Nasional, Baliglobalnews

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) menyatakan, sebanyak lima personelnya terpilih untuk masuk sebagai tim Satuan Tugas (Satgas) Garuda Bhayangkara melalui misi perdamaian PBB ke Afrika.

Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rodjikan ketika dihubungi, Rabu membenarkan, lima  personil masuk dalam misi Perdamaian PBB di Afrika merupakan prestasi bagi anggota Kepolisian dalam menunaikan tugas negaranya ke luar negeri.

“Pasukan perdamaian tersebut akan diberangkatkan ke Darfur, Sudan, dan Bangui serta Republik Afrika Tengah yang merupakan tempat tugas dalam setahun mendatang, terhitung sejak berangkat dan diperkirakan sampai dengan September 2021,” ujarnya.

Dia menyatakan, FPU Indonesia adalah satuan tugas Polri yang secara administratif pembinaan berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Namun secara operasional, FPU Indonesia berkedudukan di bawah misi gabungan Uni Afrika-PBB di Darfur (AU-UN Hybrid Mission In Darfur/UNAMID).

Polri sendiri setiap tahunnya mengirimkan delegasinya untuk melaksanakan misi perdamaian, bertempat di gedung Hamkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Johni memimpin Apel Pemberangkatan Kontingen Satgas Garuda Bhayangkara (Garbha) II FPU 12 UNAMID dan Satgas Garbha FPU II Minusca. Olehnya itu, Polri pada 2020 mengirimkan 280 Personel dan diantaranya terdapat lima personel Polda Malut.

Personel Satgas Bhayangkara Formed Police Unit (FPU) 2 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (Minusca) yaitu Bripka Eka putra DJ (Satbrimob Polda Malut), Brigadir Suhardi M Peng (Satbrimob Polda Malut), Brigadir Wawan Supriyanto (Ditpolairud Polda Malut) dan Briptu Moh Mulyadi Kubangun (Biro SDM Polda Malut).  serta sagu personel Satgas Garuda Bhayangkara II FPU 12 United Nation and African Union Mission in Darfur (UNAMID) Brigadir Risdan Gafur (Satbrimob Polda Malut). (bgn123)20091617

Jakarta, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berpartisipasi pada Sidang ke-75 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menyampaikan pidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.

Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB, yang menurut rencana digelar pada 21 September hingga 2 Oktober 2020, secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19, menurut pejabat Kementerian Luar Negeri RI.

“Presiden RI, dalam pidatonya, akan mengangkat pentingnya mempertahankan relevansi peranan PBB, termasuk dalam merespons berbagai tantangan global yang terjadi saat ini,” kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu RI Grata Indah Werdaningtyas dalam keterangan pers virtual, Kamis.

Peran PBB yang dimaksud itu terkait pula dengan bagaimana lembaga multilateral tersebut mengatasi pandemi COVID-19 serta dampak berbagai dimensi yang ditimbulkannya, terutama di bidang perekonomian.

Presiden Jokowi juga akan menyampaikan harapan masyarakat dunia terhadap PBB, pada usia organisasi dunia itu yang ke-75 tahun, agar dapat memberikan solusi dan hasil nyata melalui program-program yang dijalankan.

“Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki komitmen untuk turut menjaga keberadaan sistem multilateralisme dan peran PBB sebagai platform utama dalam mengatasi berbagai tantangan global,” kata Grata.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini, untuk pertama kalinya, akan digelar secara langsung dan virtual. Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).

Selain presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (bgn/ant)20082712

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai pandemi dan tantangan bina damai yang berlangsung secara virtual, Rabu (12/8).

”Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis,” kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.

Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.

Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.

Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.

Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.

Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.

Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.

Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai ”Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian” yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.

Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian. ”Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno menutup sambutannya.

Debat terbuka merupakan terobosan Indonesia untuk memulai pembahasan isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB. Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University Sarah Cliffe.

