Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja dan ESDM kembali memfasilitasi kepulangan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang terdampak situasi krisis di Lebanon pascaserangan Israel. Kedua PMI tersebut berasal dari Gianyar dan Jembrana, dan rencananya diberangkatkan ke Bali dari Bandara Halim Perdanakusuma pada Jumat (11/10/2024) sore.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa kepulangan para PMI asal Bali ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Negara, melalui Pemerintah Provinsi Bali, hadir untuk melindungi WNI, terutama warga Bali yang kebetulan berada di kawasan konflik.

Sekda Dewa Made Indra menjelaskan bahwa WNI asal Bali, yakni Ni Made Rudiani (Gianyar) dan Ni Made Santi (Jembrana), diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali, Cikini, Jakarta Pusat, di Terminal 3 Cengkareng Lounge Umroh pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, lalu diberikan fasilitas bermalam di Mess Badan Penghubung Provinsi Bali. Pemprov Bali juga memfasilitasi penerbangan mereka kembali ke Denpasar, Bali.

“Rencananya, nanti sore mereka akan diterbangkan ke Denpasar, Bali, dan kami juga telah berkoordinasi dengan pemkab terkait penjemputan di Bandara I Gusti Ngurah Rai,” katanya pada Jumat (11/10/2024) pagi.

Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, yang hadir dalam serah terima WNI di Cengkareng turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan baik antara Pemprov Bali dan Kementerian Luar Negeri dalam proses kepulangan PMI ini. (bgn003)24101110

Gianyar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya menekankan peran vital majelis desa adat (MDA) sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan desa adat di Bali. Menurut dia, MDA memainkan peran kunci dalam pelestarian adat, budaya, tradisi, seni, dan kearifan lokal yang telah mengakar di Pulau Dewata.
“Paruman ini bukan sekadar pemilihan pemimpin, tetapi momen refleksi dan penguatan komitmen bersama menjaga peran desa adat sebagai penjaga warisan budaya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk majelis dan prajuru desa adat yang berperan aktif. Ini adalah bukti nyata bahwa kita semua punya komitmen kuat untuk itu,” ujar Pj Gubernur dalam acara Paruman Agung II dan Pengukuhan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali untuk periode 2024-2029 di Wantilan Jaba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada Senin (5/8/2024) sore.

Mahendra Jaya mengatakan paruman agung adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi dari seluruh desa adat di Bali, yang dilaksanakan dengan semangat Ngrombo untuk menghasilkan keputusan strategis. “Saya sadari tugas MDA tidak ringan, namun dengan pengalaman dan semangat kerja sama kita dapat membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik. Kolaborasi antara Pemda dan krama desa untuk menghadapi tantangan globalisasi, dengan kekuatan adat dan budaya kita siap hadapi dengan bijaksana,” katanya. Pemda, kata dia, siap mendukung dan memastikan adat istiadat budaya Bali tetap lestari dan menjadi pilar penting pembangunan. “Mari bersama membantu pemerintah dalam mencegah stunting, kemiskinan ekstrem, serta membangun Ekonomi Kerthi Bali,” katanya.

Mahendra Jaya mengajak seluruh anggota majelis, prajuru, dan krama untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting. “Kita semua prihatin, Bali yang jadi destinasi pariwisata, tempat orang healing, bersenang-senang, namun nyatanya masih ada saudara kita yang berkekurangan bahkan miskin ekstrem. Terlebih kita orang Bali, yang saya yakin DNA-nya tidak suka melihat ketidakadilan. Mohon bantuannya untuk menuntaskan ini, jangan ada kemiskinan ekstrem dan anak stunting di Bali,” katanya.

Ketua MDA atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, yang terpilih kembali untuk kedua kalinya, menyambut baik ajakan Pj Gubernur. Dia berjanji akan bersama-sama mendukung program pemerintah daerah. “Kita bersama bersatu, saya pastikan seluruh majelis dan prajuru akan kembali bersama Ngrombo. Kita dukung penuh program Pak Pj. Gubernur agar Bali tambah sejahtera dan maju. Kita dukung siapapun pemimpin kita. Karena sudah sepatutnya saling kerja sama dan saling mendukung dengan pemerintah dan negara, karena kita bagian NKRI,” katanya.
Pada pembukaan paruman, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka Paruman Agung II Desa Adat se-Bali Tahun 2024 dengan nemukul gong.

