Mangupura, Baliglobalnews 

Rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung berlangsung khidmat. Usai upacara bendera di Lapangan Mangupraja Mandala, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar acara syukuran di Area Jaba Pura Lingga Bhuana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, pada Senin (17/8/2026).

Bupati Adi Arnawa menyerahkan uang pembinaan secara simbolis kepada anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten Badung Rp10 juta per orang. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih unsur TNI/Polri Rp5 juta serta Danpas dan Paswal Rp10 juta. 

Bupati Adi Arnawa mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum generasi muda untuk membangun rasa tanggung jawab terhadap bangsa. “Sudah sepatutnya sebagai generasi muda kita punya rasa malu dan rasa tanggung jawab. Dengan perayaan hari ulang tahun yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus, setidaknya kita bersama-sama mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan,” ujarnya.

Adi Arnawa menyampaikan peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan ajang refleksi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “Jangan hanya narasi, jangan hanya retorika semata, tetapi dalam bentuk implementatif buktikan, tunjukkan semangat nasionalisme kita,” tegasnya.

Dia mengingatkan semangat kemerdekaan wajib diwujudkan melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat sosial, dan pendidikan. Mengingat Paskibraka telah berlatih berbulan-bulan, Bupati memberikan penghormatan tinggi atas kedisiplinan mereka. “Adik-adik ini adalah generasi penerus yang akan menjadi tongkat estafet untuk kita ke depan. Saya minta agar semangat nasionalisme dan semangat kebersamaan tetap dijaga,” kata Bupati sembari menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung putra-putrinya.

Hadir Forkompinda Kabupaten Badung, Sekda Badung IB Surya Suamba beserta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua TP PKK Badung Ny. Adi Arnawa beserta ketua organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, Ketua dan anggota LVRI dan seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Badung. (*/bgn003)26081804

Mangupura, Baliglobalnews 

Atmosfer khidmat menyelimuti kawasan Pura Dalem, Banjar Batubayan, Desa Adat Batubayan, Abiansemal, saat krama setempat menggelar rangkaian puncak karya melaspas, mendem pedagingan, tawur agung menawa ratna, ngenteg linggih, mepedudusan agung, dan mesaba dalem pada Sabtu (8/8/2026).

Upacara pemurnian tempat suci berskala besar ini berjalan sukses dan disaksikan oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Kehadiran orang nomor dua di Badung tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelestarian adat dan tradisi keagamaan Hindu.

Pelaksanaan karya agung yang bertujuan memulihkan spiritualitas pura dan mempererat ikatan krama pengempon ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Pelaksana Tugas Camat Abiansemal, Bendesa Adat Batubayan, serta seluruh masyarakat adat setempat.

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan urat nadi kebudayaan, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah karya dari Anggaran Induk Tahun 2026 senilai Rp1,7 miliar. Dana yang telah cair tersebut diterima langsung oleh manggala karya untuk menunjang seluruh operasional upacara.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengapresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja keras panitia serta krama adat yang bersatu padu mewujudkan karya besar ini. Dia mengatakan ritual suci tersebut adalah cerminan kesadaran spiritual yang tinggi dalam menjaga harmoni alam dan kesucian pura. “Pemkab Badung sangat mengapresiasi semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan oleh warga Desa Adat Batubayan. Karya yang dilaksanakan ini bukan hanya milik satu banjar atau satu desa saja, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur budaya dan agama yang menjadi kekayaan kita semua,” ungkapnya.

Dia juga berpesan agar bantuan stimulus dari anggaran daerah tersebut dikelola dengan transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab hingga seluruh rangkaian upacara rampung. Wabup turut mengajak krama Batubayan untuk terus merawat kerukunan demi bersinergi membangun Badung yang maju dan sejahtera.

Manggala Karya I Nyoman Sukadana menyampaikan bahwa bantuan hibah bernilai miliaran rupiah tersebut sangat meringankan beban finansial krama adat dalam menggelar ritual suci yang membutuhkan persiapan panjang ini. “Atas nama seluruh panitia dan krama pengempon Pura Dalem Batubayan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Bantuan ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan pelaksanaan karya sesuai rencana. Semoga kebaikan dan dukungan yang diberikan senantiasa mendapat balasan berkah dan kemajuan bagi Kabupaten Badung,” ujarnya. (*/bgn003)26080904

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Kamis (6/8/2026). 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama pimpinan DPRD, serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Forkompinda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta kepala OPD dan pimpinan instansi vertikal.

