Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melepas perwakilan peserta Kelompok Siswa Peduli AIDS dan Narkoba (KSPAN) Kabupaten Tabanan di Kantor Bupati Tabanan pada Senin (28/9/2026). Mereka akan mengikuti Temu Remaja KSPAN Provinsi Bali (Muspa Bali II) Tahun 2026 di Wisma Nangun Kerti, Pancasari, Buleleng, 29-30 September 2026. Pelepasan secara resmi 20 kontingen (10 orang siswa SMPN 2 Tabanan dan 10 orang siswa SMAN 2 Tabanan) beserta 4 orang guru pendamping dilaksanakan oleh Wakil Bupati Tabanan selaku Ketua KPA dan BNK Kabupaten Tabanan.

Menyampaikan arahan Bupati selaku Ketua KPA Kabupaten Tabanan, Wabup Dirga mendorong KPA untuk terus memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS dan narkoba melalui inovasi serta sosialisasi yang lebih luas, termasuk dengan melibatkan pelajar. Menurutnya, edukasi kepada generasi muda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman mengenai HIV/AIDS dan bahaya narkoba dapat menjangkau lebih banyak sekolah, hingga ke tingkat Desa dan Kecamatan.

Pihaknya juga mengajak para pelajar yang tergabung dalam KSPAN untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar, membangun kepemimpinan, serta mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi. Selain itu, kegiatan positif KSPAN ini diharapkannya agar dikemas dalam konten media sosial, sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mengajak sekolah lainnya turut berperan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS dan narkoba, khususnya di Kabupaten Tabanan.

“Kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang sempat hadir dan pembina juga yang lainnya dan adik-adik yang mewakili daripada SMP dan SMA, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami harapkan pada adik-adik yang bertugas nanti disana yang belajar, baik lomba maupun belajar ikuti dengan seksama, nggih. Biar ada, apa yang didapatkan positif-positifnya disana, ayo kita bawa ke daerah untuk disampaikan kepada rekan-rekan kita,” ujarnya.

Muspa Bali II Tahun 2026 mengusung tema “Melalui Muspa Bali Ciptakan Generasi Muda Sehat, Cerdas dan Berkarakter Menuju Ending AIDS 2030”. Perwakilan KSPAN Kabupaten Tabanan dari jenjang SMP dan SMA akan mengikuti rangkaian kegiatan bersama kontingen Kabupaten/Kota se-Bali, yang meliputi temu KSPAN, capacity building, serta sejumlah lomba edukatif. Wabup Dirga juga berharap para peserta mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh-sungguh dan membawa pengalaman serta pengetahuan positif untuk diterapkan di Kabupaten Tabanan. (*/bgn020)26092804

Singasana, Baliglobalnews

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan pelatihan kehumasan organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertema “Penguatan Kompetensi Kehumasan dalam Mewujudkan Komunikasi Publik yang Profesional, Informatif, dan Berintegritas” diikuti oleh 50 peserta perwakilan staf humas OPD dan instansi vertikal di Kabupaten Tabanan.

Ketua PWI Kabupaten Tabanan Dewi Puspawati mengatakan bahwa pelatihan tersebut merupakan komitmen PWI dalam mendukung peningkatan kapasitas personel kehumasan di lingkungan Pemkab Tabanan. “Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan staf kehumasan dalam mengelola komunikasi publik, menyusun informasi yang informatif dan menarik, serta memperkuat kemitraan antara pers dan pemerintah,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Tabanan, Dinas Kominfo Tabanan sebagai mitra strategis, serta manajemen DTW Tanah Lot, DTW Ulun Danu Beratan, dan DTW Jatiluwih atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya acara ini.

