Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar memperkuat komitmen dalam menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum melalui penyediaan layanan peradilan yang layak, mudah diakses, dan tidak diskriminatif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Bali. Penandatanganan berlangsung saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar Ifa Sudewi di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (25/9/2026) pagi.

Ifa Sudewi menyampaikan bahwa penyediaan layanan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan. Secara khusus, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020. Menurut dia, implementasi layanan ramah disabilitas telah dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar, antara lain melalui penyediaan akses dan jalur yang ramah disabilitas serta sarana dan prasarana pendukung. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memperoleh pelayanan peradilan secara layak dan tanpa diskriminasi.

Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pemerintah Provinsi Bali tersebut berlaku selama lima tahun. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Dia menegaskan pentingnya memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses pelayanan hukum. “Ini program yang sangat bagus, menjamin penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pelayanan yang baik,” katanya.

Pemprov Bali juga telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali didampingi Kepala Dinas Sosial dan P3A serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. (*/bgn003)26092510

Singaraja, Baliglobalnews
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Koster terus mendorong pengenalan dan pemanfaatan kain tenun tradisional endek Bali melalui berbagai aktivitas kreatif dan kekinian. Salah satunya dilakukan melalui olahraga zumba dalam kegiatan “Endek Energetic: Heritage in Motion” yang berlangsung di Kabupaten Buleleng, pada Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang mengenakan kostum zumba dengan sentuhan kain endek Bali. Perpaduan tersebut menjadi cara kreatif untuk memperkenalkan endek kepada masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa kain tradisional Bali dapat hadir dalam berbagai aktivitas dan gaya hidup masyarakat modern.
Ny. Koster mengatakan pelestarian endek sebagai warisan budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan yang bersifat formal dan tradisional. Endek harus terus diperkenalkan, digunakan, dan dikembangkan melalui berbagai ruang kehidupan masyarakat. “Menjaga kelestarian warisan leluhur merupakan kewajiban kita bersama tanpa terkecuali. Semakin banyak yang mengetahui keberadaan endek, mengenal, menggunakan, dan mencintai produk lokal kita, maka semakin kuat pula upaya kita menjaga dan melestarikannya,” ujarnya.
Menurut dia, penggunaan endek dalam berbagai aktivitas merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kain tradisional tersebut. Ketika masyarakat semakin mengenal dan menggunakan endek, keberadaan produk para perajin juga semakin mendapatkan ruang di tengah perkembangan zaman. “Tidak hanya warisan leluhur yang kita jaga dan lestarikan, tetapi perputaran perekonomian dan regenerasi perajin kain tenun juga semakin banyak yang lahir,” katanya.
Dia menekankan pentingnya memperluas ruang promosi endek. Menurut dia, kain endek dapat diperkenalkan melalui berbagai bidang, mulai dari fesyen, seni, olahraga, hingga aktivitas kreatif masyarakat.
Olahraga zumba, kata dia, menjadi salah satu ruang yang menarik karena diminati berbagai kalangan. Melalui kegiatan tersebut, endek dapat diperkenalkan dalam suasana yang lebih santai, aktif, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. “Penggunaan kain endek tentu saja pengenalannya tidak kami batasi agar semakin dikenal dan mendunia,” ujarnya.
Ny. Koster berharap kegiatan yang memadukan endek dengan berbagai aktivitas kreatif dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dia mengusulkan kegiatan zumba yang mengangkat endek dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun sebagai salah satu upaya memperluas pengenalan kain tradisional Bali. “Zumba ini diharapkan menjadi wadah bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk berkreativitas sekaligus menjadi sehat. Kegiatan seperti ini saya harapkan dilaksanakan dua kali setahun,” katanya.
Ny. Koster berharap upaya memperkenalkan endek tidak berhenti pada masyarakat Bali, tetapi dapat terus diperluas hingga ke tingkat internasional.
Menurut dia, semakin banyak masyarakat menggunakan dan memperkenalkan endek dalam berbagai aktivitas, semakin terbuka pula peluang bagi kain tradisional tersebut untuk dikenal di luar Bali dan mancanegara.
Dia juga melihat kegiatan seperti “Endek Energetic: Heritage in Motion” dapat membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara perajin, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan berbagai bidang lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Putri Koster turut mendorong lahirnya Zin Zumba asal Bali yang memiliki kemampuan dan sertifikasi sehingga mampu tampil di tingkat internasional. “Jangan hanya kita yang mengundang zin dari luar negeri, tetapi kita juga harus bisa menjadi zin zumba yang diundang oleh negara lain,” katanya.
Dukungan terhadap upaya promosi endek melalui kegiatan kreatif juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Putu Ayu Reika Nurhaeni saat membacakan sambutan Bupati Buleleng menyampaikan bahwa “Endek Energetic: Heritage in Motion” merupakan kegiatan yang memadukan pelestarian dan promosi kain tenun endek Bali dengan gaya hidup modern.
Dia menyebutkan perpaduan budaya dan olahraga menjadi pendekatan yang menarik dan inovatif untuk memperkenalkan kain endek kepada masyarakat secara lebih luas.
Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang mendorong pelestarian warisan budaya sekaligus membuka ruang bagi pengembangan UMKM kain tenun.
Melalui kreativitas dalam produksi dan pemanfaatan kain endek, produk tersebut diharapkan semakin dikenal, termasuk hingga ke luar negeri. Upaya ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM serta keberlangsungan perajin kain tenun di Buleleng dan Bali.
Ketua Panitia Pelaksana Zin Laksmi mengatakan “Endek Energetic: Heritage in Motion” menjadi momentum untuk memperkenalkan kain endek melalui berbagai aktivitas, termasuk olahraga zumba.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua Zin Zumba dari luar negeri, yakni Damla Amanat dari Jerman dan Rodrigo Rocco dari Chili. Selain itu, puluhan Zin Zumba asal Bali turut berpartisipasi.
Melalui kegiatan tersebut, kain endek diperkenalkan dalam suasana olahraga yang dinamis dan kreatif. Pemanfaatan endek dalam kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas ruang penggunaan kain tradisional Bali agar tetap hidup, dikenal, dan digunakan oleh generasi masa kini. (*/bgn003)26092102