Bupati Adi Arnawa mengatakan bahwa postur awal rancangan KUA-PPAS 2027 meliputi Pendapatan Daerah Rp11 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp13 triliun lebih. Setelah melalui pembahasan bersama Legislatif, alokasi Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp14,2 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru. “Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55% lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” katanya.

Dia menyampaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan, telah berhasil membuat peningkatan penerimaan PAD. Berdasarkan laporan per 31 Juli, PAD yang sudah masuk ke kas daerah Rp4,1 triliun. “Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” katanya. 

Bupati juga berharap apa yang dirancang dapat dicapai secara maksimal, sehingga akan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengejar target capaian-capaian yang sudah tuangkan dalam KUA-PPAS yang nantinya menjadi pedoman penganggaran untuk Tahun 2027. (*/bgn003)26080604

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah mempersiapkan penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis elektronik (e-Kinerja) sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas kinerja aparatur.

Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Wayan Putra Yadnya menyampaikan hingga saat ini sistem e-Kinerja masih berada pada tahap kajian dan penyempurnaan sebelum diterapkan secara resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Menurut dia, penyusunan sistem dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN hingga penyusunan indikator penilaian yang objektif, terukur, dan mampu menggambarkan capaian kinerja secara nyata. “Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menghadirkan sistem penilaian kinerja ASN yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada kinerja nyata. Saat ini kami masih dalam tahap kajian untuk memastikan sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur,” ujar ketika ditemui di Kantor BKPSDM Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung pada Jumat (31/7/2026).

Dia menyebutkan dalam proses penyusunannya BKPSDM juga melaksanakan sosialisasi awal serta menghimpun berbagai masukan dari perangkat daerah maupun ASN sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dia mengharapkan sistem e-Kinerja mampu mendorong peningkatan disiplin, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi salah satu instrumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Badung. “Tujuan utama kami adalah membangun sistem yang adil, terukur, dan mampu mencerminkan kinerja ASN secara riil. Oleh karena itu, setiap masukan dari perangkat daerah maupun ASN menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan sistem ini,” katanya.

BKPSDM, kata dia, memastikan sebelum diberlakukan secara resmi, sistem e-Kinerja akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat daerah guna menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan implementasi di lapangan.

Melalui penerapan sistem e-Kinerja yang tengah dipersiapkan tersebut, kata dia, Pemerintah Kabupaten Badung optimistis dapat mewujudkan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/bgn003)26070205

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut hangat audiensi Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H. Gusrizal dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Rabu (15/7/2026).

Kehadiran tim Dewan Pengawas KPK merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dilaksanakan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sekda Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai penerima hibah aset rampasan negara. Kepercayaan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK kepada Badung, ini menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola aset negara hasil tindak pidana korupsi. Kami berkomitmen memastikan setiap aset yang dipercayakan kepada daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sekda menyebutkan Pemkab Badung menerima hibah enam bidang tanah dari KPK RI yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara. “Luas keseluruhan lahan mencapai 2.065 meter persegi dengan nilai aset lebih dari Rp26 miliar. Aset tersebut kini tengah dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik yang memberikan nilai sosial sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat Badung,” katanya.

Untuk merealisasikan pemanfaatan aset tersebut, Pemkab Badung menyiapkan dua skema. Alternatif pertama adalah pembangunan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan alternatif kedua melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta. “Beberapa waktu lalu kami melakukan studi banding ke DKI Jakarta untuk mempelajari pelaksanaan KSP. Skema ini dinilai mampu menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional, sementara fungsi sosial tetap menjadi milik pemerintah dan fungsi bisnis dapat berjalan untuk mendukung keberlanjutan kawasan,” katanya.

