Nasional, Baliglobalnews

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan pemerintah berupaya meningkatkan literasi remaja.

“Kemendikbud mengembangkan kurikulum yang menekankan pada penguasaan kompetensi serta penguatan karakter peserta didik,” ujar Jumeri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan problematika utama di Tanah Air adalah rendahnya tingkat literasi pada remaja. Untuk itu perlu upaya meningkatkan literasi pada remaja.

Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabiltas Aparatur dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB, Napthalina Sipayung, mengatakan perlu sinergi bersama untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Perpustakaan daerah harus dapat melakukan inovasi. Hal itu dapat terwujud jika pimpinan daerah baik kepala daerah maupun DPRD bersama-sama memberikan prioritas untuk memajukan perpustakaannya.

“Harus ada komitmen bersama tidak hanya ini bukan hanya tugas Perpustakaan Nasional (Perpusnas), pemimpin daerah mulai Gubernur, walikota, bupati hingga kepala desa. Tapi seluruh masyarakat, termasuk kita para penggiat literasi. mempunyai kewajiban supaya masyarakat gemar membaca,” ujar Napthalina dalam webinar 25 Tahun Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca Menuju SDM Unggul Indonesia Maju.

Napthalina Sipayung memuji langkah cepat yang dilakukan Perpusnas, meskipun sedang tidak melayani pengunjung secara fisik, tapi tetap melakukan aktifitas penguatan literasi.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi, mengataka budaya membaca buku seharusnya ditanamkan sejak usia dini, karena melalui membaca, cakrawala berpikir seseorang akan terbuka dan menyerap banyak ilmu pengetahuan.

“Minat baca akan mempengaruhi kehidupan individu dan bangsa pada masa mendatang, juga pemahaman ekonomi untuk menentukan masa depan global,” ujar Deni.

Saat ini, perpustakaan memang bukan satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat. Perangkat gawai dan adanya mesin pencari raksasa bernama Google memungkinkan setiap manusia mendapatkan informasi dari belahan dunia mana pun.

“Oleh karena itu perpustakaan pun harus mengikuti perkembangan zaman dan hadir di berbagai aplikasi digital tersebut,” ujar Deni. (bgn123)20091420

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah hingga saat ini sudah menyalurkan subsidi upah sebesar Rp5,84 triliun dengan jumlah penerima mencapai 4,87 juta orang atau mencapai 89,45 persen dari target 5,5 juta pekerja dalam dua gelombang.

“Bantuan subsidi upah akan terus dilanjutkan hingga tahun 2021,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Untuk gelombang pertama pemerintah menargetkan 2,5 juta orang pekerja menerima subsidi upah dengan total yang dianggarkan sebesar Rp3 triliun.

Sedangkan gelombang kedua ditargetkan untuk tiga juta orang dengan anggaran Rp3,6 triliun sehingga total dalam dua gelombang ini ada 5,5 juta orang pekerja.

Pemerintah meluncurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja/buruh dengan penghasilan di bawah Rp5 juta yang bertujuan meringankan beban dan menjaga daya beli pekerja pada masa pandemi COVID-19.

Anggaran program ini disiapkan Rp37,7 triliun bagi 15,7 juta pekerja/buruh, dengan besaran bantuan sebesar Rp2,4 juta.

Sementara itu untuk gelombang ketiga, Pada Selasa (8/9) BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah menyerahkan 3,5 juta data rekening calon penerima ke ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan verifikasi data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan sebelum menyerahkan data yang lolos ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN kemudian akan memberikan dana subsidi upah itu kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur yang kemudian akan mentransfer subsidi sebesar Rp600.000 per bulan untuk empat bulan ke rekening pribadi pekerja baik di bank negara maupun bank swasta.(bgn123)20091223

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dan keahlian para pekerja dalam masa pandemi COVID-19.

“Pemerintah juga telah menjalankan berbagai kebijakan dan program terkait ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19 ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

BLK Komunitas, lanjut Airlangga, diharapkan dapat menjadi penyedia pelatihan, utamanya untuk mendorong pelatihan luar jaringan (luring) di daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi.

Salah satunya program terkait ketenagakerjaan di masa pandemi adalah melalui Program Kartu Prakerja yang kini diposisikan sebagai semi bantuan sosial (bansos).

Semi bansos ini ditujukan kepada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan, dan pekerja informal terdampak.

Program ini memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif dengan total bantuan Rp3.550.000 untuk 5,6 juta orang penerima.

Ketika menghadiri kegiatan Naker tanggap COVID 2020 di Bali pada Sabtu (12/9), Menko Airlangga mengungkapkan hingga saat ini, lebih dari 22 juta orang telah melakukan pendaftaran dan sebanyak 3,8 juta orang telah ditetapkan mendapatkan Kartu Prakerja.