Dewa Indra berharap paruman berjalan tertib, damai, saling menghormati, dan menerima perbedaan pendapat untuk mencapai kesatuan dan persatuan. “Saya bangga, kagum, dan terharu terhadap keberadaan desa adat di Bali yang sudah hidup sejak 1.000 tahun lebih dan tetap eksis sampai sekarang. Peran, fungsi, dan tugas desa adat dalam pembangunan budaya dan peradaban Bali sungguh sangat luar biasa dan berkembang secara berkelanjutan,” katanya.

Eksistensi desa adat, menurut Sekda, harus dirawat dan diedukasi kepada generasi mendatang melalui regulasi yang relevan. Pengukuhan Bendesa Agung Terpilih dilakukan langsung oleh Pj. Gubernur Bali melalui pembacaan surat keputusan dan penyerahan hasil Paruman Agung II MDA Bali oleh Ketua Panitia kepada Bendesa Agung Terpilih, disaksikan oleh Pj. Gubernur Mahendra Jaya serta peserta lainnya. Selain Sukahet sebagai Bendesa Agung, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra juga dikukuhkan sebagai Penyarikan MDA Bali, dan I Gusti Putu Anindya Putra sebagai Petajuh MDA Bali. (bgn003)24080510

Badung, Baliglobalnews

Pantai Kuta menjadi salah satu destinasi unggulan bagi pariwisata Bali. Untuk itu, kebersihan, kenyamanan serta keamanannya menjadi perhatian kita bersama dan harus dijaga agar Pantai Kuta selalu indah, bersih, aman dan nyaman bagi para wisatawan.

Harapan tersebut disampaikan Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, saat memberikan arahan pada acara gerakan kebersihan lingkungan pantai dalam rangka kolaborasi gerakan kebersihan lingkungan bersama Pemerintah Provinsi Bali, TNI/Polri dan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut di Gedung Tsunami Center, Pantai Kuta, Badung, Jumat (26/1/2024).

Pj. Gubernur Bali menyampaikan setelah bersama jajaran Forkopimda  berkeliling jalan kaki sepanjang Pantai Kuta masih ditemukan kios-kios yang rusak, kios-kios yang  tidak digunakan sebagaimana fungsinya, tumpukan-tumpukan sampah hingga toilet yang belum berfungsi optimal. Hal ini tentu saja memberi kesan kumuh dan dapat mengurangi kenyamanan para wisatawan yang menikmati  Pantai Kuta.

“Kesan saya setelah berkeliling, tempat yang sudah dibangun dan ditata sedemikian rupa, sekarang kesannya kumuh, banyak kios kosong, rusak dan banyak tumpukan sampah. Untuk itu saya harap, kios-kios bisa ditata kembali, kebersihan pantai dan fasilitasnya dijaga sehingga Pantai Kuta selalu bersih dan nyaman bagi para wisatawan,” katanya.

Mahendra Jaya juga menekankan perlunya sinergitas seluruh komponen masyarakat baik itu jajaran kepolisian, pecalang, desa adat dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Kuta dan sekitarnya, sehingga para wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik dapat berwisata dengan nyaman dan aman dan mempunyai kesan baik selama berwisata di Kuta khususnya dan pulau dewata pada umumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakapolda Bali Brigjen I Gusti Kade Budhi Harryarsana menyampaikan pihaknya berkomitmen menciptakan wilayah Kuta yang aman, tentram dan terkendali. Pihaknya akan melakukan mapping kembali dan mengambil langkah tindak lanjut terhadap permasalahan keamanan yang terjadi dan memperkuat sinergitas dengan para pecalang dan juga masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kuta.

Sementara Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan segera menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk membahas penataan kembali wilayah Pantai Kuta, sehingga tidak terkesan kumuh. Pihaknya juga akan terus meningkatkan sinergitas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kuta akan tetap menjadi destinasi favorit para wisatawan.

Kegiatan gerakan kebersihan lingkungan pantai yang diikuti oleh jajaran TNI, Polri, ASN di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Badung serta masyarakat umum ini turut dihadiri oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Ida Bagus Kd. Putra Narendra, Kasdam IX/ Udayana Brigjen TNI Sachono, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Badung serta undangan lainnya. (bgn003)24012605

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih predikat “Sangat Baik” dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak dari 3,68 pada tahun 2021 menjadi 4,07 dari skala 5,0 poin tertinggi pada tahun 2023. Penetapan ini diumumkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, 12 Januari 2024.

