Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali dianugerahi penghargaan Terbaik Nasional GNRM dan nilai tertinggi Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) Tahun 2024 dengan nilai 80,45 pada Forum Diskusi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045 di Hotel Borobudur pada Rabu (13/11/2024). Sebelumnya Bali meraih nilai 67,71 atas kontribusinya menjalankan program-program GNRM, khususnya kategori Indonesia Mandiri.

Kepala Badan Kesbangpol Ngurah Wiryanata yang hadir mewakili Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya dalam kegiatan tersebut menerima langsung penghargaan tersebut dari Deputi Bidang Revolusi, Mental Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olah Raga Kemenko PMK Warsito. Kaban Kesbangpol juga diterima langsung di Kantor Kemenko PMK berkoordinasi terkait GNRM dan upaya-upaya pembangunan manusia serta kebudayaan, khususnya di Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini. Semoga penghargaan ini bisa memotivasi sehingga GNRM benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik di Bali,” ujar Ngurah Wiryanata usai menerima penghargaan seraya menegaskan penghargaan ini dapat diraih atas kerja keras semua perangkat daerah dan stakeholder lainnya di Bali.

Ikut hadir Kepala Bidang Iwakterbang Komang Kusumaedi dan Analis Pemberdayaan Masyarakat Putu Sumadiastra. (bgn003)24111403

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik Tingkat Nasional 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam acara resmi di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024). Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Widodo Ekatjahjana kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana.

Provinsi Bali berhasil menjadi yang terbaik, mengalahkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2023, Bali berada di peringkat kedua secara nasional. Selain Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar juga meraih penghargaan sebagai Pengelola JDIH Terbaik Tingkat Kota se-Indonesia. Universitas Bali Dwipa turut mendapatkan penghargaan sebagai Perguruan Tinggi Swasta di Bali yang berhasil terintegrasi dengan situs JDIHN (jdihn.go.id).

Ida Bagus Gede Sudarsana mewakili Pj. Gubernur Bali mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemprov Bali dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas dokumentasi hukum.

“Penghargaan ini menegaskan komitmen kami untuk meningkatkan pendokumentasian produk hukum dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara Widodo Ekatjahjana mengharapkan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi anggota JDIHN lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIH sesuai dengan standar yang diatur dalam PermenkumHAM No. 8 Tahun 2019. Ia mendorong inovasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam penyebaran dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat.

Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024 mengangkat tema “JDIHN Berkualitas, Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum” dan dihadiri oleh pengelola JDIH dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi. (bgn003)24082303

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Firli Bahuri, menganugerahkan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, penghargaan sebagai satu-satunya Pemerintah Provinsi Terbaik di Indonesia dalam Survei

Penilaian Integritas (SPI) 2022 dengan Indeks 78,82.

Siaran pers Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang diterima Redaksi Baliglobalnews pada Kamis (15/12/2022) menyatakan penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dari Ketua KPK RI, Firli Bahuri, pada acara peluncuran hasil SPI 2022 dengan tema ‘Berani Mengisi untuk Berantas Korupsi’ di Aula Gedung Juang, Lt. 3 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

Penganugerahan disaksikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) RI, Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo dan jajaran struktural KPK RI.

KPK juga memberikan penghargaan kepada Kementerian Sekretariat Negara yang dipimpin Mensesneg RI, Pratikno sebagai Kementerian Terbaik SPI 2022; Bank Indonesia yang dipimpin Gubernur BI, Perry Warjiyo sebagai Lembaga

Non-Kementerian Terbaik SPI 2022; Pemerintah Kota Madiun yang dipimpin Walikota H. Maidi sebagai Pemerintah Kota Terbaik SPI 2022; dan Pemerintah Kabupaten Boyolali

yang dipimpin Bupati M. Said Hidayat sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik SPI 2022.

Firli Bahuri menjelaskan SPI menjadi sangat penting, karena SPI adalah gambaran dari hasil potret

kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan sistem

dan tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan juga

integritas yang dapat dilihat dan diukur oleh alat SPI. “SPI juga adalah alat ukur untuk menguji kesehatan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di dalam menjalankan tugas pokok, kewenangan dan fungsi untuk bersama sama memajukan kesejahteraan umum sampai mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak boleh ada korupsi,” katanya.

Dia menjelaskan penyebab terjadinya korupsi salah satunya minimnya atau rendahnya integritas dan siapa pun bisa terlibat dalam perkara korupsi disebabkan oleh adanya kekuasaan, serta ada kesempatan. “Jadi mari kita bangun, jaga, dan pelihara integritas,” katanya.

Dia mengucapkan terima kasih kepada kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah yang telah banyak membantu KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan masyarakat supaya terbangun budaya antikorupsi, bahkan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan perbaikan sistem dalam rangka pemberantasan korupsi.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah hadir langsung dalam penyerahan penghargaan tersebut.

Firli Bahuri mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang bebas dari korupsi.

Direktur Monitoring KPK, Agung Yudha Wibowo, melaporkan

kegiatan SPI 2022 merupakan survei yang memiliki jumlah responden terbesar, yakni mencapai 329.785 responden, atau naik di tahun 2022 54% dari tahun 2021 yang hanya mencapai 255.010.

Response rate dalam SPI 2022 juga mengalami kenaikan di angka 18%, terhitung sejak tahun 2021 sebanyak 3% dan tahun 2022 mencapai 15%. “Karena itu, penyelenggaraan SPI akan terus ditingkatkan kualitasnya, baik dari sisi tingkat partisipasi, pemahaman dan kepedulian masyarakat, metode pelaksanaan, tingkat kepatuhan KLPD maupun pemenuhan nilai indeks yang menjadi target, sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal dan

outcomenya dapat dirasakan masyarakat dengan menurunnya korupsi di Indonesia,” katanya. (bgn003)22121511