Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) atau warga negara Indonesia (WNI) kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Provinsi Banten, pada Ahad (27/6).

Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin,, menyatakan sebanyak 131 PMIB tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum kembali daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ia menjelaskan bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri atas 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan.

“Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Kemenlu, kata dia, awalnya data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang gagal terbang dikarenakan positif COVID-19.

“Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/ WNI dalam status ‘fit to fly;,” katanya.

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang.

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang.

“Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemensos, ” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan tes PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal,” demikian Suhartono.(bgn123)21062805

Denpasar, Baliglobalnews

Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Provinsi Bali mendorong Pemerintah Pusat merealisasikan gagasan work from Bali atau Kerja dari Bali demi menggairahkan kembali pariwisata Pulau Dewata yang mengalami kontraksi sebesar -9,3 persen pada 2020, dan -9,85 persen pada kuartal pertama tahun 2021.

“Kami memandang bahwa gagasan work from Bali ini merupakan sebuah ikhtiar untuk memelihara optimisme masyarakat Bali dalam menghadapi situasi pandemik yang belum jelas batas akhirnya,” kata Koordinator Presidium MW KAHMI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Sabtu.

MW KAHMI Bali melihat bahwa pariwisata Bali dapat dipulihkan, salah satunya melalui gerakan work from Bali, karena Pulau Dewata merupakan hub pariwisata dunia.

Menurut Umar, pandemik COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat Bali yang lebih bertumpu pada sektor pariwisata.

“Kontraksi yang sangat dalam, yaitu sebesar -9,3 persen di tahun 2020, dan – 9,85 persen pada kuartal pertama tahun 2021. Ini merupakan kontraksi terendah di antara provinsi se-Indonesia yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat dan juga terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan,” tutur Umar menambahkan.

Melihat kondisi di atas, MW KAHMI Bali sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang telah menginisiasi program, work from Bali, tersebut.

“Kami berharap gagasan ini bisa membantu Bali dari keterpurukan yang berkepanjangan,” ujar Umar yang juga Kepala Ombudsman Provinsi Bali itu.(bgn123)21052314

Denpasar, Baliglobalnews

Negara-negara di berbagai belahan dunia saat ini menghadapi ancaman gelombang ketiga pandemi Covid-19 atau third wave. Gelombang ketiga ini menunjukkan bahwa kenaikan kasus secara signifikan pada suatu periode tertentu dan jika terjadi, maka lonjakan kasus untuk kali ketiganya terjadi.

“Indonesia saat ini berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengalami lonjakan dengan melakukan berbagai upaya,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 dalam disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Berbagai upaya tersebut diantaranya, pertama, pembuatan pedoman rekayasa pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus dan menyesuaikan besaran kenaikan kasus.

Kedua, koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan/desa untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan. “Ini sampai ke tingkat mikro, dengan menggunakan sistem pelaporan perubahan perilaku untuk menghasilkan data yang realtime supaya dapat dilakukan tindakan dengan cepat,” ujarnya.

Ketiga, pembatasan mobilitas di dalam negeri dan luar negeri untuk mencegah imported case. Pencegahan mulai dari daerah atau negara dengan kasus varian baru. Pembatasan ini melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No. 3 Tahun 2020 dan No. 4 Tahun 2020.

Upaya pemerintah ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat. Sehingga masyarakat diminta kerjasamanya untuk disiplin mematuhi peraturan yang dibuat. Karena kepatuhan adalah modal dalam meningkatkan produktivitas masyarakat yang aman Covid-19. 

Disamping itu, untuk perkembangan beberapa negara di dunia yang telah mengalami third wave, terlihat peningkatan kasus dengan cakupan lapisan masyarakat yang lebih luas. Mulai bermunculannya klaster-klaster pada kegiatan sektor sosial ekonomi yang mulai dibuka setelah ada pelandaian kasus.

