Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa selaku Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Badung memantau pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Badung, di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Selasa (2/3).

Wabup Suiasa mengatakan kegiatan vaksin sekarang ini sudah masuk pada komponen pelayanan publik, yaitu ditujukan bagi petugas-petugas atau pegawai perangkat daerah yang melayani masyarakat. Menurut dia, karena keterbatasan vaksin yang hanya 11.000 vaksin, maka dengan demikian akan digunakan skala prioritas.

”Ada beberapa sektor yang akan kita sentuh di fase kedua ini yaitu pariwisata, transportasi publik, pegawai pemerintah daerah, wakil rakyat, kejaksaan dan berikutnya pedagang-pedagang di pasar serta lansia. Hanya karena keterbatasan kesediaan vaksin kita akan lakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selasa ini, kata dia, sudah mulai melakukan vaksin kepada pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, dimana dari 38 OPD hanya baru 7 OPD yang diberikan vaksin karena sebagai prioritas yang paling sering dan inten melakukan interaksi kepada masyarakat yaitu OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, Dinas Perhubungan, Bapenda, Satpol PP dan Mall Pelayanan Publik.

”Mulai hari ini Bapak-bapak dan Ibu kita di Dewan akan melaksanakan vaksinasi. Untuk kejaksaan akan mulai dilaksanakan besok. Pada hari Sabtu akan mulai ke masyarakat, ke pedagang pasar yang kita prioritaskan juga. Pedagang-pedagang pasar yang ada di kawasan desa atau kelurahan yang terkategori zona merah,” katanya seraya menambahkan, ke depan akan secara bertahap lagi sesuai dengan jumlah dan vaksin yang dimiliki.

Wabup Suiasa menegaskan pihaknya di Satgas Kabupaten Badung sudah siap untuk melakukan gerak cepat dalam melakukan upaya vaksinasi kepada seluruh elemen yang sudah sesuai dengan tahapan dan aturan dari Pemerintah Pusat. Pemkab Badung sendiri selain bergantung pada vaksin yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat, juga harus siapkan sarana dan prasarana serta juga dari SDM.

Menurut dia, Pemkab sudah bentuk 12 tim yang berasal dari komponen dari Dinkes serta tambahan tim dari Rumah Sakit Daerah yang akan bekerja dan bergerak cepat. ”Kebutuhan sarana dan prasarana seperti laptop, gedung dan lainnya sudah kita siapkan. Dan untuk internet sudah kita siapkan di tempat-tempat yang melakukan vaksinasi. Nanti juga akan kami adakan di wantilan atau di banjar yang sudah sesuai dengan standar untuk melakukan vaksinisasi terhadap masyarakat,” katanya seraya mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan siap untuk divaksin, karena vaksin inilah yang akan membuat aman paling tidak memiliki imun.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, I Nyoman Gunarta, serta dari instansi terkait lainnya. (bgn003)21030220

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta pegawai Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga lain yang lebih dari 100.000 orang agar memiliki empati menyisihkan gajinya untuk membantu perajin tenun endek Bali yang sedang terdampak ekonominya pada masa pandemi Covid-19.

”Perlu diketahui bahwa kami di Pemprov Bali memiliki 20.000 lebih pegawai, di mana 11.000 sebagai PNS dan sisanya sebagai pegawai kontrak. Saya minta instansi vertikal, bupati/Walikota, pegawai pemerintah hingga perbankan yang mendapatkan gaji dan tunjangan bulanan, agar mereka menggunakan kain tenun endek Bali yang diproduksi di Pulau Dewata. Sehingga para industri kecil menengah (IKM) dan UMKM yang bergerak di bidang industri tenun Bali bisa bangkit ekonominya pada masa pandemi Covid-19. Kemudian secara serentak menggunakan pakaian busana berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali mulai Hari Selasa, Anggara Kliwon Kulantir, tanggal 23 Februari 2021 mendatang,” katanya.

Harapan itu disampaikan Gubernur saat memberikan arahan mengenai SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali pada, Selasa Anggara Pon Ukir (16/2) di Wantilan Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar.

