Denpasar, Baliglobalnews 

Kepala Staf Kepresidenan RI, Jendral (Purn) Moeldoko, mengunjungi Pelabuhan Laut Sanur di Kota Denpasar, pada Jumat (22/9/2023). Kunjungan yang diterima Pj. Gubernur Bali, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya bersama Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk memastikan operasional pelabuhan berjalan lancar termasuk isu-isu sentral dapat tertangani dengan baik. serta kemanfaatannya agar dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat setempat Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini Dinas Perhubungan berharap pengelolaan pelabuhan ini dapat diserahkan setelah masa pemeliharaan berkahir. 

Kadis Perhubungan I Ketut Sriawan menjelaskan saat ini terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan Pelabuhan Sanur. Ketiganya yakni masalah kemacetan lalu lintas, parkir dan ruang tunggu, hingga pengelolaan pelabuhan yang hingga kini masih berada dibawah Pemerintah Pusat. 

“Kami berharap setelah masa pemeliharaan selesai, pengelolaan Pelabuhan Sanur ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar yang dalam hal ini sudah siap dgn Badan Usaha Pelabuhan dan ada juga disiapkan UPT Dinas Perhubungan sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri,” ujarnya 

Dia menyebutkan permohonan penyerahan pengelolaan ini bukan tanpa alasan, melainkan lantaran sesuai dengan aturan yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar yang seharusnya mengelola pelabuhan tersebut. 

“Hal ini diatur dalam RIPN Sanur, dimana statusnya adalah Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal dan saat ini pada Perda RTRW Kota Denpasar dan Provinsi Bali, Pelabuhan Sanur masih berstatus sebagai pelabuhan laut pengumpan lokal. Dan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Ya memang seharusnya Pemkot Denpasar yang mengelola,” katanya.

Sriawan menuturkan dalam mendukung Pembangunan Pelabuhan Sanur ini, Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan aset berupa tanah seluas kurang lebih 74 are. Hal ini juga menjadi penting untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Denpasar. Penyerahan asset pada saat itu adalah untuk memenuhi aspek administrasi karena anggaran yang digunakan bersumber dari APBN.  

“Lahan diserahkan dulu ke pusat, namun hal tersebut bukan terkait operasionalnya, karena berbicara operasional adalah berbicara kewenangan yang diatur Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” kata Sriawan sembari menjelaskan amanat undang-undang tersebut yakni pelabuhan laut utama dikelola pemerintah pusat, pelabuhan laut pengumpan regional dikelola pemerintah provinsi,  sedangkan untuk pelabuhan laut pengumpan lokal dikelola pemerintah kabupaten/kota. 

Pihaknya menekankan, jika nantinya telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Denpasar, Dishub Kota Denpasar akan kolaborasi dengan BUP yang telah disiapkan untuk dapat mengatur secara langsung lalu lintas angkutan lautnya. Hal ini utamanya untuk keselamatan angkutan laut yang muaranya untuk mengatasi kemacetan, parkir dan ruang tunggu agar tidak overload. Pasalnya, saat ini Kota Denpasar memilki pelabuhan laut pengumpan lain seperti di Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Serangan maupun Dermaga Mertasari untuk mengatasi  karakter wisatawan one day service ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan pulang pergi ke Denpasar. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik itu Bapak KSP Moeldoko dan Pak Pj. Gubernur Bali atas dukungannya agar Pelabuhan Laut Sanur ini memberikan kemanfaatan optimal bagi masyarakat sekitar, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya

Sementara Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan telah memantau sejumlah persoalan yang terjadi di Pelabuhan Sanur. Seperti masalah kemacetan, lingkungan, dan masalah pengelolaan. Ke depan, pihaknya berharap dilakukan pengelolaan secara kolaboratif antara daerah dan pusat. 

Dia menyebutkan Pemerintah Pusat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, kementerian perhubungan dan KSOP yang telah berhasil membangun pelabuhan ini. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 61 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah selesai.

Terkait sejumlah persoalan yang disampaikan, pihaknya akan melakukan rapat dengan kemenhub untuk mencari solusi. “Persoalan yang tadi disampaikan, seperti masalah lingkungan, karena mejadi macet, perlu ada solusi, berikutnya bagaimana pengelolaan pelabuhan ini mesti pas, ada masukan Pj. Gubernur perlu kolaborasi pengelolaan pusat dan daerah, sehingga daerah dapat juga,” ujarnya.

