Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar menggelar sosialisasi tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, pada Selasa (20/1/2026).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan I Gusti Ayu Ngurah Raini mengatakan kegiatan sosialisasi ini sengaja digelar untuk memberikan edukasi tentang program perlindungan dan keselamatan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. “Hari ini kami mengundang camat, lurah/perbekel dan unsur pimpinan OPD lainnya agar dapat menerapkan pola keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan masing-masing,” katanya.

Dia menyebutkan sosialisasi yang diikuti oleh kurang lebih 89 orang peserta juga menjadi salah satu agenda dalam rangka menyambut HUT ke-238 Kota Denpasar yang akan jatuh pada 27 Februari mendatang.

Sementara Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan pembangunan Kota Denpasar tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ataupun tata kelola pemerintahan semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja. Setiap pekerja, dalam bentuk dan status apapun, memiliki hak untuk bekerja secara aman, sehat, dan terlindungi.

“Pemerintah Kota Denpasar menegaskan komitmen untuk menjamin perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Ini tidak boleh dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kita sebagai penyelenggara pemerintahan,” katanya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya menekankan dua hal penting yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama, penerapan K3 di lingkungan perkantoran dan unit kerja. Setiap pimpinan perangkat daerah, memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa tempat kerja aman, sehat, dan

layak. “Kecelakaan kerja dan risiko kesehatan dapat diminimalkan apabila prinsip K3 diterapkan secara konsisten, mulai dari penyediaan sarana prasarana yang memadai, pengaturan lingkungan kerja, hingga pembinaan perilaku kerja yang aman,” katanya.

Selain itu, kata dia, pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja non-ASN, termasuk di dalamnya tenaga kebersihan, tenaga administrasi, tenaga keamanan, dan berbagai pekerja pendukung lainnya merupakan bagian penting dari roda pemerintahan yang tidak dapat diabaikan. Perlindungan ketenagakerjaan bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. “Maka di usia Kota Denpasar yang ke-238 ini, kita tidak hanya merayakan capaian pembangunan, tetapi juga memperkuat komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada keselamatan, kesejahteraan, dan martabat setiap pekerja,” katanya.

Hadir Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Sudarwoto, dan pihak terkait lainnya. (*/bgn003)26011908

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar menerima hibah berupa tanah bangunan kantor pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan hibah yang dilakukan untuk optimalisasi aset ini dituangkan dalam penandatanganan berita acara oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara pada Senin (19/1/2026).

Selain sebagai bentuk optimalisasi, penyerahan aset tersebut juga sekaligus menjadi bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Adapun aset yang diserahkan pada kesempatan itu, berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletak di Jalan Sekar Tunjung XI, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur.

Usai penandatanganan, Kepala DJKN Bali dan Nusa Tenggara Sudarsono menyampaikan hibah tersebut diberikan untuk mendukung pembangunan daerah. Dia juga menegaskan hibah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan optimalisasi pemanfaatan aset. “Serah terima ini mencerminkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Aset tersebut dapat digunakan optimal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah penerima hibah,” katanya.

Dia menyatakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat. Upaya ini dilakukan untuk mendukung tata kelola aset negara yang lebih baik di masa mendatang.

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan melalui hibah aset berupa tanah bangunan kantor pemerintah. Dia memastikan aset tersebut akan dimanfaatkan untuk fasilitas umum bagi masyarakat Denpasar dan wilayah sekitar. “Semoga serah terima hibah ini dapat mendukung optimalisasi pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pihaknya juga Pemerintah Kota Denpasar akan benar-benar berkomitmen agar hibah dari Kemenkeu RI ini dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan masyarakat dalam hal ini penanganan kedaruratan bencana di Kota Denpasar.

Sementara Kepala BPKAD Denpasar Ni Putu Kusumawati yang ditemui pada acara yang sama, menyampaikan bahwa proses pengajuan hibah ini telah dimulai sejak tahun 2024 lalu dan setelah melalui berbagai fase akhirnya disetujui oleh Pemerintah Pusat. “Hibah berupa tanah bangunan kantor pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini rencananya akan dimanfaatkan sebagai Pos Damkar sebagai langkah penanganan kedaruratan bencana khususnya di wilayah timur Kota Denpasar,” katanya.