Prestasi ini juga diikuti oleh tiga Pemerintah Daerah lainnya di Bali, yang turut meraih prestasi dengan predikat “Sangat Baik,” yaitu Pemerintah Kota Denpasar (Indeks SPBE 3,80), Pemerintah Kabupaten Tabanan (Indeks SPBE 3,77) dan Pemerintah Kabupaten Badung (Indeks SPBE 3,66). Sementara itu, Pemerintah Buleleng (Indeks SPBE 3,45), Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Gianyar (Indeks SPBE 3,14), dan Pemerintah Kabupaten Klungkung (Indeks SPBE 3,02) meraih predikat “Baik.” Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli (Indeks SPBE 2,48) dan Kabupaten Karangasem (Indeks SPBE 2,30) mendapatkan predikat “Cukup.”

“Indeks SPBE yang tinggi merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Indeks ini juga erat kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan publik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya di Denpasar, Minggu (14/1/2024).

Evaluasi ini mencakup empat domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan, yang terdiri dari delapan aspek dan 47 indikator penilaian. Delapan aspek dimaksud mencakup kebijakan tata kelola dan perencanaan strategis SPBE, tata kelola TIK dan penyelenggara SPBE, manajemen penerapan SPBE dan audit TIK serta tingkat penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik.

“Keberhasilan ini mencerminkan kolaborasi yang erat antar-instansi di Pemerintah Provinsi Bali, serta adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mengintegrasikan layanan dengan berbagai entitas, termasuk Layanan Pemerintah Pusat, seperti Satu Data Indonesia, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Selain itu, layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan platform digital manajemen ASN (SI ASN) juga menjadi bagian dari capaian ini. Bali juga menjalin kerjasama dengan Pusat Data Nasional (PDN) untuk memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur dan layanan yang ada.

Penerapan Layanan Single Sign-On (SSO) di Pemerintah Provinsi Bali juga diakui sebagai best practice, bahkan menjadi acuan bagi beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. Saat ini, telah ada 57 layanan digital yang terintegrasi ke dalam SSO, dengan lebih dari 33 ribu pengguna yang terdaftar, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Bali, 1.500 Desa Adat di Bali, sejumlah fasilitas kesehatan di Bali, serta beberapa Instansi Pusat/Vertikal di Bali. Penerapan ini telah menarik perhatian sejumlah instansi lain di Indonesia untuk melakukan studi tiru di Bali. Diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertarik untuk menerapkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan mekanisme Layanan SSO di Bali untuk diterapkan di wilayah mereka. Bahkan, program Happy Digital X oleh Tsinghua University di United in Diversity Bali Campus (UIDBC) memasukkan penerapan Layanan SSO yang terintegrasi dengan Layanan Kepegawaian di Bali sebagai salah satu benchmarking dalam penerapan layanan serupa di Pemerintah Daerah lain, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 melibatkan 621 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tahapan evaluasi yang dimulai sejak Juni 2023. Prosesnya mencakup sosialisasi, penilaian mandiri, penilaian interviu, dan penilaian visitasi secara selektif.  Penilaian mandiri dilaksanakan dengan intensitas tinggi yang melibatkan seluruh unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya, penilaian interviu dilaksanakan secara daring pada 26 September 2023 yang dipimpin langsung oleh  Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bertempat di Ruang SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali  dengan partisipasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Sekda Dewa Indra mengatakan prestasi dengan Indeks SPBE sebesar 4,07 bukan hanya merupakan apresiasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi seluruh Unit Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah lainnya.

“Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan kebijakan, tata kelola yang lebih efisien, manajemen SPBE yang berkualitas, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan demikian, Indeks SPBE diharapkan akan menjadi alat penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia,” pungkasnya. (bgn003)24011407

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengapresiasi dan sangat bangga akan prestasi yang diraih atlet asal Bali, Desak Made Rita Kusuma Dewi (atlet panjat tebing) dan Sanggoe Darma Tanjung (atlet skateboard) yang berhasil meraih medali dalam gelaran ajang Asian Games 2022 Hangzhou, Cina.