Sementara Ketua PWI Provinsi Bali I Wayan Dira Arsana mengapresiasi kepemimpinan Bupati Sanjaya yang dinilainya visioner dalam menata infrastruktur, SDM, hingga membangun kemitraan yang erat dengan insan pers. Dia menekankan pentingnya transformasi peran humas pemerintah di era digital yang tidak hanya sekadar bisa membuat siaran pers, melainkan wajib memiliki kemampuan manajemen informasi. “Humas sekarang tidak hanya dituntut cakap menulis, tetapi juga harus mampu memetakan mana informasi yang layak, pantas, serta perlu diklarifikasi. Di tengah tingginya arus investasi dan dinamika informasi di Tabanan, sinergi antara humas dan wartawan menjadi kunci untuk menetralkan hoaks demi menjaga citra positif daerah,” katanya.

Bupati Sanjaya menyambut baik inisiatif PWI Tabanan dan PWI Bali. Dia menyatakan pentingnya pemahaman kode etik jurnalistik dan aturan hukum seperti UU ITE bagi seluruh praktisi humas pemerintah. “Langkah ini sangat strategis untuk memperkuat kompetensi kehumasan. Di era digitalisasi saat ini, kita butuh informasi yang profesional, edukatif, dan existing apa adanya sesuai realita pembangunan, bukan berita yang bombastis atau dibuat-buat,” katanya.

Bupati Sanjaya juga mengimbau agar jajaran OPD hingga tingkat desa diberikan pemahaman yang cukup terkait jurnalistik agar tidak mudah ditakut-takuti oleh oknum wartawan bodong.

Sanjaya memaparkan komitmen Pemkab Tabanan dalam menjaga keseimbangan pembangunan daerah berlandaskan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Sektor pertanian tetap menjadi pilar utama, sementara pariwisata dikelola sebagai nilai tambah. “Meskipun kemampuan fiskal kita terbatas, kita tetap konsisten dengan prinsip walaupun modal tipis, tetap eksis. Kita terus bersolek menata wajah kota dan membangun desa agar Tabanan semakin cantik, aman, unggul, dan madani,” katanya

Usai pembukaan resmi oleh Bupati Tabanan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tiga narasumber yang membedah kapasitas kehumasan secara singkat dan padat.

Sesi pemaparan diawali oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Winiantara yang membawakan materi “Humas Pemerintah dan Kewartawanan”. Dia menyebutkan tiga langkah strategis bagi OPD dalam mengelola komunikasi publik. Pertama, cegah disinformasi dengan mengonsolidasikan data internal secara rapi agar siap menyajikan fakta akurat secara cepat. Kedua, optimalkan situs web resmi instansi sebagai pondasi utama basis data publik. Ketiga, kedepankan transparansi berita bernilai edukasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Bali IGMB Dwikora Putra membawakan materi “Pers di Tengah Kepungan Medsos”. Dwikora menekankan bahwa humas pemerintah dan wartawan sejatinya berdiri di atas pondasi yang sama, yaitu mengabdi untuk kepentingan publik. “Teman-teman di pemerintahan dan media sama-sama bekerja untuk publik. Objek dan subjek yang dilayani itu sama, yaitu masyarakat. Mestinya kita adalah partner. Ketika tidak sepakat atau berdebat, itu hal yang wajar karena sudut pandang yang berbeda, namun yang terpenting adalah keselarasan dan kejujuran,” katanya.

DiaIa juga menyampaikan bahwa website resmi instansi (domain & hosting milik pemerintah) harus menjadi basis utama penyimpanan informasi publik yang sah, sedangkan media sosial sifatnya hanya menumpang sebagai saluran distribusi.

Sesi akhir ditutup dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Bali Arief Wibisono memberikan pembekalan teknis bertajuk “Press Release Bukan Berita Biasa”. Arief mengingatkan staf kehumasan untuk membuang pola pikir lama yang menganggap siaran pers sekadar laporan kegiatan internal formal.

Poin teknis yang ditekankan meliputi penulisan judul terfokus pada substansi, penggunaan struktur piramida terbalik (inverted pyramid), mencantumkan kutipan pejabat yang berbobot dan memberikan solusi, serta memenuhi kelengkapan unsur berita.

