Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemprov Bali diingatkan untuk menunjukkan kinerja terbaik dan tetap solid dalam melaksanakan tugas. Hal itu menjadi penekanan Gubernur Bali Wayan Koster dalam arahan saat melantik 25 pejabat administrator (setingkat eselon 3) dan 28 pejabat pengawas (setingkat eselon 4) di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Kamis (11/12/2025).

Gubernur Koster menegaskan mereka yang mendapat kesempatan promosi patut bersyukur karena dipercaya menduduki posisi yang menjadi dambaan banyak pegawai. “Kita semua tahu, jumlah jabatan struktural itu tidak banyak. Tapi peminatnya besar, karena memang banyak pegawai yang golongan, pendidikan maupun pengalamannya sudah memenuhi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia menyatakan betul-betul mempelajari portofolio nama-nama yang diajukan oleh BKPSDM Provinsi Bali. “Saya tidak ada ketemu langsung dengan mereka yang promosi atau mutasi. Tapi saya baca satu per satu tentang pendidikan, golongan dan pengalaman mereka. Sedapat mungkin penempatan harus sesuai dengan latar pendidikan, golongan dan pengalaman,” katanya.

Gubernur minta seluruh kepala OPD memberi arahan kepada jajaran di bawahnya agar mampu melaksanakan tugas di instansi masing-masing. “Harus tetap solid, jangan ada agenda sendiri, jangan ada yang aneh-aneh. Bekerja fokus tulus lurus supaya apa yang dikerjakan dapat berjalan untuk mencapai hasil terbaik,” katanya.

Masih dalam arahannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini menyinggung banyaknya penghargaan yang diraih Pemprov Bali. Kendati patut diapresiasi, ia menegaskan bahwa penghargaan bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin diraih.

Menurut dia, yang paling penting adalah kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Karena itu, dimanapun bertugas, tunjukkan kinerja terbaik. Yang di pendidikan, kesehatan, perijinan, semua harus mampu melayani dengan baik supaya masyarakat merasa terbantu. Apalagi dinas yang menangani program prioritas,” katanya.

Pada bagian akhir arahannya, dia mengingatkan bahwa mulai tahun 2026 Pemprov Bali mulai masif melaksanakan program yang berkaitan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Kepala OPD beserta seluruh jajaran diminta membaca dan mempelajari secara utuh dokumen Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang akan dijalankan secara serentak di semua sektor menurut tahapan yang telah dirancang. “Karena Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun kita rancang mulai 2025 hingga 2125, artinya lima tahun di awal ini harus berjalan dengan baik sebagai fondasi untuk pelaksanaan tahapan berikutnya,” ujarnya seraya menambahkan, lima tahun pertama adalah momen yang sangat menentukan dan harus berhasil.

Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan pimpinan OPD di Lingkungan Pemprov Bali. (*/bgn003)25121208

Denpasar, Baliglobalnews
Perubahan nomenklatur bagi pejabat administartor dan pengawas di Lingkungan Pemkot Denpasar dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, pada Kamis (24/6) di kantor setempat.
Pelaksanaan pelantikan secara virtual serta kehadiran secara fisik yang sangat terbatas. Total 137 pejabat administrator dan pengawas yang dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah. Teridiri dari 31 orang pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator dan 106 pejabat Eselon IV dalam Jabatan Pengawas.

Hadir secara fisik Kepala Bagian yang mengalami perubahan nomenklatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan pelantikan dan pengukuhan kali ini menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 821/3593/OTDA perihal Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengurus di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Meski dalam perubahan nomenklatur, Jaya Negara berharap kepada pejabat yang baru dilantik dapat terus meningkatkan kinerja hingga pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 dengan berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi pandemi ini serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, inovasi serta program nyata sangat diharapkan.
“Pandemi ini menuntut kita sebagai aparatur pemerintah melakukan strategi dan langkah-langkah penanggulangan, termasuk didalamnya melaksanakan program pemulihan ekonomi yang membantu masyarakat sehingga visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju dapat diwujudkan bersama,” katanya.

Beberapa OPD dan jabatan yang mengalami perubahan nomenklatur tersebut, di antaranya di lingkup Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial Kota Denpasar, serta Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi.
Pada lingkup Sekretariat Daerah Kota Denpasar terjadi perubahan nomenklatur untuk tingkat Kepala Bagian (Kabag) yakni Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang kini menjadi Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang kini menjadi Kabag Perekonomian, serta Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol kini menjadi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Tampak hadir secara fisik Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Ketua TP PKK Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara, istri Wakil Wali Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, PJ. Sekda Made Toya, OPD terkait, serta rohaniawan. (bgn003)21062433