“Saya pagi ini sangat bahagia dan beruntung bertemu adik-adik kita yang luar biasa. Saya sangat bangga prestasi dari Desak dan Sanggoe, yang bukan hanya mengharumkan nama  Bali tapi Indonesia,” kata Pj. Gubernur saat menerima audiensi kedua atlet beserta KONI Bali, yang sekaligus juga  penyerahan penghargaan kepada atlet berprestasi pada Asean Games ke-19 bertempat di Ruang Tamu Gubernur, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/1/2023) pagi.

Prestasi dengan torehan dua medali (emas dan perak) dari Desak dan satu medali perak dari Sanggoe di ajang Asian Games, menurut Pj. Gubernur, menyebarkan optimisme akan prestasi olahraga Bali di tahun-tahun mendatang, terlebih Bali akan menyongsong PON XXI Aceh-Sumut 2024. “Prestasi Desak dan Sanggoe tentu akan membuat kita lebih optimis, pada PON selanjutnya paling tidak kita bisa mempertahankan prestasi yang luar biasa pada PON Papua lalu dimana kita dapat posisi kelima. Adik-adik kita ini sekarang jadi ikon, jadi kebanggaan dan role model bagi anak-anak muda Bali, jadi inspirasi untuk bisa berprestasi di ajang olahraga,” katanya.

Untuk itu, mantan Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Mendagri ini mengharapkan para atlet Bali yang akan berlaga di ajang-ajang nasional maupun internasional nantinya akan mendapatkan perhatian penuh. “Perhitungkan betul sarana akomodasi serta apresiasi bagi atlet nantinya. Jangan sampai atlet kita kesulitan, harus nyaman dan terfasilitasi. Kita kawal dan monitor juga atlet kita nanti selama pelatda. Bayangkan di PON Papua kita posisi kelima dari 34 provinsi, padahal dari segi jumlah penduduk kita kecil dibandingkan daerah lain, kami sangat bangga,” tandasnya.

Sementara Ketua KONI Bali, I Gusti Ngurah Oka Darmawan, melaporkan bahwa untuk PON 2024 Aceh-Sumut, Bali sudah meloloskan 563 atlet dari 48 cabang olahraga untuk berlaga di ajang olahraga paling bergengsi di tanah air tersebut. “Untuk PON tahun 2024 ini, akan dimulai awal September 2024 dan ada kenaikan jumlah cabor yang luar biasa, dimana ada 69 cabor. Sebelumnya di PON Papua kita ada di posisi kelima dengan mengikuti 29 cabor dan kita akan mempertahankan prestasi ini tentu lebih sulit,” katanya.

Dengan desentralisasi latihan yang dimulai Februari 2024 mendatang serta sentralisasi latihan (Pelatda) yang dimulai pada Juni 2024, Darmawan mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi agar para atlet bisa memberikan yang terbaik di ajang empat tahunan tersebut. “Kita dan teman-teman ingin berikan yang terbaik. Kita kelola 563 atlet ini agar bisa berkontribusi di PON mendatang,” katanya.

Khusus untuk Desak Rita dan Sanggoe, Darmawan mengatakan juga mengarahkan kedua atlet andalan Bali tersebut untuk juga menyabet medali di SEA Games 2025 mendatang. “Khusus Desak Rita, kami juga ingin sekalian pamit dan minta doa restu karena akan mengikuti pelatnas untuk ikut Olimpiade Prancis 2024 Juni mendatang,” katanya.

Desak Made Rita Kusuma Dewi, berhasil meraih medali emas nomor speed puteri dan perak pada Speed Woman Relay (beregu) pada Asian Games 2022 Hangzhou dengan rekor waktu fantastis, 6,364 detik. Catatan waktu Desak Made tersebut memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri. Sedangkan atlet skateboard Sanggoe Darma Tanjung mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dari nomor men’s street di ajang yang sama sekaligus masuk jajaran 50 besar atlet skateboard dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada kedua atlet serta bonus Rp50 juta untuk medali emas dan Rp35 juta untuk prestasi medali perak.

Turut menyaksikan Asisten 1 Dewa Gde Mahendra Putra, Kadisdikpora IGN Boy Jayawibawa dan Sekretaris KONI Nyoman Yamadiputra. (bgn003)23011202

Denpasar, Baliglobalnews

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung MM Lt. I FEB Unud Kampus Sudirman Denpasar, pada Jumat (25/8/2023).

