Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaian jawaban Gubernur, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Bali memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran pada pembangunan Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai action plan yang telah disusun.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penjelasan atas pandangan fraksi mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan pungutan wisatawan asing (PWA). Menurut pemerintah, peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Disampaikan pula bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang melampaui target dipengaruhi oleh adanya sumber penerimaan baru yang sebelumnya belum direncanakan, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama.

Berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan. Dijelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa.

Terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Bali juga meyakini bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas guna mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Menutup penyampaian Jawaban Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saat diwawancarai wartawan, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pengembangan KEK harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi identitas Bali. “Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya. (*/bgn003)26071403

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Bali harus mandiri energi dan tidak bergantung dengan pasokan energi dari luar Bali. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, pada Kamis (9/7/2026).

Sebagai salah satu tujuan wisata utama di dunia, Koster menyampaikan bahwa sangat riskan jika Bali masih bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terlebih konsumsi energi di Bali terus meningkat setiap tahunnya akibat pertumbuhan industri dan pariwisata. “Bali harus mandiri energi dengan memanfaatkan energi bersih dan terbarukan,” katanya.

Bali saat ini membutuhkan energi listrik berkisar 1300 MW hingga 1400 MW dimana 400 MW masih bergantung pada jaringan interkoneksi kabel bawah laut dari PLTU Paiton di Jawa Timur.

Wayan Koster menyampaikan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong visi Bali Mandiri Energi dengan pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Salah satunya adalah dengan akselerasi pemasangan PLTS Atap secara massal pada gedung pemerintahan, bangunan komersial serta bangunan hotel dan industri lainnya.

Dia juga mendorong Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menambah bauran EBT dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Dewata.

Tidak hanya itu, Koster saat ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) di bawah koordinasi Prof. Dwi Susanto dari Maryland University, Ia tengah melirik pemanfaatan EBT Laut melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kawasan Selat Nusa Penida. “Saya sudah menangkap idenya dan ini memang sangat kita perlukan. Ternyata kita memiliki potensi besar, ini harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali,” katanya.

Dwi Susanto dari Maryland University USA menyampaikan bahwa selat-selat di Indonesia termasuk selat-selat di wilayah Nusa Penida memiliki potensi energi arus laut yang besar yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi PLTAL. Lebih lanjut, potensi energi listrik yang dihasilkan dari tiga selat di sekitar Nusa Penida mencapai 376,8 MW. Lebih dari cukup untuk menjadikan Nusa Penida mandiri energi, walaupun pembangunannya akan bersifat modular menyesuaikan dengan kebutuhan.

Sementara Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kartika Listriana melalui sambungan zoom menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas upayanya dalam mendorong pemanfaatan EBT Laut. Ia berharap EBT Laut dapat diterapkan di Pulau Dewata untuk selanjutnya dapat implementasi di daerah lainnya di Indonesia. (*/bgn003)26071003

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali mengadakan kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 yang diikuti oleh tim pembina dan pengurus posyandu kabupaten/kecamatan/kelurahan dan desa se-Kabupaten Klungkung di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali pada Senin (22/6/2026).

“Kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 ini berlangsung selama tiga hari, mulai 22-24 Juni 2026, dan diikuti oleh 96 peserta,” jelas Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan bina posyandu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan kader posyandu serta mensosialisasikan transformasi Posyandu menjadi layanan berbasis enam standar pelayanan minimal (SPM). “Perlu ada penyamaan persepsi dari seluruh jajaran tim pembina posyandu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” katanya.

Dwi Dewata menyampaikan bahwa Bina Posyandu Angkatan Ke-7 juga diikuti oleh Ketua dan Sekretaris TP Posyandu Kabupaten Klungkung yang dijabat oleh istri Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta seluruh tim pembina dan pengurus posyandu lainnya dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga desa di Kabupaten Klungkung.

Kegiatan bina posyandu menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tim pembina posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal.

Sementara Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali Putu Anom Agustina menyampaikan bahwa Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi dikembangkan menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang mencakup berbagai sektor pelayanan masyarakat. “Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai wadah integrasi program pemerintah di tingkat desa/kelurahan sehingga berbagai layanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinatif, dan tepat sasaran,” katanya.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup transformasi Posyandu pada enam bidang SPM berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, isu strategis dan kebijakan implementasi Posyandu, materi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (*/bgn003)26062411

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).

Capaian tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. “Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” kata Adhi.

Dia menyebutkan terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” katanya.

Anggota BPK RI tersebut juga turut mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah apresiasi dari Kemendagri kepada Kepala Daerah berprestasi beberapa waktu lalu. “Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Koster juga menyatakan dirinya selalu memberikan arahan kepada sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. “Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” katanya.

Dia menyebutkan dirinya rutin melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berisikan rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota/kabupaten dan Walikota/Bupati se-Bali. (*/bgn003)26060903

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Walikota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6/2026).

Menurut Gubernur Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor. “Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Dia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan. Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik. “Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” katanya.

