Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menggelar aksi bersih lingkungan guna memperingati World Cleanup Day Indonesia 2026 di kawasan mangrove Pantai Telaga Waja, Kecamatan Kuta Selatan, pada Jumat (25/9/2026).

Dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba yang mewakili Bupati Badung, kegiatan bertema “Aksi Bersih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah” ini melibatkan sekitar 300 peserta dari unsur pemerintahan, dunia usaha, komunitas, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat.

Aksi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Lingkungan Hidup RI tentang Dukungan Kegiatan World Cleanup Day Indonesia 2026 guna menguatkan sinergi serta peran generasi muda sebagai pelopor pelestarian lingkungan pesisir.

Sekda Surya Suamba menyampaikan World Cleanup Day menjadi momentum mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah. “Yang ingin kita bangun adalah generasi yang tidak hanya peduli saat melihat sampah berserakan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mencegah, mengurangi, memilah dari sumbernya, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan,” ujarnya.

Sekda menyebutkan pemilihan kawasan mangrove memiliki makna vital bagi ekosistem pesisir dan habitat biota, sehingga kebersihannya harus dijaga demi fungsi ekologis jangka panjang. “Kita berharap kegiatan hari ini tidak berhenti pada memungut dan mengangkut sampah. Yang lebih penting adalah mencegah sampah tersebut muncul dan mengubah perilaku sehari-hari. Mari kita mulai perubahan itu dari hari ini, dari tempat ini, dari diri kita masing-masing untuk mewujudkan Badung yang bersih, sehat, hijau, dan berkelanjutan,” katanya.

Semangat aksi ini diwujudkan melalui empat pilar kemerdekaan sampah, yakni merdeka dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, sikap acuh terhadap lingkungan, serta ketergantungan pengelolaan sampah. Tidak sekadar dipungut, sampah seberat ratusan kilogram yang terkumpul dari kawasan pesisir tersebut langsung ditimbang dan dipilah ke dalam jenis organik, anorganik, plastik, serta residu untuk diolah lebih lanjut secara berkelanjutan melalui fasilitas pengolahan sampah dan yayasan mitra lingkungan.

Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Badung, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, pimpinan instansi vertikal, Camat Kuta Selatan beserta jajaran, para lurah, bendesa adat, BUMD, tokoh masyarakat, karang taruna, yowana serta undangan lainnya. (*/bgn003)26092502

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung mengatakan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan adat, agama, dan kebudayaan Bali melalui dukungan nyata terhadap pelaksanaan puncak karya agung menawa ratna ngenteg linggih, padudusan agung di Pura Ratu Pasek, Banjar Pasekan, Desa Adat Munggu, Mengwi, pada Selasa (15/9/2026).

Langkah tersebut ditunjukkan langsung lewat kehadiran Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang juga bertindak sebagai upasaksi sekaligus menyerahkan bantuan stimulus pemerintah secara simbolis kepada pihak pengempon. Bantuan untuk menyukseskan karya tersebut diterima oleh Ketua Panitia Karya I Ketut Pujarsana disaksikan tokoh adat serta masyarakat setempat.

Bupati Adi Arnawa menyampaikan rasa sukacita serta apresiasi tinggi kepada seluruh krama pengempon Pura Ratu Pasek Banjar Pasekan atas semangat kebersamaan dan gotong-royong yang terjaga. “Pelaksanaan karya bukan semata-mata merupakan rangkaian ritual keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat jati diri masyarakat Bali yang berlandaskan adat, agama, tradisi, dan budaya. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita jaga dan wariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pelestarian tradisi leluhur membutuhkan sinergi yang kokoh antara kebijakan pemerintah daerah dengan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat desa adat di tengah perkembangan zaman. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pelestarian adat dan budaya membutuhkan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kami di Pemerintah Kabupaten Badung akan terus hadir memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah, sekaligus memastikan nilai-nilai luhur yang menjadi kekuatan masyarakat Bali tetap terjaga,” katanya.

Melalui pelaksanaan yadnya utama ini, Bupati berharap vibrasi spiritualnya mampu membawa dampak positif bagi keselamatan krama dan keharmonisan daerah secara luas. “Selain sebagai sarana ngatag katatwaning agama, karya ini tentu kita maknai sebagai upaya memohon keselamatan, keharmonisan, dan kerahayuan bagi Jagat Badung, Bali, hingga Nusantara. Semoga seluruh rangkaian karya berjalan lancar, memberikan ketentraman bagi krama, dan membawa kebaikan bagi kehidupan bersama,” pungkasnya.

