Internasional, Baliglobalnews

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core) Piter Abdullah memprediksi jika Joe Biden menang dalam Pilpres AS, dalam jangka pendek mendorong aliran modal asing ke sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, karena sesuai ekspektasi pasar.

“Dampaknya positif, dalam arti Biden ini dianggap lebih menjanjikan kepastian, sementara selama periode Trump, pasar keuangan global gonjang-ganjing karena kebijakannya ekstrim,” kata Piter dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pelaku pasar keuangan global membutuhkan ketenangan dan kepastian karena tensi perang dagang diperkirakan akan menurun, atau bahkan diakhiri jika Biden memenangkan Pilpres AS.

Dengan kondisi itu, lanjut dia, diperkirakan akan memberikan angin segar bagi pelaku keuangan global dan jangka pendeknya, memunculkan eforia yang mendorong aliran modal mengalir ke negara berkembang.

“Indonesia bisa mendapatkan manfaat di sana, kepastian perang dagang, berkurangnya konflik, ketegangan antar-wilayah itu memperbaiki aliran modal ke Indonesia,” ucapnya.

Pergerakan indeks harga saham, kata dia, juga menguat khususnya di kawasan Asia setelah Biden sementara ini unggul dan diapresiasi pasar keuangan.

Sementara itu untuk jangka menengah panjang, lanjut dia, pelaku pasar keuangan global mengharapkan ada perbaikan iklim perdagangan dunia dan perang dagang menurun.

Setelah itu diharapkan memperbaiki harga komoditas sehingga berdampak ke Indonesia.

“Tapi di luar itu, sebenarnya Biden atau Trump itu relatif sama, tidak berarti setelah Biden menang, Indonesia menjadi anak emas,” ucapnya.

Hingga saat ini proses penghitungan suara Pilpres AS masih dilakukan dan untuk sementara Joe Biden unggul dengan mengantongi suara elektoral 264 dan Trump 214.

Untuk menuju Gedung Putih, Biden hanya perlu enam suara elektoral lagi karena minimal mengumpulkan 270 suara elektoral untuk menjadi Presiden AS. (bgn123)20110529

Internasional, Baliglobalnews

Google memutuskan akan memblokir iklan terkait pemilu di platformnya setelah pemungutan suara ditutup dalam pemilu Amerika Serikat pada 3 November.

Raksasa teknologi itu menyampaikan hal tersebut kepada pengiklan melalui email. Dalam email tersebut, dikutip dari Reuters, Minggu, Google mengatakan bahwa “pengiklan tidak akan dapat menjalankan iklan yang mereferensikan kandidat, pemilu atau hasilnya, mengingat jumlah suara akan dihitung setelah hari pemilihan tahun ini.”

Para ahli memperingatkan bahwa hasil pemilu bisa saja ditunda mengingat peningkatan pemungutan suara lewat email di tengah pandemi COVID-19.

Email tersebut mengatakan bahwa Google akan melarang iklan pemilu, termasuk yang menyebutkan pejabat negara bagian atau federal, kandidat atau partai politik, serta iklan yang berjalan pada daftar penelusuran terkait pemilu.

Perusahaan media sosial telah menghadapi tekanan yang semakin besar terhadap informasi yang salah dalam iklan politik.

Facebook baru-baru ini mengatakan akan berhenti menerima iklan politik baru dalam seminggu sebelum pemilu dan akan menolak iklan yang berusaha mengklaim kemenangan sebelum hasil pemilu diumumkan.

Juru bicara Google, kepada Reuters, mengatakan larangan tersebut diharapkan akan diberlakukan minimal seminggu, namun belum diputuskan kapan larangan itu akan dicabut.

Google akan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menghitung suara atau apakah ada kerusuhan sipil.

Larangan tersebut merupakan bagian kebijakan “peristiwa sensitif” dari Google, menurut juru bicara. Google telah memblokir beberapa iklan terkait COVID-19 dengan kebijakan yang sama, berupaya melarang konten yang berpotensi memanfaatkan atau kurang sensitif terhadap peristiwa.

Larangan tersebut akan berlaku untuk semua iklan di platform penayangan iklan Google, termasuk layanan streaming videonya, Youtube dan Google Ads.

Twitter telah melarang iklan politik tahun lalu, sementara Google sebelumnya telah membatasi cara pengiklan pemilu untuk dapat menargetkan pemilih secara mikro.(bgn123)20092708