Selain itu, terdapat 1,6 juta orang telah menyelesaikan pelatihan dan 933 ribu telah mendapatkan insentif.

“Ke depan program ini akan terus ditingkatkan dengan membuka pendaftaran dan pelatihan luring dengan mempertimbangkan wilayah,” imbuh Menko Airlangga dalam acara yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan itu.

Selain menjadi penyedia pelatihan luring, lanjut dia, BLK Komunitas juga menjadi fasilitas yang mendorong pengembangan program pelatihan vokasi secara masif.

“Melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan juga mendorong kewirausahaan sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sejak dirilis tahun 2017 telah terbangun sebanyak 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia hingga tahun 2019.

Sementara di tahun 2020 direncanakan akan membangun 1.000 BLK Komunitas.

Program yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia ini tadinya difokuskan ke lembaga keagamaan.

“Saat ini kami perluas penyebarannya dengan melibatkan peran serikat pekerja. Ada beberapa BLK Komunitas yang berbasis komunitas serikat pekerja dan serikat buruh yang dimulai dari tahun 2020 ini,” imbuh Menaker Ida. (bgn123)20091221

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan fasilitas hotel bintang dua atau tiga yang dimanfaatkan untuk menampung pasien COVID-19 menyiasati apabila tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit penuh.

“Pemerintah juga menyiapkan untuk layanan publik juga memanfaatkan fasilitas hotel bintang dua atau tiga seperti dilakukan di Sulsel dan Jateng,” katanya dalam keterangan pers virtual di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ia mendorong kesiapan pelayanan publik itu untuk ditingkatkan di sejumlah daerah yang masih banyak ditemukan kasus COVID-19.

Menko Airlangga menyebut secara nasional fasilitas kesehatan masih memadai berdasarkan tingkat keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di ruangan Unit Perawatan Intensif (ICU) dan ruang isolasi.



Ia mengungkapkan rata-rata tingkat keterisian tempat tidur di ICU mencapai 46,11 persen dan di ruang isolasi mencapai 47,88 persen tersebar di rumah sakit rujukan di delapan provinsi prioritas.

Khusus di Jakarta dan Bali, lanjut dia, pemerintah memberikan perhatian karena keterisian tempat tidur dan ruang isolasi sama-sama mencapai di atas 50 persen.

“Sedangkan enam daerah lain di bawah 50 persen dan bed occupancy ratio (rasio keterisian tempat tidur) yang ideal menurut WHO antara 60-80 persen,” imbuhnya.

Secara nasional, imbuh Menko Airlangga, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 71,2 persen dan tingkat kematian akibat COVID-19 mencapai 4,1 persen. (bgn123)20091121

Nasional, Baliglobalnews

Peneliti Center for Health Economic dan Policy Studies (CHEPS) Hasbullah Thabrany meminta pemerintah mengalokasikan 5-10 persen hasil cukai tembakau untuk program pelatihan dan pendampingan petani tembakau dan pekerja sehingga beralih ke komoditas lain yang tidak merusak kesehatan.

“Di negara maju itu industri rokok menjadi sunset industry, namun di negara berkembang jadi makanan empuk industri rokok. Sayangnya, efek rokok tidak langsung seperti COVID-19, efek rokok terasa 30-40 tahun ke depan, anak-anak yang merokok sekarang akan jadi beban nantinya,” ujar Hasbullah Thabrany di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sejumlah negara maju telah mengupayakan untuk mengurangi jumlah perokok karena dapat membuat generasi selanjutnya tidak sehat.

“Jangan kita terjebak pikiran jangka pendek, orang tua yang merokok hasilnya banyak anak yang IQ rendah, stunting. Kalau itu berlanjut kita akan susah bersaing,” ucapnya.

Ia mengatakan kebijakan yang diperlukan saat ini adalah mengurangi konsumsi rokok tapi membantu pengembangan atau perlindungan bagi petani tembakau diarahkan ke komoditas lain.

“Bagaimana kita kurangi konsumsi rokok dan timbulkan generasi yang sehat cerdas, generasi emas,” katanya.

Menurut dia, dalam industri tembakau hanya kelompok bisnis yang diuntungkan.

Ia mengatakan cukai yang sering dianggap berkontribusi besar pada penerimaan negara sering disebut berasal dari industri rokok. Padahal, cukai yang diterapkan pemerintah memiliki prinsip dasar sebagai denda kepada mereka yang mengonsumsi rokok karena sudah berperilaku tidak sehat terhadap diri dan lingkungannya.