“Kegiatan ini, mengangkat tema perencanaan Pembangunan Provinsi Bali yang Sistematis untuk Indonesia 2045. Yang melibatkan 25 informan dari berbagai elemen seperti Bank Indonesia, OJK, praktisi, akademisi, organisasi masyarakat dan organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali,” kata Ketua Panitia, AA Ngurah Agung Kresnandra.

Pelaksanaan FGD ini diharapkan mampu menggali permasalahan mengenai tantangan pada haluan pembangunan Bali masa depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 termasuk di dalamnya pemetaan pola pembangunan Bali jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Hasil akhir dari FGD ini akan dijadikan suatu rekomendasi kebijakan publik dalam bentuk policy memo dan policy brief yang akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Bali.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Agoes Ganesha Rahyuda, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang merupakan rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-56 FEB Unud sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23082913

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Koster, yang juga Pembina Tim Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Provinsi Bali, membuka pertemuan ilmiah tahunan (PIT) Ikatan Perawat Mata Indonesia (Ikpami) VI tahun 2022 di Prama Hotel Sanur Beach Bali, pada Sabtu (1/10/2022).

Ny. Koster yang juga Pembina Tim Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Provinsi Bali mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada perawat dan tenaga medis yang menangani gangguan penglihatan yang rentan dialami oleh orangtua atau warga usia lanjut.

Dia menyebutkan Provinsi Bali menjadi daerah pertama yang angka prevalensi kebutaannya paling rendah. Sejak tahun 2020, Bali mencatat jumlah penduduk yang mengalami gangguan penglihatan atau buta sebanyak 0,3 % dari jumlah penduduk secara keseluruhan.
“Angka ini tidak hanya menjadi acuan untuk terus menjadikan kita semua bersemangat untuk mengentaskan Bali dari gangguan penglihatan atau kebutaan, namun juga saya harapkan mampu menjadi semangat untuk tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang penglihatannya terganggu,” katanya.

Menurut Ny. Koster, dengan memiliki indra penglihatan yang baik akan membuka wawasan lebih jauh bahkan akan mampu menguasai dunia dari kedekatan. “Jangan pernah meremehkan mata yang jernih, karena dengan mata kita mampu melihat seisi dunia dan mata hati orang lain,” katanya.

Menurut dia, Tim Penggerak PKK selalu berupaya menyentuh kondisi masyarakat sampai unsur yang terbawah, sehingga dalam menggerakkan kader menggunakan dua metode yakni sosialisasi dan aksi sosial. ‘Kedua kegiatan ini kami lakukan secara berkesinambungan.

Sosialisasi kami lakukan melalui peran serta media baik cetak, elektronik dan juga online. Sedangkan aksi sosial adalah kegiatan yang kami laksanakan secara berkala dengan melibatkan kader PKK dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa untuk menyasar masyarakat yang memang benar benar harus memperoleh bantuan, penanganan dan perhatian khusus, seperti misalnya kurang gizi, kelaparan, bahkan masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan termasuk kebutuhan penanganan gangguan mata.

Sehingga dalam kegiatan kami di lapangan, Tim Penggerak PKK selalu menggandeng tenaga medis untuk membantu warga secara langsung, salah satunya tenaga medis khusus gangguan mata, mulai dari pemberian kacamata gratis, hingga pemeriksaan skrining bagi lansia yang katarak,” katanya..
Sejalan dengan pembangunan kesehatan mata yang dicanangkan oleh pemerintah, Ikpami sangat konsen untuk menurunkan prevalensi kebutaan di tahun 2030 sebanyak 25% dari target prevalensi dari tahun 2017 yang mencapai 8 juta orang dari jumlah penduduk di Indonesia.

Ketua Umum DPP Ikpami Pusat, Rosikin, mengatakan melalui strategi tata laksana konsep penanganan penyakit mata, diharapkan IKPAMI menjadi organisasi yang turut serta aktif memberikan layanan kesehatan mata. “Untuk provinsi Bali yang memiliki visi mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, berkualitas dan didukung dengan pengembangan sistem database riwayat kesehatan krama Bali bebas kacamata, sehingga Ikpami mendorong Tim Penggerak PKK Provinsi Bali untuk melibatkan organisasi kami di Bali dalam upaya pengentasan kebutaan utamanya katarak,” ungkapnya.