Gubernur Koster menyebutkan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Dia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Walikota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan. “Saya bangga Bupati dan Walikota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Dia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi. “Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” katanya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding Kabupaten/Kota. “Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” katanya.

Dia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta perusahaan umum daerah (perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.

Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.”Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Walikota juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator tersebut menunjukkan tren yang cukup baik berkat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong. Menurut dia, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama. “Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya. (*/bgn003)26060902

Badung, Baliglobalnews

Penyelenggaraan Bali Jagaditha VII Tahun 2026 kembali mencatat capaian signifikan dalam penguatan investasi, pariwisata, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bali. Ajang yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis bernilai triliunan rupiah serta memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam acara penutupan (closing ceremony) Bali Jagaditha VII Tahun 2026 di Atrium Mall Bali Galeria, Kuta, Kabupaten Badung, pada Minggu (7/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra yang hadir mewakili Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas konsistensi penyelenggaraan Bali Jagaditha yang kini memasuki edisi ketujuh. “Saya sangat berbahagia. Jika kita mengikuti sejak penyelenggaraan pertama, kegiatan ini terus berkembang dan semakin luas. Pemangku kepentingan yang terlibat juga semakin banyak. Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya,” ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Dia menilai Bank Indonesia terus memainkan peran strategis dalam mengorkestrasi berbagai kegiatan yang mampu menggairahkan perekonomian daerah.

Dewa Made Indra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tetap terbuka terhadap investasi yang masuk, sepanjang memperhatikan kepentingan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup. “Kami sangat terbuka terhadap investasi dengan ketentuan memperhatikan masyarakat, lingkungan, budaya, serta berkomitmen menjaga lingkungan hidup agar dapat menopang ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudi Brando menilai Bali layak menjadi teladan nasional dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I Tahun 2026 mencapai sekitar 5,6 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali pada angka 2,99 persen. “Mengingat Bali, saya selalu teringat film Eat Pray Love. ‘Eat’ menggambarkan perputaran ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Bali tinggi dan inflasinya terjaga. Bali patut menjadi teladan,” ujarnya.

Menurut Rudi, filosofi “pray” mencerminkan keseimbangan antara aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi ciri pembangunan Bali. Adapun “love” menggambarkan kuatnya sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga perwakilan negara sahabat. “Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk para konsul dan duta besar negara sahabat. Sinergi yang baik akan menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani melaporkan bahwa Bali Jagaditha VII merupakan program strategis yang mengintegrasikan sektor investasi, pariwisata, dan UMKM dalam satu ekosistem pengembangan ekonomi daerah.

Mengusung tema Bhumi Parahita, kegiatan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi hijau dan penguatan budaya yang menjadi prioritas nasional. Di sektor pariwisata, pelaksanaan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 berhasil menghadirkan 407 buyer dari 44 negara serta 208 seller dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menghasilkan potensi kesepakatan bisnis senilai Rp6,9 triliun.

Pada sektor investasi melalui Bali Investment Forum 2026, kegiatan ini mempertemukan 21 pemilik proyek dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan 35 calon investor internasional, termasuk para duta besar negara sahabat. Forum tersebut juga diisi dengan kunjungan proyek dan pertemuan bisnis secara langsung (one-on-one meeting).

Sementara sektor UMKM mencatat potensi ekspor sebesar Rp23,03 miliar. Selama tiga hari penyelenggaraan, kegiatan tersebut dikunjungi sekitar 60.000 orang dengan nilai transaksi langsung mencapai Rp1,9 miliar.

Achris mengatakan skala Bali Jagaditha terus berkembang dan ke depan akan mencakup sektor-sektor strategis lainnya, seperti energi terbarukan, infrastruktur, serta pengolahan sampah. “Bali Jagaditha diharapkan menjadi momentum penting dalam mendukung visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali sekaligus memberikan manfaat bagi kepentingan daerah dan nasional,” ujarnya.

Pada rangkaian penutupan acara, Museum Rekor Indonesia (Muri) menyerahkan piagam rekor untuk kategori pembuatan tote bag bermotif lukis Endek Bali dengan jumlah peserta terbanyak.

Selain itu, dilakukan penyerahan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara investor dan UMKM lokal, penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali terkait pengembangan keuangan daerah, serta penyerahan katalog investasi Bali-Nusa Tenggara kepada para duta besar negara sahabat.

Sejumlah duta besar hadir secara langsung dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar Pakistan, Duta Besar Bahrain, Duta Besar Oman, dan Duta Besar Armenia. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya perhatian komunitas internasional terhadap peluang investasi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Bali. (*/bgn003)26080604

Bangli,Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gedung PLUT Kabupaten Bangli pada Senin (25/5/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut nyata dari Hasil Kesepakatan Bersama Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali yang telah disepakati pada 11 Desember 2025 lalu di Kota Denpasar. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program kerja antardaerah di Bali berjalan secara terkoordinasi, selaras, dan berkesinambungan sepanjang tahun 2026.

