali, baik pada tataran kebijakan maupun realisasi. Mereka juga mengingatkan bahwa di balik kecanggihan teknologi terdapat potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti pembajakan data. “Sistem pemerintahan tentu memiliki database yang bersifat dasar. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian serius untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, perlu dibangun sistem keamanan yang benar-benar kuat sebagai proteksi,” tegas sejumlah anggota. Ada pula masukan mengenai pentingnya integrasi sistem antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap Bali. “Pandangan yang disampaikan menjadi pengayaan bagi percepatan pengembangan sistem digitalisasi di Bali. Melalui kesempatan ini, kami juga mohon agar Komisi II DPR bisa memberikan dukungan terkait perlakuan sistem OSS agar ditinjau kembali pemberlakuannya. Kami juga mohon dukungan agar dana transfer daerah jangan sampai dikurangi, karena hal ini sangat memberatkan. Sementara di sisi lain, upaya menambah pendapatan daerah juga terkendala. Semoga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkas Koster. (*/bgn003)25092111

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali segera membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nominee, karena diduga banyak praktik-praktik pelanggaran dilakukan Warga Negara Asing.

“Ranperda nominee sudah melalui kajian akademis dan saat ini bergerak ke tahap pembahasan. Sehingga, tidak menimbulkan celah baru kemudian hari. Dan, aturan ini disusun harus benar-benar matang,” kata Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, usai rapat paripurna di Pemprov Bali, pada Rabu (3/9/2025).

Upaya ini dilakukan, kata dia, sebagai bentuk keberpihakan penuh kepada masyarakat Bali. Dan, target penyelesaian, akan dituntaskan sesegera mungkin. Dan, Perda ini disahkan dalam lembaran daerah, maka akan dipastikan berlaku efektif di Kota dan seluruh kabupaten di Bali. “Saya kira secepatnya, tetapi harus mengakomodir daripada kajian akademis yang matang. Saya kira sekarang rancangan Perda Nominee ini sudah bergerak. Sambil juga melakukan proses penataan,” katanya.

Giri Prasta menekankan, perda nominee bukan hadir untuk membatasi, melainkan memberi dasar hukum bagi penindakan tegas. Modus-modus yang menjadi sasaran antara lain akal-akalan pajak, penanaman modal asing yang disamarkan sebagai modal lokal, hingga praktik kawin kontrak. Selama ini, praktik seperti itu dinilai sulit disentuh karena belum ada aturan spesifik yang mengatur. “Ini bukan sekadar pembatasan, tapi penindakan,” tegasnya.

Dia berharap segala bentuk penyalahgunaan hukum oleh pihak asing bisa langsung diproses sesuai aturan daerah tanpa menunggu polemik berkepanjangan. Dia menilai Bali membutuhkan tatanan hukum yang rapi agar penegakan aturan berjalan baik tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Ia menggambarkan, ketika sebuah sistem sudah ditata secara berpola, maka arah pembangunan, investasi, hingga perlindungan masyarakat akan lebih jelas dan terjamin. “Bali ini butuh tatanan. Karena kita akan mengikuti tatanan NKRI. Tatanan itu kami inginkan Berpola. Ketika sudah terpola, gerakan kita akan bagus. Semua ada dasar hukum. Karena kita mengadopsi daripada low investment. Keberpihakan kita kepada peraturan perundangan dan perlindungan hukum itu sendiri,” ucapnya.

Pihaknya menggarisbawahi pentingnya dukungan semua pihak dalam menyukseskan perda ini. Menurutnya, kehadiran regulasi nominee tidak hanya menyangkut investasi atau kepentingan pemerintah, tetapi juga berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Dengan dasar hukum yang kuat, pelayanan diyakini bisa lebih cepat, pasti, dan terjangkau. “Siapapun sebagai pejabat dan pemerintah bersama masyarakat, pasti ingin cepat. Dan begitu juga pelayanan. Kalau kita berbicara masalah pelayanan, pelayanan itu pang enggal, pang sekan, pang mudah (cepat, pasti dan murah),” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Bali gencar membahas soal Perda nominee ini. Perda ini direncanakan menjadi prioritas tahun ini. Langkah ini, kata dia, penting untuk menjaga Bali dari praktik investasi ilegal yang merugikan masyarakat lokal. Sehingga, Pemprov Bali meminta dukungan penuh agar perda segera diproses, menyusul keresahan pemerintah atas maraknya vila ilegal milik WNA yang berdiri tanpa izin resmi.

