Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Kamis (23/7/2026).

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali. Menurut dia, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Dia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurut dia, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. “Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” katanya sembari menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.

Dia juga menyampaikan kondisi Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman juga terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan keberadaan Ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat. “Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri. “Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Gubernur turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi nyata memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, mulai dari kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, dia mengharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (*/bgn003)26072402

Denpasar, Baliglobalnews

Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-21 yang berlangsung di Kota Denpasar menggaungkan semangat kolaborasi antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global. Selain menjadi forum strategis kepala daerah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor unggulan daerah.

Forum yang digelar di Wantilan Convention Center, Hotel Prama Sanur Beach, Denpasar, pada Jumat (22/5/2026) tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus perkuat sinergi dan rumuskan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Apeksi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil IV Apeksi ke-21. “Atas nama Pemerintah dan seluruh warga Kota Denpasar, saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakerwil di Kota Denpasar, kota budaya yang kami cintai,” ujarnya.

Menurut Jaya Negara, Rakerwil IV Apeksi menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah IV untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah strategis bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia menegaskan tema “Kolaborasi Kota Harmoni Nusantara” sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Menurut dia, kolaborasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dalam menghadapi kompleksitas persoalan perkotaan. “Tidak ada satu kota pun yang mampu berkembang optimal secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi, berbagi sumber daya, dan saling menguatkan antarkota agar tujuan bersama dapat kita raih,” ujarnya.

Dalam sidang pleno, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Jaya Negara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Komwil IV dalam forum nasional Apeksi mendatang. Dalam kesempatan tersebut Jaya Negara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama tiga hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. “Kota Denpasar dengan motto Sewaka Dharma, melayani adalah kewajiban, berkomitmen menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, nyaman, dan produktif,” ujarnya.

Sementara Walikota Malang Wahyu Hidayat selaku Ketua Komwil IV Apeksi menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Denpasar atas sambutan dan fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Menurut dia, Rakor Komwil IV menjadi momentum memperkuat sinergi, konsultasi, dan koordinasi antarpemerintah kota. “Banyak isu strategis yang perlu kita diskusikan bersama, mulai dari layanan publik, fiskal daerah, infrastruktur, lingkungan hidup hingga dampak ketidakpastian global. Forum ini menjadi ruang bertukar praktik baik dan mencari solusi bersama,” katanya.

Wahyu Hidayat menyatakan hasil pembahasan Rakor Komwil IV nantinya akan dibawa dalam Musyawarah Nasional Apeksi di Kota Medan sebagai rekomendasi bersama pemerintah kota se-Indonesia.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Apeksi, Hj. Ika Puspitasari mengatakan kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah saat ini. “Komwil merupakan ujung tombak Apeksi dalam menyuarakan berbagai persoalan daerah sekaligus merumuskan solusi yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota lainnya,” ujarnya.

Puspitasari mencontohkan semangat solidaritas antardaerah yang ditunjukkan anggota Apeksi saat membantu daerah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Selain itu, Apeksi juga terus mendorong promosi potensi unggulan daerah melalui penyusunan buku potensi dari 98 kota anggota serta pengembangan city branding yang direncanakan diluncurkan pada Oktober mendatang. “Ada banyak isu yang membutuhkan kolaborasi, mulai dari konservasi energi, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim hingga ketahanan lansia. Karena itu mari saling berbagi dan bahu-membahu menghadapi tantangan demi kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” katanya.

Rangkaian Rakor Komwil IV Apeksi ke-21 juga diisi seminar pariwisata yang menghadirkan narasumber Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha dari Universitas Udayana. Seminar tersebut membahas penguatan sektor pariwisata daerah di tengah perubahan tren global dan tantangan pembangunan berkelanjutan.

Pada akhir kegiatan juga dilaksanakan rapat pleno yang dipimpin Walikota Malang Wahyu Hidayat bersama Walikota Kupang Christian Widodo dan Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang menetapkan sejumlah rekomendasi untuk dibawa pada Rakernas Apeksi mendatang.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, jajaran pengurus Komwil IV Apeksi, para walikota dan wakil walikota, sekretaris daerah, kepala OPD, hingga akademisi Universitas Udayana. (*/bgn003)26052203

Denpasar, Baliglobalnews

Mobil Keliling PBB-P2 Bapenda Kota Denpasar kembali melakukan pelayanan jemput bola dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Program ini kembali dilaksanakan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak PBB-P2. Dengan menggunakan Mobil Keliling nantinya akan dilakukan secara bergilir di masing-masing desa/kelurahan atau banjar/lingkungan/dusun yang ada di Kota Denpasar, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kali ini pelayanan mobil keliling dilaksanakan di Kantor Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, Selasa (14/6).

Kepala Bapenda Kota Denpasar, IGN Edy Mulya, mengatakan pelayanan jemput bola dengan mobil keliling adalah untuk mendekatkan pelayanan  kepada masyarakat. “Jadi masyarakat kami layani dengan mendatangani langsung ke desa atau tempat yang telah ditentukan,” katanya.

Dia menyebutkan pelayanan Mobil Keliling ini sudah dilaksanakan sejak Bulan Mei hingga Bulan Agustus 2022, dengan menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali) sebagai pihak penyimpan pajak masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat,  tujuan dari operasional mobil layanan keliling ini juga merangsang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya PBB-P2.

Menurut Edy Mulya, capaian target penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 sebesar Rp 90 miliar.  Realisasi capaian penerimaan PBB-P2 sampai dengan awal Juni Rp 23, 86 miliar lebih atau sebesar 26,51%.