Ketua Panitia Karya I Ketut Pujarsana menyampaikan terima kasih mendalam atas perhatian penuh dari Pemkab Badung dan Pemerintah Desa Munggu. Menurutnya, sokongan ini melipatgandakan semangat krama dalam bergotong-royong secara swadaya demi mensukseskan upacara suci tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati Badung beserta jajaran dan Pemerintah Desa yang telah memberikan perhatian serta dukungan nyata, sehingga karya agung ini dapat terlaksana dengan lancar dan labda karya,” katanya.

Rangkaian upacara besar ini sendiri dijadwalkan masih akan berlangsung hingga prosesi penutupan atau penyineban, rsi bojana, dan nuek bagia pada Kamis (12/11/2026) mendatang.

Upacara tersebut dipuput oleh empat sulinggih, yakni Ida Sulinggih dari Griya Bongkasa, dari Griya Buduk, dari Griya Abianbase, dan Ida Sulinggih dari Griya Sempidi. Agenda keagamaan ini turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Bali I Wayan Bawa, Anggota DPRD Badung I Wayan Edy Sanjaya dan I Made Rai Wirata, Camat Mengwi, serta Perbekel Desa Munggu. (*/bgn003)26091502

Mangupura, Baliglobalnews

Tim Pembinaan Kepegawaian dan Penegakan Pelanggaran Disiplin ASN atau Tim Disiplin Pemkab Badung kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan disiplin aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga. Kali ini, sidak menyasar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada Rabu (9/9/2026).

Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Badung dalam memperkuat disiplin dan akuntabilitas kinerja ASN. Tim GDN mengecek presensi sekaligus keberadaan fisik pegawai untuk memastikan kepatuhan terhadap jam kerja dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum I Wayan Wijana, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Wijana mengatakan hasil verifikasi presensi dan pengecekan langsung di lokasi menemukan empat pegawai di DPUPR yang diduga melanggar ketentuan jam kerja. “Sementara di BPKAD tidak ditemukan pelanggaran disiplin. Sejumlah pegawai yang tidak hadir terkonfirmasi memiliki keterangan sah secara administratif karena sakit,” katanya.

Menurut Wijana, sidak tidak hanya menyasar persoalan kehadiran pegawai. Ada dua hal utama yang menjadi perhatian, yakni kepatuhan terhadap jam kerja dan efektivitas pelayanan publik di masing-masing instansi. “Pelanggaran jam kerja, seperti datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan sah, berimbas langsung pada penilaian kinerja individu serta pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) secara otomatis,” ujarnya.

Dia menyebutkan sidak juga menjadi bagian dari upaya mengubah pola pikir atau mindset ASN sebelum Pemkab Badung memperketat sistem absensi berbasis teknologi.

Pemkab Badung kini tengah mengembangkan Sistem Informasi Presensi Mobile berbasis pemindaian wajah atau facial recognition. “Sistem tersebut nantinya terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja digital milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” katanya.

Di sisi lain, para pimpinan perangkat daerah diminta memastikan efisiensi dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Menurut Wijana, disiplin ASN merupakan salah satu fondasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan nyaman.

Pihaknya memastikan sidak serupa akan terus dilakukan secara insidental dan acak di seluruh OPD. Dia menyatakan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penegakan integritas aparatur secara berkelanjutan,” tandasnya. (Adv/bgn003)26090904

]]> https://baliglobalnews.com/tim-disiplin-pemkab-badung-sidak-dpupr-dan-bpkad-pastikan-asn-tetap-disiplin/feed/ 0 https://baliglobalnews.com/pemkab-badung-terapkan-posyandu-6-spm-kelurahan-lukluk-jadi-perintis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pemkab-badung-terapkan-posyandu-6-spm-kelurahan-lukluk-jadi-perintis https://baliglobalnews.com/pemkab-badung-terapkan-posyandu-6-spm-kelurahan-lukluk-jadi-perintis/#respond Sun, 06 Sep 2026 11:49:22 +0000 https://baliglobalnews.com/?p=132647 Mangupura, Baliglobalnews Pemkab Badung resmi mengimplementasikan peran Posyandu sebagai pelayanan dasar melalui program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, terpilih menjadi salah satu wilayah perintis program transformasi tersebut. Program tersebut diluncurkan lewat Sosialisasi dan Pembinaan bertema “Posyandu Kuat, Masyarakat Sehat, Badung Hebat” di Banjar Delod Pempatan, Lukluk, pada Minggu (6/9/2026). Kegiatan […]]]>

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung resmi mengimplementasikan peran Posyandu sebagai pelayanan dasar melalui program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, terpilih menjadi salah satu wilayah perintis program transformasi tersebut.