Turut hadir Sekda I Gede Susila, Anggota DPRD I Putu Eka Putra Nurcahyadi, unsur Forkopimda beserta jajaran pengurus, serta perwakilan dari Kantor Imigrasi Tabanan, Lapas Tabanan, KPU, Bawaslu, dan KONI Tabanan. (bgn020)26092305

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau tahun 2026 yang berpotensi menimbulkan kekeringan sekaligus meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan I Nyoman Sri Nadha Giri saat dimintai konfirmasi pada Sabtu (12/9/2026) sebagai langkah antisipasi agar dampak musim kemarau tidak semakin meluas. Dia mengharapkan masyarakat meningkatkan kesadaran dan ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta mematuhi langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melarang sementara aktivitas pendakian gunung di wilayah Kabupaten Tabanan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan tersebut dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat khusus, yakni kepentingan penelitian, mitigasi bencana, serta pelaksanaan upacara adat atau keagamaan.

Untuk kegiatan yang dikecualikan tersebut, pelaksanaan pendakian wajib memperoleh izin dari camat setempat dengan tembusan kepada perbekel dan bendesa adat yang mewilayahi jalur pendakian.
Sri Nadha Giri menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi potensi risiko bencana selama kondisi musim kemarau. “Musim kemarau perlu kita sikapi dengan meningkatkan kewaspadaan bersama. Kondisi yang lebih kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, termasuk di kawasan hutan dan jalur pendakian. Karena itu, untuk sementara aktivitas pendakian kita hentikan sebagai langkah pencegahan sampai kondisi dinilai lebih aman,” ujarnya.

Menurut Sri Nadha Giri, penghentian sementara aktivitas pendakian bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan masyarakat, tetapi merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran yang dapat terjadi akibat kondisi lingkungan yang kering. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Kami meminta masyarakat dapat memahami kebijakan ini dan ikut membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana. Pencegahan jauh lebih baik daripada kita harus melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi,” katanya.

Selain masyarakat, para pengelola kawasan yang menjadi pintu masuk jalur pendakian juga diminta menutup sementara aktivitas pendakian sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pengelola diharapkan memastikan tidak ada aktivitas pendakian yang dilakukan selama masa penghentian sementara tersebut, kecuali kegiatan yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan juga memperkuat pengawasan di lapangan dengan melibatkan unsur kewilayahan. Para camat, perbekel dan bendesa adat yang wilayahnya mencakup jalur maupun pintu masuk pendakian diminta melakukan pemantauan terhadap aktivitas pendakian. “Kami meminta camat, perbekel dan bendesa adat bersama pengelola kawasan untuk ikut melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk pendakian. Pengawasan bersama ini penting agar kebijakan penghentian sementara dapat berjalan efektif dan potensi risiko dapat kita cegah sejak awal,” katanya.

BPBD Kabupaten Tabanan juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki kondisi vegetasi kering. Masyarakat diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kondisi yang berpotensi berkembang menjadi kebakaran. “Peran masyarakat sangat penting. Apabila menemukan indikasi kebakaran atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada aparat atau petugas terkait. Jangan menunggu api membesar karena penanganan sejak dini akan jauh lebih efektif,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan bahwa penanganan dampak musim kemarau membutuhkan partisipasi seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, pengelola kawasan, desa dinas, desa adat dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan maupun karhutla.

Melalui langkah pencegahan dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026 dapat ditekan. Masyarakat juga diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku demi keselamatan bersama serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26091205

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan melakukan pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok di sembilan pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (26/8/2026). Pemantauan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar.

Hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan strategis masih berada dalam kondisi relatif stabil. Dari 12 komoditas yang dipantau, seluruhnya tercatat tidak mengalami perubahan harga atau berada pada persentase perubahan 0 persen.

Komoditas beras medium I tercatat Rp15.300 per kilogram, sedangkan beras medium SPHP berada pada harga Rp12.000 per kilogram. Untuk beras premium, harga rata-rata tercatat Rp16.514 per kilogram.

