Jakarta, Baliglobalnews

Sebanyak 129 calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah mengikuti Sekolah Partai PDI Perjuangan selama lima hari dengan digembleng materi yang bernuansa Pancasila, kebangsaan, politik, strategi pemenangan, dan sejarah Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Sekolah Partai secara virtual di Jakarta, Jumat, mengatakan, Sekolah Partai ini merupakan tradisi partai untuk memberikan materi sekaligus belajar tentang politik kebangsaan.

Hasto sendiri melihat sejauh ini seluruh calon kepala daerah dari PDIP cukup tertib dengan hadir tepat waktu melalui virtual.

“Tadi sudah dilakukan pengecekan secara acak, dan semuanya menyatakan disiplin, siap mengikuti Sekolah Partai lima hari berturut-turut, yang sebelumnya itu dilaksanakan tujuh hari materi, kami padatkan mengingatkan kondisi pandemi. Meskipun dilaksanakan secara daring, tetapi kedisiplinan itu tetap bersifat mutlak,” kata Hasto.

Hasto juga sudah melaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait kesiapan Sekolah Partai. Semua cakada, kata Hasto, sudah menyepakati kontrak sekaligus tata tertib Sekolah Partai.

“Mereka siap juga untuk menerima sanksi organisasi apabila tidak mengikuti Sekolah Partai ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sudah menyatakan siap. Karena ini tradisi kita dalam menjalankan informasi,” jelas Hasto.

Hasto menyatakan proses kaderisasi PDI Perjuangan saat ini sudah semakin baik. Pada saat Orde Baru selama 32 tahun, lanjut Hasto, Sekolah Partai ini pasti tidak diizinkan.

“Dan ketika era reformasi, saya masih ingat pada 2002, kaderisasi pertama baru dilaksanakan. Saat itu, Ibu Ketua Umum mengingatkan agar semua kader membangun kesadaran ideologi, kesadaran politik, kesadaran organisasi, kesadaran lingkungan, kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat,” jelas Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menambahkan, pihaknya sudah membagikan buku elektronik kepada setiap peserta sebagai pedoman mengikuti Sekolah Partai.

Djarot mengatakan, pihaknya juga mengedepankan sistem digital selama proses pemberian materi Sekolah Partai kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Untuk penyelenggaraan Sekolah Partai, ini satu terobosan baru yang juga sebuah proses adaptasi kebiasaan baru bagi kita semua. Di mana, di dalam Sekolah Partai semua peserta bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti seluruh materi Sekolah Partai secara daring,” jelas Djarot.

Sebanyak 129 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung PDI Perjuangan mengikuti Sekolah Partai ini. Di antaranya adalah Calon Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono, hingga Calon Bupati Boven Digoel Martinus Wagi. Sekolah Partai gelombang pertama ini dibuka langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.(bgn/ant)20082118

Padang, Baliglobalnews

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar, Alex Indra Lukman mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan terutama bagi pemilik sepeda motor bagi masyarakat di daerah itu karena terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

“Kebijakan pengurangan pajak kendaraan bermotor ini, idealnya berlaku sepanjang tahun 2020 ini,” kata dia melalui keterangan pers di Padang, Sabtu

Ia mengatakan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia,masyarakat kelas pekerja banyak yang kehilangan sumber nafkah.

“Tak sedikit pula yang mengalami pengurangan gaji dari tempatnya bekerja,” kata dia.

Menurut dia, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang dimiliki kelas pekerja di Sumbar.

Bahkan di Sumbar sendiri sepeda motor dijadikan sarana untuk sumber nafkah utama dengan jadi tukang ojek online.

Ia mengatakan dari data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumatera Barat terhitung sampai Mei 2020 sebanyak 10.690 orang kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi virus corona.

Jumlah tersebut terdiri dari 10.060 orang dirumahkan dan 630 orang lainnya mendapatkan pemutusan hubungan kerja

Pekerja itu sebanyak 5.960 orang berada di Kota Padang, 1.278 orang di Bukittinggi, 785 orang di Padangpanjang. Lainnya tersebar di Kota Solok, Payakumbuh, hingga Mentawai.

Mereka berasal dari 1.257 perusahaan dari sekitar 3.800 perusahaan kelas menengah dan besar di Sumbar.

Sementara itu khusus bagi warga yang tetap patuh membayar pajak bahkan melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo.

“Mereka berhak mendapatkan diskon dengan besaran bervariasi sesuai rentang waktu jatuh tempo,” kata

Kemudian untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang dilahirkan Presiden Joko Widodo pada masa pandemi Covid19, tujuan utamanya adalah meningkatkan daya beli rumah tangga sehingga tingkat konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Kebijakan BLT ini dipandang akan berimbas pada makin bergairahnya pengusaha UMKM kita dalam memproduksi barang.

Pada krisis ekonomi 1998 lalu, UMKM merupakan sektor bisnis yang menyelamatkan perekonomian nasional.

“Apabila Pemerintah memberikan bantuan selain dalam bentuk tunai maka idealnya berupa produk UMKM sehingga ekonomi riil tumbuh,” katanya.(bgn/ant)20081508