Beberapa pejabat tinggi negara anggota DK PBB, di antaranya Menlu Vietnam, Estonia, Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman juga hadir dalam debat virtual itu. (bgn/ant)20081316

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi melalui sambungan telepon dengan Menlu Retno Marsudi, meminta Indonesia membahas perkembangan terkini isu Jammu dan Kashmir di Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Saya sampaikan bahwa, sebagai Presiden DK PBB, Indonesia mencatat permintaan Pakistan agar DK PBB membahas perkembangan terkini di Jammu-Kashmir,” kata Retno dalam pengarahan media secara daring dari Jakarta, Jumat.

Dalam pembicaraan kedua menlu pada Rabu (5/8), Retno menegaskan posisi Indonesia akan selalu imparsial dalam pembahasan isu Jammu dan Kashmir. Menlu Retno menegaskan bahwa India dan Pakistan adalah sahabat Indonesia.

Di tengah pandemi, ia juga menyampaikan agar Pakistan dan India dapat mengatasi dan menangani penyebaran COVID-19 di Jammu dan Kashmir, serta mengedepankan dialog dan negosiasi untuk penyelesaian konflik dengan cara damai. 


“Saya berharap kedua pihak memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga keselamatan manusia, terlepas dari latar belakangnya,” kata Retno. Sebelumnya, Kuasa Usaha Ad Interim Pakistan di Indonesia Sajjad Haider Khan menyoroti posisi historis dan hukum pada sengketa Jammu dan Kashmir.

Pakistan menilai tindakan India mencabut hak istimewa yang diberikan kepada wilayah Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India, telah melanggar hukum internasional dan resolusi DK PBB. Khan juga menjelaskan dampak kebijakan represif India yang secara khusus mengunci total Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal sejak 5 Agustus 2019.

“Termasuk menutup layanan internet, sekolah dan perguruan tinggi, serta kurangnya layanan medis selama pandemi COVID-19,” kata dia.

Di sisi lain, pemerintah federal India pada Kamis (6/8) menunjuk seorang mantan menteri telekomunikasi Manoj Sinha untuk memimpin wilayah Kashmir yang bergolak, dengan harapan mempercepat pembangunan ekonomi dan mengakhiri tahun-tahun perselisihan.

Penunjukan itu dilakukan sehari setelah pihak berwenang memastikan bahwa peringatan pertama pencabutan otonomi konstitusional Kashmir dilangsungkan tanpa aksi protes di jalan, di tengah pengerahan polisi dan pembatasan pergerakan masyarakat.

India dan Pakistan telah melalui dua dari tiga perang mereka atas wilayah Kashmir di Himalaya yang disengketakan. (bgn/ant)20080713

PBB, Baliglobalnews

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa memperingatkan bahwa dunia menghadapi “bencana generasi” akibat penutupan sekolah di tengah pandemi virus corona.

Ia juga mengatakan kembali membawa siswa bersekolah secara aman harus menjadi “prioritas utama”.

Guterres menyebutkan bahwa pada pertengahan Juli terjadi penutupan sekolah di 160 negara sehingga berdampak pada lebih dari 1 miliar siswa. Selain itu, sedikitnya 40 juta anak ketinggalan sekolah pendidikan dini.

Ini terjadi di atas lebih dari 250 juta anak yang telah keluar sekolah sebelum pandemi dan hanya seperempat dari siswa sekolah menengah di negara berkembang lulus dengan keterampilan dasar, katanya melalui pernyataan.

“Kini kita menghadapi bencana generasi yang dapat menyebabkan potensi manusia jadi sia-sia, mengacaukan kemajuan puluhan tahun dan mempertajam ketidaksetaraan yang mengakar,” kata Guterres saat meluncurkan kampanye “Selamatkan Masa Depan Kami” yang diusung oleh PBB.

“Begitu transmisi COVID-19 lokal terkendali, mengizinkan siswa kembali ke sekolah dan lembaga pendidikan seaman mungkin harus menjadi prioritas utama,” katanya. “Konsultasi dengan orang tua, wali, guru serta kaum muda menjadi hal mendasar.”

