Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama Tim Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) membahas manajemen rekayasa lalu lintas (MRLL) di seputaran kawasan Living World, Jalan Gatot Subroto, di Kantor Dishub Denpasar pada Jumat (14/8/2026).

Kepala Dinas Perhubungan I Ketut Sriawan menyebutkan kesepakatan yang dicapai antara lain road barrier akan tetap dipasang di kawasan tersebut. Pemasangan road barrier dirasa akan dapat mencegah kemacetan yang terjadi di seputar area Living World. “Pemasangan road barrier ini harus juga diimbangi dengan kedisiplinan para pengguna jalan, termasuk juga semakin fokus dan sigap dalam membaca marka-marka di jalan,” katanya.

Dia menyatakan seluruh pihak dalam rapat tersebut juga mendorong perbaikan dan juga penambahan fasilitas road barrier dan perlengkapan rambu lainnya, guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan. “Pemerintah Kota Denpasar tadi sudah berkoordinasi juga dengan BPJN untuk penggantian lampu tenaga surya ke LED agar kondisi ruas jalan semakin terang,” katanya.

Dia menyampaikan melalui Tim Forum LLAJ, Pemerintah Kota Denpasar juga akan mengkoordinasikan agar instansi terkait dapat bergerak bersama untuk mewujudkan keselamatan transportasi jalan. “Dengan landasan tri hita karana dan spirit vasudhaiva kutumbhakam, Pemkot Denpasar tentunya akan memastikan koordinasi antar instansi dapat berjalan optimal, untuk mewujudkan keselamatan transportasi,” katanya.

Hadir dari unsur Ditlantas Polda Bali, Satlantas Polresta Denpasar, BPTD Bali Kementerian Perhubungan, BPJN, dan unsur desa/lurah. (*/bgn003)26081419

Surabaya, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja aparatur sipil negara (ASN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Surabaya, guna mempelajari penerapan sistem kinerja individu yang telah terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Badung dipimpin Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta didampingi Sekretaris Daerah Ida Bagus Surya Suamba bersama jajaran pimpinan perangkat daerah. Kunjungan diterima Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Syamsul Hariadi di Ruang Praban, Bappeda Kota Surabaya, pada Kamis (9/7/2026).

Wabup Bagus Alit Sucipta mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN yang lebih terukur, objektif, dan akuntabel. Langkah itu diharapkan mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kami ingin belajar dari praktik baik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya. Sistem yang dikembangkan mampu mengukur kinerja individu secara lebih objektif sehingga dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Badung dalam menyempurnakan sistem yang telah kami miliki,” ujarnya.

Peningkatan kinerja aparatur merupakan pondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan sistem pengelolaan kinerja menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah.

Sementara Sekda IB Surya Suamba menyampaikan saat ini Kabupaten Badung telah menerapkan sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan berbagai aspek pengelolaan kepegawaian. Namun demikian, masih terdapat ruang penyempurnaan, khususnya dalam pengukuran capaian kinerja setiap individu secara lebih komprehensif. “Melalui kunjungan ini kami ingin mempelajari bagaimana sistem di Surabaya mampu merekam, memverifikasi, dan mengukur aktivitas ASN secara lebih detail. Pengalaman tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem e-Kinerja di Kabupaten Badung sehingga pengelolaan SDM aparatur semakin efektif dan akuntabel,” katanya.

Dia menyebutkan sistem pengukuran kinerja yang semakin baik akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan ASN, pengembangan kompetensi, hingga pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Syamsul Hariadi beserta jajarannya menyambut baik kunjungan Pemerintah Kabupaten Badung. Menurut dia, kolaborasi antardaerah menjadi sarana penting untuk saling berbagi inovasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Dia menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan kinerja ASN sehingga proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan disiplin, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik. “Pada dasarnya tujuan kita sama, yakni membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap daerah memiliki pengalaman yang dapat saling dipelajari untuk memperkuat reformasi birokrasi,” ujarnya.

Selain membahas penguatan sistem kinerja individu, kedua pemerintah daerah juga berdiskusi mengenai pengelolaan kepegawaian, tata kelola keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan pemerintahan yang semakin transparan, efektif, dan efisien.

Melalui kunjungan kerja tersebut.