Dengan program “Kami Datang, Penglihatan Terang” tentu saja menjadikan kerjasama antara Ikpami Bali dengan Tim Penggerak PKK Bali menjadi sangat penting, karena dari data tahun 2017 mencatat bahwa 80% dari 87,8% penderita gangguan penglihatan sudah mengalami perbaikan penglihatan. (bgn)

(bgn003)22100103

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkolaborasi dengan delapan pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia, termasuk Pemprov Bali. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka tugas percepatan penangan pandemi Covid-19 dan sekaligus memulihkan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia.

Mengawali kunjungannya selama tiga hari di Bali, rombongan Menteri bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Ruang Rapat Balai Gajah, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/9).

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menjelaskan sejumlah aksi nyata yang telah dilaksanakan Pemprov Bali bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX/ Udayana dalam rangka percepatan penangan pandemi Covid-19 di Pulau Dewata. Alhasil, belakangan telah menunjukkan hasil signifikan guna menurunkan angka kasus Covid-19 di Bali.

“Di lapangan sudah menurun sejumlah aktivitas masyarakat, kegiatan adat,  termasuk juga tajen. Ditambah adanya Surat edaran (SE, red) bersama FKUB dan PHDI, yang sepakat membatasi aktivitas masyarakat serta penerapan protokol kesehatan (prokes),” ujarnya.

Di hadapan Tim yang khusus diturunkan ke sejumlah provinsi untuk memantau dan mempercepat penanganan Covid- 19 itu, Gubernur Koster mengatakan pihaknya secara langsung terus melakukan koordinasi dengan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana serta bupati/walikota  se- Bali sebagai respon meningkatnya kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Kita lakukan koordinasi, secara intensif, langkah pencegahan dan penanganan. Ternyata ada kemajuan, setelah 14 September sudah ada penurunan jumlah kasus baru per hari. Namun menurut saya ini belum cukup, masih harus dikontrol lagi agar kasus baru bisa benar-benar bisa ditekan ke angka minimal, seperti dulu,” katanya.

Sejumlah aksi yang dilaksanakan dengan jajaran Polda dan  Pangdam, antara lain membatasi kegiatan masyarakat seperti perkantoran, pasar hingga tempat wisata. “Saya berterima kasih Bali dapat perhatian besar pemerintah pusat. Bantuan pada pencegahan hingga pelayanan kesehatan kami sangat harapkan. Sebagai destinasi wisata dunia Bali diharap bisa jadi wajah penanganan Covid-19 di indonesia,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Sementara dr Daniel Tjen , Staf Khusus Kementerian Kesehatan menjelaskan kunjungan tim Kemenkes ini sesuai arahan Presiden Jokowi melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. “Ada delapan provinsi yang diprioritaskan (untuk penanganan Covid-19,red,). Dan intinya bersama dengan gubernur dan jajaran, berkolaborasi, agar target yang diberikan Presiden (percepatan penanganan Covid-19 dalam 14 hari red,) bisa dicapai,” terang mantan Direktur Kesehatan TNI ini.

Menurut dia, keberhasilan penanganan Covid-19 di Bali akan sangat berperan terhadap pandangan dunia terhadap Indonesia.

“Bali sebenarnya sudah bagus. Sekarang kita berupaya meningkatkan kepatuhan dalam Prokes sesuai kearifan lokal untuk memutus mata rantai penularan. Tidak perlu tunggu vaksin, mulai dari diri kita, dengan taat Prokes  adalah cara paling efektif, masif dan nurah untuk tekan kasus baru,” kata Dr Tjen.

Khusus pada penurunan angka kematian, kata dr Tjen, harus diintervensi dengan membuat definisi operasional dengan benar, apakah meninggal akibat Covid-19 atau disebabkan penyakit penyerta lain sesuai dengan panduan dari WHO.

dr Tjen juga menyoroti perlintasan darat dan laut masuk ke Bali yang agak rawan. “Perbatasan darat dan laut harus dijaga ketat. Target diberikan 14 hari, kita harus berusaha percepat dan perbesar angka kesembuhan. Ini perlu langkah konsisten dan intens. Lalu yang tidak kalah penting tenaga kesehatan harus betul- betul dilindungi,” pungkasnya.

Rombongan Kemenkes RI ini akan berada selama tiga hari di Bali. Mereka direncanakan memantau langsung  di antaranya petugas kesehatan di kabupaten/kota hingga desa-desa serta berkolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan tercapainya penurunan angka penularan, angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan Covid-19 selama dua minggu ke depan.

