Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif dengan memperkuat kepastian legalitas bangunan bagi pelaku usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) pada Jumat (25/9/2026).

Forum yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Riana Putra menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, tenaga ahli, konsultan perencanaan, perangkat daerah teknis, dan pelaku usaha. Pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat proses PBG dan SLF sekaligus memastikan pembangunan dan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Sekda Bangli menekankan bahwa percepatan pelayanan perizinan tidak boleh dilepaskan dari aspek kepatuhan terhadap regulasi tata bangunan. PBG dan SLF, kata dia, bukan semata-mata dokumen administratif, tetapi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, menjamin keselamatan serta kelayakan bangunan, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha. PBG dan SLF bukan hanya persoalan administrasi. Di dalamnya terdapat aspek kepastian hukum, keselamatan bangunan, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, proses pelayanan harus terus didorong agar lebih cepat, mudah dan tetap sesuai ketentuan menjadi penekanan dalam forum tersebut.

Selain mendukung kepastian berusaha, optimalisasi PBG dan SLF juga berkaitan dengan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah melihat tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Forum tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli. Kepala DPMPTSP Bangli Jetet Hiberon menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang PBG dan SLF.

Dari Tim Profesi Ahli hadir Ngakan Ketut Acein Dwijendra yang memaparkan materi mengenai peran TPA dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.

Sementara Konsultan Perencanaan Andi Febrianta Pande Suryawidartha memberikan pemaparan mengenai fasilitasi perencanaan dalam mempercepat proses PBG dan SLF. Dari Dinas PUPR-Perkim Kabupaten Bangli, disampaikan materi mengenai strategi serta berbagai hambatan dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.

Kehadiran para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Pemerintah tidak hanya menyampaikan ketentuan dan prosedur, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam proses pengurusan legalitas bangunan.

Melalui komunikasi dua arah tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kendala yang selama ini muncul dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dengan demikian, percepatan perizinan dapat berjalan seiring dengan pemenuhan standar teknis dan ketentuan tata bangunan.

Optimalisasi PBG dan SLF menjadi salah satu bagian dari upaya Pemkab Bangli membangun ekosistem pelayanan perizinan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. Kemudahan serta kepastian proses perizinan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga mendorong agar sinergi antara perangkat daerah, tenaga ahli dan dunia usaha terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kepastian prosedur dan kualitas.

Dengan semakin tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha, Pemkab Bangli berharap pertumbuhan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, peningkatan kepatuhan terhadap perizinan diharapkan turut memperluas basis penerimaan daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Forum konsultasi publik ini pada akhirnya menjadi bagian dari upaya membangun pola pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memastikan setiap pembangunan di Kabupaten Bangli berjalan secara tertib, aman, legal, dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. (*/bgn003)26092505

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli melaksanakan Upacara Tumpek Uye sebagai bentuk implementasi Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam mewujudkan Bali Era Baru. Kegiatan tersebut dipusatkan di Pura Dalem Prajapati, Desa Adat Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (5/9/2026).

Hadir Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Wakil Bupati I Wayan Diar beserta Sekda dan jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pelaksanaan Tumpek Uye merupakan salah satu momentum penting bagi masyarakat Bali untuk meningkatkan rasa kasih sayang, kepedulian, serta keharmonisan terhadap seluruh makhluk hidup, khususnya terhadap satwa. Nilai tersebut sejalan dengan konsep Sad Kerthi, khususnya Jana Kerthi dan Wana Kerthi, yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan manusia dengan alam dan seluruh ciptaan Tuhan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Bangli bersama jajarannya turut muspayang upacara serta mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan dengan penuh khidmat. Pelaksanaan upacara juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat dalam menjaga adat, budaya, serta tradisi Bali.

Bupati Sedana Arta menyampaikan bahwa pelaksanaan Tumpek Uye hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial keagamaan, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan seluruh makhluk hidup. “Nilai-nilai yang terkandung dalam Tumpek Uye sangat relevan dengan upaya kita membangun Bangli yang berlandaskan adat, budaya, dan kearifan lokal. Rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup harus diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Bupati menyatakan Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Hal ini dinilai penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang harmonis, berkelanjutan, dan berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.

