Tabanan, Baliglobalnews

Perwakilan petani dan pengusaha lokal di kawasan Desa Jatiluwih, pekaseh, bendesa adat, mendatangi Kantor Bupati Tabanan untuk melakukan audiensi pada Senin (8/12/2025). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Mereka menyampaikan aspirasi terkait polemik penyegelan beberapa akomodasi wisata milik mereka di kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) tersebut oleh Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP Bali pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, perwakilan tersebut menyampaikan 8 poin tuntutan. Pertama, pemerintah dimohon memfasilitasi aspirasi pemilik akomodasi, warung, dan restoran yang merupakan petani lokal dan putra daerah Jatiluwih. Kedua, bangunan yang telah berdiri sebelum Perda RTRW 2023 tetap diperbolehkan beroperasi sebagai penunjang pariwisata, sedangkan bangunan baru menyesuaikan aturan terbaru. Ketiga, permohonan perubahan ketentuan RTRW yang lebih spesifik untuk Desa Jatiluwih. Keempat, restoran dan akomodasi penting bagi ekonomi keluarga petani dan generasi muda agar tetap dapat bekerja di daerah tanpa harus merantau.

Kelima, pemerintah diharapkan menerbitkan regulasi baru yang berpihak pada masyarakat Jatiluwih serta pelaku usaha mikro dan makro setempat. Keenam, pengelolaan pariwisata diminta dikembalikan kepada subak dan adat sehingga petani memperoleh keuntungan yang lebih adil. Ketujuh, dibuka ruang dialog dan mediasi antara pemerintah dan pengusaha lokal yang terdampak penutupan sepihak. Dan terakhir, pemasangan seng merupakan bentuk protes atas penyegelan tanpa pemberitahuan resmi dan sebelum SP-3 diterima. Aksi akan berlanjut hingga tuntutan dipenuhi.

Bupati Sanjaya mengakui adanya reaksi keras dari masyarakat, termasuk aksi pemasangan seng dan plastik di kawasan sawah yang sempat viral, sebagai respons atas penyegelan tersebut. “Ketika ada aksi, akhirnya ada reaksi. Masyarakat menyampaikan aspirasi bahwa selama ini sawah mereka yang indah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia sejak 2012 dan menjadi daya tarik wisata. Namun, mereka merasa hanya ditonton saja tanpa kontribusi yang memadai bagi kesejahteraan petani,” ujar Sanjaya usai audensi.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Sanjaya menawarkan sejumlah solusi konkret untuk meredam gejolak dan menjamin kesejahteraan petani di lumbung beras Bali tersebut. Pertama, terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sanjaya berjanji akan menghapuskan beban pajak bagi petani di kawasan WBD Jatiluwih sepenuhnya mulai tahun 2026. “Selama ini insentif dari pemerintah kabupaten baru 50 persen. Tadi saya pastikan, tahun 2026 saya gratiskan, jadi nol persen. Ini bentuk perlindungan kami terhadap ekosistem sawah,” katanya.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana berkomitmen membeli seluruh hasil panen petani Jatiluwih, baik itu padi merah, padi Bali, maupun hasil hortikultura lainnya dengan harga yang layak. “Kami pastikan beli. Contohnya gabah kering giling Rp6.500 per kilogram, kita pastikan beli dengan harga segitu. Jadi petani punya kepastian ke mana harus menjual hasil pertaniannya,” katanya.

Terkait 13 unit usaha yang disegel, Sanjaya berjanji akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan Satpol PP Provinsi Bali untuk mencari jalan tengah. Dia mengupayakan agar segel dapat dibuka sementara sembari mencari solusi perizinan yang sesuai aturan, mengingat usaha tersebut menyangkut “perut” dan ekonomi masyarakat lokal. “Satu pihak pemerintah harus menegakkan hukum, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan kultur, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.

Sanjaya juga meminta tokoh masyarakat Jatiluwih untuk segera membuka aksi protes berupa pemasangan seng dan plastik di area sawah agar tidak ditunggangi oleh pihak ketiga yang bisa memperkeruh suasana hingga ke ranah pidana. “Tadi saya mohon agar (seng dan plastik) dibuka. Jangan sampai perjuangan mulia masyarakat lokal ini ditunggangi pihak tertentu yang justru merugikan,” pungkasnya.

