Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dan berlangsung mulai akhir Juli hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026. 

Ketua Umum Panitia Peringatan Hari-Hari Besar Nasional (PPHBN) Kabupaten Tabanan Tahun 2026, Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya mengkonfirmasi bahwa seluruh instansi telah bergerak untuk mempersiapkan perayaan ini secara matang. “Sesuai arahan Bapak Bupati, peringatan HUT Ke-81 RI di Kabupaten Tabanan kita kemas dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari ASN, pelajar, hingga pelaku UMKM dan komunitas seni. Kita ingin momentum ini tidak hanya seremonial, tetapi juga mempererat kebersamaan,” ujarnya.

Persiapan diawali dengan kegiatan kebersihan lingkungan dan lomba menghias kantor antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta Perumda pada 23-31 Juli 2026. Penilaian lomba dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan. 

Selain penataan kantor, Dinas Perhubungan bersama DLH Kabupaten Tabanan memasang lampu hias di kawasan Taman Boulevard Jalan Pahlawan, seputaran Kota Tabanan, area GWS, serta gapura batas kota di Sanggulan dan Pesiapan pada 28-30 Juli 2026.

Pemasangan ribuan bendera Merah Putih berukuran 60×90 cm dengan tiang besi setinggi 3 meter juga dilakukan serentak pada Kamis, 30 Juli 2026 oleh seluruh OPD, camat, BUMN, dan BUMD. 

Pembukaan resmi perayaan dijadwalkan pada Senin, 3 Agustus 2026 pukul 14.00 Wita di Panggung Kehormatan Taman Perjuangan Singasana. Pembukaan ditandai dengan penancapan bendera oleh Forkopimda, sambutan Bupati Tabanan, serta pelepasan balon dan kembang api. 

Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan Parade Singasana Merah Putih dari Taman Perjuangan Singasana menuju Taman Bung Karno. 

Parade ini melibatkan Paskibraka, Drumband Poltrada, pembentangan bendera 100 meter oleh Pramuka SMP, parade pakaian profesi TK, drumband jenjang TK, SD, dan SMP, pertunjukan mebarung (barong bangkung, barongsai, reog ponorogo, dan gandrung), serta Komunitas Sepeda Ontel. 

Pemerintah Kabupaten Tabanan turut menggelar berbagai rangkaian perlombaan kerakyatan untuk memeriahkan suasana, mulai dari lomba karaoke tingkat opd dan pedagang pasar UMKM yang diselenggarakan pada 4 Agustus 2026 di Halaman Kantor Bupati, dilanjutkan dengan lomba kreasi baris-berbaris (LKBB) tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Tabanan pada 6 Agustus 2026 di Taman Perjuangan Singasana, hingga Lomba Tarik Tambang dan Balap Karung antar-OPD yang berlangsung meriah pada 7 Agustus 2026 di Lapangan Alit Saputra.

Sebelum puncak acara, Upacara HUT Provinsi Bali dan Pengukuhan Paskibraka dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Halaman Kantor Bupati Tabanan. Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar di TMP Pancaka Tirta pada Minggu, 16 Agustus 2026 Pukul 24.00 Wita. Puncak peringatan berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026 Pukul 08.00 Wita di Lapangan Alit Saputra melalui upacara Bendera Detik-detik Proklamasi. Peserta upacara terdiri dari unsur PGRI, ASN, Adat Tridatu, pelajar, TNI/Polri, PKK, hingga pecalang, sedangkan para tamu undangan mengenakan pakaian petani tradisional. 

Rangkaian perayaan ditutup pada sore harinya pukul 15.00 Wita dengan upacara aubade yang dimeriahkan pementasan Drama Tari Kolosal “Puputan Margarana” oleh Teater Jineng Smasta serta penyerahan hadiah lomba. (*/bgn003)26072812

Tabanan, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan sebagai langkah penyegaran organisasi dan optimalisasi sumber daya aparatur. Kegiatan yang digelar secara daring pada Rabu (18/2/2026) ini merupakan mutasi perdana di tahun 2026 di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga.