Dia mencontohkan masalah parkir yang perlu dikelola dengan baik, sehingga mampu menjadi PAD juga bagi daerah. “Tugas kami menjembatani dengan baik,” ujarnya. (bgn003)23092209

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster dan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, meninjau kawasan Pelabuhan Sanur pada Sabtu (6/5/2023).

Gubernur Wayan Koster dan Walikota Jaya Negara didampingi kepala OPD terkait baik OPD Pemprov Bali maupun Kota Denpasar mencari solusi dalam penanganan kepadatan arus lalu-lintas di kawasan Jalan By-pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur. Saat ini Pelabuhan Sanur menjadi akses utama penyeberangan dari Kota Denpasar menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dimanfaatkan masyarakat menuju Pura Dalem Peed dan juga wisatawan asing dan domestik.

Gubernur Koster usai kunjungan menyampaikan beberapa solusi dalam penanganan kepadatan arus lalin di Jalan By-pass Ngurah Rai menuju Pelabuhan Sanur yang baru dibahas awal bersama Walikota Denpasar. “Kita sudah berdiskusi bersama, tidak bisa kita bahas dalam satu hal saja, namun harus ada beberapa hal yang harus kita bahas seperti akses  jalan, kantong parkir, hingga pola manejemen di Pelabuhan Sanur,” ujar Koster. 

Hal ini segera akan ditindaklanjuti seperti solusi pembangunan kantong parkir, hingga perbaikan manejemen di dalam pelabuhan. Karena kondisi jalan eksisting yang sudah ada saat ini di kawasan Padang Galak belum terintegrasi dengan Pelabuhan Sanur. Pembangunan kantong parkir memanfaatkan tanah Provinsi Bali dan juga akan kita lakukan pelebaran jalan, semoga tahun ini dapat segera terealisasi dan akan segera kita lakukan pembahasan lebih lanjut.

“Pembahasan awal telah kita lakukan bersama Walikota Denpasar, dan Jro Bendesa Adat Sanur dan Jro Bendesa Adat Kesiman yang nantinya akan dilanjutkan kembali dalam pembahasan detail solusi memecahkan kepadatan arus lalulintas di kawasan Pelabuhan Sanur,” ujarnya.

Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan kehadirannya mendampingi Gubernur Bali untuk melihat langsung dan mencari solusi kepadatan arus lalin di kawasan Pelabuhan Sanur. “Kita sudah melihat langsung bersama stakeholder terkait dan beberapa opsi akan kita ambil yang nantinya dapat menjadi solusi memecahkan kepadatan arus lalin di kawasan Pelabuhan Sanur,” ujarnya.

Pembangunan kantong parkir, alur keluar masuk kendaraan menuju kawasan Pelabuhan hingga manejemen pengelolaan pelabuhan telah dilakukan pembahasan dan menjadi beberapa solusi yang akan segera kita laksanakan bersama. “Kantong parkir di lahan Provinsi Bali luasnya hingga 3 hektar tepatnya di kawasan Desa Adat Kesiman telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bali Wayan Koster, serta telah dilakukan pembahasan bersama, Bendesa Adat, Perbekel,” katanya sembari berharap dalam waktu dekat semuanya bisa terwujud dan kemacetan di Jalan By-pass Ngurah Rai bisa teratasi. (bgn003)23050610

Denpasar, Baliglobalnews

Mengatasi kepadatan arus lalu-lintas di kawasan Jalan By-pass Ngurah Rai akses menuju Pelabuhan Sanur, Pemerintah Kota Denpasar akan memperketat parkir liar di Jalan By-pass Ngurah Rai. Hal itu terungkap saat Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menggelar rapat bersama stakeholder di Kantor Walikota Denpasar pada Jumat (28/4/2023).

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan Pelabuhan Sanur saat ini masih di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Namun, penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut karena banyak masyarakat yang parkir di pinggir Jalan By-pass Ngurah Rai. Kemacetan juga disebabkan minimnya kantong parkir kendaraan penumpang di sekitar Pelabuhan Sanur, sehingga antrean mobil pengantar dan penjemput tamu ataupun pengunjung pantai Matahari Terbit bisa mengular sampai Jalan By-pass Ngurah Rai.

Mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Denpasar melalui Tim Gabungan akan memperketat penjagaan untuk mengatasi parkir liar di Jalan By-pass Ngurah Rai. “Dari pantauan yang terlihat kemacetan diakibatkan banyak yang parkir di Jalan By-pass Ngurah Rai sehingga sepanjang jalan tersebut akan dipasang rambu lalu-lintas dan memperketat penjagaan,” katanya.

Tidak hanya itu, untuk mengatasi kemacetan Arya Wibawa minta OPD terkait untuk segera mencari lahan untuk membuat kantong-kantong parkir di sekitar Pelabuhan Sanur. Mengingat lahan-lahan di sekitar pelabuhan Sanur bukan milik negara melainkan pribadi. “Kepemilikan masih bersifat perorangan, ada rencana lahannya itu dibuat lahannya kawasan parkir terpadu itu masih di dijajaki dan dibicarakan lebih lanjut,” katanya. (bgn003)23042907

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, kembali meninjau progres pengerjaan fisik Pelabuhan Laut Sanur di Denpasar pada Jumat (7/10/2022). Peninjauan tersebut guna memastikan kualitas dan realisasi fisik sudah sesuai dengan target.

Satu per satu fasilitas dan bangunan turut mendapat peninjauan. Dimana, dari hasil peninjauan, diketahui progres pembangunan fisik Pelabuhan Sanur telah mencapai 96,58 Persen. Angka ini mengalami deviasi positif 4,238 persen dari target sampai dengan minggu ke-95 yakni 92,34 persen. Dimana, pembangunan ini ditarget rampung keseluruhan pada akhir Bulan Oktober mendatang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada awak media menjelaskan, Sanur merupakan sebuah tempat yang legendaris. Dimana, hampir sebagian besar orang mengetahui Sanur, sehingga konektivitas yang ada di Sanur ini sangat penting dirancang menjadi suatu Hub untuk menghubungkan Bali dengan pulau disekitarnya.

“Kita harapkan dengan tuntas dan beroperasinya Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul ini mampu menjadi daya dorong kunjungan wisatawan baik secara kualitas dan kuanititas, serta mampu mendukung pengembangan Kawasan Nusa Penida dan Nusa Ceningan dan tentunya berkemanfaatan bagi masyarakat, terutama UMKM lokal,” jelasnya.

Menhub menyatakan dengan selesainya pembangunan Pelabuhan Sanur, nantinya para wisatawan tidak lagi terganggu dalam hal konektifitas. Tak hanya itu, Pelabuhan Sanur nantinya juga diharapkan mampu menjadi pemantik potensi wisata dan bisa menjadi bagian dari Presidensi G20.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan bahwa pada prinsipnya Pemkot Denpasar sangat menyambut baik atas realisasi pembangunan Pelabuhan Laut Sanur ini. Dimana pihaknya menyebut bahwa keberadaan pelabuhan ini nantinya akan mendukung pengembangan pariwisata selain juga sebagai upaya untuk mendukung konektivitas masyarakat dalam hal transportasi. Hal ini mengingat tingginya mobilitas masyarakat dari dan menuju Nusa Penida ataupun Nusa Ceningan.

“Di samping untuk pariwisata, keberadaan pelabuhan ini juga untuk mendukung upacara adat keagamaan masyarakat atau spiritual. Selain itu juga menjadi kebutuhan masyarakat baik Denpasar maupun Nusa Penida, semoga dapat memberikan kemanfaatan, terutama bagi masyarakat umum dan masyarakat sekitar, serta mampu terjaga kualitasnya,” katanya.

Dia menyebutkan ke depan Pemkot Denpasar pun akan merancang fasilitas penunjang pelabuhan. Sehingga dapat memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat sekitar, UMKM dan pelaku usaha lainya.

“Dengan adanya pengembangan Pelabuhan Sanur ini tentu kami berharap selesai tepat waktu, berjalan lancar serta tentunya bisa meningkatkan konektivitas dan berkemanfaatan optimal, termasuk penataan UMKM dan industri kreatif sehingga mampu memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat secara umum dan khususnya UMKM dan industri kreatif di pesisir Sanur,” ujarnya. (bgn003)22100707