Bangli, Baliglobalnews

Tim Penggerak PKK (TP PKK) Provinsi Bali kembali melaksanakan aksi sosial “Bergerak dan Berbagi” dengan menyasar masyarakat di tiga desa di Kabupaten Bangli pada Rabu (9/9/2026). Tiga lokasi tersebut yakni Desa Pengiangan, Kecamatan Susut; Desa Pengotan, Kecamatan Bangli; dan Desa Satra, Kecamatan Kintamani.

Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dirangkaikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan teknis (bimtek) memasak, layanan kesehatan gratis, serta vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies (HPR). Rangkaian kegiatan tersebut merupakan upaya TP PKK Provinsi Bali untuk menyentuh kebutuhan masyarakat dari aspek sosial, kesehatan, hingga peningkatan keterampilan keluarga.

Pada masing-masing lokasi, bantuan diberikan kepada 50 penerima yang terdiri atas lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kader PKK, dan balita. Masing-masing penerima memperoleh bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Dukungan terhadap kegiatan tersebut juga datang dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Bali. Bantuan yang disalurkan antara lain berupa paket Gemarikan, sembako, susu, multivitamin, bibit pohon dan tanaman cabai, serta buku resep kuliner.

Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Koster menekankan bahwa pemberian bantuan perlu dibarengi dengan peningkatan pengetahuan keluarga mengenai pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi. Menurut dia, tempat tinggal bukan menjadi penghalang bagi keluarga untuk memperoleh dan mengkonsumsi makanan berkualitas. “Walaupun kita tinggal di desa, makanan yang dikonsumsi oleh keluarga harus tetap makanan yang baik dan penuh gizi,” ujarnya.

Ny. Koster berharap masyarakat, khususnya para anggota PKK, semakin memperhatikan asupan makanan keluarga dengan mengutamakan makanan yang baik, sehat, dan bergizi. Pengetahuan serta keterampilan dalam mengolah makanan menjadi penting agar bahan pangan yang tersedia di lingkungan sekitar dapat diolah menjadi hidangan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan keluarga.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dirangkaikan dengan bimtek memasak yang dilaksanakan di masing-masing lokasi bekerja sama dengan Bali Chef Community (BCC). Sebanyak 30 anggota PKK desa dilibatkan dalam setiap pelaksanaan bimtek untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah makanan.

Bimtek memasak tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota PKK dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat dikembangkan menjadi peluang usaha produktif sehingga turut membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Bantuan yang disalurkan melalui kegiatan tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ni Nengah Masih, anggota PKK Banjar Sunting, Desa Pengotan, mengatakan bantuan TP PKK Provinsi Bali sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dia juga mengapresiasi perhatian yang diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, hingga anak-anak.