Rangkaian Upacara Tumpek Uye di Pura Dalem Prajapati Desa Adat Sidembunut dirangkaikan dengan pelepasan beberapa burung. Melalui momentum Tumpek Uye ini, Pemerintah Kabupaten Bangli mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, menyayangi satwa, serta mempertahankan adat dan budaya Bali sebagai bagian penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis menuju Bangli Era Baru. (*/bgn003)26090503

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menerima kunjungan Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli pada Senin (10/8/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menyambut hangat kedatangan rombongan peserta di Kabupaten Bangli. Sekda menyampaikan berbagai gambaran umum daerah serta berbagi strategi kepemimpinan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tata kelola pemerintahan di daerah.

“Selamat datang di bumi sejuk Bangli, selamat melaksanakan studi lapangan. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali informasi, berdiskusi secara interaktif, dan membawa pulang gagasan-gagasan perubahan yang bermanfaat bagi unit kerja masing-masing. Jangan lupa juga untuk menikmati suasana alam, kebudayaan, dan keramahan masyarakat Bangli selama Bapak/Ibu berada di sini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan nilai tambah yang nyata bagi kemajuan pelayanan publik di Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten/Kota peserta masing-masing,” katanya.

Sementara sambutan Kepala BKPSDM Provinsi Bali yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Komang Nopariawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Bangli atas penerimaan dan fasilitas yang diberikan. “Kompetensi terbentuk dari knowledge, skill, dan attitude. Knowledge bisa ditingkatkan melalui membaca dan mendengar, namun skill akan menguat jika dialami langsung melalui praktik di lapangan. Inilah bagian penting dari proses pelatihan kepemimpinan,” ujarnya.

Dia melaporkan bahwa rombongan studi lapangan berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 40 orang peserta PKA, 2 orang Widyaiswara pendamping, dan 4 orang panitia. Studi lapangan ini berfokus pada dua lokus utama di Kabupaten Bangli, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja. Pemilihan kedua lokus ini didasari oleh berbagai inovasi dan best practice yang telah diterapkan, seperti keberhasilan peningkatan kinerja pelayanan perizinan secara signifikan.

Melalui kegiatan ini, para peserta pejabat administrator diharapkan mampu mempelajari strategi kepemimpinan, melakukan diskusi riil di lapangan, serta mengadopsi dan mengadaptasi berbagai inovasi layanan untuk diterapkan di unit kerja masing-masing guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir Kepala BKPSDM Kabupaten Bangli Made Mahendra Putra, beserta segenap jajaran, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Bangli, para widyaiswara, serta seluruh peserta PKA. (*/bgn003)26081002

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menyelenggarakan kegiatan pengobatan gratis yang dirangkaikan dengan perayaan Rahina Tumpek Krulut pada Sabtu (1/8/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Bali Nomor B.01.400.7/34847/SETDA tanggal 29 Juli 2026 sekaligus menjadi wujud nyata pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilandasi semangat kemanusiaan, cinta kasih, dan kepedulian sosial.

Pelaksanaan pengobatan gratis dilakukan secara serentak di empat kecamatan di Kabupaten Bangli, yakni di Desa Kedisan untuk wilayah Kecamatan Kintamani, Desa Selati untuk Kecamatan Bangli, Desa Adat Kebon, Desa Sulahan untuk Kecamatan Susut, serta Banjar Tembuku Kaja, Desa Tembuku untuk Kecamatan Tembuku.

Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perayaan Rahina Tumpek Krulut. Momentum ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap kehidupan dan sesama manusia.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa Rahina Tumpek Krulut memiliki makna yang sangat luhur, yakni memuliakan manusia dengan kasih sayang, ketulusan, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut hendaknya tidak hanya dipahami sebagai tradisi spiritual, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Rahina Tumpek Krulut mengajarkan kita untuk menumbuhkan cinta kasih kepada sesama. Pemerintah Kabupaten Bangli ingin menjadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilandasi rasa tulus, empati, dan semangat gotong -royong. Pengobatan gratis ini bukan sekadar memberikan layanan kesehatan, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah dijangkau dan berkualitas,” ujarnya.

Bupati menyatakan kesehatan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Kabupaten Bangli akan terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat hingga ke desa-desa. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan Tumpek Krulut sebagai momentum mempererat persaudaraan, saling peduli, menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh kasih, kita dapat bersama-sama membangun Bangli yang semakin maju, harmonis, dan sejahtera,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta seluruh pihak yang telah bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut. Diharapkan, semangat kebersamaan yang terbangun melalui perayaan Rahina Tumpek Krulut dapat terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengobatan gratis ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta memperoleh konsultasi dan pengobatan tanpa dipungut biaya. Kehadiran layanan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat kasih sayang yang menjadi filosofi Rahina Tumpek Krulut dapat diwujudkan dalam aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (*/bgn003)26080101

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli terus mengintensifkan langkah pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar Roadshow Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja pemerintah daerah selama 20–29 Juli 2026.

