Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi. Langkah nyata ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Persiapan Pelaksanaan Penilaian Internal Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2026.

Acara yang berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli pada Selasa (9/6/2026) menghadirkan narasumber utama Plt. Asdep Koordinasi Kebijakan RB Kunwas Wilayah II pada Deputi RB Kunwas, Kemenpan-RB RI Bapak Budi Prawira beserta tim. Kegiatan ini dihadiri oleh para asisten, inspektur, pejabat tinggi pratama, serta jajaran pegawai dari unit kerja terkait se-Kabupaten Bangli.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Riana Putra menegaskan bahwa pembangunan zona integritas bukan sekadar formalitas administrasi demi meraih predikat penghargaan. “Pembangunan zona integritas dimaknai sebagai proses perubahan berkelanjutan, bukanlah semata-mata untuk memperoleh predikat atau penghargaan, melainkan merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Sekda pun mengevaluasi hasil penilaian internal (TPI) pada periode tahun sebelumnya, di mana belum ada satu pun perangkat daerah di Bangli yang memenuhi syarat untuk diusulkan ke Kemenpan-RB, karena kurangnya pemahaman area perubahan serta keterlambatan pemenuhan bukti pendukung. Namun, memasuki tahun 2026, Pemkab Bangli melakukan langkah progresif dengan menetapkan enam unit kerja percontohan untuk melaksanakan pembangunan ZI meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Puskesmas Bangli Utara, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKMTK).

Sekda berharap kehadiran Tim Deputi Kemenpan-RB RI dapat memberikan asistensi maksimal agar penyajian dokumen di masing-masing area perubahan semakin berkualitas. “Semoga dengan adanya acara ini, dan kehadiran Bapak Plt. Asdep bersama tim, kami dapat memenuhi penyajian dokumen serta bukti pendukung pada masing-masing area perubahan semakin berkualitas, serta melahirkan predikat WBK untuk pertama kali di Kabupaten Bangli,” katanya.

Sementara Budi Prawira menyampaikan syarat-syarat pengusulan ZI 2026 yakni tingkat instansi pemerintah dan tingkat unit kerja/satuan kerja, unit/satuan kerja prioritas stranas PK (untuk pemda), serta kriteria penetapan WBK/WBBM.

Melalui pendampingan yang konsisten dari Bagian Organisasi dan APIP (Inspektorat), Pemkab Bangli optimistis keenam unit kerja tersebut mampu menunjukkan perubahan nyata pada pola pikir dan budaya kerja aparatur demi pelayanan masyarakat yang lebih mudah diakses, cepat, dan berkeadilan. (*/bgn003)26060917

Bangli, Baliglobalnews

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan mempercepat terwujudnya Satu Data Indonesia di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Krisna, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangli pada Selasa (31/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan perwakilan pimpinan perangkat daerah bersama staf admin serta operator satu data daerah dari seluruh instansi di lingkungan Pemkab Bangli.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kominfosan) Kabupaten Bangli I Nyoman Murditha. Dia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi. DiIa menegaskan bahwa penilaian EPSS tahun 2026 akan memfokuskan pemantauan pada dua instansi sebagai lokus utama, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). “Penyelenggaraan statistik sektoral bukan hanya tugas Kominfo atau BPS, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah sebagai produsen data. Setiap program kerja harus menghasilkan data terstandar dan metadata yang valid agar mudah dibagikan,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Bangli telah membentuk Tim Penilai Internal (TPI) melalui Keputusan Bupati Bangli. Tim ini melibatkan lintas instansi mulai dari Bappeda, BKPSDM, hingga Inspektorat. Selain itu, Pemkab kini tengah menyiapkan SDM Auditor Internal TIK melalui Inspektorat untuk memperkuat pengawasan ekosistem digital di Bangli.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli I Dewa Ayu Kadek Satrini yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi sinergi yang telah terjalin. Menurut dia, kolaborasi antara walidata dan sekretariat sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data. Penyelenggaraan statistik ini berpedoman pada landasan hukum yang kuat, antara lain UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. PP No. 51 Tahun 1999. Inpres No. 4 Tahun 2025 terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kegiatan ini sejalan dengan Roadmap Reformasi Birokrasi 2024.

Satrini menjelaskan bahwa BPS berperan sebagai pembina statistik sektoral untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Bangli. Target utamanya adalah menciptakan data yang memenuhi standar sehingga tercipta interoperabilitas (kemudahan berbagi data) antarinstansi.

“Data yang berkualitas harus dapat dibagikan dan terintegrasi dengan sistem nasional, mulai dari data kesejahteraan sosial digital hingga Statistical Business Register (SBR) yang berkaitan dengan dunia usaha,” katanya.

Melalui persiapan matang sejak dini, Pemkab Bangli optimis dapat meraih hasil maksimal dalam penilaian EPSS 2026. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid bagi masyarakat Bangli. (/bgn003)26033008

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) terkait penggunaan aplikasi Bangli Virtual Office (BVIO) untuk seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Bangli. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik serta pengelolaan administrasi pemerintahan.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, memperkenalkan dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi BVIO. “Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah koordinasi antar Perangkat Daerah, mempercepat proses birokrasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Dalam era digital seperti sekarang, kata dia, Pemkab Bangli berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi BVIO, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi aplikasi BVIO merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja PD. Dengan demikian, Pemkab Bangli dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi BVIO, diharapkan Pemkab Bangli dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. (*/bgn003)25080505

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menggelar rapat persiapan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dilakukan oleh Presiden pada tanggal 21 Juli 2025. Rapat yang berlangsung di Gedung PLUT-KUKM Kabupaten Bangli tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi, I Ketut Riang dan dihadiri oleh Kadis Sosial, Kadis Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja, serta anggota Tim Satgas lainnya.

Rapat persiapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan baik sebelum peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan adanya koperasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu.

Dalam rapat terungkap bahwa Bupati Bangli akan didampingi oleh seluruh Tim Satgas Kop MP untuk hadir di titik lokasi Koperasi di Desa Ulian, Kecamatan Kintamani dalam peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025. Bupati Bangli SN Sedana Arta akan berdialog langsung dengan Presiden melalui Daring.

Diharapkan semua Koperasi Merah Putih di Kabupaten/Kota diminta untuk siap dengan 6 gerai paling lambat tanggal 16 Juli 2025.

Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bangli dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. (*/bgn003)25071514