Denpasar, Baliglobalnews

Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HMKU) Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud), menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Kesehatan dan Penelitian (PENITI) 2022, di Gedung Skill Lab Cakra Vidhya Usadha, Kampus FK Sudirman, pada Sabtu (16/7). Kegiatan PENITI ini merupakan salah satu dari program kerja HMKU.

“Kegiatan donor darah hari ini mengawali rangkaian PENITI yang bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Bali. Ada kegiatan lanjutan lagi di sekolah dasar di Bali, berupa pemberian sumbangan, pelayanan kesehatan dan dirangkaikan dengan penelitian,” kata Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi FK Unud, I Made Ady Wirawan.

Dia menjelaskan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini guna memfasilitasi civitas akademika Universitas Udayana dan masyarakat umum yang berkeinginan untuk mendonorkan darahnya. “Nantinya akan digunakan untuk keperluan medis dengan tujuan amal,” katanya didampingi Koordinator Program Studi Sarjana Kedokteran, Ketua BEM FK Unud, Ketua HMKU, dan Ketua Panitia Donor Darah.

“Kami sangat apresiasi kegiatan ini, karena PENITI adalah kegiatan yang mencakup 2 aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berharap semoga semua kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar dan semua tujuan kegiatan bisa tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan,” katanya.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh 51 orang pendonor yang terdaftar dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. (bgn008)22072007

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) X Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Agung Room, Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Rabu (20/10).

Gubernur Koster mengatakan perawat merupakan salah satu profesi yang menjadi bagian tenaga kesehatan (nakes) yang berperan dalam penanganan pandemi Covid-19. Perawat juga memiliki kemampuan yang sudah terlatih dalam menangani pasien Covid, mengabdi untuk kesembuhan para pasien. Oleh karena itu, patut didukung dalam pengembangan profesionalismenya.

Koster menilai dedikasi perawat sangat luar biasa dalam penanganan pandemi, yang memiliki tugas di bidang kemanusiaan untuk menyehatkan masyarakat. “Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan kita, bagian dari upaya membangun sumber daya manusia. Jika tidak sehat, tidak akan bermanfaat. Di sinilah peran para perawat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ujar mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini yang tercatat ikut serta berjuang mendorong Rancangan Undang Undang Keperawatan hingga disetujui menjadi UU.

Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu menyatakan sangat mendukung upaya PPNI di dalam mewujudkan pelayanan kesehatan hingga ketingkat desa, dengan segera merancang skema kebutuhan para nakes di seluruh wilayah Bali serta pendistribusian yang merata melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali. “Di samping itu, kami di Pemprov Bali juga sedang merancang satu aplikasi layanan kesehatan yang terintegrasi antara semua Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/lota, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Begitu pula dari segi jumlah nakesnya, layanan kesehatan yang disiapkan, alat kesehatan yang tersedia, waktu pelayanan dan sebagainya, sehingga nantinya para pasien sebelum berobat bisa terlebih dahulu mengakses kebutuhan pengobatannya dari rumah, selanjutnya bisa langsung ke lokasi Rumah Sakit (RS) yang dituju sesuai dengan kebutuhan pasien,” katanya.

Gubernur Koster mengingatkan para peserta yang sudah mendapat program vaksinasi hingga tahap 3 ini untuk tetap mengikuti prokes dengan baik, sehingga penyebaran pandemi terjaga dan menghindari adanya lonjakan kasus. Mengingat status Bali baru saja turun ke level 2.

“Rencananya di Bali akan banyak even nasional dan internasional yang akan segera digelar di Bali yang tentu saja bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali. Untuk itu, sekali lagi Saya ingatkan para peserta untuk tetap mengikuti prokes dengan baik,” pesannya.

Sementara Ketua DPW PPNI Provinsi Bali yang juga Ketua Panitia Munas X PPNI, Gusti Ngurah Ketut Sukadarma, menyatakan Musyawarah Nasional X PPNI tahun 2021 ini mengangkat tema “Perawat Bersama Rakyat menuju Indonesia Hebat”. Tema ini diangkat untuk menekankan peranan perawat dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan andilnya dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan serta pencapaian visi sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dia menjelaskan PPNI saat ini terus mendukung program pemerintah dalam menunjang sistem reformasi peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui program ‘1 Desa, 1 Perawat’, yang didasari kondisi saat ini belum meratanya layanan kesehatan di seluruh desa dengan mengutamakan tindakan pencegahan.

Turut hadir Anggota Komisi IX DPR I Ketut Kariyasa Adnyana, Walikota Jaya Negara. (bgn003)21102102

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan di Ruang Rapat Gosana II Gedung DPRD Badung, pada Senin (21/6). Dalam pembahasan tersebut berkaitan dengan perubahan dari Peraturan Daerah (Perda) 24 tahun 2011 tentang retribusi dan kesehatan.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Badung, I Made Sumerta, mengatakan perubahan dari Perda 24 tahun 2011 berkaitan dengan retribusi dan kesehatan, ada hal-hal yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi. Kemudian juga ada masukan dari tim ahli di Bapemperda dan tenaga ahli dari DPRD Badung berkaitan dengan pembakaran sampah medis.

”Selama ini, setahu saya pembakaran itu ada di RSD, sementara di rancangan ini ada di kecamatan-kecamatan, sehingga nanti sarana- prasarana ini perlu dipersiapkan. Kalaupun nanti ada dimasukkan di dalam rancangan ini, tapi retribusi harus nol dulu. Itu kan dapat dipungut ke depannya bisa diatur dengan peraturan Bupati, karena sekarang kan itu tidak bisa kita pungut karena belum ada sarana-prasarana berupa tempat pembakaran sampah medis itu,” katanya.

Made Sumerta mengatakan retribusi itu juga ada dari perda 24 tahun 2011 dan ada kenaikan rancangannya atau penyesuaian rancangan. Tetapi tidak tertera untuk warga negara asing (WNA), sehingga ada potensi-potensi untuk pelayanan kesehatan masyarakat WNI itu yang belum diatur, sehingga ada klasifikasi WNA dan WNI.

”Ini menjadi bahan diskusi, Sehingga tidak menjadi satu satunya sumber pendapatan dari sektor ini apalagi nanti mereka yang tidak mampu bayar ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana, kalau dia tidak bisa membayar itu bisa berupa sanksi kurungan,” terangnya. (bgn003)21062125