Program ini merupakan implementasi nyata Rencana Aksi Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2026, yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Salah satu rangkaian kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli pada Rabu (22/7/2026), dengan peserta jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli. Kegiatan dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bangli, Jero Penyarikan A. Widata, didampingi jajaran Inspektorat.

Jero Penyarikan menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus diawali dengan membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan integritas aparatur. “Pencegahan korupsi bukan sekadar memenuhi indikator penilaian atau kewajiban administratif. Yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif bahwa setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur dalam menanamkan nilai-nilai integritas di setiap proses pelayanan publik. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pada kesempatan tersebut, Tim Inspektorat memaparkan tiga instrumen utama yang menjadi fondasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Materi pertama mengulas Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas pelapor sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif ASN maupun masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini telah terdapat saluran pengaduan yang di kelola Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli yaitu : https//wbsbangli.djinggamedia.com.

Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai Pengendalian Gratifikasi, mulai dari pengenalan bentuk-bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, potensi konflik kepentingan, hingga mekanisme pelaporan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui aplikasi GOL KPK maupun Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bangli.

Materi ketiga membahas Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI dipandang sebagai instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah-langkah perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Selain menyampaikan materi, Tim Inspektorat juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya malu terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memperkuat pengawasan internal di setiap perangkat daerah.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan roadshow tersebut. Menurut dia, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dia menilai penguatan budaya antikorupsi sejalan dengan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keterbukaan informasi publik yang selama ini terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bangli. Pemanfaatan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik koruptif dalam pelayanan kepada masyarakat.

Roadshow yang menyasar seluruh OPD tersebut diharapkan mampu mendorong setiap perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI Tahun 2026 serta mengimplementasikan Rencana Aksi IEPK secara berkelanjutan.

Melalui penguatan integritas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bangli optimistis mampu membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangli. (*/bgn003)26072207

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menggelar bimbingan teknis (bimtek) keterbukaan informasi publik di Ruang Krisna Setda Kantor Bupati Bangli pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memantapkan pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Tahun 2026.

Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yakni Ni Ketut Dharmayanti Laksmi dan I Wayan Darma ini diikuti oleh para sekretaris bersama  staf pengelola informasi dan dokumentasi dari 10 badan publik se-Kabupaten Bangli yang terdiri dari unsur kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, hingga kepala desa.

Sekretaris Diskominfosan Ni Made Ayu Wiratningsih menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. “Saat ini banyak terjadi sengketa informasi karena belum optimalnya pemahaman maupun kesiapan sarana prasarana pengolahan informasi publik di tingkat badan publik. Melalui Bimtek ini, kami berharap peran PPID dapat terus diperkuat. Target kita bersama di tahun 2026 adalah seluruh Badan Publik di Kabupaten Bangli mampu meraih predikat Informatif,” ujarnya.

Sekdis Kominfosan juga menekankan agar badan publik yang pada evaluasi sebelumnya masih berada pada kualifikasi “Menuju Informatif” dapat membenahi kekurangan, mulai dari penyediaan ruangan/fasilitas layanan, penyusunan SOP alur informasi, hingga pemutakhiran data secara berkala.

Dalam pemaparannya, I Wayan Darma menyoroti pentingnya penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) menuju zona integritas melalui revitalisasi dan reaktualisasi sumber daya manusia (SDM).

Dia juga menyampaikan bahwa hak masyarakat untuk tahu mencakup akses informasi yang akurat, pengawasan melalui SP4N Lapor, hingga pengajuan sengketa informasi. Oleh karena itu, kata dia, badan publik memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola, mengumumkan, dan memilah informasi publik secara akurat.

Dia juga menyebutkan tTerdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus pembenahan badan publik, di antaranya: Komitmen pimpinan dan PPID untuk mengoptimalisasi struktur kelembagaan, pembentukan forum PPID, maklumat pelayanan, dan penyusunan SOP layanan, pengelolaan dokumen informasi untuk penyusunan daftar informasi publik (DIP) serta pelaksanaan uji konsekuensi untuk menetapkan Informasi yang dikecualikan (DIK); Optimalisasi Website Resmi: penyediaan akses informasi terbuka (berkala, serta-merta, dan setiap saat) melalui website yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

Pelaksanaan Monev KIP tahun ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, menilai konsistensi pelayanan informasi, serta mengevaluasi kesiapan implementasi standar layanan di lapangan.