Program tersebut diluncurkan lewat Sosialisasi dan Pembinaan bertema “Posyandu Kuat, Masyarakat Sehat, Badung Hebat” di Banjar Delod Pempatan, Lukluk, pada Minggu (6/9/2026). Kegiatan dirangkaikan Hari Buka Posyandu, Temu Wirasa, dan penyerahan sembako kepada para kader.

Ketua Tim Pembina Posyandu Badung, Ny. Adi Arnawa, menegaskan fungsi Posyandu saat ini telah meluas menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi. “Posyandu sekarang tidak hanya pemeriksaan kesehatan anak, ibu hamil, dan lansia. Posyandu sudah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM,” ujarnya.

Enam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, dan sosial. Ny. Adi Arnawa memuji kelancaran alur pelayanan kesehatan yang ada. “Selain pelayanan kesehatan, lima bidang lainnya juga sekarang menjadi bagian dari Posyandu 6 SPM. Tadi saya juga melihat langsung bagaimana pelayanan kesehatan tadi dari pendaftaran hingga pemeriksaan lumayan sangat bagus dan lancar agar dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi,” katanya.

Lewat sistem baru ini, kata dia, kader bertugas membantu mendata masalah pendidikan anak serta memastikan warga kurang mampu mendapat perhatian sosial. Warga juga bisa melaporkan masalah rumah tidak layak huni, jalan rusak, hingga ketertiban umum lewat kader Posyandu untuk diteruskan ke dinas terkait. “Termasuk melalui kegiatan Badung Peduli, kita memastikan masyarakat Badung tidak ada lagi yang kesejahteraannya tidak diperhatikan. Semua bidang ini nantinya dapat dilaporkan melalui kader Posyandu untuk diteruskan kepada perangkat daerah terkait sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” katanya.

Dia juga mengingatkan pentingnya warga mengurus dokumen fisik seperti KTP, KK, dan KIA meskipun sudah ada sistem digital (IKD). Pemkab Badung menyiapkan stimulus uang tunai hingga Rp10 juta bagi warga yang tertib mengurus akta kematian tepat waktu. “Walaupun sudah terdaftar dalam sistem Dukcapil, dokumen fisik tetap harus dimiliki. KTP, KK, termasuk KIA harus ada fisiknya. Ini penting untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan dan hak-haknya dengan tertib. Jangan sampai terlambat. Begitu ada anggota keluarga yang meninggal, segera urus administrasinya sehingga dokumen kependudukannya tertib dan hak masyarakat juga dapat diperoleh,” tegasnya.

Sementara Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan Lukluk Putu Dian Mas Kurnia Dewi menyatakan kesiapan sembilan Posyandu di wilayahnya menjadi pelopor program ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Badung beserta seluruh jajaran atas perhatian, dukungan, dan pembinaan yang telah diberikan kepada Kelurahan Lukluk. Besar harapan kami agar sinergi ini terus berlanjut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal,” ungkapnya.

Turut hadir Kadis PMD, Kadis Sosial, Kadis Dukcapil, Kadis LHK Perwakilan kadis Pendidikan, Camat Mengwi Nyoman Suhartana beserta Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Mengwi, Lurah Lukluk beserta istri, Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan Lukluk serta Tim Badung Peduli. (*/bgn003)26090608

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menerima kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2026 pada Rabu (2/9/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung tersebut menandai dimulainya rangkaian audit kepatuhan dan efektivitas terhadap sejumlah program prioritas daerah.

Kehadiran rombongan BPK RI Bali dipimpin oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Bali I Ikhsan Aprian yang hadir mewakili Kepala BPK Perwakilan Bali. Mereka diterima oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi oleh Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta serta Sekda IB Surya Suamba.

Ikhsan Aprian menyampaikan terdapat tiga agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemkab Badung. Proses audit ini dijadwalkan berlangsung selama 35 hari kalender, terhitung mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 Oktober 2026.

Agenda pertama meliputi pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang dalam mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, serta prioritas nasional lainnya tahun 2024 sampai semester I tahun 2026. Agenda kedua difokuskan pada efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan oleh pemerintah daerah di kawasan strategis pariwisata nasional dan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sampai semester I tahun 2026. “Dan yang ketiga, efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Badung dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama dalam mendukung penyediaan layanan air minum tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026,” katanya.

