Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara resmi melayangkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada PT Bali CMPP selaku pengelola TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja. Operasional di kedua TPST tersebut secara otomatis akan berhenti. Demikian diungkapkan Kadis DLHK Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kamis (19/9/2024).

Dia mengatakan surat tersebut merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh. Hal ini lantaran Bali CMPP tidak mengindahkan Surat Peringatan (SP) I, II dan III, Addendum Kontrak yang disepakati serta mempertimbangkan hasil monitoring dan uji kehandalan TPST Kesiman Kertalangu. Dimana Bali CMPP masih belum bisa memenuhi target operasional pengolahan sampah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak payung, termasuk manajemen bau yang masih mendapat keluhan masyarakat sekitar.

“Sejak awal karena kendala operasional yang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka kami sudah melayangkan SP I, SP II, SP III dan per 19 September ini kita terbitkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak, proses ini juga sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Kemenko Marvest, LKPP, NPMC ISWMP dan Walikota Denpasar,” ujarnya.

Secara rinci pihaknya menyampaikan bahwa SP I secara resmi telah dilayangkan pada 19 Maret 2023, SP II sudah diterbitkan pada 19 Juni 2024 dan SP III telah diterbitkan pada 16 Agustus 2024 dan berakhir pada 19 September 2024. Sehingga pada tanggal 19 September 2024 telah dilayangkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak kepada Bali CMPP dan setelahnya akan dilaksanakan pemutusan kontrak secara tertulis pada 3 Oktober 2024 mendatang atau 2 minggu setelah surat pemberitahuan diterbitkan.

Gustra mengatakan bahwa sebelum surat pemberitahuan pemutusan kontrak dilayangkan, pihaknya mengaku bahwa Bali CMPP mengusulkan Addendum Kontrak. Namun demikian, pihaknya menegaskan bahwa Addendum Kontrak hanya bisa dilaksanakan terkait jenis sampah yang diolah dan jadwal pelaksanaan pengolahan sampah.

“Jadi untuk volume pengolahan sampah merupakan hal yang substansi, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan addendum kontrak, dan kami dari awal proses penunjukkan pengelola hingga pemutusan kontrak ini selalu didampingi oleh LKPP dan kedepannya dalam proses mencari pengelola baru juga kami juga akan didampingi oleh LKPP,” ujarnya.

Dikatakan Gustra, pemutusan kontrak payung ini tidak akan menghilangkan kewajiban PT Bali CMPP untuk membayar denda keterlambatan tanggal pengoperasian TPST. Dengan pemutusan kontrak ini maka PT Bali CMPP wajib memindahkan seluruh mesin yang ada di TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja.

“Saya kira kita semua berkomitmen untuk penanganan sampah yang optimal, hanya saja kita harus terus berpedoman terhadap aturan hukum yang berlaku, dan nantinya setelah pemutusan kontrak ini kita akan bersiap mencari investor baru yang lebih handal dan teruji dalam pengolahan sampah tanpa bau, sehingga permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik dan optimal,” ujarnya. (bgn003)24091903

Jakarta, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin yang diterima Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, pada Selasa (14/3/2023).

Penghargaan UHC secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak di daerah.

Dalam penyergapan penghargaan tersebut Wakil Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Soeharso Monoarfa, Direktur Utama BPJS Kesehatan serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

“Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Nyoman Wiwiek Yuliadewi, yang turut hadir mengatakan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Wiwiek mengungkapkan definisi UHC merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.

“Memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan. Dan memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial,” katanya.

Selain itu salah satu syarat UHC ialah kepesertaan BPJS-nya lebih atau sama dengan 95 persen.

Dalam catatannya, cakupan UHC Kota Denpasar sampai Bulan Februari 2023 tercatat mencapai angka 99,76 persen yang mana terdapat 651.545 peserta dari total jumlah penduduknya.

Sementara Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Wakil Presiden Republik Indonesia.  Ke depan pihaknya terus berkomitmen di dalam memajukan fasilitas kesehatan sehingga dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.

“Kesehatan ini tanggung jawab dari pemerintah. Pemkot Denpasar sangat fokus terhadap layanan kesehatan. Kami hanya ingin menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Denpasar secara maksimal,” ujarnya.

Arya Wibawa meminta seluruh masyarakat Kota Denpasar yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat pelayanan yang baik. Pasien juga tidak dibedakan antara yang umum dan BPJS. Pihaknya berharap kerjasama Pemkot Denpasar dan BPJS berjalan dengan baik. BPJS juga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Denpasar, sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin.

“Hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. Ke depan kita akan terus tingkatkan persentase kepesertaan sehingga semua masyarakat bisa menikmati pelayanan yang maksimal,” ujarnya. (bgn003)230314013

Denpasar, Baliglobalnews

Kerjasama dalam percepatan pembangunan di Kota Denpasar mendapatkan apresiasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Penghargaan PPP Promotor Of The Year diraih Kota Denpasar yang diterima Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, dalam peringatan HUT ke-13 PT PII di Aula Mezzanine, Djuanda I Kementerian Keuangan RI Jakarta, pada Rabu (1/3/2023).

Penyerahan apresiasi ini dilakukan oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Keuangan Negara  Kemenkeu RI, Meirijal Nur. Kegiatan penyerahan penghargaan ini juga dihadiri Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dan hadir secara virtual Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah yang telah melaksanakan kegiatan innovative financing.

“Terima kasih kepada kementerian dan pemda yang telah bekerjasama, kolaborasi dalam mandat-mandat serta konsistensi yang telah diberikan oleh pemerintah kepada PT PII,” ujarnya.

Sementara Wawali Arya Wibawa menyampaikan bahwa kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di Kota Denpasar mulai dirintis  tahun 2021 sebagai upaya untuk mencari alternatif pembiayaan infrastruktur atas keterbatasan anggaran di Kota Denpasar. “Proyek pertama yang diusung melalui skema KPBU adalah revitalisasi dan pengembangan alat penerangan jalan (APJ). KPBU APJ merupakan KPBU dengan pemrakarsa oleh badan usaha (unsolisted). Saat ini sudah memasuki tahapan penyempurnaan FS dengan harapan memasuki triwulan keempat Tahun 2023 project KPBU APJ ini telah signing,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan kegiatan lainnya menyusul pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Kota Denpasar juga menggunakan skema KPBU, dimana Perumda Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar sebagai pemrakarsa (solisted). KPBU SPAM ini  mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui fasilitasi penyusunan Outline Busines Case (DBC) dan telah rampung di susun pada Bulan Desember 2022 lalu. Saat ini Pemerintah Kota Denpasar berencana untuk mengajukan Project Development Facility (PDF) ke Kementerian Keuangan

Pengembangan rumah sakit juga menjadi prioritas pada program strategis Pemerintah Kota Denpasar dengan menggunakan skema KPBU, di mana Pemerintah Kota Denpasar sendiri sebagai pemrakarsa (solisited). Pada awal 2023 ini proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar baru memasuki tahap penyiapan dalam penyusunan studi pendahuluan yang difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas.

“Pelaksanaan ketiga proyek KPBU tersebut secara paralel merupakan strategi Pemerintah Kota Denpasar dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tentunya tetap dengan menggandeng PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai mitra kerja,” ujarnya seraya menambahkan dengan skema KPBU ini proyek proyek strategis di Kota Denpasar bisa lebih cepat di eksekusi ditengah keterbatasan anggaran. (bgn003)23030105

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2022 dan daftar alokasi dana transfer ke daerah (TKD) yang diserahkan Gubernur Bali, Wayan Koster dan diterima langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama seluruh bupati dan kantor/lembaga lainya di Bali, di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center Bali pada Selasa (13/12/2022).

Gubernur Bali, Wayan Koster, meyerahkan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa kepada 9 bupati/walikota secara langsung. Gubernur menyampaikan amanat presiden di antaranya, memastikan bahwa setiap rupiah yang di belanjakan melalui APBN dapat memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergi kegiatan dan anggaran, akselerasi belanja terutama pada kuartal 1 tahun 2023 agar dapat memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah agar melakukan reformasi anggaran sebagai konsekuensi dari perubahan. Dan pemda agar langsung menggunakan dana ini dengan langkah-langkah percepatan pembangunan supaya masyarakat juga cepat merasakan dampak perbaikan ekonomi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa penetapan DIPA Tahun 2022 merupakan dokumen final alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah  di tahun 2023, sesuai dengan bidang tugas masing- masing.

“Penetapan dan penyerahan DIPA Tahun 2023 dilakukan pemerintah pada bulan Desember 2022 yang dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran 2023,” ucapnya.

Untuk tahun 2023, DIPA di Provinsi Bali yang akan diserahkan kepada satuan kerja pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah berjumlah 380 DIPA dengan nilai Rp 11,329 triliun, yang terdiri dari DIPA kewenangan Satker Pemerintah Pusat sebanyak 345 DIPA, dan DIPA kewenangan organisasi perangkat daerah sebanyak 35 DIPA.