“Untuk mengejar target penerimaan PBB-P2, program mobil keliling akan terus dilaksanakan sebagai upaya jemput bola kepada masyarakat. Selain itu, Bapak Walikota dan Wakil Walikota Denpasar memberikan reward 4 buah motor kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum tanggal 31 Agustus,” ujarnya.

Di sela-sela kegiatan, warga Kesiman Kertalangu, I Dewa Gede Bima, yang melakukan pembayaran PBB-P2 menyampaikan pelayanan mobil keliling memudahkan pembayaran pajak. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga.

“Saya merasa sangat terbantu dengan program Mobil keliling untuk pembayaran pajak. Sehingga warga tidak perlu jauh-jauh ke kantor UPT untuk sekadar menunaikan kewajiban membayar pajak. Cukup di lingkungan rumah saja bisa bayar PBB-P2,” katanya. (bgn003)22061416

Denpasar ,Baliglobalnews

Usai dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Pengadilan Negeri Denpasar, Jumat (9/7/2021) pagi. Wakil Ketua PN Denpasar Rustanto mengatakan siap membantu dan bersinergi dengan Ketua PN Denpasar, dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Pulau Dewata.
“Saya berharap bisa bersinergi dan bekerja sama dengan Ketua PN, rekan hakim dan panitera lainnya, sehingga dapat mewujudkan apa yang dikehendaki masyarakat Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Waka PN Rustanto.

Apabila upaya ini bisa berjalan beriringan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, lanjut Rustanto yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Karawang, Jawa Barat pada Juli 2020 lalu, diyakininya apa yang dikehendaki masyarakat Kota Denpasar dapat terwujud terwujud. 
“Amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada saya ini, akan saya jalankan dengan baik dan berupaya melaksanakan tugas secara maksimal, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal,” kata Rustanto yang juga pernah bertugas di PN Semarapura pada Tahun 2006 lalu itu.

Rustanto menceritakan pengalamannya yang berkesan saat menangani perkara menarik saat menjadi hakim di PN Lahat, Sumatera Selatan. Dimana pernah menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang mati, yang permasalahannya cukup sepele.
“Terdakwa tidak terima ranting pohon kopinya tertimpa pohon pisang milik korban. Harusnya, terdakwa bisa memaafkan korban yang masih bertetangga. Karena terdakwa emosi, maka langsung menghabisi nyawa korban hingga mati,” ucap Rustanto. 
Saat itu, keluarga terdakwa melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban dan permohonan maafnya diterima, serta ada kompensasi dari terdakwa kepada keluarga korban dan membiayai sekolah anaknya.

“Jaksa menuntut 10 tahun penjara dan saya sebagai hakim memutus hukuman 9 tahun,” ucapnya.
Sehingga, kasus ini menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi masyarakat, bahwa hal sepele ini tidak harus diawali dengan kekerasan. Cukup dengan musyawarah dan minta maaf. “Karena kasus penganiayaan ini tidak dibenarkan untuk masyarakat dan hukum yang ada. Saya berharap tidak ada kejadian seperti itu, dan menjadi pembelajaran kepada masyarakat,” tutupnya.(BGN008).21070909

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam mempercepat pelayanan masyarakat khususnya dalam penanganan Covid-19 serta pelayanan vaksinasi kepada masyarakat, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, kunjungan kerja ke desa/kelurahan se-Kota Denpasar yang diawali dari Desa Kesiman Kertalangu dan Desa Kesiman Petilan, pada Rabu (17/3) Denpasar Timur.

Kegiatan kunjungan kerja Walikota Denpasar akan dilaksanakan di 43 desa/lurah di Kota Denpasar dimana hari pertama mengunjungi Desa Kesiman Kertalangu dan Desa Kesiman Petilan.

Dalam kunjungannya ke Desa Kesiman Kertalangu Walikota Denpasar IGN Jaya Negara yang didampingi Kadis DPMD, IB Alit Wiradana dan Kabag Humas dan Protokol, Dewa Gede Rai, mengatakan kunjungan kerja ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan kordinasi dengan desa/kelurahan dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat, disamping juga untuk menyerap aspirasi masyarakat .

“Untuk percepatan penanganan Covid-19 dalam masa pandemi ini kami berharap seluruh perangkat Desa dan Kelurahan untuk terus bersinergi dalam penanganan covid 19 termasuk dalam mensosialisasikan program vaksinasi nasional untuk memutus rantai penularan covid 19, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mencapai target sasaran vaksinasi,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seluruh perangkat desa/kelurahan juga mempedomani motto sewaka dharma yang berarti melayani adalah kewajiban  yang disinergikan  spirit  vasudaiva khutumbakam dimana kewajiban melayani dengan rasa persaudaraan sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi Pemerintah Kota Denpasar sudah menyiapkan 40 titik pos pelayanan vaksinasi yang tersebar di seluruh wilayah Kota Denpasar” ujar Jaya Negara

Jaya Negara juga mengajak desa/kelurahan untuk bisa membantu  menambah tenaga vaksinasi yang terlatih dalam mempercepat vaksinasi kepada masyarakat. Disamping masalah percepatan pelayanan vaksinasi, dalam kunjungan kali ini juga disampaikan masalah sampah di Kota Denpasar. Jaya Negara mengatakan bahwa daya tampung TPA Suwung sangat terbatas. Untuk itu diperlukan  langkah langkah strategis untuk menanganinya.

“Saya ingin mengajak bagaimana Desa dan Kelurahan bisa membantu dalam menangani masalah sampah mulai dari hulu dengan sistem Swaklelola sehingga sampah yang terbuang ke TPA bisa semakin berkurang. Beberapa Desa sudah bisa menangani sampah warganya sendiri, sehingga tidak ada yang sampai ke TPA, ini yang perlu kami dorong sehingga nantinya semua Desa bisa melakukan swakelola,” katanya. (bgn003)21031727