Bangli, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Bali di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, pada Jumat (22/11/2024). Dia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dan prinsip dasar Pramuka, terutama netralitas politik, menjelang Pemilu 27 November mendatang.

“Saya sangat kagum karena hingga saat ini tidak ada laporan pelanggaran prinsip netralitas oleh anggota Pramuka. Ini adalah prestasi besar yang harus kita jaga bersama,” ujar Dewa Made Indra, yang juga menjabat Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Bali.

Dia mengimbau seluruh anggota Pramuka untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara, namun tetap menjunjung tinggi netralitas. “Netralitas bukan berarti abai terhadap kewajiban, tetapi menunjukkan sikap berintegritas dalam menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Selain itu, Dewa Made Indra berharap proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Bali yang baru dalam Musda ini dapat berjalan demokratis dan melahirkan pemimpin terbaik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan musda.

Musda Gerakan Pramuka Bali ini turut mendapat perhatian dari Kwartir Nasional (Kwarnas). Dalam sambutan tertulis Ketua Kwarnas yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kwarnas, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar menilai musda sebagai momen penting untuk mengevaluasi kinerja, memilih pemimpin baru, dan menyusun program kerja strategis. “Musda merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi Pramuka di Bali dan mencetak generasi muda yang berkualitas,” kata Bachtiar.

Dia menekankan pentingnya menjaga prinsip dasar Pramuka yang tertuang dalam Tri Satya dan Dasa Darma, serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Ketua Kwarda Bali. Kwarnas juga mendorong Kwarda Bali segera menggelar konsolidasi dan rapat kerja daerah guna mempercepat pelaksanaan program pendidikan kepramukaan. “Kwarda Bali harus mampu menyusun rencana kerja yang menjawab tantangan zaman dan berorientasi pada generasi emas Indonesia 2045,” katanya.

Ketua Kwarda Bali Made Rentin yang juga Pejabat Sementara Bupati Bangli mengharapkan agar hasil musda ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan Gerakan Pramuka Bali.

“Lima tahun kami menjalankan amanah sebagai pengurus Kwarda Bali. Musda kali ini menjadi momen penting untuk merumuskan program kerja lima tahun ke depan dan memilih pemimpin baru,” ujar Rentin.

Dia menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh peserta untuk memastikan keberlanjutan program kerja yang solid. “Kolaborasi yang kuat akan menjadi pondasi kokoh bagi kemajuan Gerakan Pramuka Bali,” tutupnya.

Musda Gerakan Pramuka Bali 2024 diharapkan mampu memperkuat posisi Bali sebagai salah satu daerah yang berhasil menjaga netralitas, meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, serta mencetak generasi muda yang kreatif dan inovatif. Dengan rencana kerja yang matang, Gerakan Pramuka Bali optimis menjadi pelopor dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. (*/bgn003)24112203

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengklaim telah memenuhi dua target yang ingin  dicapai saat Pemilu (Pilpres dan Legislatif) 2024, di Pulau Dewata.

“Target dua KPU terpenuhi yakni sosialisasi pemberitaan ke publik dan partisipasi pemilih di atas 83 persen atau melampaui target kami,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi Anggota I Gede John Darmawan dan Anak Agung Gede Raka Nakula, kepada awak media di Denpasar, pada Jumat (5/4/2024).

Hal itu dikatakan Lidartawan, karena KPU tidak menemukan pemberitaan negatif dan berharap sinergi dengan awak media terus terjalin. Namun, hal ini akan terus ditingkatkan hingga Pilkada Bali pada November 2024.

“Kami mendorong hal baik ini dipertahankan. Apalagi Bali menjadi provinsi yang tidak ada gugatan untuk pemilu legislatif (Pileg) atau zero sengketa,” katanya.

Terkait data pemilih berdasarkan generasi, kata dia, total mencapai 3.269.516 jiwa. Dimana, untuk data pengguna hak pilih 2.740.692 dengan rincian perempuan 50,17 persen dan 49,83 persen.

Ke depan, lanjutnya, pada 17 april 2024 KPU melakukan tahapan teknis pengumuman pendaftaran panitia adhoc Pilkada dengan jumlah 57 kecamatan dengan merekrut 285 anggota PPK. Kemudian, 716 desa dengan merekrut 2.148 anggota PPS, dengan total 12.809 TPS dengan rekruitmen 89.663 KPPS dan pengamanan 12.809 TPS melibatkan 25.618 petugas pengamanan. (bgn008)24040602

Denpasar, Baliglobalnews

Polresta Denpasar memberikan fokus penuh pada kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024, dengan melaksanakan pengamanan dan pengawalan logistik pada Senin (12/2/2024).

“Polresta Denpasar mengerahkan 108 personel yang dilengkapi senjata untuk memastikan keamanan proses pendistribusian logistik pemilu di Kota Denpasar,” kata Kasi Humas Polresta Denpasar, AKP I Ketut Sukadi.