“Adapun alokasi TKD untuk dareah provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp 10,927 Triliun. Dimana untuk transfer ke masing-masing kabupaten/kota diantaranya Kota Denpasar mendapatkan Rp 1,02 triliun atau menurun dari tahun 2022 dari Rp 1,04 triliun,” katanya.

Walikota Jaya Negara mengatakan bahwa seluruh jajaran di Pemkot Denpasar akan segera menindaklanjuti transfer dan DIPA yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tentu akan disesuaikan dengan APBD Kota Denpasar tahun 2023 sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat. “Dengan berpedoman pada DIPA tahun 2023 ini kami di Kota Denpasar senantiasa akan bersinergi guna memaksimalkan program yang efektif dan efisien menuju kesejahteraan masyarakat,” katanya. (bgn003)22121311

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar meraih BKN Award dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kategori Penilaian Kompetensi Pemerintah Kota tipe Besar.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA), BKN Suharmen yang diterima oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada acara BKN Award, di Bali Dynasty Resort, Badung, pada Kamis (8/9/2022).

BKN Award merupakan penghargaan bagi instansi Pengelola Manajemen ASN Terbaik Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Pemkot Denpasar berhasil  menerima dua  penghargaan dalam kategori Pemerintahan Kota Tipe Besar yakni  Penghargaan Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dan Implementasi Manajemen ASN Terbaik.

Penghargaan diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN.

Atas prestasi ini, Wawali Arya Wibawa mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih oleh Pemkot Denpasar. Ia berharap manajemen kepegawaian kedepan  di Kota Denpasar semakin baik. “Mudah-mudahan penghargaaan ini menjadi motivasi dalam pengelolaan  manajemen kepegawaian Pemkot Denpasar semakin baik,” katanya.

Deputi SINKA BKN, Suharmen, menerangkan tahun 2021-2022 BKN menetapkan 2 prioritas, yaitu sistem merit dan satu data ASN (Aparatur Sipil Negara). “Sistem merit ini harmonisasi kebijakan instansi pemerintah karena dinamis. Kebijakan teknis ini harus diharmoniskan,” katanya.

Selain itu, kata dia, terdapat penyederhanaan birokrasi untuk manajemen aparatur sipil negara hingga digitalisasi ASN. “Penyederhanaan birokrasi manajemen ASN, juga digitaliasi dan online sistem. Kami sudah komitmen bersama kepala BKD, BKPP ataupun BKPSDM seluruh Indonesia untuk menerapkan ‘full online’ sistem kepegawaian. Sasaran awal tiap kepala BKD harus menggunakan tanda tangan elektronik sebagai pelayanan,” pungkasnya. (bgn003)22090816

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar mendapat penghargaan dari BPJS Kesehatan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mampu menembus angka 96 persen.

Hal tersebut terungkap saat Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun, menyerahkan piagam penghargaan kepada Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (28/7).

David Bangun mengatakan 96 persen masyarakat Kota Denpasar sudah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu tentunya sebagai bentuk apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyelenggarakan Program JKN.

“Ini merupakan persentase yang sangat baik, mengingat 75 persen masyarakat Kota Denpasar mengikuti BPJS Kesehatan secara mandiri, sedangkan 25 persen merupakan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebutkan Pemkot Denpasar masih bisa meningkatkan persentase kepesertaan BPJS Kesehatan,  terlebih masih banyak kuota bantuan Pemerintah yang dimiliki.

“Ke depan Pemkot Denpasar bisa terus meningkatkan kuota kepesertaan BPJS Kesehatan, sehingga dapat melebihi persentase yang sekarang ini,” ujarnya sembari berterima kasih atas komitmen Pemkot Denpasar di dalam memperjuangkan hak kesehatan masyarakat.

Walikota Jaya Negara mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan. Ke depan pihaknya mengaku terus berkomitmen di dalam memajukan fasilitas kesehatan sehingga dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.

“Kesehatan ini tanggung jawab dari pemerintah. Pemkot Denpasar sangat fokus terhadap layanan kesehatan. Kami hanya ingin menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kota Denpasar secara maksimal,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara meminta seluruh masyarakat Kota Denpasar yang datang ke fasilitas kesehatan mendapat pelayanan yang baik. Pasien juga tidak dibedakan antara yang umum dan BPJS. Pihaknya berharap kerja sama Pemkot Denpasar dan BPJS berjalan dengan baik. BPJS juga bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Denpasar, sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin.

