Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, melantik dan mengambil sumpah jabatan 13 pejabat tinggi pratama, 7 administrator dan 20 pengawas di lingkungan Pemkab Tabanan, di ruang rapat Kantor Bupati Tabanan, Jumat, (5/11) siang.

Bupati menyatakan pelantikan tersebut dalam upaya melakukan optimalisasi kinerja pada perangkat daerah dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu melakukan tugas-tugas yang akan diemban dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini didasari atas kekosongan pimpinan tinggi pratama Kepala DPMD Tabanan yang pengisiannya telah melalui proses seleksi terbuka. Mutasi dan rotasi jabatan juga telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya rekomendasi KASN Nomor B-3620/KASN/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021, dan rekomendasi KASN Nomor B-3927/KASN/11/2021 tanggal 4 November 2021 serta Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1399/02/HK/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku eselon II.b di lingkungan Pemkab Tabanan.

Pejabat yang dilantik 40 orang, di antaranya 13 pejabat tinggi lratama yang terdiri dari 12 orang rotasi dan 1 orang pengisian atau selter yaitu pada jabatan Kepala DPMD Tabanan, 7 orang pejabat administrator, yakni 3 rotasi dan 4 promosi, serta 20 orang pejabat pengawas, yakni 12 orang rotasi dan 8 orang promosi.

“Sengaja saya mengambil momen pelantikan ini bertepatan dengan hari raya Sugihan Bali untuk menyegarkan kembali pentingnya makna spiritual dalam pelaksanaan tugas,” ujar Bupati Sanjaya.

Menurut Bupati, hari raya Sugihan Bali mengandung makna pembersihan bhuana alit secara sekala maupun niskala. Dia berharap para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean government.

“Mutasi atau alih jabatan merupakan hal biasa dalam perjalanan organisasi. Mutasi dibutuhkan untuk penyegaran dan peningkatan wawasan, guna meningkatkan kinerja aparatur dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan Negara,” katanya.

Dia mengatakan hal itu merupakan wujud kepercayaan atas kemampuan, kapabilitas, dedikasi dan loyalitas seorang aparatur. Untuk itu, orang nomor satu di Tabanan tersebut menekankan agar seluruh pejabat menyatukan pikiran, langkah dan kinerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan.

“Lakukan pembenahan di berbagai bidang. Munculkan inovasi dalam penyelesaian tugas-tugas. Bekerjalah dengan giat, jujur, kreatif, professional dan bertanggung-jawab. Buatlah perencanaan strategis untuk mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” pintanya.

Selebihnya, Bupati Sanjaya juga mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Dia meyakini dan sangat percaya bahwa para pemimpin di bidangnya tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

“Buat saudara-saudara semuanya pegawai di lingkungan Pemkab, agar mampu untuk memperkecil masalah. Bila perlu jangan sampai ada masalah, karena kita sadari bahwa Tabanan adalah milik kita bersama. Mari kita bangun Tabanan bersama-sama,” tandasnya. (bgn003)21110505

Internasional, Baliglobalnews

Dua tangan kanan senior Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump mengundurkan diri menyusul kerusuhan di Gedung Capitol saat massa pendukung Presiden Trump menyerbu gedung Kongres AS itu. 

Sejumlah pejabat tinggi Gedung Putih juga mempertimbangkan untuk mundur, termasuk penasihat keamanan nasional Robert O’Brien dan wakilnya, Matthew Pottinger, kata beberapa sumber. 

Stephanie Grisham mengundurkan diri sebagai kepala staf ibu negara usai para pendukung Donald Trump menduduki Gedung Capitol dengan kekerasan, dalam upaya untuk menghadang Kongres mengesahkan hasil pemilihan presiden.

“Merupakan suatu kehormatan untuk melayani negara di Gedung Putih. Saya sangat bangga telah menjadi bagian dari misi Nyonya Trump untuk membantu anak-anak di berbagai daerah, dan bangga atas banyak pencapaian pemerintahan ini,” kata Grisham dalam sebuah pernyataan.

Grisham, yang menghabiskan satu tahun sebagai  juru bicara Gedung Putih sebelum menjadi kepala staf ibu negara, tidak mengatakan apakah pengunduran dirinya merupakan bentuk reaksi atas kekerasan di Capitol Hill tersebut.

Namun, sumber yang mengetahui keputusannya mengatakan kekerasan itu adalah kejadian terakhir yang tak dapat ia terima.

Sekretaris sosial Gedung Putih, Rickie Niceta, juga mengundurkan diri, begitu pula wakil juru bicara Gedung Putih, Sarah Matthews, sebagaimana dikatakan sumber kepada Reuters.

O’Brien mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, sama seperti Pottinger, wakil penasihat keamanan nasional yang telah menjadi suara kunci terkait kebijakan pemerintah soal China, menurut dua sumber.

“Saya baru saja berbicara dengan Wakil Presiden Pence,” kata O’Brien dalam sebuah pernyataan pada Rabu (6/1) pagi, dan menambahkan, “Saya bangga telah melayani (negara) bersamanya.”

Terdapat pula obrolan di Gedung Putih bahwa wakil kepala staf Chris Liddell mungkin akan mengundurkan diri, kata seorang sumber. Gedung Putih menolak berkomentar.

Beberapa orang luka-luka dan seorang wanita dilaporkan tewas selama bentrokan di Capitol, ketika pendukung Trump memenuhi seruan sang presiden untuk memprotes kekalahannya dalam pemilihan presiden November 2020 dari calon partai Demokrat, Joe Biden.

Trump telah berulang kali dan tanpa dasar mengeklaim bahwa pemilihan itu dirusak oleh pemungutan suara yang curang. Biden akan dilantik pada 20 Januari.(bgn123)21010710

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melarang gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak untuk melakukan penggantian pejabat atau mutasi di lingkungan pemerintah daerah.

Larangan Mendagri lewat surat edaran nomor : 820/6923/SJ menindaklanjuti surat edaran Mendagri nomor : 270/3762/SJ tanggal 9 Juni 2020 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya berkenaan dengan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Salinan SE yang diterima redaksi Baliglobalnews ditandatangani R. Gani Muhammad, menyatakan bahwa dalam rangka administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, gubernur, bupati dan walikota dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya gubernur, bupati dan walikota terpilih hasil pilkada serentak tahun 2020 dan tidak mengusulkan persetujuan tertulis penggantian pejabat. (bgn003)20122507