Tabanan, Baliglobalnews

Menindaklanjuti rapat paripurna yang digelar sebelumnya, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri dan memberikan jawaban serta penjelasan terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-10 di Aula Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Senin (5/9/2022).

Sidang ini merupakan sidang lanjutan atas rapat paripurna pada 1 September lalu, terkait Ranperda Perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Apresiasi diberikan oleh Bupati Sanjaya terhadap pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Fraksi Nasional Demokrat. Rapat diikuti oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, Jajaran Forkopimda, Sekda dan Para Asisten Sekda, OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Instansi Vertikal serta BUMD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Beberapa poin disampaikan Bupati Sanjaya, pertama pendapatan daerah yang direncanakan Rp 1,868 triliun lebih meningkat Rp 96,467 miliar lebih atau 5,44 persen dari rencana APBD Induk Rp 1,772 triliun lebih. Yang mendasari peningkatan pendapatan daerah salah satunya dikarenakan pendapatan asli daerah meningkat Rp 69,001 miliar.

“Dalam rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 5,44 persen dari anggaran induk, yang direncanakan untuk pembiayaan belanja sebesar 4,29 persen dan sebesar 1,15 persen untuk menutupi pembiayaan netto,” kata Sanjaya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa Belanja Daerah direncanakan Rp 1,910 triliun lebih meningkat Rp 78,558 miliar lebih atau 4,29 persen dari rencana APBD Induk Rp 1,832 triliun lebih, sehingga terdapat defisit anggaran Rp 41,890 miliar lebih yang ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari Silpa Audited Tahun 2021. Kenaikan belanja yang terjadi diharapkan dapat menciptakan value (nilai manfaat) yang lebih tinggi dari kenaikan nilai belanja yang dikeluarkan atau pembiayaan produktif yang dapat menciptakan multiflier efek, sehingga berdampak pada ekonomi.

“Kami sependapat dengan pemandangan Dewan untuk mencarikan solusi yang dapat meringankan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan, saat ini masyarakat Tabanan yang sudah tercover BPJS sebesar 95,35 persen, terhitung bulan Agustus 2022 Kabupaten Tabanan telah Universal Health Coverage (UHC),” katanya. Sementara Rumah Sakit Umum Tabanan sebagai RS rujukan regional Bali Barat, sangat memerlukan alat-alat canggih yang vital seperti MRI dan CT Scan, dan untuk memberikan pelayanan CT scan dan MRI telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

“Selanjutnya, kami sependapat dengan saran dewan untuk meningkatkan infrastruktur daerah. Hal ini dilakukan dengan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Selanjutnya Sanjaya berharap penjelasan yang disampaikannya pada paripurna ke-10 tersebut dapat dijadikan bahan dalam memperlancar pembahasan pada tahap-tahap berikutnya. (bgn003)22090507

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan jawaban atau tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan pada Rapat Paripuna ke-5 Masa Persidangan II tahun 2022 pada Selasa (28/6).

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Tabanan tersebut juga diikuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda, Sekda dan para asisten Sekda, dan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan.

Beberapa hal disampaikan oleh Bupati Sanjaya, terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan tempo hari, dimulai dengan ungkapan terima kasih yang setingginya atas apresiasi terhadap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kedelapan kalinya secara berturut-turut terhadap LKPD Kabupaten Tabanan. Pencapaian itu sependapat dengan pandangan fraksi dewan bahwa hal tersebut tidak sampai membuat kita merasa puas dan terlena namun harus menjadi motivasi untuk terus dipertahankan dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan, terutama dengan memperhatikan dan menindaklanjuti semua catatan temuan dan rekomendasi BPK dengan kesungguhan.

Terkait dengan realisasi beberapa pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan dampak masih merebaknya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yang dirasakan hingga saat ini.

“Tentu kami sependapat, bahwa pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan melalui pemungutan yang lebih efektif dengan terobosan-terobosan baru yang inovatif pada perangkat daerah penghasil, salah satu upaya guna mengoptimalkan semua potensi objek pajak maupun retribusi adalah melalui percepatan penerapan digitalisasi dalam operasional penatausahaan maupun pemungutan PAD,” katanya.

Dari sisi belanja, transfer dan pembiayaan, pihaknya menyampaikan sependapat agar tetap mempertimbangkan output dan outcome untuk kemanfaatan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, terkait permasalahan pemanfaatan aset tanah kebun kopi, Sanjaya menyampaikan bahwa telah mengambil langkah-langkah untuk mengkondisikan aset-aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, dengan cara mengevaluasi kembali perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah.

“Dalam hal menyelesaikan permasalahan pelayanan maupun pelaksanaan program pembangunan, seperti BPJS PBI, sarana prasarana puskesmas, kondisi gedung sekolah, sarana persampahan, pemeliharaan prasarana umum akan lebih mendapat perhatian kami dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas anggaran,” katanya.

Sementara untuk kondisi Gedung I Ketut Maria dan Taman Bung Karno telah disikapi dengan membentuk UPT Taman Budaya I Ketut Maria yang bertujuan untuk menjaga, memelihara dan mengoptimalkan kawasan tersebut.

Dan guna mengoptimalkan kinerja UPT tersebut, maka di tahun 2022 telah dialokasikan pendanaan untuk merangkul peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pelestarian dan pemeliharaan Kawasan tersebut, yang nantinya juga akan dilengkapi dengan patung Bung Karno yang saat ini berada di perempatan kediri.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi dan masukan terhadap 3 ranperda yang telah kami ajukan dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan, dalam hal ini sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislative sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Tabanan,” tandasnya seraya berharap agar ranperda yang telah disampaikan dapat dibahas lebih lanjut melalui prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD. (bgn003)22062803