Sementara Bendesa Adat Jatiluwih Wayan Yasa mengatakan subak dan adat di Jatiluwih memiliki keterkaitan yang erat sehingga pihaknya tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan yang terjadi.

Setelah audiensi ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan warga serta para petani untuk membuka kembali seng dan plastik yang sebelumnya dipasang di area persawahan sebagai bentuk protes atas penyegelan yang dilakukan pemerintah. “Kami juga berupaya mencari solusi agar nama desa tetap terlindungi dan persoalan di Jatiluwih tidak semakin meluas. Namun kami berharap pemerintah segera membuka police line yang dipasang di sejumlah akomodasi wisata, sehingga warga kami dapat kembali membuka usaha,” katanya. (bgn020)25120810

Badung, Baliglobalnews

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia mendapatkan apresiasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu (25/5).

“Kami semua sangat senang melihat Bali, berkumpul acara tatap muka hari ini dalam skala besar. Saya telah diberi tahu bahwa sekitar tujuh ribu peserta telah mendaftar untuk pertemuan hari ini. Ini merupakan bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan negara ke jalur pemulihan,” ujarnya.

Abdulla Shahid juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah GDPRR 2022 di tengah pemulihan global dari Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah platform global pengurangan risiko bencana serta memberikan pujian, baik Indonesia, maupun UNDDR atas usaha bersama ini,”

Hal senada juga datang dari Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina Jane Mohammed, yang mengapresiasi sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air sehingga konferensi GPDRR 2022 dapat digelar secara tatap muka dan aman. Dia juga mengapresiasi pencapaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

“Memvaksinasi populasi 270 juta adalah prestasi besar, dan kami memuji kepemimpinan Indonesia atas program vaksinnya untuk menjaga semua orang aman,” ujarnya.

Sementara  Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 dalam dua tahun ini merupakan bencana terbesar di dunia yang telah menginfeksi 527 juta orang dan merenggut korban jiwa hingga 6,3 juta orang. Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi.

“Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan dinamis sesuai situasi terkini, menjalankan kebijakan ‘gas dan rem’ untuk menjaga keseimbangan sisi kesehatan dan ekonomi dan terbukti telah memberikan dampak baik,” katanya.

Di hadapan para delegasi, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 pulau lebih dan telah berhasil menyuntikkan sedikitnya 411,5 juta dosis vaksin. Dampaknya, kasus harian menurun tajam dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga baik.

“Kasus harian turun tajam dari 64,7 ribu saat puncak menjadi 345 kasus. Pertumbuhan ekonomi terjaga 5,01 persen dan inflasi di level aman 3,5 persen,” jelasnya. (bgn003)22052513

Internasional, Baliglobalnews

Misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa secara global sedang mempersiapkan kemungkinan penutupan pada Kamis (1/7) jika Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak dapat menyetujui anggaran baru.

Anggaran baru itu berjumlah enam miliar dolar AS (sekitar Rp86 triliun) untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022, kata pejabat dan diplomat, Senin (28/6).

Beberapa diplomat menyalahkan perubahan pada prosedur negosiasi, masalah-masalah dengan logistik dan pembicaraan alot –yang mengadu China dengan negara-negara Barat– atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan.

Catherine Pollard, kepala strategi manajemen, kebijakan dan kepatuhan PBB, mengatakan 12 misi penjaga perdamaian badan dunia itu – ebagian besar di Afrika dan Timur Tengah- telah disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak disahkan pada waktunya.

“Pada saat yang sama, kami tetap berharap dan yakin bahwa negara-negara anggota akan menyelesaikan negosiasi mereka,” kata Pollard kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa jika tenggat waktu 30 Juni terlewati, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres hanya dapat menggunakan dana untuk melindungi aset-aset PBB dan memastikan pelindungan staf dan penjaga perdamaian.

Kepala penjaga perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan misi akan sangat terbatas dan tidak dapat melakukan tindakan seperti melindungi warga sipil, membantu mengatasi COVID-19, dan mendukung upaya dan mediasi politik.

Amerika Serikat adalah kontributor yang dinilai terbesar untuk anggaran pemeliharaan perdamaian, menyumbang sekitar 28 persen, diikuti oleh China dengan 15,2 persen dan Jepang dengan 8,5 persen.(bgn123)21062906

Internasional, Baliglobalnews

Pejabat PBB pada Kamis (24/6) mengatakan sebanyak 300 migran kemungkinan tewas dalam insiden kapal terbalik di lepas pantai Yaman baru-baru ini.