Rekomendasi PBB agar pendidikan global kembali ke jalurnya muncul saat Presiden AS Donald Trump yang meminta agar sekolah kembali dibuka menghadapi penentangan dari sejumlah guru dan orang tua sementara COVID-19 melonjak di banyak wilayah negara tersebut.

Virus corona, yang pertama kali muncul di China tahun lalu, telah menginfeksi 4,6 juta orang di AS dan membunuh lebih dari 155.000 warga Amerika sejak Februari, menurut hitungan Reuters. Kematian naik di atas 25.000 pada Juli dan kasus meningkat dua kali lipat di 19 negara bagian .

Secara global virus corona telah menginfeksi 18,1 juta orang dengan lebih dari 689.000 kematian, menurut data Reuters. (bgn/ant)20080407

Jakarta, Baliglobalnews

Kembali menjadi Presiden Dewan Keamanan (PBB) pada masa keanggotaan periode 2019-2020, Indonesia akan melaksanakan sejumlah program kegiatan selama bulan Agustus.

Program kerja tersebut telah disahkan secara konsensus oleh DK PBB di New York, Amerika Serikat, pada Senin (3/8), dan didukung negara-negara anggota.

“Guna menjaga kesinambungan Presidensi Indonesia pada 2019 yang bertemakan Investing in Peace, tema presidensi tahun ini adalah Advancing Sustainable Peace,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani dalam keterangan tertulis PTRI New York, Selasa.

Dubes Djani menambahkan bahwa selama presidensi Indonesia, akan diselenggarakan lebih dari 15 pertemuan resmi DK PBB yang telah terjadwal, antara lain mengenai Palestina, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Guinea Bissau, Somalia, DPRK, dan pertemuan tematik yang merupakan prioritas Indonesia.

Di samping itu, dijadwalkan juga setidaknya 13 pertemuan badan subsider DK dan pertemuan informal lainnya.

Salah satu prioritas presidensi Indonesia adalah untuk terus mendorong relevansi DK PBB dalam upaya global memberantas COVID-19 dengan memprakarsai pertemuan mengenai pembangunan perdamaian dalam masa pandemi.

“Hal ini penting mengingat dampak COVID-19 dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan di negara-negara yang baru keluar dari konflik, serta mempersulit proses perdamaian di wilayah-wilayah yang masih dilanda kecamuk konflik,” ujar Dubes Djani.

Selain itu, guna memenuhi janji kampanye yang merupakan salah satu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia akan menyelenggarakan dua pertemuan mengenai pemberantasan terorisme, yaitu pembahasan laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai ancaman ISIL/Daesh, serta mengenai keterkaitan kejahatan lintas batas dengan terorisme.

Presidensi Indonesia juga dijadwalkan akan mengesahkan setidaknya tiga resolusi mengenai perpanjangan mandat Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), sanksi terhadap Mali untuk mendukung proses perdamaian, dan Misi PBB di Somalia (UNSOM).

“Perpanjangan mandat misi UNIFIL melalui adopsi resolusi amat penting, terutama mengingat Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak di UNIFIL,” Dubes Djani menegaskan.

Sebelum adopsi program kerja DK PBB, Indonesia telah mengadakan pertemuan dalam format breakfast meeting dengan para duta besar DK PBB bertempat di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, dengan menerapkan protokol kesehatan saat pandemi secara ketat.

Selain itu, pada hari yang sama, Indonesia selaku presiden DK juga telah menyelenggarakan pengarahan kepada seluruh negara anggota PBB dan media yang khusus meliput PBB, tentang agenda DK selama bulan Agustus.

Keberhasilan Indonesia memperkenalkan batik pada masa presidensi bulan Mei 2019 akan dilanjutkan dengan mempromosikan kain tenun Indonesia pada presidensi tahun ini. (bgn/ant)20080404