Hadir Pj. Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten III I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati, Kadis Kebakaran dan Penyelamatan Made Tirana, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar (KPKNL Denpasar) I Ketut Arimbawa, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Desak Putu Jeny, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Denpasar Agus Priyanto Hidayat, dan Kepala Seksi Hukum Dan Informasi, KPKNL Denpasar, Novan Prihendarto. (*/bgn003)26011904

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar mendukung penuh karya siswa Denpasar yang akan berlaga pada ajang Thailand Inventors Day 2026. Empat tim dengan total 21 orang yang berasal dari SMPN 1 Kota Denpasar akan menjadi wakil Denpasar pada ajang internasional di Bangkok, Thailand, pada 5-9 Januari 2026. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara perwakilan Tim Karya Inovasi beraudiensi dengan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Walikota Denpasar pada Senin (29/12/2025). 

Kepala SMP Negeri 1 Denpasar Ni Wayan Raiani mengatakan empat tim yang akan berlaga telah menjalani persiapan untuk berlomba. Adapun inovasi yang akan dilombakan yakni inovasi daun sirih untuk deodoran dan permen untuk anak-anak, teh herbal untuk obat insomnia, serta inovasi robot untuk di Planet Mars. “Kami mohon doa restu dan dukungan kepada Pemerintah Kota Denpasar sekaligus berpamitan untuk mengikuti kompetisi. Tentu kami mohon doa restu agar tahapan demi tahapan berjalan lancar, serta inovasi yang dikembangkan ini memberikan kemanfaatan secara luas,” ujarnya sembari mohon dukungan untuk mengikuti tahap selanjutnya agar dapat berjalan lancar. 

Wakil Walikota Arya Wibawa menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi atas inovasi generasi muda di Denpasar hingga berlaga di kancah internasional. Dia menyampaikan Pemkot Denpasar akan mendukung penuh serta memfasilitasi kegiatan penelitian yang dilakukan siswa-siswi maupun mahasiswa yang ada di Kota Denpasar. “Pada intinya Bapak Walikota dan Wakil Walikota sangat mendukung inovasi yang telah berhasil diciptakan. Serta berharap kedepan tidak hanya terhenti dalam dalam ajang Thailand Inventors Day saja, tetapi dapat terus mengembangkan karya dan inovasinya untuk pembangunan di Kota Denpasar, selain itu juga dapat menginspirasi siswa-siswi lainya untuk terus berinovasi,” katanya. (*/bgn003)25122904

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025 ini dibuka Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya, Denpasar, pada Selasa (4/11/2025).

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penyelenggaraan sosialisasi antikorupsi dalam rangka penguatan integritas aparatur pemerintah daerah. “Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan budaya. Korupsi merusak sendi-sendi kepercayaan publik, melemahkan tata kelola pemerintahan, serta menghambat kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Karena itu, membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas adalah kewajiban moral sekaligus tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan spirit Sewaka Dharma. “Visi misi kami menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks Reformasi Birokrasi Denpasar menunjukkan peningkatan dari 85,53 di tahun 2023 menjadi 92,75 di tahun 2024,” katanya.

Selain itu, kata dia, Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menunjukkan tren positif, dari 78,61 di tahun 2023 menjadi 79,02 di tahun 2024. Komitmen tersebut turut diwujudkan dalam implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), dengan capaian 97,29 di tahun 2023, meningkat menjadi 98,87 di tahun 2024, dan berada di angka 83,90 per 3 November 2025. “Kami berharap seluruh jajaran pimpinan OPD, camat, lurah, perumda, dan desa adat dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami pentingnya integritas dan penerapan budaya antikorupsi dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Sementara Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI Sugiarto menyampaikan bahwa korupsi ada pada diri sendiri, dimana akar korupsi sering kali bermula dari perilaku gratifikasi. “Gratifikasi dapat menimbulkan mental pengemis dan sifat hedonis, yang pada akhirnya mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara,” katanya.

Dia menegaskan bahwa sesuai Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001, setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima wajib dilaporkan kepada KPK. “Pelaporan gratifikasi merupakan cerminan integritas individu sekaligus langkah nyata dalam memutus konflik kepentingan di lingkungan birokrasi,” tandasnya.

Hadir Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda IB Alit Wiradana, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar. (*/bgn003)25110403