Skema KSP tersebut akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan desain dan konsep kawasan, market sounding, hingga proses pelelangan kepada calon mitra. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menyiapkan desain apabila pembangunan dilakukan sepenuhnya menggunakan APBD.”Kami sedang menyelesaikan kajian investasi dan feasibility study untuk menentukan skema yang paling tepat, apakah aset ini akan dikelola langsung oleh pemerintah melalui badan pengelola aset atau melalui kerja sama dengan pihak swasta. Setelah kajian selesai, baru akan ditetapkan pilihan terbaik,” kata Surya Suamba dengan menargetkan proses perencanaan hingga penetapan skema pengelolaan dapat rampung sehingga pembangunan mulai terealisasi pada akhir 2027.

Konsep pengembangan kawasan dirancang sebagai ruang publik yang memadukan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kawasan tersebut akan dilengkapi taman kreatif, ruang terbuka hijau, area publik, serta fasilitas komersial seperti kafe yang diharapkan mampu mendukung biaya operasional dan pemeliharaan kawasan. “Kawasan Kerobokan Kelod merupakan kawasan strategis pariwisata. Saat ini banyak terdapat vila dan fasilitas komersial, namun ruang terbuka hijau dan ruang publik masih sangat terbatas. Karena itu konsep yang kami siapkan tidak hanya memiliki fungsi bisnis, tetapi juga menghadirkan fungsi sosial agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas,” katanya. 

Sementara Gusrizal menyampaikan kunjungan ke Kabupaten Badung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya terhadap pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. “Kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pengelolaan aset rampasan negara berjalan dengan baik sejak tahap eksekusi hingga dimanfaatkan oleh penerima hibah. Harapannya, aset tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Dia mengapresiasi komitmen Pemkab Badung yang telah menerima dan menyiapkan pemanfaatan aset hibah tersebut untuk kepentingan publik. “Kami berharap sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Badung terus berlanjut sehingga tata kelola aset rampasan negara semakin baik, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas pria yang berlatar belakang hakim kelahiran Jambi tersebut.

Audiensi juga menjadi ruang diskusi antara Dewan Pengawas KPK dan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mengenai pengalaman daerah dalam proses pengajuan hibah, mekanisme penetapan status penggunaan aset, pemanfaatan aset bagi pelayanan publik, kendala yang dihadapi, hingga masukan terhadap penyempurnaan tata kelola pengelolaan barang rampasan oleh KPK ke depan. Bersama-sama berharap dari hasil pemantauan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir Anggota Dewan Pengawas KPK Sumpeno serta Ketua Satgas 3 Nurul Hudaeni bersama anggota Satgas 3, yakni Singgih Pradana, Yoga Fahlevi Nasution, Ari Dhiya Alfiah, dan Andi Faiz Al-Farisi. Dari Pemerintah Kabupaten Badung, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Sekretaris Dinas PUPR, Sekretaris Dinas Perhubungan, Camat Kuta Utara, dan Lurah Kerobokan Kelod. (*/bgn003)26071506

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta didampingi Ketua WHDI Ny. Alit Sucipta menghadiri persembahyangan bakti penganyar di Pura Dalem Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, pada Rabu (15/7/2026). Kehadiran ini merupakan bagian dari rangkaian Karya Agung yang diselenggarakan oleh desa adat setempat.

Wabup Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi kepada seluruh krama Desa Adat Sempidi atas semangat gotong-royong, kebersamaan, dan rasa persatuan yang ditunjukkan selama pelaksanaan karya suci. “Saya merasa bersyukur dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dan menyaksikan secara langsung prosesi karya suci yang hari ini memasuki tahapan Bhakti Penganyaran. Saya juga mengapresiasi semangat gotong royong serta kebersamaan krama Desa Adat Sempidi yang telah bersatu sehingga seluruh rangkaian kegiatan karya dapat berjalan lancar, rahayu, dan sesuai harapan bersama. Semoga melalui pelaksanaan karya suci ini kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, kerahayuan, serta kehidupan yang gemah ripah loh jinawi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mendukung berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Sementara Bendesa Adat Sempidi I Gusti Ngurah Martana menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas dukungan dana hibah Rp1,9 miliar untuk mendukung pelaksanaan karya tersebut.

Dia menyampaikan menjelaskan bahwa rangkaian karya telah dimulai sejak 24 Juni 2026 dan hingga saat ini telah memasuki rangkaian ke-28. Sementara pelaksanaan bakti penganyar yang berlangsung pada hari ini merupakan rangkaian ke-25 dari keseluruhan tahapan upacara. Seluruh rangkaian karya telah berlangsung selama kurang lebih dua setengah bulan dan berjalan dengan baik berkat dukungan seluruh krama Desa Adat Sempidi.