Harga minyak goreng berada pada kisaran Rp23.000 per liter. Untuk komoditas daging, harga daging babi tercatat Rp84.444 per kilogram, daging sapi has luar Rp125.000 per kilogram, sedangkan daging ayam ras berada pada harga rata-rata Rp44.889 per kilogram. Komoditas telur ayam ras tercatat Rp26.889 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar berada pada kisaran Rp31.667 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram, bawang merah Rp24.667 per kilogram, dan bawang putih Rp33.111 per kilogram.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Kabupaten Tabanan I Made Yudiana mengatakan pemantauan harga pasar dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia. “Pemantauan harga pangan secara berkala merupakan langkah penting untuk mengetahui perkembangan harga komoditas di tingkat pasar. Berdasarkan hasil pemantauan hari ini, harga 12 komoditas yang menjadi perhatian masih relatif stabil dan tidak mengalami perubahan,” ujarnya.

Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan, terutama terhadap bahan pangan yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Kami akan terus melakukan monitoring secara berkelanjutan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan harga maupun gangguan ketersediaan. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau,” katanya.

Menurut dia, stabilitas harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasar, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, pedagang, dan pihak terkait menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. (*/bgn003)26082610

Singasana, Baliglobalnews

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menuntaskan perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah terus diwujudkan. Salah satunya melalui pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Dukuh, Desa Tiying Gading, Kecamatan Selemadeg Barat.

Pekerjaan tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan. Berdasarkan capaian pelaksanaan, realisasi pekerjaan telah mencapai 92,65 persen, jauh melampaui target rencana sebesar 50,55 persen. Dengan demikian, pekerjaan mencatat deviasi positif sebesar 42,10 persen.

Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih cepat dibandingkan target yang telah ditetapkan. Percepatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memastikan kondisi infrastruktur jalan tetap terpelihara dengan baik serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan Gde Made Partana mengatakan percepatan pekerjaan menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan infrastruktur jalan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. “Kami terus mendorong agar pekerjaan pemeliharaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan secara optimal, tepat mutu dan tepat waktu. Capaian realisasi sebesar 92,65 persen ini menunjukkan progres pekerjaan berjalan sangat baik dan melampaui rencana,” ujarnya ketika dimintai konfirmasi pada Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, pemeliharaan berkala tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan jalan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. “Yang terpenting adalah hasil pekerjaan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jalan yang baik akan mendukung mobilitas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah,” katanya.

Dinas PUPR Kabupaten Tabanan juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar kualitas hasil pembangunan sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan. Percepatan pekerjaan di Br. Dukuh, Desa Tiying Gading, diharapkan dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik.

Pemeliharaan infrastruktur jalan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang infrastruktur. (*/bgn003)26081910

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Kamis (13/8/2026). Sejumlah pejabat dilantik dan dipercaya menempati jabatan strategis, mulai dari kepala perangkat daerah, camat, sekretaris perangkat daerah hingga kepala bagian.

Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) hasil seleksi terbuka, terdapat tiga pejabat yang dipercaya mengisi posisi strategis. I Made Surya Dharma, S.STP., M.Si. dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kediri. I Dewa Putu Mahendra, S.STP., M.M. dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, A.P. dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebelumnya menjabat sebagai Camat Penebel.

Pada jenjang jabatan administrator, sejumlah pejabat juga mengalami rotasi dan mutasi. I Putu Adi Supraja, S.STP., yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kerambitan, kini dipercaya sebagai Camat Kediri. Sementara jabatan Camat Kerambitan untuk saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas.
Dua pejabat perempuan jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri juga dipercaya memimpin kecamatan. Ni Luh Putu Mahadi Santi Dewi, S.STP., M.Si. dilantik sebagai Camat Baturiti, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). I Gusti Ayu Satvika Subekti, S.STP., MPA. dipercaya sebagai Camat Penebel, setelah menjabat sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDM Kabupaten Tabanan.

Selain itu, sejumlah pejabat dipercaya menduduki jabatan sekretaris pada perangkat daerah dan kecamatan.