“Hampir semua masyarakat sudah terjamin kesehatannya. Ke depan kita akan terus tingkatkan persentase kepesertaan sehingga semua masyarakat bisa menikmati pelayanan yang maksimal,” ujarnya. (bgn003)22072815

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar menerima bantuan alat kesehatan untuk fasilitas kesehatan dari Grab. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Direktur Grab Indonesia, Halim Wijaya, kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada Senin (18/10).

Halim Wijaya mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dan apresiasi Grab Indonesia kepada Pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan Covid-19. Di samping itu, pemerintah telah mendukung program operasional Grab yang telah berjalan di Kota Denpasar. “Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu Pemkot untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19,” katanya.

Dia mengatakan, Grab memiliki berbagai program yang telah berjalan dan berkolaborasi dengan Kota Denpasar. Salah satunya Grab Express kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar dalam hal mempermudah warga dalam pengambilan dan pengantaran berkas administrasi kependudukan.

Langkah ini juga tidak terlepas dari adaptasi kebiasaan baru masyarakat di masa pandemi Covid-19, dengan penerapan protokol kesehatan yang terus gencar dilakukan terlebih untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan itu juga untuk mengurangi tatap muka langsung saat  pandemi seperti saat ini. Selain itu  dia mengaku Grab memiliki program digitalisasi yang dikerjasamakan di beberapa  pasar tradisional maupun toko modern. Dengan berbagai aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengucapkan terima kasih kepada Grab Indonesia atas bantuan yang diberikan, dengan bantuan dapat meringankan beban masyarakat  Kota Denpasar yang terdampak Covid-19. Bantuan ini akan segera diserahkan ke fasilitas kesehatan di Kota Denpasar.

Menurut Arya Wibawa, Pemerintah Kota Denpasar saat ini telah melakukan penataan di kawasan wisata Sanur. Dalam penataan itu akan dibangun berbagai fasilitas untuk melengkapi areal publik. Bahkan dalam hal itu dilakukan penataan terhadap 94 warung. “Untuk penataan warung merupakan bantuan CSR dari pihak swasta,” katanya.

Untuk mendukung wilayah Sanur menjadi pusat destinasi wisata di Kota Denpasar, Arya Wibawa, berharap Grab ikut serta serta membantu dalam penataan warung warung. Selain itu diharapkan berkenan untuk memfasilitasi sepeda listrik. Mengingat areal di Sanur akan dibangun sentral  parkir. “Dengan adanya sepeda listrik bisa mendukung kawasan wisata Sanur menjadi destinasi kelas dunia,” ujarnya. (bgn003)21101811

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar kembali menerima bantuan oksigen guna mendukung penanganan pandemi Covid-19. Kali ini datang dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali (BMPD) dan Bank Indonesia Perwakilan Bali. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara serentak dari Kepala BI Perwakilan Bali, Trisno Nugroho yang diterima Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk selanjutnya diserahkan ke Bupati/Walikota se-Bali di Kantor BI Perwakilan Bali, Senin (16/8).Hadir langsung Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Bupati/Walikota se-Bali. Tampak hadir pula Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya serta undangan lainya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.Kepala BI Perwakilan Bali, Trisno Nugroho, didampingi Ketua BMPD Provinsi Bali, Hendra Wahyudi, mengatakan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali (BMPD) dan Bank Indonesia Perwakilan Bali berkomitmen untuk mendukung penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

Dimana, sebanyak 500 Tabung Oksigen turut didistribusikan untuk mendukung penanganan Covid-19.Pihaknya berharap dedikasi untuk negeri ini dapat memberikan kekuatan, harapan serta bantuan bagi masyarakat Bali. Tak hanya itu, aksi ini diharapkan dapat menggerakkan seluruh institusi agar bergotong-royong dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Bali.”Semoga dapat bermanfaat dan menginsipirasi. Mari bersinergi bahu membahu mendukung penanganan pandemi. Pandemi teratasi, tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi, menuju bali bangkit, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” ujarnyaWalikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengucapkan terima kasih atas bantuan tabung oksigen beserta isinya kepada Pemkot Denpasar.

Tentunya bantuan ini sangat memberikan manfaat bagi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar, utamanya untuk mendukung percepatan pemulihan pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit.”Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kota Denpasar kami ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah Perbankan Daerah Bali (BMPD) dan Bank Indonesia Perwakilan Bali atas bantuan oksigen yang diberikan kepada Pemkot Denpasar, tentunya sangat bermanfaat dalam percepatan kesembuhan pasien, dan segara akan didistribusikan ke RSUD Wangaya,” ujarnya. (bgn003)21081610