Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung melalui Inspektorat menggelar Rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk Triwulan III tahun 2022, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung pada Rabu (31/8/2022).

Rapat evaluasi MCP dipimpin Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, didampingi Inspektur Badung Luh Suryaniti serta diikuti perangkat daerah dan Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat. MCP merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja, program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sekda menyampaikan rapat koordinasi MCP ini dalam upaya evaluasi dan melihat sejauh mana capaian MCP di Badung, yang terdiri atas delapan cakupan intervensi, yang di dalamnya terdapat indikator dan sub-indikator yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh perangkat daerah sebagai pengampu MCP.

“Secara keseluruhan nilai MCP kita sudah mencapai 84% dan untuk di Bali sementara kita masuk ranking II setelah Denpasar,” katanya.

Menurut Sekda, bukan hanya capaian yang perlu diketahui, namun yang paling penting perangkat daerah yang menjadi bagian dari sistem MCP agar benar-benar memahami apa yang harus dilakukan, terutama terhadap indikator dan sub-indikator yang sudah menjadi satu parameter dari MCP.

“Kita tidak mau MCP ini sekadar administratif saja, tapi yang paling penting implementasi. Oleh karena itu, perlu didorong dengan membuat target-target per triwulan capaian MCP dengan indikator dan sub- indikator yang memang harus dilakukan masing-masing perangkat daerah. Nah, ini perlu kita evaluasi ke depannya dan kami harapkan Inspektorat selaku koordinator termasuk kepala seluruh perangkat daerah agar benar-benar diperhatikan, sehingga MCP kita dapat tercapai pada batas waktu yang telah ditentukan yakni 15  November 2022 nanti,” tandasnya.

Sementara Inspektur Badung, Luh Suryaniti, menjelaskan MCP triwulan III merupakan triwulan yang sangat kritis dan menentukan pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan secara administrasi maupun implementasi MCP. “Dari 8 area intervensi, 32 indikator dan 88 sub- indikator, semua bisa kita penuhi. Pemenuhannya tidak ada batas waktu. Jika tidak ada batas waktu, kembali kepada kreativitas dan komitmen dari perangkat daerah yang mengampu area, indikator dan sub-indikator,” katanya.

Dari evaluasi dan arahan Sekda, dia mengharapkan dapat mendorong perangkat daerah sebagai pengampu area, indikator dan sub-indikator yang tidak ada batas waktunya untuk dapat memenuhi kewajibannya. (bgn003)22083101

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui kebijakan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, memberikan BLT (bantuan langsung tunai) yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sebesar Rp 300 ribu.”Bantuan BLT ini diharapkan dapat meningkatkan imun tubuh masyarakat Badung di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat memimpin rapat evaluasi kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat akibat dampak Covid-19 di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung Selasa (10/8).Di Kabupaten Badung, kata dia, hampir seluruh desa di masing-masing kecamatan masyarakat telah menerima BLT dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan proses penyelarasan atau cleansing data dalam penyerahan bantuan tersebut. Inilah pentingnya kami melakukan cleansing data karena ke depan kami ingin setiap desa atau kelurahan memiliki big data, untuk mewujudkan desa presisi.Sekda mengharapkan dari pihak desa/kelurahan dibantu tokoh desa adat, harus aktif berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten Badung seperti Dinas Sosial, Disdukcapil dan Diskominfo untuk melakukan proses penyelarasan atau cleansing data untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penyaluran bantuan maupun permasalahan hukum di kemudian hari. “Jangan sampai penyaluran BLT ini menyebabkan polemik dan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” katanya.

Saat ini, kata dia, di Kabupaten Badung juga sudah ada penyaluran beberapa bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang diberikan kepada masyarakat terdampak. diluar warga kita yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan oleh Kemensos dan Kemendes, jangan sampai ada yang tercecer.

“Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik di tengah pandemi Covid-19. Kita bersama tentu sangat berharap dan menginginkan pandemi Covid-19 cepat sirna,”pungkasnya.Turut hadir Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, Kadis Kominfo I Gusti Ngurah Jaya Saputra, Kadis Dukcapil AA Arimbawa, Sekretaris Inspektorat Badung Made Ananta Wiguna, Kabag Hukum AA Asteya Yudhya. (bgn003)21081104