Seperti di Jepang, kontribusinya dari klaster tempat kerja. Kasus aktifnya tercatat 38.920 (16,15%). Diperlukan upaya persiapan mitigasi yang baik dalam mengantisipasi datangnya Third wave. Mitigasi dalam menangani pandemi Covid-19, yang baik meliputi upaya kuratif melalui persiapan fasilitas kesehatan yang memadai dan utamanya upaya preventif. Upaya preventif ini berupa penegakan disiplin protokol kesehatan yang baik.

Meskipun suatu negara yang maju dengan fasilitas kesehatan yang lengkap, nyatanya belum tentu mampu menopang perkembangan kasus jika tidak disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan. Dan upaya 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan), harus sama-sama saling melengkapi.(bgn008)21010625

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian besar kepada Pemerintah Provinsi Bali, karena Bali diberikan Vaksin Covid-19 yang porsinya cukup besar, bersama dengan daerah lainnya.

Ucapan terimakasih tersebut disampaikan Wayan Koster saat menerima kedatangan Vaksin Covid-19 yang sebelumnya telah dikirim oleh Biofarma Bandung pada tanggal 3 Januari 2021 ke Provinsi Bali dan tiba di Denpasar, Bali pada Selasa (5/1) Pukul 00.30 WITA dini hari di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Dengan pengawalan yang ketat, Vaksin yang diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya ini jumlahnya mencapai 31.000 vial, produksi Sinovac.

“Saat ini, Vaksin masih dalam tahap pengujian oleh Badan POM, dan Vaksin ini disimpan di ruang penyimpanan Vaksin (cold room) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebelum di distribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Bali,” tegas Gubernur Bali Jebolan ITB ini.

Lebih lanjut, secara rinci Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan untuk tahap pertama, Vaksin ini menyasar tenaga kesehatan di baris terdepan yang berjumlah 30.320 orang dengan rincian di Kabupaten Jembrana sebanyak 1.533 orang, di Kabupaten Tabanan sebanyak 3.118 orang, Kabupaten Badung sejumlah 5.551 orang, Kabupaten Gianyar sebanyak 3.134 orang, Kabupaten Klungkung 1.691 orang, untuk Kabupaten Bangli banyaknya 1.246 orang, Kabupaten Karangasem sebanyak 1.074 orang, di Kabupaten Buleleng sejumlah 3.590 orang, dan Kota Denpasar sebanyak 9.383 orang.

“Mengenai pendistribusiannya ke Kabupaten/Kota menunggu keputusan dari BPOM Pusat,” jelas mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Atas kedatangan vaksin, produksi Sinovac di Pulau Dewata, Wayan Koster menyatakan bahwa hal ini merupakan suatu kehormatan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Bali yang diberikan porsi vaksin cukup banyak, yakni 31.000 vial dan menjadi prioritas Pemerintah Pusat, karena Bali memang menjadi target untuk percepatan pemulihan kesehatan Covid-19 dalam rangka memulihkan pariwisata di Provinsi Bali, dan juga memberikan kepercayaan kepada pariwisata nasional, termasuk juga sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian di Bali dan juga di Indonesia.

“Saya dalam beberapa kali rapat dengan Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menteri-Menteri terkait, dalam kaitannya tentang penanganan Covid-19 ini, dimana Bali mendapatkan prioritas, karena Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang diharapkan cepat pulih dari Covid-19, dan kemudian juga akan diikuti oleh kepercayaan oleh masyarakat indonesia dan dunia untuk memulihkan kehidupan pariwisata di Provinsi Bali, guna mengairahkan dan membangkitkan kembali perekonomian di Pulau Bali dan Indonesia pada umumnya,” ungkapnya seraya berdoa, mudah-mudahan ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan standar prosedur yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.(bgn122)21010501

Nasional, Baliglobalnews

Forum Satu Bangsa meminta agar pemerintah Indonesia melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan terkait situasi di Papua mengingat munculnya tuntutan dan provokasi Papua merdeka datang dari dalam dan luar negeri.

“Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan,” kata Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (5/12). 

Pemerintah, lanjut dia, juga harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional. “Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak people diplomacy selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia,” tuturnya. 

Peran tokoh-tokoh agama di Papua dapat diperkuat sebagai pengikat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Pemerintah, kata Hery, juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi. 

Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dikatakan Hery, Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru. 

Sejak Pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan. Hak budayanya telah diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional. “Pun, Otonomi Khusus diberikan kepada rakyat Papua,” ujar Hery. 

Dilanjutkan pada era Pemerintahan SBY, anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus tersebut. Sementara pada Pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua, yang menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua. 

“Memang perlu disadari bahwa problem kesenjangan ekonomi harus segera diselesaikan secara terintegrasi. Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya” paparnya. 

Keindahan dan keluhuran budaya papua harus menjadi hazanah budaya nasional. “Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh,” demikian Hery Haryanto Azumi.(bgn123)20120502

Mangupura, Baliglobalnews

Dengan adanya bantuan dana hibah stimulus pariwisata dari Pemerintah Pusat, pemerintah mengajak pelaku usaha untuk bergerak cepat memenuhi semua kriteria persyaratan, yang tercantum dalam juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan diterapkan sebagai bentuk pembelajaran dan pendisiplinan pada pengusaha agar taat aturan.

”Dalam persyaratan penekanannya pelaku usaha harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan untuk TDUP kami berikan kelonggaran berproses dalam memperpanjangnya sampai hari Jumat ini. Pelaku usaha juga harus membuat surat pernyataan bahwa perusahaan membuka kegiatan sejak bulan Agustus sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Inspektorat juga akan melakukan review sambil berjalan pada hari Senin dan Selasa.

Setelah ditetapkan, pada hari Rabu pelaku usaha yang telah lolos verifikasi akan diundang melakukan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara pengusaha dan Pjs Bupati,” kata Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Cokorda Raka Darmawan, saat menjadi narasumber dalam webinar sosialisasi ”Badung Update Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata” dari Ruang Sapta Pesona Dinas Pariwisata, Rabu (11/11). Webinar yang diikuti oleh 353 peserta dari pelaku usaha hotel dan restoran yang ada di wilayah Kabupaten Badung tersebut juga menghadirkan narasumber Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung, I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya dengan moderator Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali, Yoga Iswara.

Cok Raka Darmawan menyambut baik pelaksanaan webinar itu dalam upaya memberikan informasi kepada pelaku pariwisata berkenaan dengan kondisi dan data pelaku usaha pariwisata yang sudah masuk dalam daftar calon penerima hibah dari pemerintah pusat. Dia menyatakan pimpinan Kabupaten Badung memiliki konsen yang sangat serius dalam membantu meringankan beban pelaku pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

”Pimpinan betul-betul mengamati persyaratan penerima hibah hingga sampai melakukan konsultasi langsung ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu para pelaku industri pariwisata,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak berpikir positif, karena dana hibah itu tidak serta merta dapat digunakan. Pasalnya, pemerintah daerah dan pelaku pariwisata memiliki tanggung jawab bersama dalam mempertanggungjawabkan dana ini. ”Salah kami melakukan penerapan, risikonya sangat besar. Untuk itu, mari bersama-sama wajib mempertanggungjawabkan apa yang akan kita terima,” katanya.

Lebih lanjut Cok Darmawan yang juga Asisten Administrasi Umum ini mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai perpanjangan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan calon penerima, menyalurkan, mengawasi sampai melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan dana hibah pariwisata. Meskipun ini tugas berat, tapi kalau tidak ada kucuran dana hibah pariwisata dari pemerintah pusat, tentu akan sangat sulit bagi pelaku pariwisata bisa bangkit dalam situasi pandemi. “Dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat, kami berharap ini sebagai stimulus agar perusahaan bangkit melakukan kegiatan operasional. Ketika menerima dana hibah pengusaha harus yakin usahanya berjalan, walaupun dalam batasan-batasan pandemi,” ucapnya.