Prosesi ini turut dihadiri Kadis Dukcapil I Nyoman Rudiarta, Kadis Perikanan I Nyoman Suardana, Kadispora I Gusti Made Dwipayana, Dirut PDAM I Made Putra Wijaya, serta warga Sempidi. (*/bgn003)26071505

Lumajang, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta dan Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti memimpin bakti penganyar di Pura Kahyangan Jagat Mandara Giri Semeru Agung, Desa Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Jumat (10/7/2026).

Prosesi pelaksanaan upacara bakti penganyaran dan bakti penyineban dipuput Ida Pedanda Gede Putu Ngenjung dari Griya Keniten Selat Duda, Karangasem, Bali dan disaksikan langsung oleh Bupati Lumajang Hj. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang Yudha Aji Kusuma, unsur Forkopimda, PHDI Kabupaten Lumajang, Camat Senduro, Kepala Desa Senduro, serta tokoh masyarakat setempat.

Dari Kabupaten Badung sendiri upacara bhakti penganyaran dan penyineban dihadiri oleh anggota DPRD Badung, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran pimpinan OPD, serta umat Hindu dari berbagai daerah di Nusantara.

Bupati Badung bersama jajaran Pemkab Badung juga menyerahkan dana punia Rp150 juta sebagai bentuk srada bakti dan dukungan terhadap pelestarian kegiatan keagamaan di Pura Kahyangan Jagat Mandara Giri Semeru Agung. Selain itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung Ny. Adi Arnawa bersama jajaran organisasi kewanitaan Kabupaten Badung turut ngayah dengan mempersembahkan Tari Rejang. (bgn003)26071006

Surabaya, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya, guna mempelajari penerapan sistem kinerja individu yang telah terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Badung dipimpin Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta didampingi Sekretaris Daerah Ida Bagus Surya Suamba bersama jajaran pimpinan perangkat daerah. Kunjungan diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Syamsul Hariadi di Ruang Praban, Bappeda Kota Surabaya, pada Kamis (9/7/2026).

Wabup Bagus Alit Sucipta mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih terukur, objektif, dan akuntabel. Langkah itu diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami ingin belajar dari praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya. Sistem yang dikembangkan mampu mengukur kinerja individu secara lebih objektif sehingga dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Badung dalam menyempurnakan sistem yang telah kami miliki,” ujarnya.

Peningkatan kinerja aparatur merupakan pondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pengelolaan kinerja menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah.

Sementara Sekda IB Surya Suamba menyampaikan saat ini Kabupaten Badung telah menerapkan sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan berbagai aspek pengelolaan kepegawaian. Namun demikian, masih terdapat ruang penyempurnaan, khususnya dalam pengukuran capaian kinerja setiap individu secara lebih komprehensif. “Melalui kunjungan ini kami ingin mempelajari bagaimana sistem di Surabaya mampu merekam, memverifikasi, dan mengukur aktivitas ASN secara lebih detail. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem e-Kinerja di Kabupaten Badung sehingga pengelolaan SDM aparatur semakin efektif dan akuntabel,” katanya.

Dia menyebutkan sistem pengukuran kinerja yang semakin baik akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan ASN, pengembangan kompetensi, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Syamsul Hariadi beserta jajarannya menyambut baik kunjungan Pemerintah Kabupaten Badung. Menurut dia, kolaborasi antardaerah menjadi sarana penting untuk saling berbagi inovasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Dia menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan kinerja ASN sehingga proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan disiplin, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik. “Pada dasarnya tujuan kita sama, yakni membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap daerah memiliki pengalaman yang dapat saling dipelajari untuk memperkuat reformasi birokrasi,” ujarnya.

Selain membahas penguatan sistem kinerja individu, kedua pemerintah daerah juga berdiskusi mengenai pengelolaan kepegawaian, tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan efisien.

Melalui kunjungan kerja tersebut.