Koordinator Residen dan Kemanusiaan PBB David Gressly tidak menjelaskan lebih lanjut, namun sepertinya merujuk pada satu insiden terkait kumpulan jasad terdampar di Ras al-Arah di pantai Laut Merah Yaman bulan ini setelah sebuah kapal migran tenggelam.

Insiden itu dilaporkan oleh badan PBB Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Twitter pada 14 Juni.

Pernyataan Gressly menyoroti risiko rute migrasi lama, dari negara Tanduk Afrika menuju negara Teluk yang kaya, dalam upaya mencari pekerjaan.

“Kami tahu bahwa ada sebuah kapal pengangkut migran yang terbalik, mungkin 200 atau 300 orang tewas, kami tidak tahu jumlahnya,” katanya.

Di Provinsi Saada Yaman, tempat para migran berusaha menyeberang ke Arab Saudi, tercatat sekitar 2.000 tahanan migran yang membutuhkan bantuan dan dukungan, ungkapnya.

Perjalanan laut berbahaya dari negara-negara Tanduk Afrika, seperti Ethiopia, Eritrea, Somalia, dan Djibouti, mengantarkan orang-orang, melalui Yaman, menuju Arab Saudi. Tenggelam dalam rute tersebut, menjadi hal yang lumrah.

Yaman terperosok dalam kekerasan sejak koalisi Arab Saudi melakukan intervensi melawan gerakan Houthi pada 2015. Sebesar 80 persen dari penduduk Yaman membutuhkan bantuan.(bgn123)21062505

Internasional, Baliglobalnews

Kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang di Tigray Ethiopia, kepala bantuan PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Kamis (15/4), mendorong utusan AS untuk menantang diamnya badan tersebut, dengan bertanya: “Apakah kepedulian orang Afrika tak sebesar mereka yang mengalami konflik di negara lain? “

Pejabat PBB itu, Mark Lowcock, mengatakan krisis kemanusiaan di Tigray telah memburuk selama sebulan terakhir dengan tantangan untuk membantu akses dan orang-orang yang sekarat karena kelaparan. Dia mengatakan badan dunia itu belum melihat bukti bahwa tentara dari negara tetangga Eritrea – yang dituduh melakukan pembantaian dan pembunuhan di Tigray – telah ditarik.

“Sangatlah jelas: konflik belum berakhir dan keadaan tidak membaik,” kata Lowcock, menurut catatannya untuk pengarahan pribadi, yang diminta oleh Amerika Serikat.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield mencatat bahwa pengarahan Kamis adalah pertemuan dewan nonkenegaraan kelima sejak pertempuran antara pasukan pemerintah federal Ethiopia dan bekas partai yang berkuasa di Tigray dimulai pada November, menurut para diplomat yang mengetahui pernyataannya.

“Dewan Keamanan telah bersatu di Suriah, Yaman dan bahkan di Burma, di mana kami dapat bersatu untuk mengeluarkan pernyataan,” katanya, menurut para diplomat. “Kami meminta dewan untuk mempertimbangkan kembali pernyataan tentang Ethiopia. … Para korban perlu tahu bahwa Dewan Keamanan peduli dengan konflik ini.”

Dewan sejauh ini tidak dapat menyetujui pernyataan publik tentang Tigray, dengan negara-negara Barat diadu melawan Rusia dan China, yang menurut para diplomat mempertanyakan apakah badan tersebut – yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional – harus terlibat dalam krisis.

Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan yang berpenduduk sekitar 5 juta itu. Eritrea telah membantu pasukan Ethiopia, meskipun Eritrea berulang kali membantah pasukannya berada di Tigray.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah mengakui kehadiran Eritrea dan PBB serta Amerika Serikat telah menuntut pasukan Eritrea mundur dari Tigray.

“Baik PBB maupun badan kemanusiaan yang bekerja sama dengan kami tidak melihat bukti penarikan dari Eritrea,” kata Lowcock.

Perempuan jadi sasaran

Lowcock mengatakan dia telah menerima laporan Kamis pagi bahwa 150 orang tewas karena kelaparan di Tigray dan memperingatkan bahwa “kelaparan sebagai senjata perang adalah pelanggaran.”

Dr. Fasika Amdeselassie, pejabat tinggi kesehatan masyarakat untuk pemerintahan sementara yang ditunjuk pemerintah di Tigray, mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 829 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan di lima rumah sakit sejak konflik dimulai.