Hal senada disampaikan Ni Luh Sulastri, anggota PKK Dusun Padpadan, Desa Pengotan. Dia berharap Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak desa sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Bali.

Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” yang kali ini menyasar tiga desa di Kabupaten Bangli. Menurut dia, kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Koster beserta berbagai program dan bantuan yang dibawa selalu mendapat sambutan positif dan dinantikan masyarakat Kabupaten Bangli.

Selain bantuan sosial dan bimtek memasak, kegiatan di tiga desa tersebut juga dilengkapi dengan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat serta vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies (HPR). Layanan tersebut semakin memperluas manfaat Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi”, tidak hanya dalam membantu kebutuhan keluarga, tetapi juga mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Melalui pendekatan yang memadukan bantuan sosial, edukasi gizi, peningkatan keterampilan, layanan kesehatan, serta pencegahan rabies, TP PKK Provinsi Bali berharap Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. (*/bgn003)26090908

Denpasar, Baliglobalnews

Provinsi Bali pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm) atau meningkatkan dibandingkan Juli 2026 sebesar 0,51% (mtm). Hal ini disebabkan karena permintaan daging ayam ras melonjak dan masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat.

“Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 September 2026, penyebabnya inflasi bulanan Provinsi Bali pada Agustus 2026 dibandingkan pada Juli 2026, didorong oleh masuknya peak season pariwisata yang meningkatkan permintaan tiket pesawat dan bahan pangan seperti daging ayam ras ditengah permintaan yang tinggi dari penyelenggaraan pernikahan, upacara adat dan ngaben, serta normalisasi permintaan MBG pasca libur sekolah,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, di Denpasar pada Rabu (2/9/2026).

Dia menyebutkan inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,42% (yoy) pada Juli  2026 menjadi 3,45% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,19% namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%.

Secara spasial, kata dia, empat kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026 yakni Kabupaten Buleleng dengan inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12% (mtm) atau 3,61% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,65% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,64% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan inflasi bulanan sebesar 0,35% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,86% (yoy), dan selanjutnya kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,33% (mtm) atau inflasi tahunan 3,59% (yoy). “Berdasarkan komoditas, jelas dia, secara bulanan inflasi pada Agustus 2026 bersumber dari peningkatan harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, dan biaya sekolah dasar. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, dan baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain berlanjutnya permintaan barang dan jasa yang tinggi pada periode peak wisatawan mancanegara (Juli – September),  berlanjutnya musim kemarau panjang disertai El Nino kuat yang memengaruhi produksi pertanian, serta tetap tingginya biaya angkutan barang di tingkat global yang memberikan tekanan terhadap harga barang impor.

Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, kata dia, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. “Adapun langkah-langkah implementasinya diantaranya melalui Rakor Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan dan optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarpras kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Melalui berbagai langkah tersebut, kata dia, inflasi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (bgn008)26090210

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali pada Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaian jawaban Gubernur, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Bali memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran pada pembangunan Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai action plan yang telah disusun.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penjelasan atas pandangan fraksi mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan pungutan wisatawan asing (PWA). Menurut pemerintah, peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Disampaikan pula bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang melampaui target dipengaruhi oleh adanya sumber penerimaan baru yang sebelumnya belum direncanakan, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama.

Berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan. Dijelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa.

Terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Bali juga meyakini bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas guna mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Menutup penyampaian Jawaban Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saat diwawancarai wartawan, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pengembangan KEK harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi identitas Bali. “Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya. (*/bgn003)26071403

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Bali harus mandiri energi dan tidak bergantung dengan pasokan energi dari luar Bali. Hal tersebut dia sampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, pada Kamis (9/7/2026).

Sebagai salah satu tujuan wisata utama di dunia, Koster menyampaikan bahwa sangat riskan jika Bali masih bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terlebih konsumsi energi di Bali terus meningkat setiap tahunnya akibat pertumbuhan industri dan pariwisata. “Bali harus mandiri energi dengan memanfaatkan energi bersih dan terbarukan,” katanya.

Bali saat ini membutuhkan energi listrik berkisar 1300 MW hingga 1400 MW dimana 400 MW masih bergantung pada jaringan interkoneksi kabel bawah laut dari PLTU Paiton di Jawa Timur.