Pemerintah Kabupaten Badung berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik yang relevan untuk memperkuat sistem manajemen ASN. Dengan demikian, reformasi birokrasi di Kabupaten Badung diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*/bgn003)26070911

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menggelar aksi bersih pantai dan pelepasan tukik di Pantai Kuta pada Sabtu (4/7). Aksi pelestarian pesisir di Shelter Kebencanaan Baruna ini menjadi pembuka rangkaian Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diinisiasi oleh Kejati Bali.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dan Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono. Acara pelayanan terpadu ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Bupati Wayan Adi Arnawa mengapresiasi kolaborasi tersebut, karena mencerminkan sinergi yang tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga pada upaya menjaga kebersihan dan kelestarian Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali beserta seluruh jajaran yang telah menginisiasi kegiatan ini. Sinergi yang dibangun tidak hanya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi seperti ini sangat baik dan patut terus dilaksanakan ke depan,” ujarnya.

Menurut Bupati, pusat pelayanan satu lokasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan untuk memperoleh layanan secara cepat, mudah, dan efisien. Dia berharap konsep ini terus dievaluasi berkala agar jangkauannya semakin luas. “Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan publik benar-benar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan wisatawan. Jika antusiasme masyarakat tinggi, tentu kegiatan seperti ini sangat baik apabila dilaksanakan secara rutin,” katanya.

Gubernur Bali Wayan Koster turut memberikan dukungan penuh terhadap integrasi layanan publik dan aksi lingkungan hidup ini. “Saya sangat mengapresiasi inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali yang memadukan pelayanan publik dengan aksi menjaga kebersihan lingkungan. Menurut saya, sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali membutuhkan pelayanan publik yang semakin profesional, sekaligus komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kebersihan lingkungan agar citra Bali tetap terjaga di mata wisatawan dan masyarakat internasional,” ucapnya.

Sementara Kepala Kejati Bali Setiawan Budi Cahyono menegaskan pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat melalui kehadiran bazar pelayanan satu atap ini. “Kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antar instansi dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, transparan, dan berkualitas. Melalui kolaborasi ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memperoleh berbagai layanan pemerintah dalam satu tempat,” katanya.

Melalui bazar ini, kata dia, masyarakat dapat langsung mengakses layanan administrasi kependudukan, kepolisian, keimigrasian, konsultasi hukum gratis, kesehatan, BPJS Kesehatan, perbankan, hingga pengembalian barang bukti dan pembayaran denda tilang.

Turut hadir jajaran Forkopimda Badung, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Sekda Badung dan jajaran kepala OPD, para kepala kejaksaan negeri se-Bali, instansi vertikal, serta masyarakat setempat. (*/bgn003)26070507

Mangupura, Baliglobalnews 

Bertepatan dengan Rahina Purnama Sasih Kasa, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekda Ida Bagus Surya Suamba sembahyang bersama dalam rangkaian karya nyatur rebah di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Beji, Puspem Badung, pada Senin (29/6/2026). Karya yang akan nyejer selama 3 hari, 29 Juni – 2 Juli 2026 ini berlangsung khidmat dan dipimpin oleh dua sulinggih yakni Ida Pedanda Gede Buruan Griya Pasraman Darmasaba (Sulinggih Siwa) dan Ida Pedanda Gede Putra Dharma, Griya Budha Purnawati Sidharta Karang Embang, Gulingan, Mengwi (Sulinggih Budha).

Prosesi upacara diiringi penampilan seni sakral Tari Wali Topeng Sidakarya, Tari Wali Rejang Giri Putri, dan Tari Pendet. Tarian tersebut dipersembahkan oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung sebagai wujud ngayah (pengabdian tulus) kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya leluhur. 

Bupati Adi Arnawa menyampaikan persembahyangan ini bertujuan memohon rahmat, petunjuk, dan perlindungan agar seluruh program pembangunan daerah berjalan lancar. “Kita berharap program yang disusun memberikan manfaat nyata, serta menjadikan Kabupaten Badung senantiasa damai, aman, tertib, dan maju menuju kesejahteraan bersama,” ujarnya.

Bupati juga mengapresiasi peran aktif TP PKK Badung dalam kegiatan adat dan budaya. Menurut dia, pelestarian tradisi menjadi identitas yang memperkuat jati diri masyarakat Badung di tengah perkembangan zaman.

Turut hadir Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta jajaran anggota DPRD, Ketua dan pengurus organisasi kewanitaan, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. (*/bgn003)26062908