Bupati I Komang Gede Sanjaya menekankan pentingnya menjadikan disiplin sebagai budaya kerja bagi seluruh pejabat yang baru dilantik. Selain disiplin, para pejabat juga diminta bekerja keras, bekerja cerdas serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja, kompetensi, integritas dan tanggung jawab. Karena itu, setiap jabatan dan kinerja pejabat akan terus menjadi bagian dari evaluasi organisasi. “Jabatan bukan hak yang melekat selamanya. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga melalui kinerja, kompetensi, disiplin, integritas dan tanggung jawab. Maka tunjukkan melalui kerja nyata bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saudara memang layak,” katanya.

Bupati juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal dan menyusun langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan kegiatan pemerintahan diharapkan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat. “Selamat bekerja, segera lakukan konsolidasi internal, susun langkah strategis, pastikan program dan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat sebagai fondasi kuat menuju Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani,” ujarnya. (*/bgn003)26081412

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan menyalurkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja senilai Rp 965 juta bagi 40 satuan pendidikan berprestasi pada Tahun Anggaran 2026. Penyaluran dana tersebut dialokasikan untuk 5 PAUD/TK, 29 SD, 4 SMP, dan 2 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang memenuhi kriteria kinerja unggul di Kabupaten Tabanan. 

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya mengatakan alokasi anggaran BOSP Kinerja ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat melalui KEMENDIKASMEN atas kinerja capaian mutu dan prestasi sekolah di kabupatrn Tabanan. “BOSP Kinerja TA 2026 ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk pengakuan atas dedikasi sekolah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang unggul dan berkeadilan. Kami berharap alokasi anggaran Rp965 juta ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk penguatan literasi, numerasi, dan digitalisasi sekolah,” ujarnya pada Selasa (11/8/2026).

Bupati Sanjaya menjelaskan penyaluran insentif ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Penerima bantuan ditentukan secara objektif oleh kementerian berdasarkan evaluasi data Rapor Pendidikan dan capaian prestasi ajang talenta. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, rincian alokasi BOSP Kinerja TA 2026 meliputi PAUD/TK: 5 lembaga dengan bantuan Rp16.500.000 per sekolah (total Rp 82.500.000). SD 29 sekolah dengan bantuan Rp22.500.000 per sekolah (total Rp 652.500.000). SMP 4 sekolah dengan bantuan Rp35.000.000 per sekolah (total Rp 140.000.000) dan PKBM 2 lembaga dengan bantuan Rp45.000.000 per lembaga (Total Rp 90.000.000). 

Kepala Dinas Pendidikan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama menyatakan akan mengawal ketat penggunaan anggaran agar sesuai dengan peruntukan program prioritas kementerian. “Dinas Pendidikan akan melakukan pengawasan dan pendampingan ketat agar pemanfaatan dana BOSP Kinerja fokus pada program prioritas, seperti Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), penguatan Literasi dan Numerasi, serta akselerasi digitalisasi pembelajaran,” katanya. 

Darma Utama menyebutkan alokasi BOSP Kinerja 2026 juga diarahkan untuk pengadaan bahan ajar digital, penyediaan e-book modern berfokus pada sains, koding, dan kecerdasan artifisial (AI), serta pengembangan sistem manajemen pembelajaran (Learning Management System / LMS) di satuan pendidikan. 

Guna mendorong peningkatan mutu sekolah lainnya, Disdik Tabanan telah menerbitkan checklist 10 indikator pemetaan sebagai acuan evaluasi bagi sekolah calon penerima BOSP kinerja periode berikutnya. (*/bgn003)26081214

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar perlombaan tradisional berupa lomba tarik tambang dan lomba lari karung antar-organisasi perangkat daerah (OPD) di Lapangan Alit Saputra, Tabanan, pada pada Jumat (7/8/2026) pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan rangkaian peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 yang mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. 

Acara perlombaan yang dimulai pada pukul 08.00 Wita tersebut diikuti secara antusias oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Perumda/BUMD, serta instansi terkait.

Pelaksanaan lomba tarik tambang dikoordinasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan peserta beregu campuran 12 orang (6 putra dan 6 putri). Sementara Lomba Lari Karung dipandu oleh Dinas Pertanian (Distan) bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan peserta beregu campuran 6 orang (3 putra dan 3 putri).

