Tabanan, Baliglobalnews

Ketua TP PKK Provindi Bali, Ny. Koster, kembali menggelar aksi sosial yang bertajuk “Aksi Sosial Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Menyapa dan Berbagi”. Kali ini bertempat di dua kecamatan di Kabupaten Tabanan pada Rabu (19/10/2022). Kedua Kecamatan tersebut yaitu di Kecamatan tepatnya di Wantilan Kantor Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri Tabanan dan di Balai Banjar Umadiwang Desa Batannyuh, Belayu, Kecamatan Marga.

Ny. Koster menjelaskan bahwa acara aksi sosial menyapa dan berbagi ini memang dirancang menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat dan lebih menyentuh kepentingan masyarakat yang paling bawah, terutama yang sedang menghadapi permasalahan kebutuhan pokok maupun dalam situasi kekurangan asupan gizi yang baik.

Ny. Koster menyampaikan PKK dalam pergerakannya di tengah masyarakat memiliki dua kegiatan yaitu aksi sosial dan sosialisasi. Kegiatan aksi sosial yang dilakukan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19, serta meningkatkan gizi bagi para balita, lansia, difabel serta ibu hamil sehingga kualitas kesehatan masyarakat meningkat. Sedangkan dalam sosialisasi, kader PKK secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi di tengah masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun turun langsung ke tengah masyarakat.

“Aksi sosial sebagai bentuk perhatian langsung kepada masyarakat utamanya sebagaimana kita harus bersama-sama mengatasi dan berjuang untuk penurunan angka stunting, menjaga Kesehatan lansia dan Ibu hamil,” katanya.

Wanita yang akrab disapa Bunda Putri itu juga menegaskan komitmennya dalam mendorong penurunan angka stunting. Meskipun di Bali jumlah penderita stunting tidak begitu banyak, namun kita tetap harus memberi perhatian agar angka stunting di Daerah Bali dapat segera dituntaskan. Stunting mesti mendapat perhatian serius karena mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Stunting, kata dia, yang dapat diartikan sebagai gagal tumbuh kembang dimana tinggi dan berat badan anak tak sesuai dengan usianya, jika hal ini tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kader posyandu proaktif terhadap potensi stunting yang ada di lingkungan masing-masing dan segera melakukan koordinasi serta upaya pencegahan dengan menggandeng stakeholder terkait.

Bunda Putri juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Salah satu yang penting, mendesak dan dapat disinergikan dengan masyarakat adalah penanganan sampah berbasis sumber yang dimulai dari lingkup rumah tangga. Dia menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sehingga pengolahan akan jauh lebih mudah. Apalagi dilihat setelah cuaca ekstrim menerjang Bali, dan bencana baik banjir bandang maupun tanah longsor di banyak tempat di Bali. Ia meyakini salah satu penyebabnya adalah tersumbatnya aliran sungai akibat sampah. “Untuk itu mari kita jaga lingkungan bersama, melalui program Desaku Bersih tanpa Mengotori Desa Lain. Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub No 47 tahun 2019 tentang Pengolahan Sampah Berbasis Sumber, kini saatnya Pemerintah Desa bersama dengan TP PKK Desa mendorong penegakan peraturan tersebut,” tegasnya.

Pada kesempatan pagi itu, Ny. Putri Koster beserta rombongan juga berkesempatan meninjau dua pura yang terdampak banjir yang menerjang beberapa hari yang lalu akibat cuaca ekstrem. Pura pertama yaitu Pura Campuhan Banjar Ganter, dan Pura Taman Beji, Belayu, Tabanan. Dalam kesempatan tersebut, kepada aparat desa di masing-masing pura, Ny. Koster mendorong pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa agar ditingkatkan lagi, sehingga ke depan bisa mencegah bencana serupa terulang lagi.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Prov Bali I Nyoman Gede Anom, Direktur RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali, Ni Made Yuniti, Pengurus IBI Provinsi Bali, serta anggota TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK Kabupaten Tabanan. (bgn003)22101920

Nasional, Baliglobalnews

Penajaman anggaran untuk percepatan dan penanganan COVID-19 di Pemprov Kepri menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepri Masmudi menyatakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi COVID-19 dan kepatuhan penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan antara lain masih belum memadainya upaya Pemprov Kepri dalam menyediakan jejaring laboratorium dan upaya pencegahan melalui promosi kesehatan.

Sedangkan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), terdapat sejumlah permasalahan lain yaitu masih terdapat kemahalan harga pengadaan barang medis habis pakai.

“Kemudian, penetapan kriteria bantuan sosial sembako belum sesuai ketentuan, dan mekanisme pendataan, verifikasi, serta validitasi penerima bantuan belum memadai,” kata Masmudi di Batam, Minggu.

Lebih lanjut, Masmudi menyampaikan berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat Pemprov Kepri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tersebut.

“Pejabat wajib memberikan jawaban dan penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya.

Masmudi menambahkan hasil temuan permasalahan serupa juga disampaikan kepada Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan instansi-instansi terkait lainnya.(bgn122)20122805

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)  telah mengizinkan tiga SMK di daerah itu melakukan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai bulan Januari 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali menyampaikan ketiga SMK itu, yakni SMKN 1 Senayang, Kabupaten Lingga, SMKN 2 Kabupaten Lingga, dan SMKN 1 Kabupaten Anambas.

“Bagi sekolah yang siap belajar tatap muka dapat mengajukan izin ke pemerintah melalui Dinas Pendidikan,” kata Dali di Tanjungpinang, Selasa.

Dali memaparkan pemberian izin pembelajaran tatap muka itu merupakan tindak lanjut dari surat keputusan bersama (SKB) empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi COVID-19.

SKB tersebut sudah diteruskan dan disosialisasikan dengan surat edaran Gubernur Kepri dan surat edaran Dinas Pendidikan untuk panduan sebagai pedoman pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ke seluruh satuan pendidikan.

Selain itu, pihaknya juga sudah meminta kepada seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepri agar membuat daftar periksa pada laman data pokok pendidikan (DAPODIK)

“Bagi sekolah yang sudah memenuhi syarat, langkah dan mekanisme pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 dapat memedomani SKB empat menteri tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dali menyampaikan dalam SKB empat menteri itu dijelaskan pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangan masing-masing.

Pemberian kewenangan penuh ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di bulan Januari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi enam daftar periksa.

Keenam daftar periksa itu yakni, pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, kesiapan sekolah dalam menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun). Selanjutnya, keempat sekolah memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Sekolah harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas, dari guru-gurunya, murid-muridnya.

Kelima, sekolah yang tidak memiliki akses transportasi yang aman juga termasuk ke dalam pemetaan warga satuan pendidikan. Begitu juga riwayat perjalanan dari daerah yang tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.

Keenam yakni persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah tidak diperkenankan untuk dibuka.(bgn123)20112406