“Tidak ada keraguan bahwa kekerasan seksual digunakan dalam konflik ini sebagai senjata perang,” kata Lowcock, menambahkan mayoritas pemerkosaan dilakukan oleh pria berseragam, dengan tuduhan yang dibuat terhadap semua pihak yang bertikai.

“Hampir seperempat laporan yang diterima oleh satu lembaga melibatkan pemerkosaan berkelompok, dengan banyak pria menyerang korban; dalam beberapa kasus, wanita telah berulang kali diperkosa selama beberapa hari. Anak perempuan berusia delapan tahun menjadi sasaran,” kata Lowcock.

Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atskeselassie Amde, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedang menyelidiki semua pelanggaran hak. Dia menuduh Lowcock “berperilaku tidak seperti seorang yang menjalankan misi kemanusiaan tetapi musuh yang bertekad untuk melakukan semacam pembalasan.”

“Pelanggaran hak asasi manusia terlalu serius dan berat untuk dijadikan bahan spekulasi. Sangat disayangkan kepala OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) melakukan tindakan seperti itu di hadapan Dewan Keamanan PBB,” katanya, menambahkan bahwa “tidak ada celah dalam akses kemanusiaan.”

Misi Eritrea PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Lowcock. Bulan lalu, Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel mengatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan “adalah kekejian bagi masyarakat Eritrea” dan harus dihukum berat jika itu terjadi.(bgn123)21041608

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar tahun ini memberikan pengurangan pembayaran tunggakan PBB atas tunggakan hingga tahun 2012. Hal itu dikemukakan Kabid Penagihan dan Keberatan, Bapenda Denpasar, Made Rai Edi Mulyawan, ketika dihubungi pada Senin (5/3).

Menurut Edi Mulyawan, tunggakan hingga 2012 itu ketika pembayaran pajak masih dikelola oleh KPP (kantor pelayanan pajak). ”Artinya, saat itu dikelola oleh KPP sampai tahun 2012, sedangkan Pemerintah Kota Denpasar mengelolanya sejak tahun 2013,” katanya.

Edi Mulyawan merinci pengurangan diberikan untuk hingga tahun 2009 mencapai 50 persen, sedangkan dari tahun 2010 – 2012 pengurangan 25 persen dari pokok pajak. ”Sampai tahun 2012 dendanya dihapuskan. Mudah-mudahan kebijakan Bapak Walikota dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak yang masih menunggak hingga tahun 2012. Ini kesempatan bagus, kita diberikan pengurangan dan bisa membantu wajib pajak pada saat kondisi sekarang ini, dimana pandemi Covid sangat menurunkan perekonomian, khususnya di Denpasar,” katanya.

Yang Lain, kata dia, tahun lalu (2020-red) terkait PHR dan PBB diberikan penundaan jatuh tempo yang biasanya bulan Agustus, dimundur menjadi 31 Desember 2020.

Ketika ditanya apakah tahun ini ada kebijakan serupa, Edi Mulyawan belum ada. ”Hingga saat ini belum ada kebijakan lain, selain pengurangan PBB hingga 2012 tersebut yang nilainya Rp 171.065.642.318. Tunggakan itu sesuai dengan BAST (berita acara serah terima). Jadi kita sudah menerimanya segitu dari KPP. Nah itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan pengelolaan PBB sampai tahun 2012. Salah satu kebijakan Bapak Wali dengan memberikan pengurangan tersebut,” tandasnya seraya menambahkan, jatuh tempo pembayaran PBB tahun ini tetap hingga bulan Agustus. (bgn003)21040521

Internasional, Baliglobalnews

Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara virtual.

“Memberikan pidato dari tapping, ‘kan sekarang kondisi COVID-19,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa.

Pidato Presiden Joko Widodo itu akan menjadi yang pertama sejak menjabat sebagai Presiden RI karena sebelumnya pada periode 2014—2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato untuk mewakili Indonesia di forum internasional tersebut.

“Presiden RI mendapat urutan pada hari pertama (22 September), sesi sore waktu New York (urutan ke-19), diperkirakan sekitar pukul 20.30 malam waktu setempat atau pukul 07.30 WIB pada tanggal 23 September 2020,” kata Heru.

Presiden Jokowi akan berpidato dalam sesi Debat Umum, yakni sesi penyampaian pandangan para pemimpin negara di dunia.

