Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pemagangan nasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa ketika menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX M. Yahya Zaini di Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (16/4/2026). Pemkot Denpasar menilai program pemagangan/magang merupakan wahana efektif dalam menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja guna mewujudkan tenaga kerja berdaya saing.

Wawali Arya Wibawa menyampaikan Pemerintah Kota Denpasar secara konsisten memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Hal ini lantaran program pemagangan di Kota Denpasar telah memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. “Secara umum, kami mencatat bahwa sekitar 40-60% peserta pemagangan berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemagangan menjadi jembatan efektif antara dunia pendidikan menuju dunia kerja dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja,” ujarnya.

M. Yahya Zaini menyampaikan kunjungan tersebut dilaksanakan guna mendalami berbagai masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi di industri. Hal ini lantaran banyak lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi akademik yang memadai, namun masih memerlukan penguatan keterampilan praktis serta pemahaman terhadap kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri. Di akhir sesi, juga turut diserahkan secara simbolis jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan beasiswa kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dalam konteks tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja melalui program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi yang dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI,” ujarnya.

Dia menyatakan pemilihan Kota Denpasar sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis. Dimana, Kota Denpasar merupakan pusat aktivitas ekonomi, kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Bali, Aktivitas ekonomi yang tinggi menciptakan kebutuhan besar terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan praktis dan siap kerja. “Kedekatan Kota Denpasar dengan kawasan pariwisata internasional seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua yang menjadi pusat industri pariwisata dan jasa, menjadikan Denpasar lokasi yang ideal untuk pengembangan pemagangan di sektor hospitality, kuliner, dan layanan jasa,” ujarnya.

Dengan karakter ekonomi berbasis jasa dan pariwisata, kata dia, Kota Denpasar berpotensi menjadi model pengembangan pemagangan berbasis industri jasa dan pariwisata yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia. “Dengan berdasar pada fungsi pengawasan yang melekat yang dimiliki oleh Komisi IX DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya di bidang Ketenagakerjaan, Kunjungan kerja spesifik yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan program pemagangan, termasuk berbagai tantangan dan peluang pengembangannya ke depan,” ujarnya.

Hadir Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Estiarty Haryani, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Kemenaker Andri Susila, Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan, pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta stakeholder terkait lainya. (*/bgn003)26051501

Denpasar, Baliglobalnews

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi rapat konsultasi teknis pengelolaan pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar di Gedung Graha Sewaka Dharma Denpasar pada Selasa (9/12/2025) siang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfos Kota Denpasar itu diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, unit pelayanan publik, serta pengelola pengaduan dari seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Pj. Sekda Eddy Mulya menekankan pentingnya sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Menurut dia, pengaduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai keluhan, tetapi juga sebagai masukan berharga untuk evaluasi kinerja dan pembenahan layanan. “Pengelolaan pengaduan yang baik adalah cerminan komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengaduan wajib ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas,” katanya.

Dia mengharapkan seluruh perangkat daerah menjadikan rapat konsultasi teknis tersebut sebagai momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan pemahaman terhadap standar operasional prosedur dalam penanganan pengaduan.

Sementara Kepala Dinas Kominfos Gde Wirakusuma Wahyudi menyampaikan bahwa rapat konsultasi teknis ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah dalam mengelola pengaduan masyarakat secara lebih sistematis, terpadu dan sesuai regulasi. “Melalui kegiatan ini saya berharap seluruh perangkat daerah mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas tindak lanjut pengaduan, serta memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.

Dia mengharapkan melalui kegiatan tersebut terwujud sistem pengelolaan pengaduan yang lebih terintegrasi, profesional, dan berkelanjutan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Denpasar semakin meningkat. (*/bgn003) 25120904