Melalui sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Bali dan Badan Publik di Kabupaten Bangli, bimtek ini diharapkan tidak hanya mendorong pemenuhan hak asasi masyarakat atas informasi yang sah dan akurat, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangli yang bersih, transparan, efektif, dan bebas dari korupsi. (*/bgn003)26072112

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli pada Rabu (24/6/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini serta disaksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Bangli, pimpinan perangkat daerah, dan perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Menurut dia, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. “Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Dia menyebutkan hasil sensus nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah.

Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. “Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sementara Kepala BPS Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini menyampaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Menurut dia, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer) menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif. “Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” katanya.

Satrini mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR, yakni Terima petugas resmi yang beridentitas lengkap, Isi data dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Bangli dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan sensus berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.

Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan satu data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. (*/bgn003)2602405

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan Sosialisasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, pada Senin (22/6/26).

Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli. Sosialisasi tersebut diikuti oleh ratusan kepala dusun, kepala lingkungan, serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut.

Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfosan I Nyoman Murditha. Dia menyampaikan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran.

Menurut dia, Portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif.

Murditha juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi Portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam tiga tahap pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. “Melalui tiga kali pelaksanaan sosialisasi ini, kami menargetkan seluruh agen yang berjumlah 589 orang dapat memperoleh pemahaman yang sama terkait penggunaan Portal Perlinsos, sehingga proses registrasi dan verifikasi data masyarakat dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan kepling terkait mekanisme penggunaan Portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial.

Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. (*/bgn003)26062210

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan, 17 Juni 2026 dan Hari Raya Kuningan, 27 Juni 2026. (bgn003)26061404

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pegawai negeri sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor: 800.1.3.3/362/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, SN Sedana Arta melantik 6 orang pejabat administrator dan 8 orang pejabat pengawas yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, pada Kamis (11/6/2926).

Bupati Sedana Arta menegaskan bahwa rotasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis yang didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut dia, momentum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian penting dari beberapa poin krusial yakni Penataan organisasi yang lebih adaptif. Penyegaran birokrasi agar kinerja tidak monoton. Komitmen Pemda dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik. Percepatan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangli.

Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Sedana Arta memberikan penegasan kuat mengenai esensi dari sebuah jabatan. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan membawa tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. “Perlu saya tegaskan bahwa jabatan adalah amanah. Di balik kepercayaan ini, ada tanggung jawab besar untuk membawa perubahan yang positif, memberikan kinerja terbaik, serta mampu menjadi pemimpin dan teladan di unit kerja masing-masing,” ujarnya.

DiIa juga menyampaikan pelantikan tersebut harus dijadikan pemantik motivasi baru bagi para aparatur sipil negara. “Pelantikan ini bukan hanya soal promosi dan rotasi jabatan, tapi juga momentum untuk meningkatkan motivasi kerja dan etos pelayanan,” katanya.

Selain prosesi pelantikan pejabat, pada kesempatan yang sama Bupati Sedana Arta juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada lima (5) orang yang sudah dilantik berdasarkan SK Bupati Bangli Nomor: 800.1.3.3/361/2026.

Penyerahan SK ini diharapkan dapat menjadi darah baru yang segar bagi birokrasi di Kabupaten Bangli, membawa inovasi serta semangat kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat.

Pada akhir arahannya, Bupati asal Sulahan itu mengajak seluruh jajarannya untuk merapatkan barisan dan bekerja dengan hati demi kesejahteraan masyarakat Bangli. Dia menggarisbawahi pentingnya loyalitas dan kerja sama tim. “Mari bersama-sama mewujudkan Bangli yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan semangat jengah membangun Bangli, gotong royong, dan loyalitas kepada masyarakat,” serunya penuh semangat.

Bupati Sedana Arta pun menutup sambutannya dengan memberikan ucapan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik serta para CPNS yang baru menerima SK. Dia berharap tanggung jawab baru ini menjadi ladang pengabdian yang tulus, jujur, dan bermakna bagi kemajuan Kabupaten Bangli.

Hadir Wakil Bupati I Wayan Diar, Sekda I Dewa Bagus Riana Putra, para staf ahli Bupati, asisten Sekda, kepala perangkat daerah, para camat, serta jajaran undangan terkait lainnya. (*/bgn003)26061101