Pelantikan ini mencakup rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang bertujuan untuk mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah. Dalam dinamika birokrasi pemerintahan, rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan merupakan hal yang lazim dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi sumber daya aparatur.

Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirotasi dan dilantik antara lain Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. I Gede Sukanada berpindah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pejabat yang turut dirotasi dan dilantik yakni I Made Yudiana, Gusti Putu Ekayana, Ni Wayan Mariati, serta Ni Made Murjani.

Tidak hanya pejabat pimpinan tinggi, dalam kesempatan tersebut juga dilantik 7 ASN pada jabatan pengawas serta 16 pejabat administrator. Acara pelantikan turut dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkab Tabanan serta Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Bali yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pelantikan kali ini bukan sekadar pergeseran jabatan, melainkan juga penyesuaian terhadap nomenklatur baru pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. “Pengisian jabatan ini didasarkan pada kompetensi serta telah melalui mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Birokrasi yang berkualitas harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas dan loyalitas dalam menjalankan amanah jabatan. Menurut dia, jabatan bukanlah hak, melainkan kepercayaan yang harus dijaga dengan kinerja nyata. “Integritas itu sangat penting. Loyalitas juga diperlukan untuk peningkatan pelayanan publik. Berikan layanan terbaik untuk masyarakat Tabanan. Tabanan Era Baru menuntut birokrasi yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi harus adaptif, inovatif, serta menghasilkan outcome yang jelas dan bermanfaat,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta para kepala dinas yang baru dilantik untuk segera melakukan koordinasi dan konsolidasi internal agar tidak terjadi stagnasi program kerja. Seluruh program harus berjalan tuntas, berkelanjutan, dan konsisten dengan target kinerja yang telah ditetapkan. “Pahami target kinerja yang wajib dicapai. Bekerjalah dengan hati, penuh tanggung jawab, dan semangat melayani. Wujudkan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Selamat bertugas, pacu kinerja untuk Tabanan,” pungkasnya. (bgn020)26021803

Tabanan, Baliglobalnews

Polemik pascatindakan penertiban sejumlah akomodasi pariwisata oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dan Satpol Bali di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih memicu isu liar di media sosial.

Salah satunya menyangkut dugaan tidak adanya transparansi pembagian hasil pengelolaan atau pahpahan kepada pihak-pihak terkait, mulai dari subak, desa adat, desa dinas, hingga Pemerintah Kabupaten Tabanan. Isu tersebut bergulir dan memicu berbagai spekulasi, bahkan menimbulkan kontra di tengah masyarakat.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan I Gede Susila menegaskan bahwa pembagian hasil pengelolaan DTW Jatiluwih selama ini berjalan sesuai mekanisme dan telah disalurkan setiap tahun kepada para pihak sebagaimana diatur dalam kesepakatan resmi melalui perjanjian kerja sama yang ditandatangani bersama. “Ketentuan pembagian hasil atau pahpahan ini bukan hal baru. Ini sudah disepakati secara sah oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan DTW Jatiluwih. Setiap tahunnya, alokasi tersebut dijalankan dan diterima oleh pihak-pihak yang berhak,” ujarnya pada Selasa (9/12/2025).

Dia merinci berdasarkan kesepakatan bersama, pendapatan bersih DTW Jatiluwih dialokasikan 45 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, dan 55 persen lainnya disalurkan kepada para pihak di Desa Jatiluwih. Penerima alokasi 55 persen tersebut meliputi Desa Dinas Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, Desa Adat Gunungsari, Subak Jatiluwih, Subak Abian Gunungsari, dan Subak Abian Jatiluwih.

Selain itu, kata dia, sebagian pendapatan juga digunakan untuk kebutuhan pengembangan dan promosi destinasi, biaya badan pengelola, serta operasional manajemen.