Sesi pidato tersebut termasuk ke dalam rangkaian pertemuan pejabat tinggi dunia di PBB yang digelar pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 secara virtual akibat situasi pandemi COVID-19.

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar secara langsung dan virtual.

Terdapat pembatasan jumlah delegasi yang diizinkan hadir secara fisik, sementara pejabat tinggi akan menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya (pre-recorded message).

Selain Presiden yang dijadwalkan untuk menyampaikan pidato, sejumlah menteri juga akan menghadiri rangkaian acara Sidang Ke-75 Majelis Umum PBB secara virtual, antara lain menteri luar negeri, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri pun akan ikut menyampaikan pidato secara virtual, antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati. (bgn123)20092232

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kesiapannya mendaftarkan Jalur Rempah sebagai world heritage atau warisan dunia ke UNESCO (Badan PBB yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan).

“Kita siap mengusulkan Jalur Rempah ke UNESCO pada November 2020. Jalur Rempah ini program identitas Indonesia yang selama ini banyak dilupakan orang,” kata Ketua Komite Program Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ananto K Seta dihubungi dari Banda Naira, Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya tidak sendiri dalam mengusulkan program tersebut ke UNESCO, tetapi juga menggandeng negara-negara serumpun yang memiliki sejarah jejak jalur rempah, di antaranya Srilanka, India, Madagaskar serta Grenada.

Usulan tersebut, menurut Ananto, bukan sekedar “legacy” dari masa 4.500 tahun lalu, tetapi juga menyangkut peremajaan ladang, industri obat herbal serta paket pariwisata.

Melalui program usulan itu, pihaknya berupaya merekonstruksi perdagangan rempah di Nusantara yang berlangsung 4,5 milenium silam, dengan harapan dapat mendorong kemajuan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.

Ananto menyebutkan dua alasan untuk menghidupkan kembali kehangatan cita rasa rempah melalui program Jalur Rempah, terutama dari rempahnya sendiri, karena menurutnya Indonesia atau Nusantara adalah tempat satu-satunya di muka bumi yang dipilih Tuhan untuk tumbuhnya rempah-rempah.

“Contohnya pala di Pulau Banda, Provinsi Maluku dan cengkih di Ternate (Maluku Utara). Pala dan cengkih turut berkontribusi pada sejarah peradaban dunia,” ujarnya.

Selain itu, jalur rempah saat itu menjadi cikal bakal perdagangan komoditas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia dengan melintasi pulau dan melibatkan beragam suku. Rutenya dimulai dari timur ke barat.

Di setiap titik persinggahannya, terjadi asimilasi budaya dan kemudian membentuk Nusantara, hingga ke sejumlah negara di berbagai belahan dunia. Program Jalur Rempah sejatinya digagas beberapa tahun lalu. Tetapi, tahun 2020 ini mulai digalakkan kembali.

Pihaknya, tambah Ananto, telah menetapkan tahapan yang akan dilakukan setiap tahun untuk melengkapi berbagai dokumen dibutuhkan guna mendukung pendaftaran jalur rempah ke lembaga PBB itu, sehingga diharapkan pada tahun 2024 atau 2025 sudah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Tahun 2020 misalnya, ditetapkan sebagai periode “awareness” atau membangun kesadaran masyarakat terhadap Jalur Rempah melalui beragam kegiatan sosialisasi seperti seminar, pemutaran film dan lainnya dengan tujuan membangkitkan ingatan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.

Setelah kesadaran terbangun, maka tahun berikutnya diharapkan banyak pihak termasuk lintas kementerian dan pemerintah daerah terlibat sesuai porsinya masing-masing, baik untuk promosi paket pariwisata Jalur Rempah maupun peremajaan ladang-ladang rempah, termasuk mendorong industri obat herbal berbasis rempah-rempah asli Indonesia.

Ananto juga menambahkan bahwa pihaknya sudah merencanakan untuk mengadakan pelayaran sebagai rekonstruksi perjalanan Jalur Rempah dari timur ke barat sampai ke sejumlah negara, yang dinarasikan dalam kacamata Indonesia-sentris.

“Tahun ini sebetulnya akan pelayaran rekonstruksi jalur dengan menggunakan KRI Dewaruci dan ke KRI Bima Suci miliki TNI, tetapi dibatalkan karena pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa terlaksana,” katanya. (bgn123)20092106