Bupati I Wayan Adi Arnawa menyambut baik dimulainya proses audit ini sebagai langkah krusial untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan program yang telah dijalankan. Dia mengatakan pentingnya evaluasi eksternal demi menyempurnakan performa tiga sektor utama yang menjadi objek pemeriksaan tersebut. “Tentu harapan kita nanti ada satu hasil yang mana bisa dijadikan sebagai satu pedoman buat kami di Pemkab Badung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam tiga hal tadi itu. Saya meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Badung untuk kooperatif serta mendukung penuh kelancaran tugas BPK selama proses pemeriksaan berlangsung,” katanya.

BPK RI Perwakilan Bali juga menyerahkan surat tugas pemeriksaan secara resmi kepada Pemkab Badung yang diterima oleh Bupati. Pertemuan ini juga dihadiri oleh kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung serta jajaran Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama. (*/bgn003)26090202

Mangupura, Baliglobalnews 

Rangkaian peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Badung berlangsung khidmat. Usai upacara bendera di Lapangan Mangupraja Mandala, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelar acara syukuran di Area Jaba Pura Lingga Bhuana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, pada Senin (17/8/2026).

Bupati Adi Arnawa menyerahkan uang pembinaan secara simbolis kepada anggota Paskibraka tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten Badung Rp10 juta per orang. Apresiasi juga diberikan kepada pelatih unsur TNI/Polri Rp5 juta serta Danpas dan Paswal Rp10 juta. 

Bupati Adi Arnawa mengatakan 81 tahun kemerdekaan harus menjadi momentum generasi muda untuk membangun rasa tanggung jawab terhadap bangsa. “Sudah sepatutnya sebagai generasi muda kita punya rasa malu dan rasa tanggung jawab. Dengan perayaan hari ulang tahun yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus, setidaknya kita bersama-sama mengenang bagaimana perjuangan para pahlawan yang berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan,” ujarnya.

Adi Arnawa menyampaikan peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremonial, melainkan ajang refleksi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. “Jangan hanya narasi, jangan hanya retorika semata, tetapi dalam bentuk implementatif buktikan, tunjukkan semangat nasionalisme kita,” tegasnya.

Dia mengingatkan semangat kemerdekaan wajib diwujudkan melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan derajat sosial, dan pendidikan. Mengingat Paskibraka telah berlatih berbulan-bulan, Bupati memberikan penghormatan tinggi atas kedisiplinan mereka. “Adik-adik ini adalah generasi penerus yang akan menjadi tongkat estafet untuk kita ke depan. Saya minta agar semangat nasionalisme dan semangat kebersamaan tetap dijaga,” kata Bupati sembari menyampaikan terima kasih kepada para orang tua yang telah mendukung putra-putrinya.

Hadir Forkompinda Kabupaten Badung, Sekda Badung IB Surya Suamba beserta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung, Ketua TP PKK Badung Ny. Adi Arnawa beserta ketua organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, Ketua dan anggota LVRI dan seluruh anggota Paskibraka Kabupaten Badung. (*/bgn003)26081804

Mangupura, Baliglobalnews 

Atmosfer khidmat menyelimuti kawasan Pura Dalem, Banjar Batubayan, Desa Adat Batubayan, Abiansemal, saat krama setempat menggelar rangkaian puncak karya melaspas, mendem pedagingan, tawur agung menawa ratna, ngenteg linggih, mepedudusan agung, dan mesaba dalem pada Sabtu (8/8/2026).

Upacara pemurnian tempat suci berskala besar ini berjalan sukses dan disaksikan oleh Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Kehadiran orang nomor dua di Badung tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat, sekaligus menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelestarian adat dan tradisi keagamaan Hindu.

Pelaksanaan karya agung yang bertujuan memulihkan spiritualitas pura dan mempererat ikatan krama pengempon ini turut dihadiri oleh jajaran perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, Pelaksana Tugas Camat Abiansemal, Bendesa Adat Batubayan, serta seluruh masyarakat adat setempat.

Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan urat nadi kebudayaan, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menyerahkan secara simbolis bantuan dana hibah karya dari Anggaran Induk Tahun 2026 senilai Rp1,7 miliar. Dana yang telah cair tersebut diterima langsung oleh manggala karya untuk menunjang seluruh operasional upacara.