Dalam pertemuan itu,  hadir pula Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, OPD terkait, direktur RSUD se-Bali serta jajaran Polda, TNI dan stakeholder terkait lain. (bgn122)20091827

Denpasar, Baliglobalnews

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid-19 di Bali menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Bali. Jumlah kasus aktif hingga Minggu (13/9) mencapai hingga 1.361 orang (18,83%).

Untuk meminimalisir penambahan Covid-19 dari berbagai aspek, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, menyerahkan 30.000 masker kain kepada 10.000 pengojek yang ada di seluruh Bali. 

“Pelaku gojek dipilih sebagai penerima bantuan logistik masker dari BPBD, karena mereka aktif berada di lingkungan terbuka, takutnya mereka malah menjadi carrier (pembawa) virus kepada pelanggannya.

Sehingga kita jaga-jaga untuk penggunaan masker lebih disiplin, dan satu orang minimal memiliki delapan masker untuk ganti,” kata Dewa Made Indra. Dewa Indra memastikan agar masker-masker tersebut sampai langsung di tangan pelaku gojek, agar tidak ada satu pun dari mereka yang mengendarai sepeda motor dan membawa penumpang dan makanan yang tidak menggunakan masker dan menjadi penyebar virus.

Menurut Dewa Indra, bertambahnya kasus dan kurang pedulinya oknum warga menimbulkan kekhawatiran meluas dan semakin banyaknya klaster baru, sehingga sebagai instansi yang bertanggung jawab atas hal ini, Sekda dan Kalaksa BPBD terus melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat.

Untuk ke depan, kata dia, seluruh pimpinan masyarakat menjadi contoh bagi warganya untuk menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun berada.(bgn12)20091414

Nusa Dua, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasinya atas dipilihnya Bali sebagai tuan rumah digelarnya Naker Tanggap Covid 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di BNDCC Nusa Dua, Badung, Sabtu (12/9).

Gubernur Koster yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda dan Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, Anak Agung Oka Sutha Diana, menyampaikan sejak terjadi pandemi Covid-19, Bali yang menggantungkan perekonomian pada sektor pariwisata benar-benar mengalami dampak yang luar biasa. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan ke-2 yang mengalami kontraksi hingga -10,98% dan banyak tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan bahkan dikenai pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk melakukan upaya-upaya pemulihan perekonomian dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

”Ini adalah acara paling besar yang diselenggarakan di Bali sejak adanya pandemi Covid-19. Untuk itu saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak kementerian atas dukungannya dalam upaya pemulihan pariwisata dan ekonomi masyarakat Bali,” katanya.

Gubernur berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dengan mengambil lokasi kegiatan di kabupaten lain di Pulau Dewata seperti di Gianyar, Klungkung, sehingga secara perlahan ekonomi masyarakat Bali secara menyeluruh  akan bisa bangkit dari keterpurukan.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pemulihan perekonomian tenaga kerja, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan semua program kegiatan di bidang ketenagakerjaan yang sedang dan akan berjalan di tahun 2020.

Menurut Menteri, selaras kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai program prioritas pertama dari lima program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Kemnaker telah melakukan berbagai upaya konkret dalam pengembangan kompetensi SDM Indonesia. Salah satunya yakni mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana program yang dirintis sejak 2017 ini hingga tahun 2019 telah berdiri sebanyak 1.113 lembaga BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

”Tahun 2020 ini, Kemnaker tetap berkomitmen dalam akselerasi pelatihan kerja dengan membangun BLK Komunitas sebagai bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia yang berifat partisipatoris,” kata Menaker Ida.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di mana pihaknya sangat mengapresiasi pelaksanan kegiatan ini. Menteri Airlangga berharap program vokasi BLK ini bisa dilakukan secara masif dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga kewirausahaan akan bermunculan yang nantinya akan menyerap tenaga kerja dan dapat menekan angka pengangguran. Dengan langkah strategis semua pihak dalam penanganan Covid 19 dan upaya pemulihan ekonomi, ia yakin Indonesia akan kembali bisa bangkit dan perekonomian akan berangsur membaik.

Kegiatan Naker Tanggap Covid 2020 yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 11-13 September 2020 ini, terdapat tiga rangkaian kegiatan yakni expo atau pameran produk dari Tenaga Kerja Mandiri (TKM) binaan Kemnaker, Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan bagi TKM dan pemberian bantuan secara simbolis pada TKM.(bgn122)20091239