Bupati Bangli SN Sedana Arta yang sekaligus membuka acara tersebut menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan tata kelola sumber daya air di kabupaten bangli. Untuk itu kabupaten lain juga berkewajiban untuk memberikan imbal jasa lingkungan kepada kabupaten Bangli agar ketimpangan fiskal tidak terjadi di Bali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Bangli Dewa Agung Putra Suryadarma yang sekaligus sebagai narasumber dalam acara tersebut menyampaikan sinergi pengendalian fungsi lahan dan mitigasi bencana demi keberlanjutan daerah aliran sungai dan kawasan rawan bencana.

Dalam menyikapi dinamika pembangunan dan tantangan alam di Pulau Dewata, pertemuan tahun ini mengusung tema yang sangat krusial “Pengendalian Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan dalam Mitigasi Bencana” Tema ini dipilih sebagai respons terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam Bali di tengah masifnya pembangunan. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan regulasi alih fungsi lahan, menjaga kapasitas tampung dan daya dukung lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam memetakan serta meminimalisir risiko bencana alam di wilayah masing-masing.

Acara ini dihadiri juga oleh jajaran staf ahli kepala daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Kehadiran para delegasi ini didasarkan pada penugasan resmi dari para bupati dan Walikota melalui koordinasi sekretaris daerah masing-masing. Melalui pertemuan ini, diharapkan lahir pokok-pokok pikiran dan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah di seluruh Bali demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. (*/bgn003)26052504

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 melalui apel yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Bali pada Rabu (20/5/2026). Apel dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ayu Aryani.

Luh Ayu Aryani membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum untuk terus membangun semangat persatuan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Disampaikan pula bahwa kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yakni mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Saat ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Peringatan Harkitnas tahun ini mengangkat tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Tema tersebut merepresentasikan semangat seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan melindungi generasi muda sebagai bagian penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang kuat dan berdaulat.

Selain itu, tema tersebut juga menegaskan pentingnya kemandirian bangsa sebagaimana amanat para pendiri bangsa. Kemajuan bangsa dinilai tidak hanya ditentukan oleh dukungan dari pihak luar, tetapi juga oleh keteguhan masyarakat dalam bersatu dan mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutan tersebut, pemerintah juga menyoroti pentingnya perlindungan anak di ruang digital. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah secara resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai dengan usia tumbuh kembang anak.

Peringatan Harkitnas ke-118 di Bali berlangsung khidmat dan diikuti jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga semangat kebangkitan nasional di era digital. (*/bgn003)26052010

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 pada Senin (18/5/2026).

Giri Prasta menyampaikan bahwa retribusi daerah merupakan manifestasi kemandirian fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus penerapan retribusi yang mencerminkan prinsip Tri Hita Karana, yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

Dia menyatakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara berkelanjutan, meningkatkan mutu layanan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan Raperda ini,” ujarnya.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam laporannya yang dibacakan oleh I Nyoman Budiutama menyampaikan bahwa secara keseluruhan, struktur dan anatomi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan sistematika serta substansi perda induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut dia, Raperda tersebut telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, badan layanan umum daerah, serta ketentuan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi daerah. “Dalam upaya menyempurnakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Tim Pembahas Raperda memberikan masukan agar Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi dan terobosan investasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan dan optimalisasi objek retribusi yang ada,” katanya.

Selain itu, kata dia, setiap objek retribusi perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan infrastruktur yang memadai sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah Provinsi Bali. (*/bgn003)26051808

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan jawaban atas berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap Ranperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, pada Jumat (24/4/2026) mengapresiasi atas seluruh masukan fraksi DPRD yang dinilainya sangat konstruktif dalam memperkaya substansi pembahasan dua Ranperda tersebut. Dia menyampaikan penguatan regulasi, namun tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. “Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap materi dan substansi pandangan umum seluruh fraksi atas dua Ranperda ini,” tegasnya.

Giri Prasta juga menegaskan dalam setiap produk hukum daerah, asas kepastian hukum dan asas keadilan merupakan prinsip yang selalu melekat, meskipun tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh peraturan.

Menanggapi usulan fraksi terkait penguatan konsep pariwisata berbasis ekosistem, termasuk pengembangan sport tourism dan wisata spiritual, pemerintah menyatakan bahwa berbagai bentuk tersebut pada dasarnya telah berkembang dan terakomodasi dalam bentuk usaha pariwisata yang ada, meskipun secara nomenklatur belum berdiri sebagai kategori tersendiri dalam regulasi nasional.

Sementara terkait pengaturan ciri-ciri pariwisata berkualitas, Giri Prasta menegaskan ketentuan yang termuat dalam Ranperda bersifat akumulatif, sehingga seluruh unsur harus dipenuhi secara bersama, bukan bersifat pilihan. “Semua unsur dalam pariwisata berkualitas harus dipenuhi secara akumulatif,” tegasnya.

Pada Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Giri Prasta menegaskan bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan harus selalu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Retribusi daerah bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Giri Prasta juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui penataan sistem retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (bgn008)26042510