Pemerintah Kabupaten Badung berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik yang relevan untuk memperkuat sistem manajemen ASN. Dengan demikian, reformasi birokrasi di Kabupaten Badung diharapkan mampu menghasilkan aparatur yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*/bgn003)26070911

Badung, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali, khususnya pada sektor strategis seperti keimigrasian, karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, pada Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, dan pelayanan terpadu lintas instansi ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Gubernur Koster menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menuntut respons cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat seiring perkembangan zaman. “Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujarnya.

Gubernur Koster menyatakan posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia membuat setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apapun, dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Karena itu, kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga perbankan, harus menjadi perhatian bersama.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti layanan keimigrasian yang dinilai memiliki peran sangat strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan mancanegara. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan hampir menyentuh 7 juta kunjungan pada 2025, beban layanan keimigrasian di Bali menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. “Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” katanya.

Gubernur Koster juga menekankan bahwa urusan keimigrasian tidak semata menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal, melainkan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Pelayanan yang baik, menurutnya, akan berkontribusi besar terhadap kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia. Atas dasar itu, Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif Kejati Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial semata. “Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan bahwa Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. “Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.

Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga layanan konsultasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan pesisir Bali. Aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga Bali agar tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata dunia. (*/bgn003)26070401

Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya memimpin apel disiplin pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Denpasar Barat pada Senin (11/5/2026) pagi. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Denpasar Barat ini diikuti seluruh pegawai serta juga diikuti jajaran Lurah se-Kecamatan Denpasar Barat.

Sekda Eddy Mulya menekankan pentingnya integritas, dedikasi dan loyalitas bagi aparatur sipil negara  (ASN) dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. “Terkait tata kelola APBD yang menjadi prioritas Pemkot Denpasar di tahun 2026 antara lain menjaga kualitas infrastruktur perkotaan yang telah dibangun, prioritas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, layanan sosial, keamanan ketertiban masyarakat serta tata kelola lingkungan serta penegakan hukum,” ujarnya.

Eddy Mulya mengharapkan penegakan hukum dan peraturan daerah (perda) terus digencarkan serta dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai tahapan. Menurut dia, hal tersebut menjadi cerminan wajah penegakan hukum di Kota Denpasar. Dengan penegakan hukum dan Perda yang maksimal, setiap kebijakan yang diterbitkan dapat berjalan optimal.

Dia juga mengapresiasi jajaran Kecamatan Denpasar Barat hingga tingkat desa dan kelurahan yang telah bersinergi memberikan pelayanan masyarakat yang ekstra terutama terkait tata kelola persampahan. “Manajemen tata kelola persampahan yang baik di Kota Denpasar menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Kota Denpasar. Karena merubah kebiasaan masyarakat terkait mengelola sampah harus dilaksanakan secara terus menerus dan hasilnya tidak dapat  dirasakan secara instan,” ujarnya.

Sementara Camat Denbar I Wayan Yusswara menyampaikan terima kasih atas kesediaan Sekda Kota Denpasar memimpin apel di Kantor Camat Denpasar Barat. “Seluruh arahan akan menjadi evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan mendukung pembangunan Kota Denpasar,” ujarnya.

Usai pelaksanaan apel, Eddy Mulya juga meninjau pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kantor Kecamatan Denpasar Barat. (*/bgn003)26051105

Singasana, Baliglobalnews

Kepolisian Resor (Polres) Tabanan menjamin kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat tidak akan mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kepolisian. Seluruh unit layanan publik dipastikan tetap beroperasi secara optimal dan profesional. Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati yang memastikan bahwa berbagai layanan kepolisian tetap berjalan normal selama enam hari kerja.

Menurut Kapolres, penerapan WFH merupakan bagian dari upaya penyesuaian sistem kerja yang lebih fleksibel bagi personel, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Meskipun sebagian personel melaksanakan work from home pada hari Jumat, pelayanan publik seperti Samsat, Satpas, SKCK, dan layanan lainnya tetap kami jalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya pada Jumat (3/4/2026).

Kapolres menyampaikan bahwa pengaturan jadwal kerja telah disusun secara bergiliran agar operasional pelayanan tetap optimal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan terganggunya proses administrasi maupun kebutuhan layanan kepolisian lainnya. Dia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Polres Tabanan. Bayu Pati memastikan seluruh jajaran tetap siaga dan profesional dalam melayani masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun saat penerapan sistem kerja WFH. “Kami pastikan pelayanan tetap berjalan enam hari kerja, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” katanya. (*/bgn020)26040312

Singasana, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus memperkuat kualitas tata kelola pelayanan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Pemenuhan Evidence Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan tersebut berlangsung pada Selasa (25/2/2026).