Dia menyebutkan tindakan itu merupakan bagian dari upaya Polresta Denpasar untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pemilu 2024 berlangsung. “Semua langkah yang diambil bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan terjamin keamanannya di Kota Denpasar,” tandasnya.

Logistik pemilu tersebut saat ini disimpan dengan aman di GOR Kompayang Sujana, Jalan Gunung Agung, Denpasar. Pendistribusian logistik ini menuju 4 kecamatan utama, yaitu Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur.

Dalam proses pendistribusian hari ini, personel Polri Polresta Denpasar akan mengawal kendaraan truk yang membawa logistik pemilu menuju masing-masing PPS di Kota Denpasar. “Hal ini dilakukan untuk memastikan logistik pemilu dapat sampai dengan aman dan tepat waktu ke tempat tujuan,” jelasnya. (bgn008)24021202

Denpasar, Baliglobalnews

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali meminta peran aktif partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 di provinsi itu untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Kesuksesan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU dan Bawaslu, namun ini menjadi tanggung jawab kita semua,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata, di Denpasar, pada Rabu (15/3/2023).

Wiryanata menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Pendidikan Politik Provinsi Bali dengan tema “Membangun Etika dan Budaya Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024”.

Acara pendidikan politik yang diikuti oleh perwakilan parpol peserta Pemilu 2024 di Provinsi Bali ini menghadirkan tiga narasumber yakni Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, akademisi Sukawati Lanang Putra Perbawa dan I Wayan Rideng.

“Partai politik kami harapkan agar gayung bersambut, seia-sekata untuk melaksanakan Pemilu 2024 sehingga dapat berjalan lancar. Tanpa ada niatan baik, kesanggupan kita bersama, koordinasi dan kesepakatan kita bersama maka pemilu ini sulit kita laksanakan,” ucapnya.

Melalui kegiatan pendidikan politik tersebut, Wiryanata mengharapkan dapat meningkatkan pemahaman parpol tentang dinamika politik yang berkembang dan sekaligus masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab. “Kami berencana akan memberikan pendidikan politik yang lebih luas dengan menyasar pemilih pemula. Terlebih berdasarkan data dari KPU bahwa komposisi pemilih mayoritas merupakan generasi milenial,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya bersama yang dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu, Wiryanata mengharapkan pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin sesuai harapan bersama.

Sementara Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 dapat mencapai angka 83 persen dan jangan sampai ada kasus sengketa pemilu yang berujung di Mahkamah Konstitusi.

Masih sama dengan pemilu sebelumnya, Lidartawan menginginkan agar di Bali dapat diminimalisasi penggunaan baliho sebagai media sosialisasi. “Kami ingin mewujudkan ‘green election’ karena yang lebih dibutuhkan pemilih saat ini justru penyampaian profil calon dalam media digital,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli itu.

Dia berpesan pada partai politik agar dapat menampilkan figur-figur kader yang terbaik dan tidak bermasalah, di tengah masa kampanye yang nantinya hanya 75 hari. “Mari kita wujudkan Pemilu 2024 yang penuh kasih sayang,” ujarnya.

Akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Sukawati Lanang Putra Perbawa, mengatakan di tengah era digital saat ini setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi peserta pemilu dan pemilih. “Ada hoaks (berita bohong), feak news (berita palsu) dan hate speach (ujaran kebencian). Kalau kebohongan disampaikan secara terus-menerus, maka kemudian lama-lama bisa dianggap sebagai suatu kebenaran. Ini tentu berbahaya,” ucapnya.

Mantan Ketua KPU Bali itu juga menyoroti potensi kerawanan kampanye melalui media sosial. Meskipun dalam masa tenang menuju pencoblosan, kita tentu tidak bisa menghentikan kampanye yang disampaikan melalui media sosial. “Kami mendorong partai politik di Provinsi Bali agar senantiasa mematuhi aturan main dalam pemilu,” ujarnya.

Sementara itu akademisi Universitas Warmadewa Denpasar, I Wayan Rideng, menyampaikan parameter dan indikator suksesnya pemilu dan pilkada diantaranya pelaksanaan dapat berjalan aman dan lancar, serta tidak ada gangguan yang signifikan.

“Kemudian partisipasi pemilih tinggi sehingga legitimasi hasil pemilu menjadi kuat. Selain itu juga tidak terjadi konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya. (bgn003)23031514

Denpasar, Baliglobalnews

Jelang Pemilu Serentak 2024, KPU Kota Denpasar menggelar sosialisasi dengan bersepeda keliling kota dan membagikan coklat secara gratis kepada masyarakat pengguna jalan di Catur Muka, pada Selasa (14/2/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut dilepas oleh Walikota Denpasar, Kapolresta Denpasar dan Kajari Denpasar pukul 08.00 dan berakhir pukul 10. 00 Wita. “Kegiatan sosialisasi ini, bertujuan mengingatkan dan mendorong partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024,” kata Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya.

