Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar dibuka Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede bersama Wakil Ketua DPRD Anak Agung Ketut Asmara Putra di Gedung DPRD Denpasar, Selasa (19/9/2023).

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (ranperda), yakni Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 dan Ranperda Tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam pidatonya, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan target-target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 dirancang Rp 1,97  triliun lebih. Jumlah ini terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp 1,07 triliun lebih, dan pendapatan transfer Rp 886,87 milyar lebih.

Sementara Belanja Daerah dirancang Rp 2,20 triliun lebih. Jumlah tersebut terdiri atas belanja operasi Rp.1,80 triliun lebih, Belanja modal Rp 168,22 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp 28,89 miliar lebih, dan belanja transfer Rp 199,29 miliar lebih.

Jaya Negara menyebutkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit Rp.227,71 miliar lebih yang akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa Tahun 2023 Rp 227,71 miliar lebih.

“Demikian gambaran secara umum mengenai belanja untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Tahun 2024 baik yang bersifat prioritas maupun penunjang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang melibatkan segenap komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampahnya. Dalam mendukung penanganan sampah dari sumber, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memberikan bantuan hibah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kota Denpasar. Tiga TPST telah diselesaikan pembangunannya oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kota Denpasar, yakni TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura dan TPST Padangsambian Kaja. Dalam rangka akselerasi operasional TPST tersebut kiranya perlu dilakukan langkah-langkah penguatan baik dari sisi regulasi maupun sistem kerja penyelenggaraan pengelolaan sampah dari sumbernya hingga ke TPST, untuk mempercepat penghentian penanggulangan sampah melalui sistem sanitary landfill.

Jaya Negara menjelaskan rancangan peraturan daerah tersebut disusun sebagai bentuk kepastian hukum untuk melegitimasi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Hal ini guna mempercepat perubahan budaya perilaku masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan melalui pemilahan sampah dari sumber penghasil sampah di rumah tangga, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sampah.

“Untuk itu kolaborasi antara legislatif sebagai perwakilan komponen masyarakat dan eksekutif sebagai pemrakarsa sangat diperlukan untuk menyempurnakan Ranperda ini sehingga nantinya dapat diberlakukan secara optimal dan mampu menanggulangi permasalahan sampah di Kota Denpasar secara signifikan. Saya mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujarnya.

Hadir dalam pembukaan sidang tersebut Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Ida Bagus Alit Wiradana, dan kepala OPD Pemkot Denpasar. (bgn003)23091907

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar dengan agenda penyampaian pidato pengantar Walikota Denpasar digelar di Kantor DPRD Kota Denpasar, Kamis (10/8/2023). Sidang dewan yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede ini dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Walikota Jaya Negara menyampaikan pidato pengantar terhadap penjelasan perubahan kebijakan umum APBD (Perubahan KUA), Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar.Tampak hadir pula dalam sidang dewan tersebut, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Forkopimda Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar serta undangan lainya.

Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa ketiga rancangan ini merupakan Rancangan Kebijakan dan Peraturan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar untuk mengakomodir perkembangan dan kebutuhan hukum dewasa ini. Mengacu pada kebijakan pendapatan, maka dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang Rp 2,12 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang sebesar Rp 2,25 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp 126,91 miliar lebih.

Jaya Negara mengatakan hal itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) yang sebelumnya dirancang Rp 899,49 miliar lebih, setelah perubahan dirancang Rp 1,01 triliun lebih atau bertambah Rp 115,09 milyar lebih yang berasal dari pajak daerah. Pendapatan transfer sebelumnya dirancang Rp 1,21 triliun lebih, setelah perubahan dirancang Rp 1,22 triliun lebih atau bertambah Rp 5 miliar lebih yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya dirancang Rp 13,87 miliar lebih setelah perubahan dirancang Rp 20,68 miliar lebih atau bertambah Rp 6,81 miliar lebih.

Selanjutnya, untuk usulan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jaya Negara menjelaskan bahwa ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Diundangkannya undang-undang tersebut sangat berdampak positif terhadap PAD, karena mengamanatkan rasionalisasi jenis pajak daerah dan restribusi daerah dalam rangka efisiensi pelayanan publik di daerah, mendukung inklim investasi dan kemudahan berusaha namun tetap menjaga PAD,” ujarnya.

Sedangkan untuk Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Denpasar Tahun 2023-2024, lanjut Jaya Negara telah sesuai dengan amanat konstitusi pasal 28h ayat (1). Dimana, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memeproleh pelayanan kesehatan. Sehingga Ranperda Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Perunahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk mendukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu, berkelanjutan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar.

“Produk hukum daerah ini dirasa sangat penting dan diharapkan mampu mendukung penyediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni, serta mewujudkan penyebaran penduduk yang proporsional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (bgn003)23081007