Bimtek tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tabanan dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Kabupaten Tabanan menekankan pentingnya seluruh Perangkat Daerah untuk bergerak serempak mewujudkan pelayanan publik yang berdampak nyata. Hal tersebut menjadi bagian integral dari implementasi visi pembangunan daerah melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Melalui Bimtek ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan standar pelayanan publik di seluruh Perangkat Daerah, terwujudnya pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan dan inklusif, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Asisten III Bidang Administrasi Umum I Nyoman Gede Gunawan menyampaikan bahwa pemenuhan evidence bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang terukur dan berkualitas. “Pelayanan publik saat ini tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus memiliki standar, indikator, dan bukti kinerja yang jelas. Melalui Bimtek ini, kita ingin memastikan setiap Perangkat Daerah memahami pentingnya evidence sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan,” ujar Gunawan pada Kamis (26/2/2026).

Dia menyebutkan penguatan tata kelola pelayanan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan Visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani. Menurut dia, aspek ‘aman’ tercermin dari kepastian dan kejelasan layanan, ‘unggul’ diwujudkan melalui peningkatan kompetensi aparatur serta inovasi pelayanan, sementara ‘madani’ tercermin dari pelayanan yang beretika, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dengan sinergi dan komitmen bersama, Pemkab Tabanan optimistis kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (*/bgn020)26022713

Badung, Baliglobalnews

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Badung membina dan mengawasi pelayanan publik di Kantor Samsat Mengwi, Kabupaten Badung, pada Jumat (14/6/2024).

Pengawasan dipimpin oleh Kasi Pengawasan Polres Badung, Iptu I Ketut Pineh, selaku Sekretaris UPP Saber Pungli Kabupaten Badung, diterima langsung Kasi penagihan dan keberatan UPTD PPRD Kabupaten Badung, I Made Adi Sathya Pratama. Turut mendampingi seluruh unsur terkait meliputi Pokja Inteligen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi.

Pokja Penindakan KBO SatReskrim Polres Badung, Ipda I Made Dwi Somadi Putra, mengatakan pihaknya mendatangi Samsat Badung di Daerah Mengwi, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang terekam dalam aplikasi Siduli. Yang mana, laporan tersebut sebelumnya telah diturunkan dari pusat ke provinsi, kemudian diturunkan ke daerah ke kabupaten. “Dalam laporan tersebut, kami turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi, mencari fakta sesuai dengan laporan di lapangan,” katanya.

Dia menyebutkan sesuai pengawasan di lapangan, pihaknya sudah melakukan pengecekan dari sisi luar hingga ke dalam. Dari pengawasan tersebut, di hari-hari tertentu memang terjadi kekroditan. Namun kata dia, kekroditan tersebut  diakibatkan dari banyaknya pelayanan yang memang masyarakat itu harus mengantri.

Saat itu pihaknya menemukan memang terjadi perbedaan antrian. Namun dia menyebutkan kalau hal itu diakibatkan karena pengurusan pajak progresif. “Jadi adanya perbedaan antrian yang dipanggil itu kita temukan di lapangan karena akibat dari pengurusan progresif jadi ada progresif yang memang harus agak lama diurus oleh si WP. Kemudian bagi WP yang memang sudah lengkap datanya itu, pasti lebih dulu dipanggil karena memang lebih mudah untuk lengkapi administrasinya,” ucapnya. (bgn003)2401406

Badung, Baliglobalnews

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Badung, AKBP Teguh Priyo Wasono, sidak pelayanan publik di ruang-ruang pelayanan mulai dari Lobi Kantor Pelayanan Terpadu Polres Badung di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 1, Mengwi, Kabupaten Badung, pada Selasa (25/4/2023) pagi.

Kapolres AKBP Teguh Priyo Wasono menjelaskan sidak bertujuan untuk mengecek langsung kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan publik sebagai etalase  Polres Badung dalam memberikan  pelayanan sesuai standar pelayanan, mulai dari alur pelayanan. Dan kita harus  memberikan pelayanan yang jelas, sehingga masyarakat yang dilayani benar-benar mendapat pelayanan yang mengayomi,” katanya.