Pelaksanaan pemilu serentak yang akan berlangsung terhitung 365 hari ke depan, kata Arsa, melibatkan 300 pesepeda yang mengambil rute dengan titik start di depan Kantor KPU Kota Denpasar, Jalan Raya Puputan menuju Jalan Dewi Sartika, Diponegoro, Udayana melewati Catur Muka, Jalan Surapati, Kapten Japa, Cok Tresna, Moh. Yamin dan finish di Kantor KPU Kota Denpasar.

“Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi membagikan informasi dalam bentuk flyer dan coklat kepada masyarakat pengguna jalan di Catur Muka oleh peserta bersepeda,” katanya.

Di titik finish, kata dia, melaksanakan kegiatan pengibaran bendera partai politik bersama 18 pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024, menanam pohon oleh perwakilan stakeholder (Forkompinda, Kesbangpol, Bawaslu dan penyelenggara PPK dan PPS se-Kota Denpasar).

“Pengibaran bendera dan penanaman pohon merupakan simbolisasi komitmen bersama KPU, peserta pemilu dan stakeholder lainnya bersinergi menyukseskan pemilu yang berintegritas, damai, aman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta pemilu yang penuh kasih sayang,” katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan kasih dan sayang kepada bangsa dengan menggunakan hak pilih pada pemilu nanti. Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. (bgn008)23021403

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, meminta seluruh jajaran ASN Kementerian Hukum dan HAM agar menjaga netralitas dari partai politik menjelang Pemilu 2024.

“ASN tidak boleh ikut berpartisipasi ataupun menjadi anggota partai politik” kata Anggiat saat memimpin rapat pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, pada Rabu (19/10/2022).

Anggiat menyebutkan secara aturan sebagai ASN memiliki hak konstitusi memilih, namun ada batasan-batasan yang harus dipatuhi sebagaimana Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“ASN yang kedapatan berpartisipasi dalam kegiatan politik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi tersebut bisa sampai dengan pemecatan” ujarnya.

Anggiat Napitupulu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Tim tersebut dibentuk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penanganan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelanggaran asas netralitas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Selain membentuk tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai, dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai” katanya.

Dia juga mengajak seluruh jajarannya agar bijak dalam menggunakan sosial media. “Hati-hati bermain sosial media, jauhi segala kegiatan yang berbau partai politik. Ingat kita sebagai ASN jangan sampai kita terjerumus dalam kegiatan tersebut,” tandasnya.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, pejabat administrasi, JFT/JFU yang masuk dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. (bgn003)22101915

Nasional, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Ilham Saputra menyatakan pihaknya telah mengusulkan ke pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 digelar lebih cepat dari 21 April, yakni menjadi 21 Februari.

“Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, […] untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan pilkada (pemilihan kepala daerah, Red),” kata Ilham saat memberi paparan pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu.

Ilham, pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menerangkan pihaknya telah melakukan simulasi untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.

“Jika nanti kami laksanakan tetap bulan April, kami khawatir ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi, Red) yang meminta PSU (pemungutan suara ulang, Red), atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu,” ujar dia menerangkan.

Tidak hanya itu, KPU juga mengusulkan ke pemerintah dan DPR RI agar pilkada turut digelar pada 20 November 2024.

Walaupun demikian, dua tanggal itu masih bersifat usulan dan belum dibahas atau disetujui oleh pemerintah serta DPR RI, kata Ilham.

Perubahan tanggal itu, menurut Ilham, harus dibicarakan lebih lanjut dan KPU akan menerima masukan dari seluruh pihak, terang Ilham.

“Berbeda dengan 2024, menurut kami, (pemilu 2024, Red) memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu,” kata dia menambahkan.

Terkait itu, Ilham menyampaikan pihaknya telah menyampaikan usulan itu ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI minggu ini.

Pihak DPR pun telah membentuk tim yang bertugas mempelajari usulan KPU, yang salah satunya terkait upaya memajukan tanggal Pemilu 2024, kata Ilham menambahkan.

Dalam kegiatan diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati meminta KPU melakukan simulasi pemilu dan pilkada yang nantinya akan digelar pada 2024 secara riil dan transparan.

Simulasi secara riil dibutuhkan agar ada perbaikan tata kelola terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Berkaca pada Pemilu 2019, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.

“Hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas (KPPS, Red) meninggal dunia, karena manajemen risiko tidak ada. Misalnya, ketika petugas ingin bertanya ada masalah di TPS (tempat pemungutan suara, Red) kepada siapa. […] Itu juga harus dipersiapkan,” ujar Khoirunnisa menegaskan. (bgn123)21053025