Sekda Susila menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pengelola DTW Jatiluwih, total pembagian pahpahan yang didistribusikan selama 2021–2024 mencapai lebih dari Rp16,4 miliar. Rinciannya adalah PAD Kabupaten Tabanan Rp7,3 miliar, Desa Dinas Jatiluwih Rp1,3 miliar, Desa Adat Jatiluwih Rp2,9 miliar, Desa Adat Gunungsari Rp1,9 miliar, Subak Jatiluwih Rp2,3 miliar, Subak Abian Gunungsari Rp180 juta lebih dan Subak Abian Jatiluwih Rp180 juta lebih. “Untuk PAD, seluruhnya sudah masuk ke Rekening Kas Daerah. Sedangkan alokasi kepada desa dinas, desa adat, dan subak telah diterima masing-masing pihak sesuai ketentuan,” katanya.

Selain pahpahan, Badan Pengelola DTW Jatiluwih juga menyalurkan corporate social responsibility (CSR) kepada subak, pura, perbaikan fasilitas umum milik Desa Jatiluwih. Untuk dana kesehatan, kegiatan kepemudaan di wilayah setempat serta kebutuhan sosial budaya lainnya dimana sejak tahun 2018 hingga 2023. Total CSR tersebut Rp1.4 miliar lebih.

Sekda Susila menegaskan bahwa setelah pahpahan diterima masing-masing pihak, pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan desa, desa adat, dan subak sesuai perencanaan internal mereka. “Aturannya sudah jelas dan pembagiannya berjalan sesuai aturan. Namun setelah dana itu diterima, penggunaannya menjadi kewenangan masing-masing pihak sesuai perencanaan, prioritas kebutuhan, dan mekanisme yang berlaku. Yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan,” ujarnya.

Dia menyampaikan berdasarkan data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan bahwa persawahan di WBD Catur Angga, yang di dalamnya termasuk Subak Jatiluwih, melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau telah ditetapkan sebagai Kawasan Jalur Hijau atau kini dikenal dengan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terhadap kondisi lahan tersebut Pemerintah Kabupaten Tabanan telah memberikan subsidi tarif 50 persen dari tarif umum yang sebesar 0,1 persen menjadi 0,05 persen untuk NJOP sampai dengan Rp1 miliar sejak tahun 2012 melalui Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan hingga sekarang melalui Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “DTW Jatiluwih adalah warisan dunia yang harus kita kelola bersama dengan baik. Karena itu, informasi yang benar sangat penting agar semua pihak dapat tetap fokus menjaga dan memajukan kawasan ini,” pungkasnya. (bgn020)25120916

Tabanan, Baliglobalnews 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan tengah berupaya keras untuk kembali ke puncak dalam Aksi Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Setelah berhasil meraih peringkat pertama nasional pada 2024, kini Tabanan berada di posisi ke-35 dan menargetkan perbaikan signifikan sebelum batas waktu 27 Desember 2025.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Monitoring Pemenuhan Indikator (MCSP) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, Kantor Bupati Tabanan, pada Senin (1/9/2025). 

Susila menekankan pentingnya optimalisasi pemenuhan data dan indikator yang diminta. Dia mengingatkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Tabanan berhasil meraih peringkat 1 nasional, namun saat ini berada di posisi 35. “Masih ada waktu untuk pemenuhan data yang diminta hingga tanggal 27 Desember agar diperoleh nilai maksimal di tahun 2025 ini,” ujarnya.

Sekda juga menegaskan agar pemenuhan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi prioritas utama, terutama pada sektor pelayanan publik. Sektor ini mencakup perizinan, kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, yang menjadi tolok ukur utama dalam penilaian. “Kami harapkan dengan keterlibatan semua sektor akan memberikan kontribusi besar dalam mendukung penilaian dan capaian yang diharapkan,” katanya.

Turut hadir Kepala Inspektorat, para asisten setda, kepala perangkat daerah, para kepala bagian di lingkungan Setda Tabanan, camat se-Kabupaten Tabanan, Direktur RSUD Tabanan, Direktur RSUD Singasana, serta Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tabanan. (bgn020)25090114