Sementara itu Ketua PHRI Badung I Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya menyampaikan pelaku usaha harus secara cepat dan cermat dalam memenuhi segala persyaratan yang ada agar tidak kehilangan kesempatan yang baik ini. Pihaknya juga mengingatkan pelaku usaha agar memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah pariwisata secara benar sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. “Kami mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik, agar jangan sampai merta matemahan wicara dan merta matemahan wisya,” ujarnya. (bgn122)20111120

Denpasar, Baliglobalnews

Bali bersama 12 provinsi lainnya di Indonesia yang sebelumnya menyandang status prioritas tanggap pandemi Covid-19, saat ini perkembangan penanganannya berangsur-angsur menunjukkan hasil pemulihan yang membaik.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Made Rentin, selaku Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Dia mengutip pernyataan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Pusat, Prof. Wiku Adisasmito, dalam siaran persnya, Jumat (6/11).

Rentin menjelaskan hasil evaluasi penanganan yang positif tersebut didasarkan pada kemampuan pengendalian penambahan kasus dan tingkat kematian mingguan. Dan untuk Bali sendiri pada perbandingan periode 19 – 25 Oktober 2020 vs 26 Oktober – 1 November 2020 berdasarkan data yang ada tingkat kematian mingguannya mengalami penurunan.

“Apresiasi diberikan pada provinsi yang berhasil menurunkan penambahan kasus dan kematian mingguan. Seperti Aceh (-67,5%), Riau (-32,6%) dan Bali (-32,5) berhasil menurunkan pertambahan kasus positif. Sedangkan Jawa Barat (-65%), Bali (-34,6%) dan DKI Jakarta (-19,7%) berhasil menurunkan pertambahan angka kematian,” ujar Rentin.

Dia menilai data itu menunjukkan secara umum, 13 provinsi prioritas sudah mampu mengendalikan penambahan kasus positif mingguan. Namun hal yang masih menjadi tantangan besar adalah mengendalikan penambahan kasus kematian mingguan.

“Upayakan penanganan sejak dini pasien Covid-19, supaya potensi kesembuhan menjadi lebih tinggi,” ungkapnya. 

Di samping itu, kata dia, jika dilihat perkembangan kasus kumulatif sejak awal pandemi hingga saat ini, beberapa provinsi mengalami perkembangan yang bervariasi. Pada tren kasus kematian, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Aceh dan Sumatera Barat menunjukkan tren penunuran persentase kasus meninggal. 

Sementara untuk  Bali jika menilik dari medio 27 September yang semula hanya 2,97%  menjadi 3,29% pada 1 November, tetap harus mendapat perhatian. 

“Meskipun lebih banyak yang mengalami penurunan, namun tren kasus kematian tetap menjadi perhatian utama hingga tidak ada kematian sama sekali. Jadi Provinsi harus tetap meningkatkan angka testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) harian, karena merupakan solusi untuk menekan persentase kematian. Disamping juga masyarakat harus tetap waspada dan taat akan protokol kesehatan, serta dimohon segera memeriksakan diri jika mengalami gejala Covid-19, agar penanganan dapat dilakukan sejak dini dan meningkatkan kesembuhan,” pungkas Rentin seraya menjelaskan data-data yang dialami provinsi – provinsi lainnya.

