Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar berhasil menjadi peringkat pertama dalam Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah. Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, mengikuti Forum Nasional Indeks Kualitas Kebijakan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tahun 2024 secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar, Selasa (20/2/2024).

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufiq, menyampaikan sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 yang digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh Instansi Pemerintah.

Menurut Taufiq, berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, dari 584 instansi pemerintah, 226 instansi telah melaksanakan penilaian IKK Mandiri, dengan tingkat partisipasi 38,70 persen. Dari jumlah tersebut, instansi daerah 167 dari 511 instansi atau baru mencapai 32,68 persen.

Merujuk Data Hasil Pengukuran IKK Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dalam Pengukuran Nasional IKK Tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar berada di peringkat pertama dengan memperoleh nilai 90,61 dengan predikat sangat baik kategori Pemerintah Daerah diatas Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat kedua dan ketiga.

“Pengukuran dilakukan terhadap produk hukum daerah yang diundangkan pada tahun 2021 dengan memenuhi aspek Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan,” ujarnya.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan Pemerintah Kota Denpasar di bawah arahan Walikota, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Walikota, I Kadek Agus Arya Wibawa dari tahun ke tahun telah melakukan upaya perbaikan dalam penyusunan kebijakan. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu melahirkan bentuk kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang membawa kemanfaatan untuk masyarakat serta diimplementasikan dengan baik.

Dikatakannya, pemenuhan indikator pengukuran IKK dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan atas pencapaian yang diperoleh Pemerintah Kota Denpasar pada Pengukuran Nasional IKK Tahun 2023, menjadi satu motivasi tersendiri untuk semakin melahirkan kebijakan yang berkualitas dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Denpasar, sesuai dengan semangat vasudeva kuthumbakam.

“Tentunya dengan adanya pengukuran IKK yang mana Pemkot Denpasar berhasil menjadi peringkat pertama membuktikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan Pemkot Denpasar baik berupa Perda dan Perwali sudah sesuai dengan prosedur dan memberikan kemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap capaian ini dapat terus menjadi cambuk untuk berinovasi dan mendukung kemajuan di Kota Denpasar sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju. (bgn003)24022017

Bandung, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Denpasar meraih penghargaan tingkat nasional dalam penganugerahan penghargaan konsumen yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan RI. Penyerahan penghargaan ini dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pullman Hotel Bandung Jumat (10/11/2023).

Penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan diterima Pengelola Pasar Nyanggelan, Kelurahan Panjer didampingi dari Disperindag Denpasar.

Dalam penganugerahan tersebut diagendakan penerimaan penghargaan pasar tertib ukur, penghargaan SNI pasar rakyat, penghargaan daerah tertib ukur, penghargaan pemerintah daerah provinsi peduli perlindungan konsumen.

Kadis Perindag Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, mengatakan penghargaan Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI diraih Pasar Nyanggelan Panjer, yang bersaing dengan pasar tradisional di seluruh Indonesia.

“Pasar Nyanggelan Panjer berhasil meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur Nasional dari Kementerian Perdagangan yang tidak terlepas dari sinergitas bersama untuk selalu menjaga pasar tradisional yang nyaman dan ramah bagi masyarakat dan tentunya menjamin takaran/timbangan ketika berbelanja,” ujarnya.

Dia menyebutkan komitmen Walikota, Wakil Walikota dan dikoordinir Sekda Kota Denpasar dalam menjaga eksistensi pasar tradisional.

Di samping itu komitmen Pemerintah Kota Denpasar sebagai Daerah Tertib Ukur selalu mengedukasi kepada pelaku usaha pengguna alat takar ukur dan kelengkapannya (UTTP) untuk menera alat UTTP sebagai cermin komitmen bersama antara pelaku usaha dengan pemerintah yang bersifat jujur dalam pelayanan kepada konsumen.

“Tera ulang dilakukan untuk memastikan alat UTTP tetap memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan standar pengukuran yang berlaku. Pelaksanaan ini rutin dilakukan oleh petugas Panera UPT Metrologi Legal Disperindag Denpasar.Sehingga masyarakat dalam berbelanja/bertransaksi bahwa timbangan memberikan hasil yang benar, menghindari potensi kerugian atau ketidaknyamanan konsumen,” ujarnya.

Sementara Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, upaya untuk terus melindungi konsumen memiliki tantangan yang besar. Hal ini mengingat, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang mencapai 278 juta jiwa yang seluruhnya adalah konsumen sekaligus target pasar produk dalam dan luar negeri.

“Untuk itu, pemberian penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi Kementerian Perdagangan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki komitmen dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga,” tandasnya. (bgn003)23111109