Denpasar, Baliglobalnews

Pemprov Bali mengapresiasi pemberian kompensasi bagi korban terorisme masa lalu pada peristiwa bom Bali 1 dan bom Bali 2.

Apresiasi itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, ketika membacakan sambutan Gubernur Bali pada acara penyerahan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu bom Bali 1 dan bom Bali 2 di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, pada Jumat (18/2). Gubernur berharap, kompensasi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para korban atau ahli warisnya.

Gubernur menyampaikan bahwa terorisme merupakan salah satu persoalan yang masih sering terjadi dan menjadi ancaman bagi Indonesia. Menurut dia, semua pihak harus tetap waspada terhadap berbagai bentuk terorisme yang sulit diberantas secara tuntas karena bentuk dan jaringannya yang terus berubah dan berkembang.

Sebagai daerah yang telah dua kali menjadi sasaran aksi terorisme, Bali terus berupaya memperkuat sistem keamanan. Pemprov Bali yang saat ini mengusung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadikan penguatan sistem keamanan sebagai salah satu program prioritas. “Penguatan sistem keamanan tertuang dalam misi ke-19 yaitu mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan,” ujarnya.

Misi itu kemudian dijabarkan dalam Pergub Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Sipandu Beradat bertujuan mendorong sinergi seluruh komponen untuk menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan berbasis desa adat.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, menginformasikan bahwa kompensasi diberikan kepada 43 korban bom Bali I dan II serta Poso, Sulawesi Tengah. Total kompensasi berjumlah Rp 6.165.000.000. Hasto mengatakan 43 korban tindak pidana terorisme terdiri atas delapan orang korban tewas bom Bali I, bom Bali II, dan korban terorisme penembakan di Poso pada 2014. “Karena kebetulan korban ini sekarang berdomisili di Bali keluarganya, yang ahli warisnya hari ini akan mewakili keluarga besarnya untuk menerima kompensasi,” ujarnya.

Selain korban tewas yang kompensasinya diterima ahli waris, ada empat orang yang mengalami luka berat dalam peristiwa bom Bali I dan bom Bali II, 25 orang dengan kategori luka sedang dalam peristiwa bom Bali I dan bom Bali II, serta enam orang yang mengalami luka ringan dalam peristiwa bom Bali I dan bom Bali II. Kompensasi diberikan berdasarkan derajat luka korban. Korban luka ringan menerima kompensasi senilai Rp 75.000.000, luka sedang Rp 115.000.000 dan luka berat Rp 210.000.000. Sedangkan untuk ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sebesar Rp 250.000.000.

Sementara Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, mengharapkan kompensasi yang diterima dapat digunakan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi para korban. LPSK akan berupaya membangun sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Bali, agar korban yang mendapatkan kompensasi dapat diberikan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan pembekalan dan pelatihan kewirausahaan. “Kompensasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak konsumtif. LPSK siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun program (pembekalan dan pelatihan kewirausahaan) tersebut,” pungkasnya. Acara penyerahan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu juga dihadiri Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta. (bgn003)22021808

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengapresiasi Pemerintah Pusat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia yang telah menyerahkan kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dari wilayah Provinsi Bali sebagai dampak dari bom Bali 1 dan bom Bali 2.

Demikian sambutan Wagub Bali dalam acara Penyerahan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (4/2).

Wagub menyampaikan permasalahan terorisme di Indonesia merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi. Aksi terorisme ini harus terus diwaspadai, yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sulit untuk dilacak. Tindakan terorisme yang terjadi di Bali beberapa tahun lalu telah menimbulkan korban jiwa maupun korban luka luka baik luka berat maupun ringan.

Menurut Wagub, pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme dalam bentuk kompensasi, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dibayarkan oleh LPSK kepada korban tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Provinsi Bali (peristiwa bom Bali 1 dan 2). ”Kami atas nama Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas penyerahan kompensasi korban tindak pidana terorisme dikarenakan peristiwa bom Bali 1 dan 2. Saya harap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik baiknya,” katanya.

Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, menyampaikan Pemerintah Pusat memberi perhatian kepada para korban tindak pidana terorisme masa lalu dengan menyalurkan kompensasi baik kepada ahli waris korban meninggal dunia, korban luka berat maupun luka ringan. ”Kami harap kompensasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih strategis sehingga keluarga bisa lebih survive. Kami harap kompensasi  dimanfaatkan secara lebih produktif dan kreatif dan tidak keperluan yang lebih konsumtif,” tuturnya.

Pada kesempatan itu diserahkan kompensasi kepada 37 korban tindak pidana terorisme dengan total Rp 7,785 miliar dengan besaran kompensasi untuk korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris masing-masing 250 juta, korban luka berat Rp 210 juta, luka sedang Rp 150 juta dan luka ringan Rp 75 juta. Dari 37 korban yang menerima  kompensasi, 20 orang diberikan pada ahli waris korban  meninggal dunia, baik korban meninggal dunia dari bom Bali 1 dan bom Bali 2 dan korban terorisme di Poso, 10 orang luka berat, 5 orang korban luka sedang dan 2 korban luka ringan. (bgn003)21020422