Seperti beberapa provinsi yang mendapat catatan karena terjadi peningkatan jumlah kasus dalam perbandingan 19 – 25 Oktober 2020  vs 26 Oktober – 1 November 2020. Dilihat dari kasus positif ada 3 provinsi yang mengalami kenaikan yaitu Papua naik 8,2%, Sumatera Barat naik 7,8% dan Sumatera Utara naik 2,9%. Pada perbandingan kasus kematian kondisinya cukup memprihatinkan karena ada 6 provinsi mengalami kenaikan angka kematian. Kenaikan sangat tajam berada di Papua mencapai 350%, diikuti Sulawesi Selatan 120%, Kalimantan Timur 27,3%, Sumatera Utara 17,6%, Aceh 5,6% dan Sumatera Barat naik 2,7%. (bgn122)20110723

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan RI menyetujui usulan hibah pariwisata yang terdampak Covid-19 untuk Kota/ kabupaten se-Bali. Hibah tersebut dituangkan dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-244/MK.7/2020 tanggal 12 Oktober 2020, perihal penetapan pemberian hibah pariwisata tahun anggaran 2020.

Sesuai siaran pers Pemprov Bali yang diterima Baliglobalnews Kamis (15/10), daerah yang mendapatkan hibah merupakan daerah tujuan pariwisata yang mengalami dampak gangguan keuangan dan penurunan pendapatan asli daerah (PAD), terutama yang bersumber dari pajak hotel dan restoran (PHR) serta berdampak pada pelaku usaha pariwisata akibat pandemi Covid-19.

Dalam Surat Menteri Keuangan tersebut, total 101 Daerah kabupaten/kota se-Indonesia termasuk 9 daerah kabupaten/kota se-Bali mendapatkan bantuan hibah. Total hibah pariwisata Rp 3,3 triliun dan 9 daerah kota/ kabupaten se-Bali memperoleh Rp 1,183 triliun atau sekitar 36,4%.Hibah pariwisata tersebut dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata sebesar 70% dan pemerintah kabupaten/kotasebesar30%. Adapun rincian hibah pariwisata kabupaten/kota yang diterima tercantum dalam tabel (lihat tabel)

Bantuan hibah tersebut merupakan usulan dalam bentuk proposal We Love Bali Movement yang disusun oleh para pelaku usaha pariwisata atas arahan Gubernur Bali, yang diserahkan langsung Gubernur Bali bersama para pelaku usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kantor Kementerian, Jakarta, pada tanggal 9 Maret 2020.

Gubernur bersama para pelaku usaha pariwisata secara intensif melakukan pembahasan dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang telah berdampak sangat luas dan serius terhadap para pelaku usaha pariwisata sehingga mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan begitu banyak pekerja pariwisata yang terpaksa harus dirumahkan. Selain itu juga berdampak langsung terhadap penurunan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang berakibat pada penurunan secara drastis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota se-Bali akibat lumpuhnya pariwisata. Akibatnya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali harus melakukan rasionalisasi anggaran program dalam APBD Tahun 2020.

Pandemi Covid-19 juga secara langsung telah berdampak pada perekonomian Bali, pada triwulan I pertumbuhan ekonomi Bali mengalami penurunan (kontraksi) sebesar -1,14% dan pada triwulan II turun lebih dalam menjadi -10,98%. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya nyata untuk membantu langkah awal pemulihan perekonomian Bali yang sangat tergantung dari pariwisata. Dalam menyikapi situasi ini, Gubernur Bali terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI agar Bali betul-betul mendapat perhatian secara serius dari Pemerintah Pusat.

Gubernur menyatakan bantuan hibah pariwisata dari Pemerintah Pusat Rp 1,183 trilyun tersebut sangat besar manfaatnya bagi Bali. Oleh karena itu, Gubernur Bali bersama pelaku usaha pariwisata mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, atas kebijakannya yang sangat berpihak kepada Bali melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Menteri Keuangan RI.

Tujuan utama dari hibah pariwisata tersebut, kata dia, membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pandemi Covid-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020.

Proses realisasi, tata cara pemanfaatan dan pertanggungjawaban penggunaan hibah pariwisata, dilaksanakan oleh kepala daerah melalui Kementerian Keuangan RI.(bgn122)20101524