Bupati I Komang Gede Sanjaya menyampaikan penyelenggaraan kegiatan perlombaan ini merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi, menjaga kekompakan, serta membangun semangat kebersamaan di antara jajaran ASN dan seluruh elemen masyarakat Tabanan. “Peringatan HUT RI ke-81 ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat rasa persatuan dan gotong-royong. Melalui lomba-lomba tradisional seperti tarik tambang dan lari karung, kita harapkan seluruh jajaran ASN dapat meningkatkan kekompakan dan semangat kerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Bupati Sanjaya juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas, sportivitas, serta nilai-nilai kebersamaan dalam setiap rangkaian peringatan hari besar nasional di Kabupaten Tabanan. Kegiatan perlombaan ini merupakan bagian dari keseluruhan Rangkaian Kegiatan HUT Proklamasi RI ke-81 di Kabupaten Tabanan yang telah berlangsung sejak akhir Juli 2026. 

Penyerahan hadiah bagi para pemenang perlombaan akan diserahkan secara resmi pada puncak acara peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2026 mendatang usai pelaksanaan Upacara Aubade di Lapangan Alit Saputra. (*/bgn003)26080711

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai mempersiapkan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention-Risk Based Surveillance (MCSP-RBS) Tahun 2026 sebagai paradigma baru pencegahan korupsi daerah yang menitikberatkan pada deteksi risiko sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.

Persiapan tersebut dibahas dalam Sosialisasi Pedoman MCSP Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana pada Senin (3/8/2026). Kegiatan dibuka oleh Sekda I Gede Susila dan dipresentasikan oleh Inspektur Kabupaten Tabanan.

Sekda menyampaikan seluruh perangkat daerah harus memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2026. Menurut dia, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian program, melainkan juga oleh ketepatan tata kelola dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. “Pelaksanaan APBD harus benar sejak tahap perencanaan, administrasi hingga pelaksanaan kegiatan. Pimpinan perangkat daerah jangan melepas begitu saja tugas kepada PPTK, karena pada akhirnya Kepala OPD tetap menjadi penanggung jawab penggunaan anggaran. Demikian pula Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya manusia di masing-masing instansi agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Selain aspek tata kelola keuangan, Sekda mengingatkan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mendukung proyek strategis nasional (PSN), termasuk percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Meskipun pelaksana teknis berada pada Dinas Sosial, menurut dia, keberhasilan program tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. “Saat ini posisi Kabupaten Tabanan terus mengalami perbaikan. Dari sebelumnya berada di posisi terakhir, kini sudah berada di peringkat kelima berkat kerja sama seluruh perangkat daerah. Ini harus terus dipertahankan hingga mencapai hasil yang lebih baik,” ujarnya.

Sekda juga menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik merupakan salah satu proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh OPD. Berdasarkan evaluasi sementara, Kabupaten Tabanan menempati peringkat kedua di Provinsi Bali dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kinerja pemerintah daerah. Dia menyinggung capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Tabanan yang sempat mengalami fluktuasi. “Tahun 2024 kita berada di posisi pertama di Bali, tahun 2025 berada di posisi ketiga dan secara nasional berada di peringkat sepuluh. Ini menjadi pembelajaran bahwa kita tidak boleh lengah. Tahun 2026 kita harus siap menghadapi perubahan sistem penilaian dengan memperkuat pengendalian risiko sejak tahap perencanaan sampai pengawasan,” katanya.

Sementara Inspektur Kabupaten Tabanan menyampaikan MCSP-RBS 2026 membawa perubahan mendasar dibandingkan sistem MCP sebelumnya. Apabila sebelumnya penilaian lebih menitikberatkan pada kepatuhan administratif dan kelengkapan dokumen, kini pendekatan diarahkan pada Risk Based Surveillance, yakni pengawasan berbasis risiko melalui deteksi dini dan analisis kontekstual terhadap potensi penyimpangan.