Perda nominee nantinya akan mengatur berbagai modus yang digunakan WNA untuk memiliki aset di Bali. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah bisa menertibkan transaksi ilegal yang merugikan masyarakat. Aturan tersebut juga diproyeksikan untuk mengatur nilai investasi penanaman modal asing (PMA) yang selama ini dianggap terlalu rendah. (bgn008)25090311

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber (PSBS) dengan mengoptimalkan fungsi teba modern di seluruh lingkungan kantor perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah. Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 1573 Tahun 2025.

Kebijakan ini menindaklanjuti Surat Gubernur Bali yang mengatur penghentian operasional open dumping TPA Regional Sarbagita Suwung untuk sampah organik mulai 1 Agustus 2025. Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban TPA sekaligus mengajak seluruh ASN dan pegawai non-ASN menjadi teladan dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Sekda Bali menginstruksikan agar semua sampah organik dari kegiatan perkantoran diolah di teba modern yang telah dibangun. Sementara sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam, harus dipilah untuk kemudian didaur ulang melalui pemulung, pengepul, atau pembeli barang bekas. Jika kapasitas teba modern tidak mencukupi, instansi diminta menambah fasilitas sesuai ketersediaan lahan atau bekerja sama dengan TPS3R terdekat.

Tak hanya di kantor, ASN dan pegawai non-ASN juga diimbau untuk mengelola sampah organik rumah tangga. Bagi yang memiliki lahan cukup dianjurkan membangun teba modern di rumah, sementara yang lahannya terbatas dapat memanfaatkan tong komposter atau metode alternatif lain. “Dengan pelaksanaan ketentuan ini, ASN dan pegawai non-ASN Pemerintah Provinsi Bali menjadi pelopor pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Sekda Bali dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan budaya baru pengelolaan sampah di Bali, mengurangi ketergantungan pada TPA, dan melestarikan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. (*/bgn003)25080902

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali mencanangkan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali. Kegiatan ini digelar di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, pada Jumat (1/8/2025), sebagai bagian dari Gerakan Nasional yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri RI.

Mewakili Gubernur Bali, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gede Suralaga mengatakan gerakan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata cinta Tanah Air. “Bendera Merah Putih bukan sekadar kain yang berkibar, tapi lambang keberanian, persatuan, dan pengabdian. Di Bali, semangat gotong royong telah lama hidup dalam budaya ngayah,” ujarnya seraya mengaitkan kegiatan ini dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berlandaskan nilai-nilai Sad Kerthi, sebagai fondasi harmoni dan keberlanjutan pembangunan Bali.

Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, yang hadir langsung, mengingatkan pentingnya merawat semangat kebangsaan sebagai warisan perjuangan bangsa. “Bendera Merah Putih bukanlah sesuatu yang gratis. Dia hasil perjuangan panjang, dan tidak ada jaminan negara ini akan selalu ada. Indonesia memang baru 80 tahun, tapi semangat kita harus seribu tahun,” tegasnya.

Dia menyampaikan peringatan kemerdekaan harus menjadi ajang refleksi, bukan sekadar perayaan, mengingat sejarah bangsa-bangsa besar yang pernah runtuh.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis, senam bersama, lomba panjat pinang, dan pemberian bantuan kepada pelajar, lansia penyandang disabilitas, serta veteran.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme dan gotong-royong di tengah masyarakat, sekaligus menjaga warisan kebangsaan bagi generasi mendatang. (*/bgn003)25080103

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menandatangani perjanjian pendahuluan tentang kerja sama jasa konsultasi dan pendampingan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian di Provinsi Bali di Jaya Sabha, Denpasar, pada Jumat (13/6/2025).

Koster menyampaikan bahwa Jakarta sudah sangat berpengalaman dan maju dalam pengelolaan transportasi umum, termasuk mass rapid transit atau moda raya terpadu (MRT), sehingga menurut dia wajar bagi Bali untuk berguru ke Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Kami senang sekali ada kerja sama dengan Jakarta khususnya dalam persiapan pendampingan program MRT ini bahkan kalau perlu Pemprov Jakarta carikan mitra untuk membangun Bali,” kelakar Gubernur berpartai kepala banteng tersebut.

Koster menjelaskan bahwa Pemprov Bali berkomitmen tinggi dalam memecahkan permasalahan kemacetan di Bali salah satunya melalui pembangunan MRT yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan daerah pariwisata lainnya di Bali. “Kami sangat butuh fasilitas MRT ini, karena di Bali pembangunan jalan di atas tidak boleh. Kiri-kanan sudah rapat, bukan sekedar rumah biasa tapi bagunan pura dan segala macam. Jadi satu-satunya cara adalah pembangunan ke bawah,” katanya.

Selain itu, dia juga menyampaikan dari sisi bisnis, MRT Bali sangat menjanjikan karena target utama adalah wisatawan yang berlibur di Bali. Sehingga tidak memerlukan subsidi pemerintah daerah. Tinggal mencari investor yang siap mengingat investasi yang dibutuhkan tidak sedikit.

Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan dukungan penuh terhadap langkah progresif Pemerintah Provinsi Bali dalam mengembangkan sistem perkeretaapian perkotaan modern dan berkelanjutan. “Kami menawarkan kerja sama teknis melalui MRT Jakarta yang kita miliki yang sudah memiliki pengalaman membangun dan mengelola sistem MRT. Memiliki kapabilitas dalam aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan proyek MRT berbasis rel,” katanya.

Namun dia juga mengingatkan bahwa pembangunan MRT tidak seperti membalikkan telapak tangan. Memerlukan waktu yang sangat panjang dengan biaya yang jauh lebih besar.

Diketahui PT MRT Jakarta menyatakan kesiapan untuk melakukan alih pengetahuan (knowledge transfer) dan berbagi praktik baik (best practices) kepada Pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait dalam bentuk workshop teknis, kunjungan studi dan pendampingan kolaboratif sebagai bentuk konkret kerja sama antar daerah dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. (*/bgn003)25061401

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster melantik 21 pejabat pimpinan pratama (eselon 2) di Lingkungan Pemprov Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Jumat (9/5/2025).

Dalam pidato arahannya, Gubernur asal Desa Sembiran tersebut menyampaikan agar pejabat yang baru dilantik harus berintegritas, kreatif dan inovatif, serta selalu memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Ibaratnya seperti mengenyam pendidikan, selalu memberikan nilai terbaik dengan belajar yang keras, begitu juga ketika menjabat, harus bekerja ekstrakeras,” jelasnya pada acara yang turut juga dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budiutama, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta dengan segenap pejabat di lingkungan Pemprov Bali.

Gubernur Koster juga menegaskan pejabat yang dilantik baik jalur mutasi maupun promosi harus bisa bekerja dengan satu kesatuan dan membuang ego sektoral masing-masing sesuai dengan tupoksinya. “Tidak ada pegawai dinas A atau B, anda semua satu gerbong Pegawai Pemprov Bali dengan komando Sekda Bai,” ujarnya.

Menurut dia, pengisian jabatan kali ini sudah menggunakan sistem merit atau sistem manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sehingga, dia pun yakin dengan kualitas para pejabat kali ini, karena mereka ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing. “Sistem merit di Bali juga sudah diakui sangat bagus oleh MenPAN RB dan Mendagri, dan sudah dilaksanakan sejak periode pertama saya. Jadi tidak ada jual beli jabatan yang merusak tatanan birokrasi sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak kompeten menjadi pejabat,” tegasnya. Dia pun menegaskan sudah menyeleksi para pejabat sesuai dengan golongan, masa kerja, uji kompetensi manajemen talenta, hingga meminta print out riwayat hidup kepada Sekda Bali.

Gubernur yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini meyakini bahwa pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terbaik yang dimiliki oleh Pemprov Bali, sehingga ia pun mengajak untuk ngebut mengeksekusi program-program di periode kedua ini yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru. “Tidak ada istilah santai di periode kedua ini, saya akan mengajak semua untuk gas mengeksekusi program baik masalah infrastruktur, sampah hingga masalah energi di Bali,” katanya.

Untuk itu, dia menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik benar-benar membaca visi misi Provinsi Bali dengan detail karena sudah terurai dengan baik, sehingga bisa ditangkap dengan utuh. Perluas wawasan dengan membaca dokumen Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. “Ini gerbong yang saya ajak untuk lima tahun ke depan, lima tahun yang merupakan pondasi Bali Era Baru 100 tahun ke depan, jadi mari kita bekerja keras, fokus, tulus nindihin gumi Bali dan jangan pernah sekalipun untuk korupsi,” tandasnya.

Dia juga menyampaikan beberapa program yang harus segera diselesaikan pada periode kedua kepemimpinannya yaitu pembangunan infrastruktur secara massif untuk memperlancar transportasi di Daerah Sarbagita. Dia berharap tahun 2026 pembangunan fisik sudah mulai dikerjakan dan pada tahun 2029 sebelum periodenya berakhir sudah selesai 70%. Selain itu percepatan pembentukan Perda dan Pergub yaitu Perda yang mengatur tentang Pembatasan Alih Fungsi Lahan Produktif hingga Perda Toko Jaringan Modern juga harus secepatnya diatensi. (*/bgn003)25051011

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan proyek strategis di Provinsi Bali. Hal ini diwujudkan melalui menandatangani naskah kesepakatan bersama tentang bantuan keuangan khusus (BKK) untuk Pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali dan Infrastruktur. Penandatanganan ini dilaksanakan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Jumat (18/4/2025).