“Cukai dapat diartikan sebagai pungutan paksa untuk mengendalikan konsumsi. Pengumpulan uang negara dari pajak memang idealnya meningkat, kalau cukai harusnya turun kalau kita benar-benar memahami maksudnya. Kalau cukai terus bertambah berarti memang konsumsi rokok terus meningkat dan upaya pengendalian tidak berjalan efektif,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian, Mogadishu Djati Ertanto mengatakan pihaknya memahami dan setuju adanya upaya untuk memitigasi dampak rokok terhadap kesehatan.

Namun, lanjut dia, wacana untuk meminta petani dan pekerja tembakau untuk beralih bidang perlu diikuti adanya akurasi dan perencanaan yang matang.

“Perbedaan iklim, jenis tembakau, jenis tanah dan lain-lain perlu dipertimbangkan. Ada tembakau yang membutuhkan banyak air dan dia harus tumbuh di tempat yang tepat dan ada juga yang sebaliknya. Salah satu cara untuk mendukung petani dan buruh tembakau juga pekerjanya, adalah dengan menjaga ekosistem ini,” katanya.(bgn/123)20090826

Klungkung, Baliglobalnews

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster beserta anggota TP PKK Provinsi Bali, para relawan dan Satgas Covid-19 Provinsi Bali melakukan berbagai kegiatan sosial di Pelabuhan Penyebrangan Tribuana, Desa Kusamba, Klungkung, Sabtu (15/8).

Ny. Putri Koster menyampaikan apresiasi atas semangat dari para relawan yang secara terus-menerus melakukan aksi sosial di tengah masyarakat di seluruh kabupaten/kota se-Bali dalam upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Dia mennilai dengan semangat dari para relawan dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, Bali bisa menekan penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari Pemerintah Pusat terkait upaya penanggulangan Covid-19.

”Apresiasi dan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semangat gotong-royong, saling menolong, sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah, asih dan asuh yang merupakan kearifan lokal kita. Semua komponen masyarakat bersemangat, saling mendukung, saling membantu, dan bersama-sama kita bangkit dari situasi ini. Seberat apapun permasalahan kita hadapi, jika kita bersatu, bersemangat kita pasti akan menemukan solusi yang tepat,” katanya.

Ny. Putri Koster yang akrab  dipanggil Bunda Putri itu mengajak para relawan serta satgas agar tidak pernah lelah dan terus bersemangat dalam melakukan aksi sosial  terlebih kita belum tahu kapan virus ini akan berakhir. Demikian pula halnya dengan PKK juga akan terus melakukan berbagai kreativitas serta aksi sosial dalam upaya penanganan Covid-19, seperti melalui Gebrak Masker Mandiri untuk Bali serta kegiatan berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. ”Pendistribusian sembako dan masker ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama bukan bertujuan untuk memanjakan. Kita harus mandiri, kita lawan, kita bisa dan pasti kita menang melawan Covid-19,” katanya.

Sementara Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, dalam laporannya menyampaikan aksi sosial pada pagi itu diikuti 15 organisasi relawan Satgas Covid-19 Provinsi Bali bidang keamanan di antaranya Pecalang Bali, Palang Merah Indonesia, Orari, RAPI, Bali Rescue dan SAI Rescue . 

Darmadi menyebutkan para relawan itu sudah lima bulan melakukan aksi sosial serta edukasi tidak hanya di seluruh Bali, juga sampai di Ketapang, Banyuwangi. Para relawan membagikan paket sembako, APD serta mengedukasi masyarakat terkait protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.

Para relawan melakukan aksi sosialnya dengan penuh semangat sehingga dapat ikut berkarya dan membantu pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. ”Kita semua seluruh lapisan masyarakat bersama-sama, bergotong-royong agar bisa bangkit dari situasi ini,” katanya. 

Dalam aksi sosial yang mengusung tema ”Mendorong Bali Bangkit Dalam Tatanan Bali Era Baru Melalui Semangat Hari Jadi ke-62 Provinsi Bali dan HUT ke-75 RI itu turut dihadiri oleh Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, jajaran TNI/Polri serta jajaran Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung,

Dalam aksi sosial kali ini diserahkan bantuan berupa 167 peket sembako, 1.800 masker, 167 paket PHBS serta 9 APD dari pada relawan serta 1.000 masker serta 25 paket sembako dari TP PKK Provinsi Bali kepada Seka Sorog Banjar Bias, Seka Sorog Banjar Tribuana, Seka Kajang Banjar Tribuana, pecalang serta bendesa. Aksi sosial juga diisi dengan pelayanan kesehatan, kegiatan penyemprotan disinfektan serta fogging. (bgn/hms)20081514