Menurut dia, perubahan tersebut lahir dari berbagai evaluasi nasional yang menunjukkan masih adanya daerah dengan nilai MCP tinggi, namun tetap terjadi operasi tangkap tangan, persoalan pokok-pokok pikiran maupun tingkat korupsi yang masih tinggi. “Karena itu, MCSP-RBS difokuskan pada identifikasi titik rawan, red flags, serta intervensi yang tepat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum terjadi,” katanya.

Beberapa area yang menjadi fokus pengawasan antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta manajemen ASN. Pada setiap area telah ditetapkan titik-titik rawan yang akan dimonitor secara lebih mendalam, termasuk langkah intervensi yang harus dilakukan oleh perangkat daerah.

Inspektur juga mengingatkan bahwa keterisian whistleblowing system menjadi salah satu komponen yang berpengaruh terhadap penilaian daerah. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan pemanfaatan kanal pengaduan sebagai bagian dari sistem pencegahan korupsi.

Dalam pemaparannya turut disampaikan bahwa penerapan MCSP-RBS 2026 akan memangkas beban administratif secara signifikan. Jumlah indikator penilaian dikurangi sekitar 70,8 persen, dari 113 indikator menjadi 33 indikator, sedangkan jumlah dokumen pendukung turun sekitar 75,7 persen, dari 668 dokumen menjadi 162 dokumen. Penyederhanaan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengendalian risiko dan kualitas tata kelola daripada sekadar memenuhi administrasi pelaporan.

Hadir para asisten Sekda, seluruh kepala perangkat daerah, direktur rumah sakit daerah, dan kepala UPTD puskesmas se-Kabupaten Tabanan. (*/bgn003)26080309

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan Penataan Taman Bunda PAUD sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan ruang publik yang ramah anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus. Pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung mulai 10 Juli hingga 21 Desember 2026, dengan harapan mampu menghadirkan kawasan yang lebih nyaman, aman, dan edukatif bagi anak-anak maupun masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PUPR I Gde Made Partana pada Kamis (23/7/2026).

Menurut Partana, penataan Taman Bunda PAUD merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas fasilitas publik yang mendukung proses belajar, bermain, dan interaksi anak dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. “Taman Bunda PAUD memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai ruang publik ramah anak. Melalui penataan ini kami ingin menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan aktivitas keluarga di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Pembangunan tersebut, kata dia, tidak hanya bertujuan memperindah kawasan, tetapi juga meningkatkan kualitas fasilitas agar lebih nyaman digunakan oleh anak-anak, orang tua, tenaga pendidik, maupun masyarakat umum. Keberadaan taman yang tertata dengan baik diharapkan mampu menjadi ruang interaksi yang positif sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Seiring dimulainya proses pembangunan, Partana juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama pekerjaan berlangsung. “Kami memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan selama proses penataan berlangsung. Untuk sementara waktu akan ada pembatasan aktivitas di area taman demi kelancaran dan keselamatan pelaksanaan pekerjaan. Kami berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan pengertian karena pembangunan ini dilakukan untuk menghadirkan fasilitas yang lebih baik bagi anak-anak dan seluruh masyarakat Tabanan,” katanya.

Sementara Sekretaris PUPR I Made Adnyana menyampaikan penataan Taman Bunda PAUD dirancang agar kawasan tersebut semakin fungsional sebagai ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas edukasi dan rekreasi keluarga. “Kami berharap setelah pembangunan selesai, Taman Bunda PAUD menjadi salah satu ruang publik yang nyaman, aman, dan representatif. Tidak hanya menjadi tempat bermain, tetapi juga menjadi ruang belajar, berinteraksi, serta menumbuhkan kreativitas anak-anak dalam lingkungan yang berkualitas,” katanya.

Melalui penataan Taman Bunda PAUD, kata dia, Pemerintah Kabupaten Tabanan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan fasilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kehadiran taman yang lebih representatif diharapkan mampu menjadi ruang tumbuh bersama bagi anak-anak sekaligus memperkuat Tabanan sebagai kabupaten yang ramah anak dan berwawasan masa depan,” katanya. (*/bgn003)26072506