Denpasar, Baliglobalnews

Desa Pemecutan Kelod bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar menggelar pembinaan pemangku dan serati banten se-Desa Pemecutan Kelod di Kantor Desa setempat pada Jumat (22/7).

Perbekel Desa Pemecutan Kelod, Wayan Tantra, mengatakan tujuan pelaksanaan pembinaan bagi pemangku dan serati banten di wilayahnya ini bertujuan sebagai wadah pelestarian adat dan budaya.

“Dalam pembinaan ini Pemerintah Desa Pemecutan Kelod memberikan kepada peserta masing-masing alat kelengkapan tugas. Kepada pemangku diberikan berupa wastra saperadeg, bajra dan kepada para serati banten diberikan pengangge saperadeg,” katanya.

Dia menyebutkan dalam pembinaan ini diikuti oleh 32 orang pemangku dan serati banten. Materi yang diberikan “Sukretaning Pemangku dan Serati Banten”. Narasumber berasal dari Kantor Kementrian Agama kota Denpasar, Ni Nyoman Ciri dan I Nyoman Arya.

“Kami berharap melalui pelaksanaan pembinaan ini agar pemangku dan serati banten di Kota Denpasar memahami situasi dan kondisi era zaman sekarang dan agar pemangku dan serati banten tetap berpegang pada sastra agama dan harmonisasi dalam menjalankan upakara yadnya. Begitu pula terkait dengan dinamika pengetahuan masyarakat tentang bebantenan agar pemangku serta serati banten memiliki literasi untuk menjelaskan makna bebantenan kepada masyarakat agar masyakarat memiliki pemahaman yang benar,” ucapnya. (bgn003)22072205

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyerahkan bantuan paket sembako kepada para pemangku dan juru sapuh Pura Puser Tasik Tabanan dan Pura Luhur Batukau di Pura Puser Tasik, Tabanan, Jumat, (29/10).

Bupati Sanjaya mengatakan paket sembako yang disalurkan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab Tabanan yang bekerjasama dengan pihak Yayasan Dalem Gedong Ratih dengan sasaran para pemangku dan juru sapuh, khususnya di Pura Puser Tasik dan Pura Luhur Batukau, Penebel, Tabanan.

Dia juga menyampaikan pembagian sembako ini akan tetap berlanjut sesuai dengan situasi yang ada dan tetap menggandeng pihak CSR dengan tujuan bersama-sama untuk bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak pandemi. “Saya harap bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikitnya mampu meringankan beban para pemangku dan juru sapuh,” ujarnya.

Dia juga berpesan, khususnya kepada seluruh masyarakat Tabanan agar mampu turut bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Di samping itu, dia mengharapkan juga seluruh masyarakat tetap menerapkan prokes dengan ketat. Dengan tujuan agar kasus Covid-19 di Tabanan terus turun bahkan musnah, sehingga aktivitas masyarakat normal kembali yang berujung pada bangkitnya perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Sementara I Ketut Dharma Kresna Wijaya selaku Ketua Yayasan Dalem Gedong Ratih mengatakan motivasi dalam melakukan bhakti sosial ini adalah tentunya kepedulian terhadap masyarakat terdampak, khususnya para pemangku, juga sesuai misi yayasan yaitu mekarya dan meyadnya. Pihaknya menyalurkan setidaknya 108 paket sembako yang setiap paket berisi beras 5 kilo, telur 1 krat dan beberapa mie instan tersebut untuk Pemangku di Pura Puser Tasik dan Luhur Batukau, serta di beberapa daerah lainnya. (bgn003)21102914

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyarankan BPJS merevisi kebijakan rujukan dengan memperbolehkan setiap pasien dirujuk pada RS terdekat di wilayah mereka, dan sesuai kebutuhan gangguan kesehatan yang dialami pasien. Pernyataan ini disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) secara virtual di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (1/12).

