Denpasar, Baliglobalnews

Keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat program prioritas pro rakyat dapat terus direalisasikan. Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2024, Pemkot Denpasar melalui Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali siap merealisasikan 18 Unit Rumah Layak Huni (RLH).

Kadis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan perumahan atau hunian bagi masyarakat Kota Denpasar yang berstatus kurang mampu. Sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan terintegrasi dapat dioptimalkan, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Dia menyebutkan pada APBD Induk Tahun 2024 ini Pemkot Denpasar telah merancang untuk merealisasikan total 17 unit dengan menyasar rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu. Sedangkan pada APBD Perubahan, kembali direalisasikan bantuan rumah layak huni 18 Unit dengan anggaran per unit Rp 90 juta. Selain itu, terdapat pula bantuan rumah layak huni yang berstatus CSR, yakni dari REI Bali 2 unit dan Himpera Bali 2 unit. Sehingga total bantuan RLH selama tahun 2024 mencapai 39 Unit.

“Hal ini merupakan atensi Bapak Walikota dan Wakil Walikota untuk secara berkelanjutan dirancang bantuan, sehingga perbaikan rumah dapat lebih baik lagi, dan mencapai rumah sehat yang layak huni secara berkelanjutan,” katanya Selasa (13/8/2024).

Selain memberikan bantuan fisik berupa bangunan, kata dia, Pemerintah Kota Denpasar dengan menggandeng perumda dan berbagai pihak juga turut melengkapi bantuan dengan perabot rumah tangga. Bantuan ini mulai dari kasur, sprei, kompor gas, gas 3 kg dan almari. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kedepannya akan terus ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan realisasi bantuan bedah rumah ini, lanjutnya, pembangunan juga mengedepankan style Bali sebagai identitas budaya dalam bangunan di Bali. Hal ini terbukti dengan tetap digunakannya ornamen Bali seperti ikuh celedu dan bentala pada bangunan atap. (bgn003)24081306

Denpasar, Baliglobalnews
Pemerintah Kota Denpasar siap melibatkan peran serta sekolah swasta dalam  mendukung program wajib belajar 12 tahun di Denpasar. Salah satu peran serta sekolah swasta dilibatkan adalah pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Hal itu disampaikan Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, saat menerima audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali di Kantor Walikota Denpasar Kamis (9/6).
Menurut Jaya Negara peran serta sekolah swasta dalam mendukung dunia pendidikan sangat penting dan harus dilibatkan. Mengingat PPDB tahun ajaran ini mutlak menerapkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Dimana tidak seluruhnya lulusan SD di Kota Denpasar bisa ditampung di sekolah SMP Negeri. Karenanya bagi yang tidak tertampung di sekolah negeri  dapat  diarahkan ke sekolah SMP.

“Dengan adanya perbedaan selisih antara jumlah lulusan Sekolah Dasar dan daya tampung SMP Negeri ini. Bagi siswa yang tidak bisa ditampung di SMP Negeri akan diarahkan ke sekolah swasta,” katanya.
Sementara  Plt Kadis Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, menambahkan, dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022 berpedoman secara langsung pada petunjuk teknis yang telah diterbitkan. Salah satu petunjuk teknis dalam tersebut adalah mengatur daya tampung setiap sekolah.
Dimana daya tampung SMP Negeri tahun ini berjumlah 4.080 orang sedangkan jumlah kelulusan Sekolah Dasar di seluruh Denpasar baik sekolah negeri dan swasta mencapai angka 13.000 orang.

“Di sini sudah jelas ada selisih, perbedaan selisih ini tentunya tidak semua bisa ditampung di sekolah negeri. Maka dari itu bagi yang tidak tertampung di SMP Negeri tentu besar harapan kita di Pemerintah Kota Denpasar mengarahkan ke sekolah-sekolah swasta,” katanya.
Dengan terjadi selisih kelulusan dan daya tampung ini menjadi ruang terbuka untuk sekolah swasta untuk menciptakan sekolahnya menjadi sekolah prestasi, unggul dan melengkapi sarana dan prasarana sekolahnya dengan baik. Selain itu pihaknya mengharapkan sekolah swasta bisa dikelola oleh SDM yang memiliki keandalan di bidang sekolah, sehingga masyarakat akan melirik potensi dari sekolah swasta tersebut.
Tentu di masing- masing perguruan swasta harus melakukan komparasi dengan sekolah swasta lainnya  yang selama ini jumlah siswanya stabil. Karena banyak  sekolah yang memiliki prestasi baik dan menjadi rebutan dari masyarakat.

Oleh karena itu diharapkan masing-masing sekolah swasta melakukan komparasi dan pembelajaran  pada sekolah swasta yang memiliki prestasi baik.
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Denpasar atas keterlibatan sekolah swasta dalam mendukung program pendidikan Kota Denpasar. Sinergitas yang sudah baik ini agar terus ditingkatkan demi kemajuan di Kota Denpasar. (bgn003)21060929