Mangupura, Baliglobalnews 

Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, dirancang sebagai desa wisata. Hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata dengan Perbekel dan Prajuru Desa Adat Minggu di Ruang Rapim Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (22/11/2023).

Perbekel Desa Munggu, I Ketut Darta, mengatakan tujuan audiensi memohon agar Ketua DPRD memfasilitasi pembangunan di Desa Munggu tuntas pada tahun 2024, meliputi jalan menuju kantor desa, parhyangan yang belum masuk dalam anggaran 2024.

Hal yang sama disampaikan Bendesa Adat Minggu Made Suwinda. Dia menyebutkan gedung serba guna belum ada parhyangan. “Mohon agar bisa satu paket, parhyangan agar selesai hingga penyengker,” katanya.

Menanggapi permohonan prajuru tersebut, Parwata meminta masyarakat Desa Munggu bersatu. Kalau sudah bersatu, Parwata yakin pembangunan di Desa Munggu bisa terwujud.

Parwata usai menerima audiensi mengatakan semua tokoh dari Desa ingin desanya bagus. “Mereka mau menata desanya. Mereka mempunyai komitmen yang kuat untuk menata desa. Jadi Pemerintah Kabupaten Badung dan saya salah satu penyelenggara di Pemerintahan Kabupaten Badung memberikan dukungan sepenuh-penuhnya kepada Desa Munggu untuk maju, baik dari segi pembangunan, adat agama budaya. Semuanya akan kita dorong, kita dukung,” katanya.

Parwata menegaskan dorongan dan dukungan tersebut diprioritaskan, karena visi misi Bupati adalah mencapai kebahagiaan. “Jangankan Badung, kabupaten lain pun dibantu sama Bupati, karena ingin mewujudkan kebahagiaan bukan hanya Badung juga Bali. Dengan demikian, untuk di Munggu kebahagiaan ini kita dorong melalui prioritas Pembangunan yaitu pembangunan desa yang berbasis pariwisata,” katanya. 

Dia menyampaikan memang kewajiban pemerintah untuk mendorong Desa Munggu maju. “Dengan adanya budaya mekotek, agamanya, pertaniannya dan yang lain-lainnya. Dengan demikian visi misi Bupati untuk mencapai kebahagiaan itu bisa merata. Karena ini adalah masa jabatan terakhir Bupati Badung pada Februari 2025 dan kami juga periode 2024, kami dorong supaya pembangunan di desa bertumbuh, merata, ekonomi menjadi maju dan kita bisa bahagia,” katanya. (bgn003)23112203

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung), I Putu Parwata, mengatakan potensi pajak di Badung masih bisa dimaksimalkan, meski pendapat Badung turun. Hal itu disampaikan Parwata kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Gedung DPRD Badung Senin (24/8).

Rapat paripurna mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggran 2020.

”Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang boleh menurun tapi dalam menggali potensinya harus tetap semangat,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta.

Menurut Parwata, Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Badung telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai upaya peningkatan pendapatan. ”Potensi yang masih ada yang sudah disampaikan Bupati seperti potensi pajaknya, misal pajak penerangan jalan, lampu jalan kemudian pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk pertumbuhan ekonomi potensinya kita tingkatkan. Kita punya modal sendiri, resepnya sudah punya,” katanya.

Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta; Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung. I Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung, termasuk para tenaga ahli Dewan Badung. (bgn/din)20082414

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengapresiasi penjelasan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dia menyebutkan seluruh program yang telah dirancang pada 2019 dan disepakati DPRD tersebut, dianggap sudah berjalan dengan baik.

”Kenapa saya bilang berjalan dengan baik, ini adalah fakta dan realitas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Parwata usai rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (28/7). 

DPRD Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Gedung DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Menurut Parwata, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung telah berjalan sesuai norma yang diatur. Dengan demikian, rancangan APBD 2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung. ”Norma yang dimaksud undang-undang, aturan tata pemerintahan dan aturan-aturan lainnya. Pada dasarnya sudah berjalan baik,” katanya.

Jika melihat rancangan KUA/PPAS 2021, kata dia, lebih fokus pada peningkatan ekonomi pasca-Covid-19. Di antaranya, menghidupkan sektor ekonomi Badung, menggali tumpuan utama selain sektor pariwisata yakni menghidupkan industri kreatif dan pertanian berbasis digital. 

”Itu beberapa hal yang saya lihat tadi yang ditegaskan Bapak Bupati. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata politisi asal Dalung itu.

Program lain yang diapresiasi Dewan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Parwata mengungkapkan, meski masih dalam masa Covid-19, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya menempuh pendidikan, meski secara daring atau online.

”Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran membantu masyarakat yang perlu beasiswa, yang perlu pendidikan lebih tinggi. Itu disiapkan 432 miliar lebih dalam rancangan 2021,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Sebagai dewan, Parwata menyatakan akan memberikan proses kesepakatan melalui pembahasan bersama TAPD. Sehingga bisa dirumuskan apa yang paling menjadi prioritas di Badung tahun 2021

Sidang dihadiri Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (bgn/din)20072804

Mangupura, Bali Global News

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengundang camat se-Kabupaten Badung di Ruang Ketua DPRD Kabupaten Badung. Rabu (15/7). Undangan tersebut sebagai tindak lanjut surat permohonan UPT PLN Bali terkait sosialisasi larangan bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik tegangan tinggi.

Dalam kesempatan itu juga hadir Perwakilan Pimpinan PLN UPT Bali, Rohmat Thohir, Hadi Yulianto, Made Sudarsana dan Adiyatama.

Parwata mengatakan langkah tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga pemerintah dengan lembaga yang ada di Indonesia, lembaga vertikal dengan pemerintah Kabupaten Badung, khususnya BUMN dan PLN.

Melihat suasana dan kondisi di lapangan, Parwata menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan camat se-Kabupaten Badung, PLN Transmisi Bali mengenai kendala yang terjadi di lapangan untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa listrik. ”Karena kita tahu listrik ini bermanfaat untuk masyarakat dan membahayakan masyarakat,” katanya.

Politisi asal Desa Dalung itu menyebutkan ada 376 layang- layang sudah diturunkan dari tegangan tinggi. Untuk itu, Parwata meminta PLN menyampaikan standar penggunaan layang layang, standar penggunaan tali, dan areal bermain layang layang.

”Yang paling penting kesadaran bahayanya listrik, agar jangan sampai terganggu ketika bermain layang-layang, supaya masyarakat bersama-sama akan paham tentang keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tandasnya. (bgn/ngr)20071516