Koster mengungkapkan selama ini tanggungan layanan fasilitas jaminan sosial BPJS Kesehatan di Indonesia menerapkan sistem layanan rujukan bertingkat. Dimulai dari puskesmas, selanjutnya dirujuk secara bertahap mulai dari RS tipe C, B, dan A apabila tidak mampu tertangani oleh rumah sakit (RS) kelas di bawahnya. Acapkali hal itu menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, khususnya Bali. Pasalnya, masyarakat sebagai pasien tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu dan sesuai kebutuhannya. Ini disebabkan sejumlah wilayah di Bali tidak memiliki RS tipe C  karena taraf layanan kesehatannya sudah dengan fasilitas lebih bagus, sehingga pasien harus dirujuk terlebih dahulu ke RS type C di luar wilayahnya.

”Sepertinya harus direvisi sistem rujukan saat ini, kurang relevan. Contohnya di Badung yang tidak memiliki RS tipe C, saat ini harus dirujuk ke Tabanan dulu. Kalau tidak tertangani di sana, baru dirujuk lagi ke Badung. Padahal di dekat rumahnya ada rumah sakit. Jadi pasien membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pertolongan. Di samping juga tidak sesuai kebutuham penanganan yang diperlukan. Kenapa tidak langsung saja ke RS yang fasilitasnya memang memadai untuk menangani dan langsung dirawat di sana? Jadi tidak perlu rujuk ke sana – ke sini. Masyarakat saat ini sudah cerdas, mereka sudah tau mana RS yang fasilitasnya memadai atau tidak,” katanya sembari menjelaskan sistem saat ini juga mempengaruhi pendapatan daerah kabupaten/kota yang rata-rata RS kelolaannya bertipe B, sehingga pasien dialihkan ke RS tipe C yang kebanyakan milik swasta.

Hal ini pun ditakutkan menjadi permainan oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, BPJS diharapkan menerapkan pengawasan yang melibatkan daerah agar tercipta layanan BPJS Kesehatan yang lebih baik.

”Fasilitas RS daerah di Bali rata-rata sudah bagus dan lengkap. Jadi penyelenggaraan pelayanan BPJS  juga saya harapkan tertib dan  merata. Jangan sampai ada kesenjangan. Kami pun di Provinsi tidak memiliki fungsi pengawasan secara langsung, sehingga tidak bisa mengontrol. Saya berharap bagaimana bisa terbangun satu sistem koordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tercipta tata kelola layanan BPJS yang lebih baik,” katanya.

Didampingi di antaranya oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ketut Suarjaya dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, Gubernur Koster lebih jauh mengharapkan kepesertaan BPJS berdasar kriteria penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggumg negara sepenuhnya sejumlah 100%, mengingat kondisi ekonomi dan pendapatan per kapita daerah terutama Bali yang tergantung sektor pariwisata terpengaruh pandemi Covid-19.

”Tapi tidak menutup kemungkinan, daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Bali melaksanakan kewajiban sesuai bunyi undang-undang,” ujarnya sembari mengusulkan satu kebijakan penting yang memihak para sulinggih/pemangku di masing-masing desa adat di Bali yang bekerja tanpa kenal waktu muput upacara keagamaan untuk mendapatkan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan oleh negara.

”Lewat kesempatan ini, saya khusus menyampaikan usulan agar para tenaga kerja di bidang keagamaan seperti para pemangku sebagai komponen yang mendapat tanggungan negara untuk BPJS ketenagakerjaan. Karena merekalah yang memimpin doa-doa, memimpin upacara – upacara yang digelar di masyarakat yang tidak tergantung waktunya. Kadang pagi, siang, bahkan malam,” terang Gubernur yang konsisten menjaga adat dan budaya Bali ini.

Di sisi lain, pihak DJSN diwakili dr. Mohammad Subuh menyampaikan monev tersebut sebagai tugas yang diberikan dalam melakukan kajian dan penelitian merumuskan kebijakan investasi dari BPJS tenaga kerja – kesehatan, kemudian juga mengusulkan anggaran penerima bantuan. Ia pun menyampaikan secara keseluruhan fasilitas kesehatan di Bali sudah sangat cukup juga termasuk SDM yang memadai walaupun terdapat sedikit kekurangan di sebagian kecil wilayah Bali.

Terkait kondisi Indonesia saat ini yang didera pandemi Covid-19, da tidak memungkiri banyak kepesertaan yang menunggak hingga nonaktif, sehingga perlu dipikirkan bersama-sama untuk mendapatkan solusi. (bgn003)20120135