Wabup Bagus Alit Sucipta mengapresiasi mendalam atas dedikasi dan kerja keras panitia serta krama adat yang bersatu padu mewujudkan karya besar ini. Dia mengatakan ritual suci tersebut adalah cerminan kesadaran spiritual yang tinggi dalam menjaga harmoni alam dan kesucian pura. “Pemkab Badung sangat mengapresiasi semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan oleh warga Desa Adat Batubayan. Karya yang dilaksanakan ini bukan hanya milik satu banjar atau satu desa saja, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur budaya dan agama yang menjadi kekayaan kita semua,” ungkapnya.

Dia juga berpesan agar bantuan stimulus dari anggaran daerah tersebut dikelola dengan transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab hingga seluruh rangkaian upacara rampung. Wabup turut mengajak krama Batubayan untuk terus merawat kerukunan demi bersinergi membangun Badung yang maju dan sejahtera.

Manggala Karya I Nyoman Sukadana menyampaikan bahwa bantuan hibah bernilai miliaran rupiah tersebut sangat meringankan beban finansial krama adat dalam menggelar ritual suci yang membutuhkan persiapan panjang ini. “Atas nama seluruh panitia dan krama pengempon Pura Dalem Batubayan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Bantuan ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan pelaksanaan karya sesuai rencana. Semoga kebaikan dan dukungan yang diberikan senantiasa mendapat balasan berkah dan kemajuan bagi Kabupaten Badung,” ujarnya. (*/bgn003)26080904

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD, Puspem Badung, pada Kamis (6/8/2026). 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama pimpinan DPRD, serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Forkompinda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta kepala OPD dan pimpinan instansi vertikal.

Bupati Adi Arnawa mengatakan bahwa postur awal rancangan KUA-PPAS 2027 meliputi Pendapatan Daerah Rp11 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp13 triliun lebih. Setelah melalui pembahasan bersama Legislatif, alokasi Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp14,2 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru. “Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55% lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” katanya.

Dia menyampaikan dengan langkah-langkah yang dilakukan, telah berhasil membuat peningkatan penerimaan PAD. Berdasarkan laporan per 31 Juli, PAD yang sudah masuk ke kas daerah Rp4,1 triliun. “Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” katanya. 

Bupati juga berharap apa yang dirancang dapat dicapai secara maksimal, sehingga akan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengejar target capaian-capaian yang sudah tuangkan dalam KUA-PPAS yang nantinya menjadi pedoman penganggaran untuk Tahun 2027. (*/bgn003)26080604

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah mempersiapkan penerapan sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis elektronik (e-Kinerja) sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas kinerja aparatur.

Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Wayan Putra Yadnya menyampaikan hingga saat ini sistem e-Kinerja masih berada pada tahap kajian dan penyempurnaan sebelum diterapkan secara resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Menurut dia, penyusunan sistem dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ASN hingga penyusunan indikator penilaian yang objektif, terukur, dan mampu menggambarkan capaian kinerja secara nyata. “Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen menghadirkan sistem penilaian kinerja ASN yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis pada kinerja nyata. Saat ini kami masih dalam tahap kajian untuk memastikan sistem yang diterapkan benar-benar efektif dan dapat mendukung peningkatan kualitas kinerja aparatur,” ujar ketika ditemui di Kantor BKPSDM Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung pada Jumat (31/7/2026).

Dia menyebutkan dalam proses penyusunannya BKPSDM juga melaksanakan sosialisasi awal serta menghimpun berbagai masukan dari perangkat daerah maupun ASN sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang nantinya diterapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dipahami dan diterima oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dia mengharapkan sistem e-Kinerja mampu mendorong peningkatan disiplin, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik, sekaligus menjadi salah satu instrumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Badung. “Tujuan utama kami adalah membangun sistem yang adil, terukur, dan mampu mencerminkan kinerja ASN secara riil. Oleh karena itu, setiap masukan dari perangkat daerah maupun ASN menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan sistem ini,” katanya.

BKPSDM, kata dia, memastikan sebelum diberlakukan secara resmi, sistem e-Kinerja akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat daerah guna menyamakan persepsi serta memastikan kesiapan implementasi di lapangan.

Melalui penerapan sistem e-Kinerja yang tengah dipersiapkan tersebut, kata dia, Pemerintah Kabupaten Badung optimistis dapat mewujudkan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv/bgn003)26070205

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba mewakili Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut hangat audiensi Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) H. Gusrizal dalam rangka pemantauan pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Ruang Pertemuan Nayaka Gosana I, Puspem Badung, pada Rabu (15/7/2026).

