Mangupura, Baliglobalnews

Polres Badung menggelar kegiatan Pelayanan Publik Serentak bagi masyarakat, hal ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 pada Minggu (22/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara semarak Bhayangkara yang bertujuan untuk mendekatkan Polri kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Pelayanan publik yang disediakan meliputi layanan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) hingga pelayanan kesehatan gratis. Kegiatan ini dipusatkan di halaman Mapolres Badung, Jalan Kebo Iwa, No. 1, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Momentum HUT Bhayangkara ini kami manfaatkan untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi,” ujar Kapolres didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Badung Ny. Arif Batubara, Wakapolres Badung Kompol Taufan Rizaldi, Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Badung Ny. Taufan Rizaldi serta para pejabat utama.

Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan tersebut. Banyak warga yang merasa terbantu dengan adanya pelayanan gratis dan mudah diakses ini. Kegiatan ini juga diisi dengan menyerahkan bantuan berupa Baju dengan tulisan “Dirgahayu Bhayangkara ke-79”.

Dengan digelarnya pelayanan publik serentak ini, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta dapat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga dalam rangka HUT ke-79 Bhayangkara yang mengambil tema “Polri untuk Masyarakat”. (*/bgn003)25062205

Mangupura, Baliglobalnews

Ombudsman RI merilis hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) terhadap 22 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota dan 415 pemerintah kabupaten dalam acara penganugerahan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 415 peraih Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Penghargaan diserahkan oleh Ombudsman RI dan diterima Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Dalam acara tersebut hadir Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, Menkopolhukam Mahfud MD dan para peraih penghargaan.

Seusai acara, Wabup Suiasa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman RI serta apresiasi kepada organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Badung  karena telah bekerja dengan baik dan maksimal sehingga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Ini merupakan tanggung jawab moral para aparat bersama jajaran, meningkatkan komitmen dan kinerja dalam memperbaiki sistem dan tata kelola pelayanan publik. Saya berharap dari segi nilai kedepan agar selalu bisa ditingkatkan dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan murah. Yang terpenting adalah bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme itu yang akan kami tegakkan agar pelayanan publik di Kabupaten Badung benar-benar memberikan pelayanan publik yang prima dan patuh terhadap peraturan serta SOP terkait dengan pelayanan publik,” ujarnya.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, mengatakan meningkatnya jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masuk ke dalam zona hijau dapat diartikan bahwa pemenuhan standar pelayanan, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Selain itu penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

“Tentunya kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta keaktifan Ombudsman pusat maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan. Ada hal yang berbeda pada tahun ini, dikarenakan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik disinergikan dengan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi Ombudsman,” ujarnya. (bgn003)23121511

Badung, Baliglobalnews

Pelayanan publik yang ada SPKT Polres Badung terus dicek dan diawasi oleh Wakapolres Badung, Kompol I Ketut Dana, guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Wakapolres seizin Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, menyebutkan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Badung merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan kesiapsiagaan anggota dalam menjalankan tugas yang humanis dan jauh dari kesan yang tidak melayani. “Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam memberikan pelayan,” katanya.

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan pengawasan di SPKT, rutin dilakukan oleh para Perwira sesuai piket yang bertugas saat itu.

Pria asal Gianyar itu juga mengimbau kepada masyarakat, agar mentaati setiap proses yang dilakukan petugas sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan. (bgn003)22092214