Wayan Koster menyampaikan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong visi Bali Mandiri Energi dengan pemanfaatan Energi Bersih dan Terbarukan sebagaimana diamanatkan dalam Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Salah satunya adalah dengan akselerasi pemasangan PLTS Atap secara massal pada gedung pemerintahan, bangunan komersial serta bangunan hotel dan industri lainnya.

Dia juga mendorong Pembangunan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) guna mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menambah bauran EBT dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Dewata.

Tidak hanya itu, Koster saat ini bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) di bawah koordinasi Prof. Dwi Susanto dari Maryland University, Ia tengah melirik pemanfaatan EBT Laut melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Kawasan Selat Nusa Penida. “Saya sudah menangkap idenya dan ini memang sangat kita perlukan. Ternyata kita memiliki potensi besar, ini harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali,” katanya.

Dwi Susanto dari Maryland University USA menyampaikan bahwa selat-selat di Indonesia termasuk selat-selat di wilayah Nusa Penida memiliki potensi energi arus laut yang besar yang sangat cocok untuk dikembangkan menjadi PLTAL. Lebih lanjut, potensi energi listrik yang dihasilkan dari tiga selat di sekitar Nusa Penida mencapai 376,8 MW. Lebih dari cukup untuk menjadikan Nusa Penida mandiri energi, walaupun pembangunannya akan bersifat modular menyesuaikan dengan kebutuhan.

Sementara Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kartika Listriana melalui sambungan zoom menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas upayanya dalam mendorong pemanfaatan EBT Laut. Ia berharap EBT Laut dapat diterapkan di Pulau Dewata untuk selanjutnya dapat implementasi di daerah lainnya di Indonesia. (*/bgn003)26071003

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali mengadakan kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 yang diikuti oleh tim pembina dan pengurus posyandu kabupaten/kecamatan/kelurahan dan desa se-Kabupaten Klungkung di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali pada Senin (22/6/2026).

“Kegiatan Bina Posyandu Angkatan Ke-7 ini berlangsung selama tiga hari, mulai 22-24 Juni 2026, dan diikuti oleh 96 peserta,” jelas Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan bina posyandu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan kader posyandu serta mensosialisasikan transformasi Posyandu menjadi layanan berbasis enam standar pelayanan minimal (SPM). “Perlu ada penyamaan persepsi dari seluruh jajaran tim pembina posyandu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” katanya.

Dwi Dewata menyampaikan bahwa Bina Posyandu Angkatan Ke-7 juga diikuti oleh Ketua dan Sekretaris TP Posyandu Kabupaten Klungkung yang dijabat oleh istri Bupati dan Wakil Bupati Klungkung serta seluruh tim pembina dan pengurus posyandu lainnya dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga desa di Kabupaten Klungkung.

Kegiatan bina posyandu menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tim pembina posyandu di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan agar mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal.

Sementara Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali Putu Anom Agustina menyampaikan bahwa Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi dikembangkan menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang mencakup berbagai sektor pelayanan masyarakat. “Transformasi ini menjadikan Posyandu sebagai wadah integrasi program pemerintah di tingkat desa/kelurahan sehingga berbagai layanan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terkoordinatif, dan tepat sasaran,” katanya.

Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup transformasi Posyandu pada enam bidang SPM berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, isu strategis dan kebijakan implementasi Posyandu, materi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga penyusunan rencana kerja tindak lanjut. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (*/bgn003)26062411

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6/2026).

Capaian tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. “Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” kata Adhi.

Dia menyebutkan terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” katanya.

Anggota BPK RI tersebut juga turut mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah apresiasi dari Kemendagri kepada Kepala Daerah berprestasi beberapa waktu lalu. “Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Koster juga menyatakan dirinya selalu memberikan arahan kepada sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. “Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran perangkat daerah yang baik,” katanya.

Dia menyebutkan dirinya rutin melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berisikan rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota/kabupaten dan Walikota/Bupati se-Bali. (*/bgn003)26060903

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antarwilayah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Walikota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6/2026).

Menurut Gubernur Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor. “Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Dia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan. Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik. “Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” katanya.

Gubernur Koster menyebutkan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Dia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Walikota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan. “Saya bangga Bupati dan Walikota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Dia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi. “Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” katanya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding Kabupaten/Kota. “Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” katanya.

Dia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta perusahaan umum daerah (perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.

Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.”Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Walikota juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator tersebut menunjukkan tren yang cukup baik berkat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong-royong. Menurut dia, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama. “Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya. (*/bgn003)26060902