Kehadiran tim Dewan Pengawas KPK merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang dilaksanakan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Sekda Ida Bagus Surya Suamba menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPK kepada Pemerintah Kabupaten Badung sebagai penerima hibah aset rampasan negara. Kepercayaan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan KPK kepada Badung, ini menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola aset negara hasil tindak pidana korupsi. Kami berkomitmen memastikan setiap aset yang dipercayakan kepada daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sekda menyebutkan Pemkab Badung menerima hibah enam bidang tanah dari KPK RI yang berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara. “Luas keseluruhan lahan mencapai 2.065 meter persegi dengan nilai aset lebih dari Rp26 miliar. Aset tersebut kini tengah dipersiapkan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik yang memberikan nilai sosial sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat Badung,” katanya.

Untuk merealisasikan pemanfaatan aset tersebut, Pemkab Badung menyiapkan dua skema. Alternatif pertama adalah pembangunan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan alternatif kedua melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak swasta. “Beberapa waktu lalu kami melakukan studi banding ke DKI Jakarta untuk mempelajari pelaksanaan KSP. Skema ini dinilai mampu menghadirkan pengelolaan yang lebih profesional, sementara fungsi sosial tetap menjadi milik pemerintah dan fungsi bisnis dapat berjalan untuk mendukung keberlanjutan kawasan,” katanya.

Skema KSP tersebut akan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan desain dan konsep kawasan, market sounding, hingga proses pelelangan kepada calon mitra. Di sisi lain, pemerintah juga tetap menyiapkan desain apabila pembangunan dilakukan sepenuhnya menggunakan APBD.”Kami sedang menyelesaikan kajian investasi dan feasibility study untuk menentukan skema yang paling tepat, apakah aset ini akan dikelola langsung oleh pemerintah melalui badan pengelola aset atau melalui kerja sama dengan pihak swasta. Setelah kajian selesai, baru akan ditetapkan pilihan terbaik,” kata Surya Suamba dengan menargetkan proses perencanaan hingga penetapan skema pengelolaan dapat rampung sehingga pembangunan mulai terealisasi pada akhir 2027.

Konsep pengembangan kawasan dirancang sebagai ruang publik yang memadukan fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kawasan tersebut akan dilengkapi taman kreatif, ruang terbuka hijau, area publik, serta fasilitas komersial seperti kafe yang diharapkan mampu mendukung biaya operasional dan pemeliharaan kawasan. “Kawasan Kerobokan Kelod merupakan kawasan strategis pariwisata. Saat ini banyak terdapat vila dan fasilitas komersial, namun ruang terbuka hijau dan ruang publik masih sangat terbatas. Karena itu konsep yang kami siapkan tidak hanya memiliki fungsi bisnis, tetapi juga menghadirkan fungsi sosial agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas,” katanya. 

Sementara Gusrizal menyampaikan kunjungan ke Kabupaten Badung merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya terhadap pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah. “Kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan proses pengelolaan aset rampasan negara berjalan dengan baik sejak tahap eksekusi hingga dimanfaatkan oleh penerima hibah. Harapannya, aset tersebut benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Dia mengapresiasi komitmen Pemkab Badung yang telah menerima dan menyiapkan pemanfaatan aset hibah tersebut untuk kepentingan publik. “Kami berharap sinergi antara KPK dan Pemerintah Kabupaten Badung terus berlanjut sehingga tata kelola aset rampasan negara semakin baik, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas pria yang berlatar belakang hakim kelahiran Jambi tersebut.

Audiensi juga menjadi ruang diskusi antara Dewan Pengawas KPK dan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mengenai pengalaman daerah dalam proses pengajuan hibah, mekanisme penetapan status penggunaan aset, pemanfaatan aset bagi pelayanan publik, kendala yang dihadapi, hingga masukan terhadap penyempurnaan tata kelola pengelolaan barang rampasan oleh KPK ke depan. Bersama-sama berharap dari hasil pemantauan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Turut hadir Anggota Dewan Pengawas KPK Sumpeno serta Ketua Satgas 3 Nurul Hudaeni bersama anggota Satgas 3, yakni Singgih Pradana, Yoga Fahlevi Nasution, Ari Dhiya Alfiah, dan Andi Faiz Al-Farisi. Dari Pemerintah Kabupaten Badung, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Hukum, Sekretaris Dinas PUPR, Sekretaris Dinas Perhubungan, Camat Kuta Utara, dan Lurah Kerobokan Kelod. (*/bgn003)26071506