Kapolt juga menekankan kepada petugas pelayan publik untuk memperhatikan etika dan penataan ruang pelayanan sesuai petunjuk. “Kita adalah bagian dari abdi negara yang melayani masyarakat,” katanya didampingi Wakapolres Kompol Putu Diah Kurniawandari dan Kasat Lantas Iptu Ni Putu Deniani.

Usai memberikan pengarahan kepada petugas, Kapolres Badung langsung berdialog dengan masyarakat yang akan memohon SKCK dan memohon pembuatan SIM baru. “Terima kasih,” katanya kepada petugas usai mengecek ruangan KA SPKT, ruang istirahat , toilet dan ruang ujian praktik dalam keadaan bersih. (bgn003)23042504

Tabanan, BaliglobalnewsKetua DPRD Tabanan, I Made Dirga, menghadiri rapat peringatan Hari Otonomi Daerah yang digelar oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri secara daring di ruang TCC, Pemkab Tabanan pada Selasa (26/4).

Rapat juga diikuti Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya beserta jajaran.Rapat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian serta Gubernur, Bupati/walikota hingga jajaran Forkopim atau yang mewakili se-Indonesia. Otonomi daerah yang dimulai sejak 1996 hingga kini telah memberikan perubahan yang luar biasa pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Pemerintah daerah bisa mengambil peran nyata dalam pengembangan dan pertumbuhan di wilayahnya.Peringatan ke-26 hari Otonomi Daerah tahun ini mengambil tema “Atas Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Produktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045″”Pada hari ini, saya mengajak seluruh elemen di Pemerintahan Kabupaten Tabanan agar bisa meningkatkan kinerja agar tujuan otonomi daerah, salah satunya peningkatan layanan publik terwujud,” kata Made Dirga seusai acara. Politisi PDI Perjuangan asal Banjar Sakeh, Desa Sudimara, itu melihat Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Wakilnya I Made Edi Wirawan telah berusaha mewujudkan semangat otonomi daerah.

Pada awal kepemimpinannya, mereka sudah melaksanakan pengaspalan jalan secara bertahap hingga saat ini. “Soal jalan saya kira menjadi hal penting dan paling awal dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Sebagai lembaga yang melakukan kontrol, penganggaran serta legislasi atau pembuat Undang-Undang, saat ini DPRD Tabanan sedang merancang aturan yang fokusnya pada peningkatan pendapatan asli daerah.

“Program jangka pendek dan menengah kami adalah fokus pada aturan untuk peningkatan pendapatan daerah (PAD),” ujarnya. Dirga merinci beberapa rancangan peraturan daerah yang tengah digodok, yakni soal parkir dan aturan soal desa presisi. “Kami masih merancang soal aturan optimalisasi pajak hotel dan restoran hingga pajak bumi dan bangunan. Meski Covid-19, kami harus melakukan gebrakan agar Pemda bisa menambah PAD, sehingga pelayanan pada publik otomatis akan meningkat,” ujarnya. (bgn008)22042616

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar, diselenggarakan rapat koordinasi di ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (22/4). Acara dihadiri oleh Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Asisten Administrasi Umum, I Dewa Nyoman Semadi, Kabag Organisasi Setda Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi, perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Bidang Pencegahan Mal Administrasi Dani Marsa Aria Putri, serta OPD terkait yang hadir secara virtual melalui zoom meeting.

Seperti di ketahui, saat ini ada beberapa OPD  dinilai masuk dalam zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman. Aspek penilaian dalam kepatuhan standar pelayanan publik ini mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam kesempatanya, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana mengapresiasi peran Ombudsman dalam melaksanakan edukasi, sosialisasi dan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik khususnya di Kota Denpasar.

Dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 061/504/Org tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang berisi instruksi kewajiban seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan mengevaluasi capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala. Jika semua OPD melaksanakan instruksi tersebut, diharapkan penilaian pelayanan di Lingkungan pemerintah Kota Denpasar akan lebih baik.

Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali Bidang Pencegahan Maladministrasi, Dani Marsa Aria Putri mengatakan, kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik tentu harus dilaksanakan oleh semua instansi, dari instansi pusat hingga instansi daerah, karena instansi pemerintah sangat erat kaitanya dengan pelayanan kepada masyarakat dan tentu agar tercapainya harapan pelayanan yang baik oleh masyarakat. (bgn003)22042227