Naskah kesepakatan tersebut mencakup sejumlah poin penting, di antaranya BKK untuk pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan kualitas objek pariwisata di enam kabupaten di luar kawasan Sarbagita, yaitu Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan. Selain itu, juga ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pola Pembangunan Semesta Berencana di Provinsi Bali, serta Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama para bupati se-Bali dan dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Hadir pula Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, serta Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Dari Kota Denpasar, turut hadir Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan jajaran pimpinan OPD terkait.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk membangun Bali dengan prinsip satu pola, satu pulau, satu tata kelola. Menurut dia, hal ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan visi pembangunan Bali secara menyeluruh dan merata.

Salah satu fokus utama kesepakatan adalah pengoperasian kembali Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita yang akan dimulai pada April 2025. Sebelumnya program ini dibiayai oleh Kementerian Perhubungan, namun kini diambil alih oleh pemerintah daerah karena adanya perubahan kebijakan pusat. “Trans Metro Dewata bertujuan mengurangi kemacetan, memberikan layanan transportasi publik yang layak, serta mendidik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum,” ujarnya.

Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya pemerataan ekonomi antarwilayah. Dalam hal ini, Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar bersepakat untuk menyumbangkan 10% dari realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) mereka kepada enam kabupaten lainnya melalui skema BKK. Tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata yang berkeadilan di seluruh Bali.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan, mengatasi kemacetan, menangani persoalan sampah, dan menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan secara menyeluruh,” katanya.

Sementara Wakil Walikota Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa Pemkot Denpasar menyambut baik kesepakatan ini dan siap mengimplementasikannya dengan semangat kolaboratif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali merupakan kunci untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Proyek-proyek strategis yang didukung oleh BKK ini akan menjadi pendorong utama dalam pembangunan wilayah perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Wawali Arya Wibawa menyampaikan bantuan keuangan khusus ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, fasilitas publik, penanganan sampah, dan sektor strategis lainnya. Semua program tersebut dirancang selaras dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar serta mendukung visi pembangunan Provinsi Bali. “Melalui kesepakatan ini, diharapkan percepatan pembangunan proyek strategis, khususnya di Kota Denpasar, dapat berjalan optimal, efisien, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan maksimal bagi seluruh masyarakat Bali,” ujarnya. (*/bgn003)25041805

Badung, Baliglobalnews

Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam memilah sampah di rumah tangga sangat diperlukan. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengurangi timbulan sampah.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Made Rentin di sela-sela kegiatan aksi bersih pantai serangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025 di Pantai Kedonganan, Badung, pada Minggu (23/2/2025) pagi. “Ini merupakan wujud kolaborasi dan kesadaran kolektif bahwa urusan pengelolaan sampah tidak semata-mata tanggung jawab Pemerintah saja, tapi tanggung jawab semua pihak,” katanya.

Pada kegiatan tersebut masih banyak sampah plastik yang ditemukan. Rentin pun menekankan perlunya langkah progresif untuk membatasi peredaran minuman atau makanan dalam kemasan plastik, yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan, khususnya laut.

Dia menyampaikan bahwa Pemprov Bali telah menerapkan kebijakan terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018. Selain itu, terdapat pula Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. “Saya berharap gerakan bersama secara kolektif (kolaborasi) seperti ini bisa konsisten dilakukan tidak hanya saat HPSN tetapi secara berkelanjutan. Aturannya sudah ada, sekarang tinggal implementasinya di lapangan. Tentu kembali lagi ke peran masyarakat, harus mau ikut berpartisipasi untuk permasalahan sampah ini,” katanya.

Untuk itu, Rentin yang juga menjabat sebagai Kalaksa BPBD Provinsi Bali mengimbau masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan, dimulai dari rumah tangga dengan memilah sampah berdasarkan jenisnya. “Saya mengimbau masyarakat, mari bersama-sama kita peduli kebersihan lingkungan mulai dari rumah tangga sendiri dengan memilah sampah. Khusus kepada dunia usaha, agar mempersiapkan diri untuk kelola sampah secara mandiri,” katanya.

Sementara Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo, menyampaikan bahwa Hari Peduli Sampah Nasional didasari oleh ironi pengelolaan sampah yang secara empiris menimbulkan berbagai bencana, kerusakan dan pencemaran lingkungan, gangguan serius terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta konflik sosial yang berlarut-larut. “Kementerian Lingkungan Hidup mengajak semua pihak agar kita fokus bersama dan menjadikan HPSN untuk bergerak, bekerja secara nyata dan menjadi masyarakat secara produktif melalui aksi bersama dengan kolaborasi Kita membangun pengolahan sampah yang lebih baik melalui berbagai upaya,” katanya.

Turut hadir antara lain, Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Made Sudarsana, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta. (*/bgn003)25022302