Semua instansi yang diundang hadir yaitu Kakanwil Kumham, Ka BPN Bali, Pimpinan BI Bali, Ka OJK Bali, Walikota/Bupati se-Bali, sekda se-Bali, Perwakilan Kapolda Bali dan Danrem 163/Wirasatya, Kepala L2 Dikti, Kepala BNI Bali, Kepala Bank Mandiri Bali, Kepala BRI Bali, Kepala BTN Bali, Kepala Bank Syariah, Dirut BPD Bali, Manajer Angkasa Pura I, Manajer ITDC Nusa Dua, Manajer Pelabuhan Benoa, Manajer PLN Bali, Manajer Garuda Bali, Ombudsman RI Bali, dan Perwakilan Rektor se-Bali.

Gubernur menjelaskan kain tenun endek Bali sudah terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional di Kementrian Hukum dan HAM RI. Kemudian warisan budaya Bali ini juga mendapatkan momentum tampil di kancah dunia, setelah dilakukan kerjasama Permerintah Provinsi dengan Christian Dior, dalam penggunaan kain tenun endek Bali sebagai koleksi busana musim semi dan musim panas tahun 2021.

”Dalam kerjasama itu, saya memberikan syarat kepada pemilik rumah mode kelas dunia asal Prancis tersebut yaitu agar mereka wajib menggunakan tenun endek Bali yang ditenun dan dijual oleh orang lokal di Bali. Momentum tersebut saya manfaatkan dengan mengeluarkan SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 dengan menyasar instansi pemerintah dan vertikal, perguruan tinggi, bupati/walikota, pegawai perangkat daerah, BUMN hingga BUMD agar menggunakan pakaian/busana berbahan kain Tenun endek Bali/kain tradisional Bali dalam berbagai aktivitas pada setiap Hari Selasa,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu. (bgn003)21021612

Denpasar, Baliglobalnews

Sebagai bentuk keseriusan memberikan pelayanan optimal bidang hukum kepada masyarakat di Denpasar, segenap pegawai PN Denpasar berkomitmen tidak melakukan KKN.

Hal ini ditunjukkan dengan melakukan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama menjaga integritas, Senin (4/1/21).

Ketua PN Denpasar, Sobandi SH.MH menerangkan, pembacaan dan penandatanganan fakta integritas bukan hanya sekedar serimonial.

“Tetapi harus benar-benar dilaksanakan penuh keikhlasan dan tanggung jawab sesuai pernyataan atau janji dalam fakta integritas,” tegas Sobandi.

Diterangkan, Sobandi, fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas fungsi tanggung jawab wewenang dan peranan sesuai peraturan perundang undangan.

“Serta kesanggupan untuk tidak melakukan KKN,” ucap Sobandi.

Mengingat WBK yang telah diraih PN Denpasar pada Tahun 2020 harus dipertahankan bila dan Sobandi mengingat bila perlu ditingkatkan menjadi WBBM.

“Kami harap PN Denpasar bisa meraih predikat WBBM di Tahun 2021,” harap Sobandi.(bgn008)21010419

Denpasar, Baliglobalnews

Sebanyak 101 orang pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar mulai dari kepala kejaksaan, para kasi, jaksa fungsional hingga pegawai tata usaha di korps Adhyaksa menjalani tes urine, di Denpasar, Senin  (26/10/20).

“Tes narkoba terhadap seluruh pegawai, digelar sejak pukul 09.00 Wita dan hasilnya semua bebas dari narkoba atau negatif,” kata Kepala Kejari Denpasar Luhur Istigfar.

Ia mengatakan tes urine narkoba ini dilakukan secara berkala di lingkungan Kejari Denpasar. Hal ini untuk mengetahui apakah ada atau tidak pegawai yang berada di bawah pengaruh obat-obatan yang dilarang.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengamanan dini terhadap sumber daya organisasi Kejaksaan Negeri Denpasar yang dimulai dari pengamanan pada masing-masing personil pegawai Kejaksaan Negeri Denpasar.

Tes urine Narkoba yang dilaksanakan kali ini bekerja sama dengan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Denpasar. Meskipun dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan.(bgn008)20102607