Mangupura, Baliglobalnews 

Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri undangan rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD Badung di ruang rapat Ketua DPRD Kabupaten Badung pada Kamis (18/2). Rapat membahas permasalahan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal.

Pada kesempatan tersebut, Adi Arnawa mengapresiasi langkah cepat DPRD Badung yang berkoordinasi dengan pemerintah, menyikapi aspirasi salah satu pihak perihal penetapan hasil Pilkel Desa Angantaka.

Rakor dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dihadiri Wakil Ketua I, Made Sunarta dan Wakil Ketua II, Wayan Suyasa serta Ketua Komisi I, Wayan Regep dan Anggota. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Plh. Bupati I Wayan Adi Arnawa, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, I Gede Wijaya; Kadis DPMD Komang Budi Argawa, Kasat Pol PP AA Surya Negara, Kabag Hukum AA Asteya Yudhya, Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimbawa, serta Pj Perbekel Angantaka.

Adi Arnawa menegaskan dalam semangat dan iklim demokrasi, keberatan dari salah satu pihak adalah hal yang sah. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan dewan yang mendorong langkah musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait langkah dewan yang akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Adi Arnawa juga sangat menyambut baik.

”Kami dari pemerintah tentu akan menyikapi dan mengkaji rekomendasi dari dewan,” katanya.

Kajian akan dilakukan sesuai norma dengan mempertimbangkan aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dasar hukum pelaksanaan pilkel. Jika memang poin-poin rekomendasi dewan sesuai dengan kajian normatif peraturan perundang-undangan, tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah. (bgn003)21021809

Denpasar, Baliglobalnews

Berakhirnya masa bakti Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara pada 17 Februari ini mengharuskan adanya Pelaksana Harian Walikota atau Plh. Pasalnya, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar hasil Pilkada Tahun 2020 lalu, yakni IGN Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa dimundur. I Made Toya saat ini juga Penjabat (Pj) Sekda Kota Denpasar.

Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, membenarkan hal tersebut. ”Iya, setelah Pak  Walikota Rai Mantra dan Pak Wakil Walikota IGN jaya Negara purna tugas pada 17 Februari 2021, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kota Denpasar maka ditunjuk plh oleh Gubernur Bali. Hal ini karena pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditunda sesuai arahan Kemendagri,” katanya saat dimintai konfirmasi Selasa (16/2).

”I Made Toya yang ditunjuk oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, sebagai Plh. Walikota Denpasar berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 240/01-A/HK/2021,” ujarnya.

Dewa Rai mengatakan nantinya kesinambungan keberlangsungan pemerintahan akan dilanjutkan oleh Plh. Walikota Denpasar, sampai dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota definitif. Hal ini berlangsung hingga Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yakni IGN Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa dilaksanakan.

”Rencananya pelantikan kan 17 Februari ini, tapi atas arahan Kemendagri diundur, dan direncanakan pada  26 Februari ini dilantik. Jadi untuk memastikan jalannya pemerintahan maka ditunjuk plh hingga pelantikan dan semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya. (bgn003)21021617

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali secara resmi menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Badung. Penunjukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor: 235/01-A/HK/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Bupati Badung yang ditetapkan tanggal 10 Februari 2021 dan berlaku mulai 17 Februari 2021. SK diserahkan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada I Wayan Adi Arnawa di Gedung Jaya Sabha Denpasar, Selasa (16/2).

Penunjukan tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Badung seiring berakhirnya masa jabatan Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa pada 17 Februari 2021 serta mengacu pada keputusan yang disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, melalui video conference.

Penunjukan plh. sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 4 PP Nomor: 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu diamanatkan, bila terjadi kekosongan maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari. Penunjukkan ini juga sesuai dengan Surat Mendagri RI No. 120/738/OTDA tertanggal 3 Pebruari 2021 lalu.

Dalam Keputusan Gubernur Bali tersebut menyatakan tugas Plh. Bupati Badung adalah melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Badung dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Bali.

Setelah menerima surat penugasan sebagai Plh. Bupati Badung, Adi Arnawa menyatakan siap menjalankan arahan Gubernur Bali yang meminta Plh. Bupati di samping untuk melaksanakan tugas harian, juga melanjutkan tugas penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah masing-masing dengan mengintensifkan kolaborasi dan koordinasi dengan TNI/Polri dalam hal mengedukasi dan mensosialisasikan prokes 3 M di tengah masyarakat.

”Tadi Bapak Gubernur dalam arahannya meminta, di samping Plh. Bupati melaksanakan tugas harian, juga meminta plh. agar mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi dengan TNI/Polri dalam hal sosialisasi prokes 3 M, terlebih kita di Kabupaten Badung sedang dalam penerapan PPKM berbasis mikro,” ujarnya.

Meski begitu, Adi Arnawa juga tetap akan meminta arahan dan petunjuk dari Gubernur dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dalam memimpin Badung selama beberapa hari ke depan.

”Dalam melaksanakan tugas sebagai plh. tentu kami akan selalu meminta petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk mengisi kekosongan ini sampai dilaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih nantinya,” katanya. (bgn003)21021613